Susanto dari Laznas LMI Terpilih Kembali Menjadi Ketua FPRB Tulungagung Masa Bakti 2026 -2030

 Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Tulungagung periode 2026–2030 resmi dikukuhkan, Kamis (05/11/2026)

 Pengukuhan ini menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi lintas organisasi dan komunitas relawan. FPRB diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga menjadi penggerak upaya pengurangan risiko bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

 Kegiatan pengukuhan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung, Achmad Mugiyono, S.STP., M.M., Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tulungagung, Wulan Krisna Pratiwi, S.T., Sekretaris Jenderal FPRB Jawa Timur, Catur Sudharmanto, S.Sos., M.M.B., serta Komandan Tim Rescue Pos SAR Trenggalek, Ahmad Taufik.

 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung, Achmad Mugiyono, S.STP., M.M. menjelaskan bahwa Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi berbagai potensi relawan yang selama ini bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan di wilayah Tulungagung.

 "Keberadaan FPRB diarahkan menjadi mitra BPBD dalam memperkuat sosialisasi, edukasi, mitigasi, dan penanganan kebencanaan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kebencanaan hingga ke tingkat masyarakat dan komunitas." Jelasnya.

 Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tulungagung, Wulan Krisna Pratiwi, S.T. mengatakan, FPRB memiliki ruang gerak pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, forum dapat berperan dalam edukasi, sosialisasi, mitigasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Saat terjadi bencana, FPRB menjadi bagian dari jejaring koordinasi dan dukungan relawan sesuai kapasitas serta kebutuhan penanganan. Sementara pada tahap pascabencana, keterlibatan relawan dapat mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak.

 Dengan berkumpulnya puluhan relawan dari berbagai unsur dalam FPRB, diharapkan mampu membangun jaringan komunikasi yang lebih kuat sehingga potensi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dapat terkoordinasi dengan baik.

 Sedangkan kepengurusan FPRB periode 2026–2030 disusun dengan pembagian tugas berdasarkan bidang masing-masing. Struktur tersebut mencakup penguatan kapasitas dan kelembagaan, kemitraan, advokasi kebijakan, media dan informasi, sosial dan kehumasan, hingga bidang teknis penanggulangan bencana.

 Adapun susunan pengurusnya adalah, Ketua Umum: Susanto, Wakil Ketua I Bidang Penguatan Kapasitas & Kelembagaan: Slamet Riadi, Wakil Ketua II Bidang Kemitraan: Sigit Andi Setiyono, Wakil Ketua III Bidang Advokasi Kebijakan: Adi Anjal, Wakil Ketua IV Bidang Media & Informasi: Moch. Ismanu Roziqi, Wakil Ketua V Bidang Sosial & Kehumasan: Kholis Maulana, Sekretaris: Lilik Yulianah, Wakil Sekretaris: Kartika, Bendahara: Suad Bagio, Wakil Bendahara: Endah Widihastuti

 Pengukuhan pengurus FPRB Kabupaten Tulungagung periode 2026–2030, yang membawa semboyan ‘Bersatu, Bersinergi, Bergerak dan Berdampak’

diharapkan menjadi awal penguatan gerakan pengurangan risiko bencana yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

 Susanto, sebagai ketua terpilih untuk ke dua kalinya ini mengatakan, tantangan kebencanaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, keberadaan forum ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dan kolaborasi antara BPBD, organisasi kemanusiaan, komunitas relawan, serta masyarakat.

 "Melalui kepengurusan baru, diharapkan mampu memperkuat budaya sadar bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendorong respons kebencanaan yang lebih terkoordinasi." Pungkasnya. [eB]

Obrolan Nakal Tentang Destana dan Budaya Tangguh Bencana

 Tumben grup WhatsApp PRBBK Indonesia 1, selasa legi (06/10/2026) malam, ramai oleh obrolan menggelitik, sedikit nakal oleh beberapa "aktivis kemanusiaan" yang sudah berpengalaman malang melintang di bidang kebencanaan.

