SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG AGUNG

Gunung Agung di Pulau Bali, sudah memasuki status awas. Relawan dan aparat pemerintah setempat pun telah sibuk dengan perannya. Evakuasi penduduk terdampak pun mulai tampak disana sini. Beberapa titik pengungsian juga sudah didirikan, termasuk pendirian  dapur umum dan posko kesehatan. Tidak lupa mobilisasi kendaraan penduduk untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik pun juga sudah berjalan.

Semua sibuk menyambut Gunung Agung ‘sedang mual ingin muntah’. Biasanya, kepanikan mewarnai petugas, tidak tahu harus berbuat apa dengan tupoksinya, sehingga memunculkan kesan penanganan lambat, kurang merata dan sulit terpantau. Termasuk kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana sehingga menyebabkan kesimpangsiuran informasi.

Begitu juga dengan relawan. Dengan semangat menggebu ingin langsung terlibat dalam proses evakuasi serta pendistribusian logistik dan kebutuhan pengungsi, mengingat tenaga dari aparat terbatas.

Memang, sering terdengar relawan kurang koordinasi dengan Posko Induk. Itu mungkin terjadi karena petugas posko kurang paham tentang sistem komando tanggap darurat bencana (SKTDB), atau relawannya sendiri yang tidak tahu jika kedatangannya harus lapor posko.   

Padahal, dalam masa tanggap darurat, Relawan itu masuk dalam SKTDB, agar semua aktivitasnya dapat terpantau, terkoordinir, terkendali dan efektif menjalankan perannya dalam satu komando. Dengan kata lain, relawan tidak bisa bergerak sendiri dengan alasan apapun, dan harus tetap berkoordinasi dengan posko induk (itu idealnya).

Untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat ditangani sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut BNPB, tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Sementara, SKTDB adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang mensinergikan dan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.

Dalam masa tanggap darurat ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1)  Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, (2) Penentuan status keadaan darurat bencana, (3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, (4) Pemenuhan kebutuhan dasar, (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan (6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sementara itu Tugas posko, diantaranya melaksanakan pengelolaan data dan informasi tentang penanganan darurat bencana, Menyusun rencana operasi penanganan darurat, Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat, Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan darurat, serta Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan SDM, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan instansi terkait dalam penanganan darurat.

Jika menyimak apa yang terpapar di atas, sungguh betapa penting peran SKTDB dalam mengelola proses penanggulangan bencana. Tinggal bagaimana petugas yang ditunjuk ‘menjaga’ posko. Merekalah yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penanggulangan bencana.

Sampai saat ini semua sudah siap menyambut ulah Gunung Agung. Relawan pun demikian, dari berbagai daerah sudah menyiapkan diri 'bergerak' ke Bali, menunggu perintah, bahkan siap berangkat secara sendiri. Setiap hari, tidak henti-hentinya mengabarkan perkembangan Gunung Agung kepada khalayak ramai melalui media sosial, dengan segala bumbu cerita yang menarik untuk dinikmati bagi relawan lain yang tidak berkesempatan mendharma bhaktikan diri di Pulau dewata. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas/berbagai sumber]