Kegiatan ini diawali dengan Sambang Sahabat BJC di RSUD Sibar, sabtu (27/03/2026) yang dilanjutkan rapat koordinasi persiapan halbil dan santunan, bertempat di rumah Bunda Mega di Candi, dimana salah satu hasil rapat adalah penggalangan donasi seikhlasnya untuk mensukseskan acara halbil, yang dikemas dengan konsep dari anggota oleh anggota dan untuk anggota.
Cerita ini diawali dengan keterlibatan penulis dalam kegiatan forum pengurangan risiko bencana jawa timur (F-PRB JATIM). Untuk itu, disini penulis merasa wajib mengucapkan terimakasih kepada Pak Misdarno, staf BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Mas Didik Mulyono dari AIFDR Jawa Timur, yang berkenan melibatkan penulis belajar menjadi bagian dari F-PRB Jatim, dimana saat itu yang menjadi Sekjennya adalah Mas Syaiful (almarhum).
Dari pergaulan dengan aktivis F-PRB Jatim, diantaranya mbah Darmo, Cak Rurid, mas Arif Erwinandi, dan mbak Arna, penulis menjadi tahu bahwa sebagai organisasi, F-PRB Jatim belum mempunyai kantor sekretariat untuk berkumpul, ngobrol ngopi dan bersemuka antar pengurus dan anggota uantuk bersulang gagasan dalam rangka menyusun agenda organisasi.
Betapa memprihatinkannya. Organisasi yang konon sebagai mitra kritis dan strategis dari BPBD, untuk menyuarakan konsep PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) belum memiliki kantor.
Sejak itulah, setiap ada kesempatan ikut rapat yang melibatkan BPBD Jatim selalu saja penulis angkat suara, “memohon” agar BPBD Jatim berkenan meminjamkan salah satu ruangannya untuk dijadikan sekretariat F-PRB Jatim seperti di daerah lain untuk memudahkan koordinasi dan mempererat kesepahaman diantara para pihak.
Rencananya, ruang tersebut untuk keperluan rapat, menerima tamu, dan urusan administrasi forum lainnya. Disamping itu juga menjadi tempat “cangkruk’an” semua pihak yang peduli pada kebencanaan. Termasuk komunitas relawan, sebagai salah satu elemen yang memperkuat keberadaan F-PRB Jatim, disamping para praktisi kebencanaan, akademisi, birokrat, media dan dunia usaha. Jauh sebelum istilah pentahelix dipopulerkan.
Singkat cerita, Pak Wawan, Kalaksa BPBD Jatim mengundang beberapa komunitas relawan untuk berdiskusi tentang rencana pembentukan sekretariat bersama (sekber), yang sejak awal selalu didampingi Pak Sugeng Yanu sebagai staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Saat itu, sempat penulis tanyakan, mengapa harus membentuk sekber relawan ?. kenapa tidak sekber F-PRB Jatim, yang di dalamnya juga melibatkan unsur relawan ?.
Beliau bilang, F-PRB itu beda dengan Sekber Relawan. Forum itu anggotanya terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang salah satu tugasnya memberi masukan kepada BPBD, sedangkan Sekber Relawan itu khusus mewadahi komunitas relawan untuk memudahkan berkoordinasi, berkomunikasi, serta memudahkan pembinaan terkait upaya peningkatan kapasitas dalam hal kebencanaan (PRB dan PB).
Begitulah, rapat pembentukan sekber terus bergulir, bertempat di Gedung Siaga BPBD Provinsi Jawa Timur. Rapat-rapat dalam rangka mematangkan embrio sekber selalu didampingi Pak Sugeng Yanu, dan disukung sepenuhnya oleh Mercycorp (Lukman, Nandar, dan Afkar).
Selanjutnya, pada akhir tahun 2016, ada pertemuan antara Kalaksa BPBD Jatim dengan komunitas relawan, diantaranya dari Komunitas Relawan Indonesia (K.R.I), yang diwakili Cak Kabul, membahas tentang perlunya dibentuk Sekber Relawan. Selanjutnya rapat demi rapat terus berjalan tanpa harus diikuti kalaksa dikarenakan kesibukannya yang terus silih berganti.
Kemudian, di penghujung Januari 2017, setelah melalui proses yang panjang, Kalaksa berkenan memberikan ruangan di BPBD Jatim untuk dijadikan tempat Sekber Relawan (yang selanjutnya disepakati bersama dengan istilah SRPB JATIM, sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur). konon harapannya, dapat memberi nilai tambah bagi relawan, BPBD dan masyarakat dalam membangun sinergitas dan kolaborasi dalam kerja-kerja kemanusiaan di bidang penanggulangan bencana.