 Salah satunya Kyai Mart, yang memantik diskusi dengan komentar romantis, “Sudah berapa purnama kita memperingati gegap gempita Bulan PRB,  lalu mari kita refleksi bersama,”.

 Informasi sekunder yang diajukan oleh pria bertubuh subur ini adalah, Ada berapa sih desa/kelurahan yang sudah Destana/KTB dll?, dan Berapa sih investasi program Tersebut?.

 Kemudian untuk pertanyaan konfirmasi, Berapa sih Program yang masih berjalan (dengan indikator), 1.Perencanaan dan  penganggaran desa untuk PRB, 2. Melakukan pelatihan dan konsolidasi PRB di desa secara mandiri, 3. Melakukan respon kejadian dengan kemampuan Desa, 4. Melakukan evaluasi rutin dan koordinasi komunitas.

 Pertanyaan reflektif ini menurutnya merupakan kegelisahannya yang menganggap bahwa investasi PRB selama ini tidak terlalu berdampak pada upaya membangun ketangguhan komunitas saat diuji ada bencana.

 "Contohnya bencana NTT kemarin. Ada berapa sih program destana/KTB dan sejenisnya, yang komunitasnya melakukan respon bencana saat itu?.

 “Jika ada, mari kita dokumentasikan 'kemenangan" dari proses PRBBK untuk dijadikan model pembelajaran kita bersama,” Harapnya.

 Sungguh, untuk menjawab kegelisahan dan pertanyaan reflektif Kyai Mart ini,  tentunya mereka yg terlibat langsung sebagai pemain program destana/KTB dan sejenisnya.

 Karena merekalah yang sejak awal sudah dilibatkan dalam program ini. Mulai dari menyiapkan ini itunya, berkoordinasi dengan berbagai pihak, kemudian melaksanakannya sampai membuat laporannya.

 Sedangkan yang tidak ikut bermain, tahunya ya karena mendengarkan cerita prosesnya dengan segala dramanya, membaca postingan dan komentar di media sosial tentang pengalaman mereka di Desa binaannya.

 Sementara itu Yeka, Direktur Mitigasi Nusantara, berkesempatan nimbrung menjawab kegelisahan Kyai Mart  dengan mengatakan, seharusnya Desa-desa yang sudah mendapatkan pendampingan Destana akan lebih baik kondisinya dan lebih cepat pemulihannya dari pada Desa-desa yang belum pernah dapat Destana.

 "kalau sama aja, artinya kita perlu evaluasi dan koreksi kembali gapnya dimana," Katanya.

 Pria berputra dua ini juga mengatakan, sebelum program Destana/KTB berjalan hendaknya, mulai dari menyiapkan fasilitatornya, pemaham konsep dan subtansi pendamping terhadap Destana seperti apa.

 "Tahapan dan proses pendampingan, apakah sudah benar-benar dijalankan dengan benar. kemudian, kajian dan simulasinya seperti  apa. Belum lagi kontijensinya, apakah benar-benar difahami atau hanya sekedar dokumen pelengkap saja," Ujarnya lagi.

 Yeka pun juga mengajak merefleksikan kembali  saat penyusunan skenario Simulasi. Apakah saat menyusunnya dibuat benar-benar mirip dengan kejadian sebenarnya, yang memberikan Shock Therapy kepada masyarakat dampingan sebagai pembelajaran penting untuk membangun kesadaran, atau hanya eforia seremonial sebagai penanda akhir  proyek destana/KTB.

 Artinya, dengan investasi yang cukup besar ini, apakah sudah menjawab seberapa siap/ tangguhnya desa pasca disentuh proyek destana/KTB ini ?.

