UJI PETIK RANCANGAN PERBAN TENTANG RELAWAN

 Konon, mengingat Perka BNPB nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.  sehingga perlu diganti dengan yang baru, untuk memastikan tata kelola yang lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika lapangan.

Kira-kira apa yang dimaksud dengan kata “tidak sesuai dengan perkembangan hukum” itu ya ?. semoga ada penjelasan yang menyejukkan dari yang punya hajat.  Untuk itukah kegiatan uji publik kedua, tentang rancangan perban relawan tahun 2026, diadakan secara daring, pada hari selasa (03’03/2026) ?.

 Konon, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan di daerah. Harapannya peserta webinar dapat menyampaikan perspektif dan praktik baik dari daerah demi regulasi yang lebih inklusif dan efektif.

 Bicara tentang relawan dan kapasitasnya, termasuk perlunya sertifikasi relawan, jadi ingat keberadaan relawan di lokasi bencana Sumatra, yang sampai saat ini penanganannya masih belum optimal karena berbagai kendala.

 Saat itu diawal kejadian, relawan "didatangkan" dengan satu tekat untuk membantu dan menolong korban bencana yang dianggap oleh Kepala BNPB hanya mencekam di media sosial.

 Mereka datang dari berbagai komunitas dan lembaga kemanusiaan, dengan membawa perbekalan yang dibutuhkan para penyintas tanpa melihat kapasitas yang dimiliki, juga tanpa membawa sertifikat keluaran LSP-PB yang asli. Bahkan banyak dari mereka yang belum pernah ikut pelatihan kerelawanan yang sering diadakan BPBD, BNPB dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

 Berdasar cerita di atas, hendaknya pihak perumus perban juga mengakomodasi kebijakan politik lokal dalam menangani bencana, dan semua kantor/lembaga terkait juga (termasuk karyawan BNPB dan BPBD) harus paham dengan perban untuk menghindari kesalahpahaman antar pihak seperti yang selama ini terjadi.

 Beberapa harapan yang disampaikan oleh peserta webinar diantaranya adalah, kedepan, peran relawan tidak hanya tampak pada saat tanggap darurat saja, untuk itu lewat perban yang baru perannya semakin ditampakkan pada saat pra dan pasca bencana, yang berkolaborasi antar pihak sesuai kapasitasnya dibawah koordinasi BNPB/BPBD.

 Dalam paparan praktek baik yang disampaikan oleh BPBD Jakarta dan Bekasi, dikatakan bahwa selama ini komunitas relawan selalu dilibatkan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, bahkan dibuatkan kantor sekretariat bersama untuk saling berkoordinasi, sehingga terjadi ‘kedekatan’ antara relawan dengan karyawan BPBD.

 Juga ada usulan tentang perlu ditambahan Kode Etik dan Perlindungan relawan yang sesuai dengan Prinsip kemanusiaan, Anti diskriminasi, Anti pelecehan, Mekanisme pengaduan, Inklusi disabilitas, dan Pelibatan bermakna dengan tetap menghormati kearifan lokal setempat.

 Masukan lain yang cukup menggelitik adalah, perlunya dipertimbangkan peran relawan berdasarkan SK Siaga Darurat, SK Tanggap Darurat dan SK Transisi Darurat, dan perlu dipertimbangkan tentang pentingnya sertifikasi relawan. Termasuk wajib bersertifikat bagi relawan yang terlibat dalam  kegiatan yang terkait lifesaving/ sensitif seperti: SAR, medis, assessment.

 Kira-kira usulan ini diperuntukkan bagi relawan yang mana ya ?. relawan komunitas, relawan terlatih, relawan spesial, relawan nasional, relawan partai, relawan NGO, relawan lembaga keagamaan, relawan kantor/lembaga, relawan dunia usaha, dan relawan lainnya.

 Juga ada yang mengusulkan agar ada aturan tentang kualifikasi relawan, juknis perekrutan relawan, sumber dana pembiayaan relawan, dan masa berlakunya relawan. (byuh tambah ruwet dan ribet, korbanpun keburu mumet gak slamet)

 Dalam pasal 8, tentang pengerahan relawan, dikatakan bahwa Pengerahan Relawan dilaksanakan oleh Organisasi Relawan dengan berkoordinasi dengan Posko PDB atau BPBD, Posko PDB atau BPBD dapat mengajukan permohonan relawan kepada Organisasi Relawan untuk pengerahan relawan, dan Posko PDB atau BPBD melakukan identifikasi Relawan melalui Sistem Informasi.

 Terkait dengan pasal tersebut maka pihak BNPB/BPBD harus punya data tentang keberadaan komunitas relawan, (yang sudah sering kali diminta namun entah untuk apa kegunaannya. Buktinya saat bencana Sumatra data keberadaan relawan dan perkembangan lapangan masih simpang siur sehingga kepala BNPB dan Kepala Basarnas dirujak netizen saat keliru membuat pernyataan), sekaligus karyawan yang ditugaskan di posko wajib paham perban dan keberadaan komunitas relawan.