Dari berbagai informasi yang terkumpul saat komunitas relawan berkumpul, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pertimbangan dalam menyusun kebijakan serta menyusun program yang berkaitan dengan pembinaan dan mobilisasi relawan untuk aksi kemanusiaan.
Dengan kata lain, keberadaan SRPB Jatim dapat diarahkan untuk membantu BPBD dalam melaksanakan programnya melalui jaringan pertemanan antar komunitas relawan di berbagai daerah sehingga dapat memperkuat BPBD di lapangan, khusunya keakuratan data dan kecepatan arus informasi, serta tindakan darurat yang harus segera diambil sebelum BPBD dan pihak luar datang dengan segala bantuan dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tinggal bagaimana merumuskan aturan mainnya lewat obrolan bermakna yang dilakukan secara intens sambil ngopi di sekretariat.
Ya, idealnya, langkah awal meramaikan agenda meresmikan SRPB Jatim, adalah dengan melakukan konsolidasi komunitas relawan yang saat itu datanya sudah terkumpul di BPBD (saat itu terdata sekitar 137 komunitas relawan di Jawa Timur yang menyetorkan data keberadaannya). tentunya tidak sedikit yang enggan setor, yang mungkin karena ketidak tahuannya.
Mereka diajak rembugan membahas tujuan dibentuknya SRPB, programnya, menyusun jadwal piket, merencanakan peningkatan kapasitas relawan melalui diklat, lokalatih dan sarasehan. Juga menggagas program sekolah aman bencana, sekolah sungai, sekolah gunung, sekolah laut, penyuluhan PRBBK, API, dan PRB. Serta menyinggung pula pengadaan seragam, bendera, logo, dan kagiatan kebersamaan lainnya.
Semuanya dalam rangka mewujudkan harapan menyatukan langkah, kesepahaman dan memperkuat tali silaturahmi antar relawan berdasarkan saling asih, saling asah, dan saling asuh.
Namun perlu diketahui, tidaklah mudah menyamakan langkah berbagai ragam komunitas relawan. Baik yang senior, yunior, dan komunitas yang sifatnya dadakan. Apalagi komunitas yang sudah besar, kaya pengalaman dan kepentingan yang melatari.
Untuk itulah melalui diskusi panjang sambil menikmati nasi kotak yang disediakan Mercycorp, terbentuklah “pengurus sementara” SRPB Jatim yang bertugas menyiapkan pertemuan lanjutan menuju terpilihnya pengurus tetap yang disepakati lewat kongres.
Djoko Utomo, yang biasa dipanggil Ki Rebu, seorang relawan senior yang kaya pengalaman, berharap agar pertemuan selanjutnya dapat dihadiri oleh para ketua komunitas relawan untuk memberi masukan dan gagasan agar keberadaan SRPB dapat memberi dampak positif dalam kegiatan kebencanaan.
“Tidak usah sungkan atau ewuh pakewuh memberi usulan, saran dan ide yang konstruktif. Ingat keberhasilah SRPB sangat tergantung peran kita semua. Saatnya yang muda tampil memimpin, dan yang tua memberi arahan dan nasehat dalam rangka pelaksanaan program kebencanaan dan pelestarian alam,” Katanya penuh semangat.
Nantinya, anggota SRPB Jatim itu adalah komunitas relawan yang berkenan bergabung dengan mentaati aturan main yang telah disepakati bersama. Dengan demikian nantinya dapat saling menguatkan silaturahmi dan berkontribusi dalam masalah kebencanaan sesuai amanat UU nomor 24 tahun 2007.
Ternyata, upaya melahirkan SRPB Jatim untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan BPBD itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan pertama adalah keterwakilan daerah. Hal ini mengingat SRPB menyandingkan kata Jawa Timur, sehingga harus melibatkan seluruh komunitas relawan se Jawa Timur. Paling tidak ada wakilnya di beberapa wilayah Jawa Timur.
Sementara data komunitas relawan yang sudah terkumpul belum mencerminkan keterwakilan wilayah Jawa Timur. Disisi lain saat rapan-rapat awal pembentukannya pun tidak semua komunitas yang telah terdata berkenan datang dengan berbagai alasan.