 Kayaknya masih tanda tanya besar, walaupun para pemainnya selalu mengatakan programnya berhasil, tidak ada yang gagal dengan dibuktikan tumpukan dokumen yang menyertai laporan, untuk kemudian memberi label "Tangguh Bencana" dalam sekali sentuh bagi Desa ato Sekolah yang berkesempatan mendapatkan sentuhan program dari BNPB/BPBD.

 Inilah yang menjadi kekhawatiran Kyai Mart tentang gegap gempita program PRB tidak diikuti dengan ketangguhan nyata saat ada bencana. Bahkan tidak ada upaya menghadapi, dan merespon bahkan beradaptasi dengan segera terhadap keadaan kedaruratan.

Mengapa bisa begitu, dan selalu dinikmati oleh para pelaku?. Mungkin dikarenakan programnya berbasis daya serap anggaran, dimana semakin cepat  dana terserap dan terlaporkan itu yang diharapkan bendahara.

 "Apalagi biasanya di dalam anggaran program itu harus dicubit sedikit untuk 'mereka' dan haram jika dilaporkan. Sehingga harus pandai-pandai mengatur agar tetap makmur, walaupun mungkin tidak jujur daripada ajur.

 Terkait dengan program Destana, Yeka pun melontarkan pernyataan yang sedikit nakal, seberapa besar beban emisional dan tanggungjawab mereka, jika melihat desa dampingannya tidak berbeda jauh dengan desa lain yang tidak pernah disentuh saat bencana terjadi ?.

 "Atau, Destana itu konsepnya hanya sebuah proyek saja, bukan program yg berkesinambungan, dan masyarakat masih dilihat sebagai objek bukan subjek," Ujarnya nakal.

 Padahal pria berkumis tipis ini bilang sudah capek nakal karena kalau nakal terus pasti tidak 'di bolo'. Sebuah ungkapan jawa yang multi tafsir. Wallahu a'lam bishowab. [eBas/Rabu Pahing-07102026]

BELAJAR SPHERE ITU TIDAK MUDAH BAGI RELAWAN BIASA.

 Hari kamis wage (24/09/2026) Mukidi menemukan buku saku berjudul Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum Respon Bencana, edisi 2004, terbitan PT Grasindo. Judulnya menarik, tetapi jarang sekali “dibicarakan” oleh relawan penanggulangan bencana di dalam setiap pelatihan, diskusi maupun jagongan sambil ngopi. Apa karena tidak penting atau mungkin buku ini hanya dikhususkan untuk kalangan tertentu saja.

 Di dalam buku kecil, yang tulisannya juga kecil-kecil “memperkosa mata tua” ini, membahas tentang  praktek sphere, yang didasarkan pada dua keyakinan, pertama bahwa segala upaya harus dilakukan untuk meringankan penderitaan manusiayang diakibatkan bencana dan konflik, serta yang ke dua, mereka yang terkena dampak bencanamempunyai hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan oleh karenanya juga hak untuk mendapat bantuan.

 Masih di Bab Pertama yang membahas cerita tentang prakarsa sphere yang diluncurkan tahun 1997 oleh ornop gerakan palang merah dan bulan sabit merah, mata Mukidi sudah ‘klemun-klemun’ mulai berair tanda harus segera istirahat sambil ngopi. Karena jika dipaksakan membaca, migren nya kumat, malah berbahaya untuk kehidupan rumah tangganya.

 Sambil buka buku kecil yang tampaknya masih baru ini (ditemukan masih dalam kondisi plastikan) dikatakan bahwa buku pegangan sphere ini dirancang untuk digunakan dalam respons terhadap bencana, dan mungkin juga bermanfaat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana dan advokasi kemanusiaan.

 Sambil nyruput kopi, Mukidi menuliskan beberapa pertanyaan yang terkait dengan sphere ini, diantaranya, apakah bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, konsep sphere ini juga dilaksanakan, dan siapa pelaksananya ?. begitu juga saat NTT diguncang gempa dahsyat, juga diterapkan sesuai anjuran buku saku sphere ini ?.