 Ada juga peserta yang menanyakan siapa yang bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas relawan dalam bentuk diklat, simulasi dan sertifikasi. Serta perlu ada klausul tentang kewajiban pelatihan berkala, simulasi dan gladi lapang.

 Sesungguhnyalah masih banyak usulam masukan dan komentar yang layak dijadikan catatan. Sayang semua tidak sempat tercatat karena keburu ke Masjid untuk solat ashar, sekaligus ikut menyiapkan takjil untuk berbuka puasa bagi mereka yang melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan ramadhan. [eBas/Rabu-04032026]

 

 

 

 

 

 

 

.

AGENDA TAKJIL ON THE ROAD BERLANJUT BUKA BERSAMA

 Dapat dipastikan setiap bulan ramadhan, banyak pihak di berbagai daerah yang mempunyai agenda berbagi rejeki lewat kegiatan Takjil on the Road, buka bersama, dan Sahur on the Road. Tiga agenda rutin ini telah menjadi tradisi tahunan yang menyenangkan untuk membangun rasa peduli kepada sesama.

 Adapun makanan yang dibagikan sangat beragam sesuai kemampuan masing-masing pihak. Ada makanan berat, juga tidak sedikit yang berupa gorengan, roti dan air kemasan. Disini yang penting adalah keikhlasan untuk berbagi rejeki, bukan banyak sedikitnya yang dibagi.

 Begitu juga dengan relawan yang tergabung di Basecamp Juanda Coffee, yang punya jargon Siji Wadah Ojo Nganti Pecah. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, mereka bahu membahu menyisihkan sebagian rejekinya untuk mewujudkan program Takjil on the Road.

 Dengan semangat Ojo Leren Dadi Wong Apik,  mereka membagikan takjil di jalan pertigaan bypass juanda, minggu (01/03/2026) sore, kepada pengguna jalan tanpa pandang bulu, yang penting mereka menerima dengan ikhlas, kami pun puas.

 Hanya dalam hitungan menit  kegiatan Takjil on the Road tuntas. Untuk kemudian, dengan wajah bahagia menuju rumah Ketua BJC menikmati buka bersama dengan tetap ceria tanpa batas.

 Sambil menikmati ikan panggang dan lele goreng, muncul celetukan bahwa giat ini perlu dilestarikan dan ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak.

 Sementara Bang Shandy berkeinginan untuk menata dan mengoptimalkan kepengurusan dengan memperkaya program agar banyak khalayak yang tahu keberadaan BJC.

“Nantilah pasca lebaran saya harap pengurus mengadakan rapat konsolidasi untuk menyusun program masing-masing bidang, dengan tetap mengedepankan konsep kerja bareng. Ringan sama dijinjing, berat dipikul bersama,” Ujarnya, sambil nyruput kopi buatan istrinya Pak Ketua.

 Sedangkan Pak Miskan dan Om Nanang, saat jagongan di Warkop BJC, berharap agar semua pengurus yang terdiri dari berbagai latar belakang hendaknya saling berkomunikasi dan klarifikasi jika ada sesuatu yang dianggap kurang asik, demi kebaikan  dan kenyamanan bersama, seduluran sak lawase.

 Demi tertib administrasi dan transparansi, sekretaris segera menyusun draft laporan pertanggung jawaban kegiatan agar tidak lupa, dan bendahara melaporkan kondisi kas dengan harapan kedepan akan semakin banyak donasi yang masuk untuk mendukung agenda yang telah disepakati bersama di bulan ramadhan ini. [eBas/Senin-02032026]

 

 

 

 

 

 

PENATAAN ORGANISASI UNTUK EFISIENSI

Hari kamis (26/02/2026) malam jumat, pengurus Basecamp Juanda Coffee (BJC) mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan serta Pemantapan Organisasi, bertempat di Warkop BJC, Sedati, Sidoarjo.

Mengingat sifat rapat sangat penting, saya pun berusaha hadir. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung, tidak hujan walaupun mendung, dan solat tarawih pun tetap saya ikuti di Masjid yang dekat dengan lokasi rapat.

Bahasan rapat yang menarik di hari ke delapan puasa ramadhan ini adalah perlunya melakukan pergantian pengurus untuk penguatan organisasi serta menempatkan personal sesuai dengan bidangnya masing masing (the right man on the right place).

Seperti biasa, rapat digelar ala lesehan ini berjalan sangat dinamis. Masing-masing dengan gayanya sendiri menyampaikan gagasan dan usulan demi kemajuan organisasi. Sesekali muncul guyonan untuk ditertawakan bersama sambil nyruput kopi dan nikmati gorengan. Tidak lupa peserta rapat juga mengisi edaran “kotak muter” seikhlasnya untuk menambah kas yang dipegang bendahara.