Jika harus menunggu semua komunitas relawan yang terdata untuk dapat hadir dalam rapat sebagai bentuk keterwakilan daerah, dapat dipastikan SRPB Jatim tidak akan pernah ada. Hanya menjadi perdebatan wacana yang berkepanjangan dan tidak ada realisasinya. Sementara harapan Pak Wawan, SRPB harus dibentuk dulu tanpa menunggu lengkap. Semua bisa dibenahi sambil berjalan.
Yang jelas, nantinya keberadaan SRPB harus sesuai dengan Perka nomor 17 tahun 2011, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya di bidang kebencanaan, serta menyongsong era sertifikasi relawan yang digagas oleh LSP-PB (lembaga sertifikasi profesi penanggulangan bencana).
Konon, menuju terbentuknya SRPB Jatim yang ‘berdaya’ itu perlu proses panjangyang tidak mengenal lelah dari semua yang terlibat, sehingga akan tercipta SRPB Jatim yang dapat berperan membangun budaya masyarakat tangguh bencana, khususnya bagi mereka yang berdomisili di kawasan rawan bencana.
Sebagai embrio yang terus berproses, kiranya pertemuan demi pertemua yang dibangun itu membawa keberkahan dan menginspirasi banyak pihak untuk turut serta bergabung bersama menggerakkan SRPB Jatim dengan segala keterbatasannya.
Ada mimpi besar tentang keinginan bahwa kehadiran SRPB Jatim dapat meningkatkan peran serta relawan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat dibawah koordinasi BPBD. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan agar dapat membantu upaya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.
Yang perlu diingat dan dicatat bahwa, BPBD tidak selalu dapat memfasilitasi pertemuan dan program yang diagendakan SRPB. Untuk itulah perlu ditanamkan “rasa melu handarbeni” kepada pengurus dan seluruh komunitas relawan mitra SRPB, sehingga dapat tumbuh kesadaran bersama untuk memfasilitasi sendiri secara gotong royong, sambil tetap berharap BPBD tetap mengupayakan untuk memfasilitasi.
Akhirnya setelah beberapa kali rapat, secara aklamasi peserta rapat menunjuk Dian Harmunigsih sebagai Ketua, Priyo Sancoko sebagai sekretaris (tapi tidak aktif), dan Edi Basuki sebagai bendahara, yang tidak pernah mencatat keluar masuknya uang, karena memang tidak ada uang dari pihak manapun. Karena, sebagai pengurus sementara, mereka bertiga hanya sibuk menyusun konsep rencana kongres untuk dibawa rapat, kemudian dikonsultasikan untuk direvisi agar keberadaannya tidak layu sebelum berkembang.
Saat konsep kongres semakin mengerucut, beberapa personil secara sukarela datang membantu mematangkannya sesuai kemampuan dan persetujuan berbagai pihak. Khususnya dari Mercycorp. Mereka itu, diantaranya adalah Hamid, Rizal, Wawan Kim, Sri Ngawi, Digdo. Mereka saling bahu membahu menyusun acara tanpa kenal lelah, juga tanpa bayaran. “Sing penting Kongres sukses”, begitulah semboyan pasukan wani kesel wedi luwe.
Akhirnya ada sekitar 90 komunitas relawan yang hadir dari 110 undangan yang disebar. Dengan penuh semangat dan biaya mandiri, mereka berdatangan ke Hotel Regent Park, di Kota Malang untuk berkongres.
Ya, kongres pembentukan SRPB Jatim yang difasilitasi Mercycorp itu dilaksanakan beberapa hari setelah F-PRB Jatim mengadakan musyawarah besar dalam rangka pergantian pengurus, di Hotel Pelangi Kota Malang (24 - 25 April 2017).
Selama dua hari mereka berdiskusi merumuskan ‘Jabang Bayi’ SRPB sebagai organisasi nir laba yang mana pengurusnya diambil dari beberapa organisasi yang dianggap mewakili dan dapat menyuarakan aspirasi organisasi/komunitas relawan.
Waktu itu juga disepakati bahwa SRPB Jatim hanya memiliki statuta (AD/ART) yang menjadi payung hukum dalam mengambil kebijakan, termasuk menyusun program kerjanya. Disepakati pula SRPB Jatim tidak perlu memiliki akta kelembagaan, dengan berbagai alasan.
Seminggu pasca kongres, pengurus mulai sibuk menyusun laporan pelaksanaan kongres (LPJ) sekaligus menggagas kegiatan rutin sebagai upaya membangun persepsi dan chemistry diantara anggotanya yang datang dari berbagai organisasi/komunitas.