 Apakah semua lembaga kemanusiaan yang ‘turun’ ke wilayah NTT sudah menerapkan konsep sphere, atau hanya menjalankan misi masing-masing lembaga sesuai kemampuannya. Begitu juga dengan BNPB dan BPBD (yang mungkin melibatkan FPRB), apakah sudah memerapkan sphere dengan baik, atau masih tertatih-tatih menjalankan SKPDB ?. Wallahu a’lam.

 Sungguh, jika konsep sphere benar dilaksanakan, tentu jumlah korban MD akibat bencana  yang memporak porandakan harta benda warga NTT, tidak sebanyak yang diberitakan. Termasuk ucapan konyol dari gubernur NTT dan karyawan BNPB terkait dengan bantuan logistik kepada warga terdampak, yang sempat viral di media sosial.

 Sambil menikmati sruputan kopi terakhir dari cangkirnya, Mukidi juga menggumam, apakah dalam konferensi nasional pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas XVII tahin 2026 di Banten itu, uga ada cerita tentang praktek baik pelaksanaan sphere di ketiga fase penanggukangan bencana ?.

 Ini penting, karena KN-PRBBK itu konon sebagai momentum menterjemahkan pembelajaran dan gagasan selama konferensi menjadi rumusan rekomendasi serta agenda aksi nyata dalam gerakan PRBBK.

 Yang jelas, sependek pengalaman Mukidi dalam bergaul dengan komunitas relawan penanggulangan bencana, materi tentang sphere ini memang jarang disentuh dan dibicarakan secara terbuka untuk meningkatkan kapasitas bagi ‘relawan biasa’. Kata beberapa teman, materi sphere ini digelar secara berbayar. Hal ini mengingat Sphere adalah komunitas dunia yang menyatukan dan memberdayakan para praktisi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan.

 Sedangkan ‘relawan biasa’ tidak perlu belajar sphere, cukup menyiapkan tenaganya agar kuat untuk angkat-angkat barang, mendorong logistik ke lokasi yang membutuhkan, membantu evakuasi korban, dan melaksanakan instruksi dari koordinatornya.

 Mukidi mencoba buka-buka lagi buku kecil setebal 99 halaman ini, namun ternyata matanya masih ‘klemun-klemun’ ketika mencoba membaca bab standar minimum tempat hunian, penampungan, dan barang bantuan non pangan. Mukidi pun menutup buku kecil itu, dan segera ngacir ke Masjid untuk menunaikan sholat dzuhur, mencari berkah-NYA. [eBas/Kamis-24092026]  

 

 

BJC Berbagi Nasi Bungkus di Pasar Sepanjang Sidoarjo

 Senang rasanya berkesempatan mengikuti salah satu kegiatan dari Komunitas relawan Basecamp Juanda coffee (BJC), yaitu kegiatan  berbagi nasi bungkus, sebagai bentuk komitmen dan konsistensinya dalam menebar rasa peduli kepada sesamanya yang membutuhkan.

 Atas budi baik Nanang yang berkenan mengantar ke titik kumpul yang sedang sibuk mempersiapkan nasi bungkus sambil ngobrol 'bersulang kata' akrab bersahabat antar sesama anggota yang memiliki waktu untuk hadir di situ.

 Kegiatan yang dilaksanakan Kamis (10/09/2026) malam, menyasar para pekerja informal, seperti tukang becak, pasukan kuning, tukang parkir, pemulung, dan tunawisma, yang berada di sekitar Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

 Ahmad Miskan, yang menjadi sesepuh BJC, mengatakan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam pergerakan sosial  seperti ini, sehingga diperlukan dedikasi,  loyalitas, dan kebersamaan untuk menjaga kekompakan komunitas.

 "Tantangan terbesar bukanlah memulai, melainkan bagaimana menjaga semangat agar tetap istiqamah. Ingat,  setiap bungkus nasi yang disalurkan itu merupakan amanah dari para donatur, yang harus kita jaga bersama," Harapnya.