Semua dicoba disatukan untuk bersama sama menggerakkan roda SRPB Jatim dengan berbagai kegiatan kebencanaan, khususnya pada fase pra bencana sejalan dengan programnya FPRB dan BPBD Provinsi Jatim.
rencana awal yang digagas adalah melakukan pendataan organisasi/komunitas relawan yang ada di Jawa Timur untuk dibukukan sebagai Bank Data agar mudah berkoordinasi dan berkomunikasi jika sewaktu-waktu diperlukan.
Kemudian beberapa pengurus pun rutin mengadakan pertemuan untuk menjaga semangat berkomunitas. Dari situlah tercetus gagasam untuk membuat kegiatan rutin sebagai ajan untuk saling belajar, bertukar informasi dan pengalaman yang dapat menambah wawasan.
Setelah melalui proses berbelit, disapakatilah kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah sebagai wadah berkumpul ngobrol bareng bersilaturahmi dan berkomunikasi dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi.
Kegiatan ini penting dan harus segera berjalan. Jika tidak, dikhawatirkan pasca kongres, semuanya balik kanan ngurusi kesibukan hariannya masing-masing, lupa menghidupi “jabang bayi” SRPB Jatim dengan segala mimpinya. Inilah yang diantisipasi oleh pengurus.
Begitulah, acara Arisan Ilmu Nol Rupiah digelar secara berkala dan swadaya mandiri. Berbagai materi yang bersentuhan dengan kebencanaan dijadikan bahasan dengan pemateri yang beragam. Hal ini sebagai upaya menterjemahkan pesan UU 24 tahu 2007, khusunya pasal 26, ayat 1, poin b. yang berbunya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyekenggaraan penanggulangan bencan.
Kala ini, walaupun masih dalam proses mencari bentuk, kegiatan ini telah mencuri perhatian dan menginspirasi banyak pihak, untuk ‘menduplikasi’ ke dalam programnya dengan beragam versi sesuai selera masing-masing pihak. Ya itulah salah satu prestasi yang membanggakan dari para aktivis SRPB Jatim.
Setahun menjelang kongres ke dua, SRPB Jatim banyak terlibat dalam berbagai kegiatan kebencanaan. Baik yang diselenggarakan BNPB, BPBD Provinsi Jatim, dan instansi lain yang berkecimpung dalam dunia kebencanaan.bahkan mendapat apresiasi positif dari Pak Suban, Kalaksa BPBD Provinsi Jatim, dengan memberi ijin menempati salah satu ruangan di Kantor BPBD Jatim sebagai sekretariat, tempat berkumpulnya relawan jagongan merencanakan aksi program pengurangan risiko bencana yang terkoordinasi. Disana juga dipasang “Name board” yang sangat ‘eye catching’ bagi siapa saja yang lewat.
Disamping “keberhasilan” yang dicapai, ternyata ada saja oknum yang tega menghambat laju perkembangan SRPB Jatim. Ya, begitulah penyakit organisasi/komunitas yang sulit dihindari karena adanya berbagai kepentingan.
Sesuai hukum alam, rasa suka tidak suka, ada yang datang pun ada yang pergi. Semua itu merupakan sunatullah yang tidak dapat dihindari. Mereka yang tetiba tidak suka SRPB Jatim pastilah punya alasan pembenar.
Gesekan yang terjadi itu oleh pengurus dihadapi dengan legowo dan karya nyata berupa enniatin kapasitas relawan sekaligus upaya kaderisasi sebagai bentuk munculnya rasa “melu handarbeni” dengan segala suka dukanya dalam proses berorganisasi/berkomunitas.
Upaya kaderisasi ini harus mendapat atensi dari pengurusnya agar tidak gagal melakukannya. Karena jika upaya ini terlambat, maka disitulah titik klimak dari kiprahnya, untuk kemudian perlahan namun pasti akan ditinggalkan oleh anggotanya karena merasa tidak mendapat keuntungan apa apa.
Semoga para aktivis SRPB Jatim yang masih setia bertahan dengan istiqomah, tetap dapat berkarya menjaga amanah para pihak yang telah percaya berkolaborasi dan bersinergi menjalankan programnya. Termasuk mempersiapkan kongresSRPB Jatim selanjutnya, dengan mengakomodasi wajah baru agar tidak terkesan “wajah itu lagi itu lagi yang muncul”.
Jangan lupa segala kiprah didokumentasikan agar menjadi “Jejak Sejarah” dan kenangan terindah bahwa SRPB Jatim pernah ada dengan segala suka dukanya. Ingat pesan Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu (dan pengalaman) dengan menuliskannya.
Sekedar diketahui, narasi panjang di atas adalah catatan penulis pribadi, tentu ada cerita lain sesuai versi masing-masing dari sudut mana melihatnya, dan itu bebas saja. Wallahu a’lam bishowab [eBas/selasa-31032026/edisi revisi dari cacatan tertanggal 9 juni entah tahun berapa]
Roni Noor Adam, salah satu dedengkot Siaga Kota, dalam komentar panjangnyanya di grup whatsapp, diantaranya mengatakan bahwa, relawan Siaga Kota berharap untuk dilibatkan dalam sistem yang baru ini. Kami ingin terus berkontribusi dan menyalurkan niat baik dalam mendukung pembangunan Kota Surabaya, khususnya di bidang kedaruratan Kota.
“Kami juga menyatakan kesiapan untuk diundang dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan, agar para relawan dapat menjadi lebih terlatih, terarah, dan profesional,” Komentarnya.
Dikatakan pula bahwa, telah dilakukan pendataan relawan yang berada di bawah naungan Siaga Kota, lengkap dengan minat dan bakat masing-masing, sehingga dapat disinergikan dengan program pelatihan yang akan dilaksanakan ke depan.
Sementara itu, Muhammad, salah seorang anggota bilang bahwa, sebagai relawan, harus siap mengikuti kebijakan serta program yang akan diterapkan demi kelancaran koordinasi di lapangan.
“Harapan kami, relawan yang benar-benar memiliki niat membantu kota dirangkul dan diarahkan agar menjadi relawan yang lebih tertib, terdidik, dan profesional dalam mendukung kegiatan kedaruratan di Kota Surabaya, dan meminimalisir oknum relawan yang tidak bertanggung jawab,” Ujarnya.
Ada juga yang bilang bahwa Surabaya banyak sekali relawannya, hanya saja belum ada wadah yang bisa jadi penaung para relawan untuk dijadikan tempat berproses menjadi relawan yang terdidik, ter arah, terdata, dan profesional. Untuk itu semoga Siaga Kota dapat menjadi wadah relawan kota surabaya, yang lebih solid, terarah, dan terpercaya, untuk menghindari oknum relawan yang nakal.
Komentar Roni pun mendapat respon positif dari semua anggota grup. Semuanya setuju jika ada ‘penataan’ dalam rangka peningkatan kapasitas relawan. Tinggal bagaimana mematangkan gagasan Roni Noor Adam agar segera terwujud.
Apa perlu diadakan jagong bareng sambil ngopi untuk merumuskan gagasannya Roni dalam sebuah aksi ?. termasuk menata dan mengevaluasi peran yang selama ini dimainkan oleh Siaga Kota. Untuk itu, harus ada sosok yang berani mengawali dan mau repot menyelenggarakan jagong bareng maupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas relawan Siaga Kota.
Harus ada inisiatif mandiri untuk membuat aksi. Tanpa itu, gagasan Roni akan berhenti di ranah gagasan saja. Sedangkan kalau mengandalkan “uluran tangan” pemkot yang membidangi, tentu harus menunggu tanpa batas waktu. Mengingat saat ini sedang musimnya efisiensi anggaran. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Jumatpon-27032026]
Beberapa hari yang lalu muncul pernyataan mendagri dan presiden bahwa pemulihan (penanganan) korban bencana di Aceh sudah hampir 100 % sudah tidak ada warga yang berdiam di tenda. Semua sudah menampati rumah (huntara). Sementara data yang ada di BNPB per tanggal 19 maret 2026 masih ada ribuan warga yang bertahan di tenda pengungsian.
Lho, kok bisa ya ?. padahal konon, Kemendagri punya program yang bernama kecamatan tangguh bencana. Kemudian Kemensos, punya pasukan tagana dan kampung siaga bencana. Kemenkes menggarap klaster kesehatan, dan BNPB/BPBD sendiri punya Destana, SPAB, serta Agen bencana dan TRC.
Sementara itu di BNPB sendiri banyak bercokol tentara aktif yang “diperbantukan” menangani kebencanaan, serta punya bagian Inteligen bencana. Sesungguhnyalah para tentara itu yang ngendon di BNPB punya jalur komando dengan Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, yang setiap saat dapat dimintai data dan laporan tentang situasi terbaru di lapangan.