 Ditambahkan oleh pria paruh baya ini, bahwa sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh anggota komunitas maupun para donatur, akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.

 "Kami berharap gerakan ini tidak berhenti disini, namun juga bisa menginspirasi lebih banyak komunitas untuk melakukan  aksi-aksi sosial yang bermanfaat bagi sesama," Tambahnya.

 Apa yang disampaikan oleh sesepuh BJC ini hendaknya dapat menjadi renungan bersama dalam berkomunitas, sebagai ajang mempererat liaturahmi antar anggota maupun lintas komunitas, namun tetap memperhatikan kehidupan rumah tangganya masing-masing yang sakinah mawadah wa rahmah.

 Apalagi, info yang didapat mengatakan bahwa domisili anggota BJC itu saling berjauhan, serta tuntutan pekerjaan yang berbeda, sehingga harus dimaklumi dan saling memahami jika setiap ada pertemuan, ada saja yang tidak dapat hadir karena sesuatu dan lain hal. Namun percayalah semua sepakat dengan peribahasa ‘Jauh dimata Dekat dihati’. itulah mungkin makna dari istilah seduluran sak lawase.

 Info lain yang didapat adalah, adanya rencana BJC menggelar Anniversary, yang akan dihadiri oleh berbagai komunitas sebagai wadah silaturahmi temu kangen antar para pegiat sosial kemanusiaan, dimana tempat, tanggal dan agenda sedang disusun oleh pengurus. Tentu harapannya semua aktivisnya, cancut tali wondo nyengkuyung bareng-bareng, menyingsingkan lengan baju untuk bersama mensukseskan hajatan besar anniversary BJC.

 Sementara itu Sumariati, ketua R-BES, salah satu komunitas yang tergabung dalam BJC, mengatakan kegiatan berbagi nasi bungkus ini merupakan salah satu program positif, yang layak dicontoh mengingat manfaatnya sangat dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

 "Tidak ada salahnya jika program seperti ini dikolaborasikan banyak pihak untuk membangun kepedulian sekaligus mempererat persahabatan. Mohon maaf tidak dapat hdir dikarenakan pada saat yang sama ada rapat komunitas," Pungkasnya.

 Usai mengikuti acara bagi-bagi nasi bungkus, kamipun langsung pisahan pulang ke rumah masing-masing, terpaksa jalan pelan-pelan agar tidak kehabisan bensin. Menikmati malam sambil tolah toleh mencari Pom Bensin, dengan sedikit ndredek takut nuntun motor. Akhirnya ketemu Pom Bensin yang hanya menjual pertamax, karena stok pertalitenya habis. Alhamdulillah plong rasanya.

 Seperti biasanya sebelum pulang ke rumah mampir dulu di warkop langganan, melepas penat dan menikmati serunya muter-muter Pasar Sepanjang untuk berbagi kebaikan kepada mereka yang layak kebagian. Semoga menjadi ladang amal bagi anggota BJC semua. Aamiin … [eB]

Kongres Sebagai Media Mengatur Ulang Semangat Berorganisasi

 Konon, kongres adalah forum tertinggi yang mempertemukan para wakil organisasi yang menjadi mitranya, untuk saling merapat mempererat silaturahmi dan berbagi informasi sekaligus digunakan oleh pengurus untuk melaporkan segala program yang telah dilakukan selama masa kepengurusannya. Kemudian dilanjutkan dengan memilih pengurus baru, sebagai upaya kaderisasi.

 Kongres juga digunakan untuk “memperbaiki” aturan dan kebijakan yang telah tertulis di dalam AD/ART, agar sesuai dengan gerak jamannya (kebijakan baru yang berlaku).

 Terkait dengan itu, Kemarin, hari Sabtu (05/09/2026) saat di BPBD Provinsi Jatim ada acara refleksi prbbk yang digelar FPRB Jatim, sempat ada obrolan singkat tentang adanya selentingan bahwa rencana pelaksanaan kongres SRPB Jatim yang ke-4 tahun 2026 sudah disetting sedemikian rupa sehingga siapa yang akan terpilih sudah ada.