Namun nyatanya data yang disampaikan oleh presiden dan mendagri kepada publik tidak akurat, jauh panggang dari api. Bahkan konon, BNPB tega membongkar tenda yang masih berpenghuni, guna membenarkan pernyataan presiden dan mendagri. Lho wah gak bahaya ta ?.
Pertanyaannya kemudian, apakah keberadaan tagana, rewan destana, relawan SPAB, relawan kampung tangguh bencana dan relawan lain dibawah lembaga negri maupun swasta, serta fasililitatornya tidak dilibatkan dalam pendataan korban bencana ?.
Mereka itu adalah relawan terlatih dan terpilih yang sudah menikmati berbagai pelatihan. Termasuk pelatihan jitupasna. Kenapa mereka itu tidak dilibatkan ?. kenapa pula relawan dari NGO yang ada disana dengan program “pendampingan” kepada penyintas, tidak diajak berkolaborasi untuk mengumpulkan data.
Disamping itu, BPBD juga memiliki mitra kritis yang bernama forum pengurangan risiko bencana, yang di dalamnya ada elemen pentahelix (ada yang bilang multihelix). Tapi nyatanya suara mereka nyaris tidak terdengar. Mungkin mereka ini sudah bergerak dengan prinsip, “biarlah orang lain tidak tahu, yang penting Tuhan telah mencatat sebagai ibadah kemanusiaan”.
Memang, senyatanyalah, bencana bajir dan longsor yang melanda provinsi aceh, sumut, dan sumbar itu banyak dramanya dan penanganannya sangat hati-hati sekali sesuai dengan kebijakan dan kepentingan yang harus diamankan, karena dapat mengungkap aib nasional dan dapat dipidana jika tidak mengindahkannya. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Jumat-27032026]
Profesor Eko Teguh Paripurno, biasa dipanggil Kang ET, dalam acara Sosialisasi Penanggulangan Bencana bersama Relawan Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa, semestinya semua nomor HP relawan masuk dalam Command Center BPBD setempat. Namun dalam kasus bencana di Sumatra, tidak ada yang connect dengan relawan yang ada.
Kegiatan yang digelar di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Minggu (22/01/2026) malam, sekaligus dalam rangka buka bersama antar relawan yang bermitra dengan BPBD, sebagai upaya membangun silaturahmi itu menjadi menarik dengan hadirnya Kang ET dari Kampus UPN Jogyakarta.
Dia berharap, Ke depan, perlu ada integrasi data relawan yang terlibat dalam kebencanaan. Sehingga koordinasi bisa lebih mudah.
Terkait dengan data keberadaan komunitas relawan, konon sudah pernah ada pihak yang mencoba melakukan pendataan, namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Sehingga ketika diperlukan, perlu waktu untuk mencari dan menyiapkan. Inilah yang diharapkan Kang ET tidak terjadi lagi.
Sudah seharusnyalah ‘penjaga’ pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (pusdalops) sebagai unit yang mengumpulkan data, memantau situasi, dan mengkoordinasikan respon cepat saat terjadi bencana. Termasuk memiliki data komunitas relawan yang siap digerakkan setiap saat untuk membantu BPBD menanggulangi bencana sesuai kapasitasnya.
Dengan kata lain, ketersediaan data yang lengkap akan memudahkan BPBD untuk mengkoordinir semua potensi yang ada, seperti agen bencana, TRC, dan komunitas relawan dalam sebuah pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya upaya PRB maupun PB. termasuk memanfaatkan keberadaan Forum PRB sebagai mitra kritis BPBD untuk mengkoordinir para pihak (pentahelik).
Disamping data keberadaan komunitas relawan, yang tidak kalah pentingnya adalah arus informasi tentang bencana dari lapangan harus lancar masuk ke pusat data dan informasi BNPB, (juga ke beberapa pihak terkait) agar tidak terjadi kekeliruan dalam membuat pernyataan yg memalukan.
Terkait dengan data, seperti yang diharapkan Kang ET, dalam draft Perban pengganti Perka 17 tahun 2011, disebutkan bahwa dalam Bab VI tentang Sistem Informasi dan Pendataan, pasal 9 mengatakan; (1) Pengelolaan Relawan menggunakan Sistem Informasi, (2) Menjaga kerahasiaan data pribadi warga, (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BNPB, (4) BNPB melakukan pengelolaan informasi Relawan, pemberian nomor, kode, atau bentuk identifikasi lainnya.