 Beberapa pihak yang dihubungi terkait selentingan itu bilang tidak tahu, dan tidak menghadiri kongres karena sesuatu hal. Diantaranya tidak punya uang untuk berpartisipasi di kongres yang tahun ini berbayar lumayan mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja.

 Mungkin acara ini sengaja dibuat berbayar sebagai bentuk pengamalan  pepatah “Jer Basuki Mowo Beo”. Dengan membayar diharapkan peserta tidak seenaknya sendiri dan bersemangat menikmati agenda kongres yang sudah dibahas oleh panitia yang berpengalaman, serta berpartisipasi memberi masukan, saran dan usulan untuk dijadikan bahan kebijakan pengurus (yang sudah) terpilih.

 Sebenarnya, masalah berbayar itu wajar. Karena sekarang ini sudah jarang  ada “makan siang gratis”. Begitu juga relawan yang akan berangkat ke lokasi bencana, pasti ada pihak yang mengajak dengan segala fasilitasnya. Tanpa itu ya mustahil, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya.

 masalahnya, apakah kongres SRPB Jatim yang berbayar itu merupakan keputusan bersama dari semua organisasi yang menjadi mitranya, melalui mekanisme musyawarah mufakat, atau sekedar upaya untuk menseleksi organisasi mitra yang dianggap berpihak kepada si tukang seting, dan menyingkirkan mereka yang dianggap sebagai  "trouble maker".

 Begitu juga dengan masalah seting-setingan. Sesungguhnyalah itu lumrah terjadi di setiap organisasi, demi kepentingan pihak tertentu, dengan menggunakan berbagai cara dan tipu daya agar menguasai jalannya kongres.

 Menjadi kurang elok ketika cara setingan ini dilakukan oleh organisasi yang mewadahi komunitas relawan, dimana kehadirannya sejak awal tidak diseting untuk mencari keuntungan finansial yang bikin sial.   

 Sungguh jika ini benar, maka cerdas sekali yang memiliki gagasan itu. Gelaran kongres sekaligus dijadikan ajang mendata ulang organisasi mitra, yang selama ini tercatat di data SRPB Jatim (katanya mencapai ratusan komunitas dengan ribuan relawan). Dari sebanyak itu, mana mitra yang masih aktif dengan segala aktivitasnya yang mendukung SRPB, dan mana komunitas yang hanya titip nama agar dapat ikut kegiatannya SRPB.

 Namun, jika selentingan tentang setingan itu benar adanya, maka boleh dikata gelaran kongres hanya sekedar menggugurkan kewajiban “ben diarani” bahwa praktik demokrasi berjalan di SRPB dengan baik, dan menjadikan kongres sebagai alat menata ulang pengurus yang benar-benar mau diurus untuk bersama mengurus SRPB Jatim masa bakti 2026 - 2029. Wallahu a'lam bishowab. [eBas/Kamis-10/09/2026]

YANG SEMPAT TERCATAT DARI WEBINAR TENTANG PRAKTiK BAIK PRBBK DI JAWA BARAT

 Hari ini, selasa (08/09/2026), ada webinar tentang praktik baik pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang disponsosri oleh Yayasan SKALA. Dalam kesempatan ini yang dijadikan nara sumber adalah komunitas yang tergabung dalam LPBI-NU Jawa Barat, dan Praktisi bencana Jawa Barat.

 Dalam paparannya, LPBI-NU Jawa Barat mengatakan bahwa PRBBK itu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang pertama merasakan dampak bencana, sekaligus melakukan respon sebelum pihak luar berdatangan membantu.

 Melalui PRBBK inilah masyarakat dilibatkan mengenali ancaman, risiko, kerentanan, dan kapasitas sesuai dengan pengalaman dan kearifan lokal. Program destana yang dikembangkan BNPB, konon dipercaya sebagai salah satu bentuk pelembagaan dari PRBBK, yang melibatkan banyak pihak. Tentunya dengan kekhasan masing-masing wilayah.

 Hal ini sejalan dengan istilah Destana yang merujuk pada kondisi desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk antisipasi, beradaptasi, dan menghadapi potensi ancaman bencana, mengelola situasi darurat, serta memulihkan kondisi menjadi lebih baik dan aman dari dampak bencana.

 Kemudian, setelah Destana terbentuk, yang diharapkan juga menghasilkan dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (renaksi), Rencana Penanggulangan Kedaruratan beserta SOPnya, Rencana Kontijensi Partisipatif, Peta Risiko Bencana Partisipatif, serta Penguatan keterhubungan Desa dengan Satuan Pendidikan sebagai sasaran edukasi.

 Semua dokumen di atas haruslah hidup dan dipraktekkan, sebagai pertanda bahwa Destana sudah dapat mandiri dan berkelanjutan pasca pelaksanaan program Destana, yang didanai BNPB, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Untuk itulah fasilitator Destana juga harus mendorong terbangunnya jejaring kemitraan antara pemerintah, LSM/OSM, Komunitas relawan dan pihak lain, yang dapat mendukung kemandirian Destana yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

 Untuk itu paradigma nunggu bantuan harus dirubah dengan membangun dialog antar pihak untuk menemu kenali permasalahan kebencanaan yang menjadi garapannya, untuk kemudian dijadikan program bersama. Termasuk pendanaannya, yang digali secara mandiri.  

 Sementara itu Trinirmala ningrum, dari Yayasan SKALA, memberi catatan bahwa PRBBK haruslah dapat mengurangi rasa ketergantungan, namun berusaha membangun “ownership” yang mandiri, baik itu kegiatan maupun anggaran. Kemudian, perempuan berkacamata ini juga mengajak untuk mengumpulkan cerita rakyat terkait dengan sejarah kejadian bencana, serta kearifan lokal dalam menanganinya.

 Diingatkan juga bahwa untuk mengenalkan materi kebencanaan kepada masyarakat dapat melalui kelompok yang sudah ada, seperti pengajian, arisan PKK, Karang Taruna dan sejenisnya dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Namun ingat, untu masyarakat yang hidup di perumahan, sangat sulit diajak kegiatan pertemuan warga karena kesibukannya, kurang akrab antar tetangga, dan menganggap bencana bukan kebutuhan dan sudah ada yang mengurusi.

 Paparan yang disampaikan dalam webinar kali ini benar-benar berdasarka praktek baik yang telah dilakukan dengan dukungan anggaran dari lembaga tertentu, dan hasilnya pun sangat membanggakan dan dirasakan oleh penerima manfaat di tingkat tapak. Namun, yang perlu diingat bahwa, kebijakan politik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan PRBBK.

 Karena, senyatanyalah selama ini semua upaya membangun kesiapsiagaan, mitigasi, dan budaya tangguh lewat sosialisasi pengurangan risiko bencana sangatlah tergantung kebijakan, dan anggaran pendukung. Termasuk ketika relawan harus turun ke lokasi bencana. Tanpa itu semua hanya indah diceritakan di ruangan yang nyaman sambil menyantap hidangan atas nama program.

 Yang jelas, Keberhasilan yang diceritakan dalam webinar ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran, namun belum tentu dapat di duplikasikan ke daerah lain. Semua tergantung dari kondisi sosial daerah setempat, keterlibatan dan kapasitas pegiat kebencanaan (personal FPRB), keberpihakan berbagai pihak dalam upaya PRB, dan kebijakan daerah yang pro PRB. [eBas/Selasa-08092026].