Kemudian, dalam Pasal 10 dikatakan, (1) Organisasi Relawan melakukan pendataan melalui input informasi ke dalam Sistem Informasi, antara lain: a. Status pelatihan dan sertifikasi Relawan; b. Rekam jejak penugasan Relawan; c. Penempatan dan pengerahan Relawan; dan d. Pelaporan dan monitoring Relawan. (2) BPBD melakukan pengelolaan informasi Relawan sesuai dengan kewenangan wilayah kerja.
Nah, berdasar pasal 9 dan 10 di atas, diharapkan komunitas relawan segera berbenah diri untuk menyesuaikan dengan segera mendata anggotanya untuk kemudian disampaikan ke BPBD/BNPB untuk ‘dikelola’ lebih lanjut.
Semoga gagasan Kang ET yang disampaikan di tenpina bpbd prov jatim itu dimasukkan dalam butir butir perban baru pengganti perka nomor 17 tahun 2011, sehingga keberadaan relawan akan semakin mendapat perhatian yang signifikan dari BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana guna membangun budaya tangguh. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/senin malam ke-20 bulan ramadhan-09032026]
Pada hari sabtu (07/03/2026) malam, sehabis tarawih, satu persatu relawan datang di Warkop Basecamp Juanda Coffee, Sedati, Sidoarjo. Malam itu ada mendung dan angin semilir membawa dingin habis hujan sore tadi, namun tidak menyurutkan semangat relawan untuk menjalankan agenda yang telah disepakati, yaitu Sahur on the Road.
Kegiatan ini dirancang untuk ikut menyemarakkan bulan suci ramadhan, sekaligus menjadikannya sebagai ladang untuk mengais pahala ramadhan melalui berbagi rejeki kepada sesama. Harapannya jelas mencari ridho Tuhan yang maha pengasih dan penyayang.
Sambil menunggu pesanan paket nasi bungkus yang akan dibagikan menjelang sahur, mereka duduk lesehan melingkar sambil menikmati wedang kesukaan masing-masing. Ada Kopi racik, Teh panas, wedang jahe, susu saset dan lainnya yang dipesan dari warkop langganan dengan password BDD (bayar dewe dewe).
Obrolan mengalir begitu saja diselingi tawa renyah tanpa beban. Agar obrolan terarah, Bang Sandy dan Mas Yudi, mencoba melempar gagasan tentang tugas masing-masing pengurus yang baru dibentuk, dimana rencananya akan mengadakan rapat pengurus pasca lebaran. Namun tidak ada salahnya diawali dengan mengunpulkan masukan, saran, dan usulan. Sehingga saat rapat nanti sudah tidak perlu mencari topik pembahasan. Langsung tancap gas pol gak pake lama.
Ada yang mengusulkan kegiatan menandai jalang raya yang berlubang agar tidak mencelakai pengguna jalan. Juga ada masukan agar semua permasalahan yang muncul dibahas dengan kepala dingin, dimusyawarahkan bersama untuk menemulan solusi terbaik.
Juga ada yang berharap agar mereka yang ditunjuk sebagai pengurus dan menyatakan bersedia, hendaknya berkenan aktif “nyengkuyung” program yang telah diputuskan berama. Untuk itulah diharapkan masing-masing bidang kepengurusan diisi oleh lebih dari dua personil, agar ketika ada repat pengurus masing-masing bidang ada yang mewakili.
Disela-sela jagongan gayeng, dimana berbagai gagasan disampaikan secara demokratis, Pak Miskan, berinisiatif memanfaatkan plastik bekas bungkus roti, pengganti topi untuk diputar ke masing-masing anggota dalam rangka menambah kas seikhlasnya, sebagai bentuk upaya pemandirian finansial organisasi.
Bang Sandy bilang bahwa tidak ada ketentuan besar kecilnya sumbangan, yang penting ikhlas tanpa tekanan. Gak nyumbang yo oleh, karena bukan iuran wajib. Istilahnya “SUSU TANTE”, Sumbangan Sukarela Tanpa Tekanan. Mengingat, Berdasarkan pengalaman, jika diadakan iuran wajib akan membuka peluang banyak personil yang undur diri karena merasa terbebani.
Sebelum aksi sahur on the road dimulai, tidak lupa personil sahur duluan dengan menu yang sama dengan yang akan didistribusikan kepada sasaran terpilih di seputaran daerah gedongan, pondok candra dan wadung asri. Semua di wilayah kecamatan Sedati, Kabupatem Sidoarjo.