 

    

HARAPAN UNTUK MUBES KE-5 FPRB JATIM TAHUN 2026

 Konon, kegiatan Refleksi PRBBK Jawa Timur yang digelar di tenpina, BPBD Jatim, Sabtu (05/09/2026) itu sebagai upaya memaparkan kegiatan Forum PRB Jatim selama ini dalam rangka upaya membangun budaya tangguh, sekaligus menjadi ajang untuk menggali permasalahan yang akan dijadikan bahan musyawarah besar sekaligus pergantian rezim FPRB yang sudah dua periode digenggam mBah Dharmo.

 Ternyata banyak juga masalah yang muncul dan menarik untuk dijadikan bahan mubes. Salah satunya adalah keterlibatan semua elemen pentahelix dalam ‘meramaikan’ forum dan program-programnya. Dimana selama ini dalam kenyataannya yang paling setia ‘menghidupkan’ forum dengan segala keterbatasannya adalah elemen relawan (masyarakat terlatih), sedangkan elemen lainnya baru tampak hidungnya ketika ada acara seremonial dan rapat formal.

 Hal inilah yang kemarin menjadi ‘keprihatinan’ dari Kang ET, saat menyampaikan tausyiahnya tentang PRBBK. Saat itu pria murah senyum ini berkata, sangat menyayangkan acara yang sepenting ini tidak dihadiri oleh seluruh elemen pentahelix yang tergabung dalam FPRB Jatim.

 Ada juga yang nyeletuk, semua itu gara-gara tidak adanya kebijakan yang disertai anggaran pendukung ‘rapat’. dapat dikatakan kehadiran mereka lebih berbasis keterpanggilan jiwa kerelawanannya, bukan mewakili kampusnya, kantornya, lembaganya maupun asosiasinya.  

 “Kedepan, Forum harus lebih lengkap diisi oleh semua pihak terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan program, peningkatan kapasitas personil, serta mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang disertai anggarannya,” Kata emak-emak dari Kabupaten Pasuruan, yang lupa tanya namanya karena tidak pernah bertemu dalam kegiatan forum sebelumnya.

 Sementara itu Suud, dari Siap Siaga mengatakan bahwa salah satu programnya adalah mengadakan pendataan komunitas relawan yang akan diintegrasikan dalam berbagai dinas terkait, untuk memudahkan koordinasi, serta memanfaatkan keberadaan ULD, SRPB dan FPRB dalam kegiatan penanggulangan bencana diseua fase, sehingga siap bergerak saat terjadi bencana.

 Sedangkan mBah Dharmo mengajak semua pihak untuk menbuatkan FPRB sebagai rumah besar, dengan memperluas kemitraan untuk meningkatkan kapasitas demi jatim tangguh dalam hal pengurangan risiko bencana, termasuk memasyarakatkan manejemen pasca bencana untuk mempercepat proses memulihkan kehidupannya yang dirurak bencana.

 Untuk itulah BPBD harusnya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku PRB dalam rangka menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan dan penguatan ekosistem PRBBK di Jawa Timur untuk pembelajaran bersama tentang praktik baik PRB khas Jawa timur, sehingga upaya penanggulangan bencana di semua fase dapat terkoordinir dengan baik. 

 Namun harapan di atas tampaknya sulit dilakukan karena adanya efisiensi anggaran di semua kantor/lembaga untuk mendukung proyek mbg dan kdmp sebagai janji politik presiden menghadapi kontestasi tahun 2029.

 Semoga berbagai pendapat yang muncul ini dalam acara ini, ditambah hasil polling dan hasil rapat di bakorwil oleh tim perumus akan digodog untuk bahan mubes, sehingga nantinya dapat menjadi bekal rezim baru yang dipilih melalui mubes dapat menjadikan acuan menyusun programnya, dalam rangka memperkuat kolaborasi ekosistem PRBBK di Jawa Timur sekaligus mempererat kolaborasi antara FPRB disemua tingkatan, dengan pemerintah daerah, dan para mitra terkait. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Senin-07092026]