Allhamdulillah, aksi sahur on the road berjalan lancar tertib terkendali dan tentunya membawa keberkahan bagi semua. Mas Yudi bilang bahwa kegiatan ini sebagai upaya memperkuat rasa solidaritas dan peduli sesama. Dan yang terpenting semua sepakat memegang susu tante dalam rangka iuran anggota. [eBas/Minggu-08032026]
Konon, dulu ada anggapan bahwa program desa tangguh bencana (destana) itu khusus diperuntukkan bagi Desa saja, tidak untuk Kelurahan. Sehingga programnya hanya dilakukan di Desa (kabupaten), tidak di Kelurahan (kota madya). dan ternyata anggapan itu salah, karena bencana itu tidak hanya terjadi di pedesaan saja, namun juga menyasar perkotaan.
Untuk itulah, kini program destana juga menyasar Desa dan Kelurahan (diutamakan yang memiliki potensi bencana). Namun demikian, masih sering terjadi peserta pelatihan program destana itu diambil dari para perangkat Desa/Kelurahan, karang taruna, PKK, dan anggota organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk.
Bahkan konon ada juga anggota keluarga pejabat setempat. Sehingga keikut sertaannya hanya sekedar ‘angka ikut’ saat pelatihan, untuk kemudian tidak mau menindak lanjuti. Apalagi BPBD tidak memiliki program dan anggaran pembinaan, serta tidak mau ‘berkolabarorasi’ dengan komunitas relawan dalam hal pendampingan. Nah, inilah salah satu sebab banyak destana yang telah dibentuk tinggal papan nama.
Dengan adanya sosialisasi peraturan BNPB nomor 7 tahun 2025, tentang destana sebagai bentuk implementasi dari konsep pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan tercipta pemahaman yang menyeluruh atas perkembangan peraturan terkait, mendorong kepatuhan atas implementasi, dan meminimalisir ketidakseragaman tafsir atas peraturan. Sehingga keberadaan destana semakin nyata dengan perannya membangun ketangguhan masyarakat di wilayahnya dalam arti sebenarnya.
Apalagi sekarang Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi “bertekat” melaksanakan permendes nomor 71 tahun 2021 tentang panduan penanganan bencana di desa, yang salah satunya mengijinkan menggunakan dana desa untuk kegiatan kebencanaan, agar desa dan kelurahan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap risiko bencana dan juga mengelola risiko bencana di wilayahnya.
Dikatakan pula bahwa dana desa dapat digunakan dalam situasi: a. tidak/belum terjadi bencana (untuk program/kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi bencana); b. terdapat potensi bencana (untuk program/kegiatan kesiapsiagaan bencana); c. pasca bencana (untuk program rehabilitasi, dan rekonstruksi).
Kegiatan sosialisasi lewat zoom meeting hari rabu (04/03/2026), nara sumber dari kementerian desa mengatakan bahwa sesuai permendes nomr 71 tahun 2021, desa diijinkan membeli sarana prasarana penanggulangan bencana, mendirikan tempat pengungsian, dapur umum, melakukan evakuasi, dan kerja bakti membersihkan fasum, fasos dan bantaran sungai dari pendangkalan akibat sampah.
Sedangkan Pak Papang, seorang pejabat BNPB, mengatakan bahwa perban baru ini lebih terarah, dan terukur dalam implementasinya. Sehingga diperlukan komitmen, dan kolaborasi antar pihak. Disinilah perlu ada kolaborasi antar kantor dan lembaga terkait ‘sharign anggaran’ untuk membangun kesadaran warga terhadap bencana. Semua ini perlu dilakukan untuk menjawab mandat RPJMN tahun 2025 - 2029, dengan mengusung visi bersama indonesia majumenuju indonesia emas 2045.
Pria yang diberi gelar panglima bencana ini juga mengatakan bahwa destana itu dapat dibentuk oleh pihak lain, namun harus berkoordinasi dengan BNPB/BPBD. Beliau juga sedang mengagas membentuk ‘klinik destana’ agar semakin banyak BPBD yang melaporkan hasil pelaksanaan program destana.
Ada pertanyaan dari peserta yang cukup menggelitik. Yaitu, apakah ada evaluasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang terkait dengan keberadaan destana. Seperti bagaimana kepengurusannya, apakah programnya berjalan, dan anggarannya dari mana. Ini penting untuk menghindari organisasi papan nama, yang mati enggan hidup tak mau. [eBas/Kamis-05032026]