Pak Miskan dan Bang Shandy, sebagai pengendali rapat mengatakan bahwa dalam penataan kepengurusan kali ini ada personil yang diganti dengan memasukkan orang baru, dan bertukar posisi. Semua dilakukan dalam rangka efisiensi, yaitu upaya mencapai hasil maksimal dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Saya, yang semula didapuk sebagai humas bersyukur berganti posisi karena dipandang kurang sesuai. Ini mengingat bahwa bidang humas (ada yang menyebut kehumasan dan kemitraan) itu tugasnya cukup berat. Harus dapat “menyuarakan” keberadaan organisasi dan kiprahnya agar dikenal oleh khalayak ramai melalui media sosial. Sekaligus menjalin komunikasi dengan berbagai komunitas untuk memperluas jejaring kemitraan, untuk kemudian mendokumentasikannya.

Rupanya para anggota dewan pembina, dewan penasehat, dan dewan pengurus tahu kapasitas saya sehingga dialihkan ke posisi pengurus bidang pelatihan dan pengembangan. Alhamdulillah dan terimakasih. Mohon arahan, bimbingan dan doa restunya, kata saya dalam hati (maaf gak tatag bicara langsung, termasuk gak tatag ngurusi bidang pelatihan dan pengembangan ijenan).

Akhirnya semua peserta rapat sepakat melakukan penataan pengurus. Dimana nanti pasca lebaran akan ditindak lanjuti dengan rapat penyusunan rencana program masing-masing bidang untuk kemudian diselaraskan dengan visi misi BJC. Apalagi ada rencana untuk membuat akta kelembagaan yang nantinya akan didaftarkan ke pemerintah kabupaten sidoarjo sebagai sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang resmi.

Sebelum foto bersama, saya sempatkan nyakot tahu goreng yang menggoda selera, dan nyruput kopi yang sudah dingin. Kemudian salam salaman balik kanan kembali kepangkuan keluarga di rumah yang setia menunggu penih kasih.

Dalam perjalanan pulang menikmati malam, saya coba menerka bahwa tugas bidang pelatihan dan pengembangan itu adalah mengadakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota, serta mengagendakan ngopi bareng lintas komunitas dalam rangka tukar pengalaman dalam hal kerja-kerja sosial kemanusiaan dan lingkungan alam untuk mengembangkan wawasan anggota. Benar tidaknya, kiranya perlu dikomunikasikan saat rapat pengurus baru hasil kesepakatan hari ke delapan puasa ramadhan. [eBas/Jumat-2702206]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPAT RENCANA KERJA BPBD SURABAYA TAHUN 2027 SECARA DARING

 Seperti tahun lalu, Jamaah Lorong eduCation bersama dinas dan organisasi terkait diundang untuk mengikuti rapat penyusunan rencana kerja BPBD Kota Surabaya, Kamis tanggal 25 Februari 2026. Bedanya kalau tahun lalu rapat di selenggarakan di Pendopo Kecamatan Tenggilis, sekarang di lakukan secara daring.

 Hanya pejabat BPBD dan nara sumber yang bersemuka di kantor, lainnya cukup lewat zoom meeting. Hal ini dimungkinkan untuk menghormati bulan ramadhan agar terjaga kekhusukan ibadah puasa. Semua itu tidak mengurangi semangat dan keseriusan rapat.

 Tahun lalu, dalam acara yang sama, setiap peserta rapat menyampaikan usulan kegiatan untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan, dalam rangka memperkuat rencana kerja. Namun tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya, termasuk laporan hasilnya.

 Sehingga tidak tahu apakah usulan yang disampaikan peserta rapat itu diterima atau hanya dicatat saja.  Wallahu a’lam bishawab, yang penting dalam rapat itu banyak pihak yang diundang, termasuk komunitas relawan. Salah satunya adalah Jamaah Lorong eduCation.

 Rapat diawali dengan sambutan pejabat sekretaris BPBD Kota Surabaya. Dikatakan bahwa isu strategis BPBD Kota Surabaya adalah, pertama peningkatan upaya mitigasi dab penanggulangan bencana yang terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengantisipasi bencana, terutama akibat perubahan iklim.

 Sedangkan isu ke dua adalah peningkatan kapasitaspetugas kebencanaansesuai standar dan penyediaan peralatan perlindungan bencana bagi petugas dan masyarakat, serta optimalisasi peran serta pentahelik untuk membangun masyarakat yang sadar bencana dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

 Dikatakan pula bahwa BPBD Kota Surabaya dalam tugasnya juga melayani kegiatan sosialisasi dan mitigasi bencana, serta penanganan  kedaruratan dan pasca bencana.

 Untuk mendukung layanan, maka bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekontruksi, berupaya menyediakan logistik, melakukan penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta peningkatan kapasitas.

Sedangkan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bertugas menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, pelatihan pencegahan, dan mitigasi, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan.

 Yang perlu dicermati dari penjelasan pejabat Sekretaris BPBD Kota Surabaya itu adalah optimalisasi peran serta pentahelik dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Surabaya.  

 Ini penting agar terjadi keterpaduan dalam upaya mitigasi dan penanganggualan bencana. Tinggal bagaimana bentuk kongkrit peran pentahelik membantu BPBD dalam urusan kebencanaan di Surabaya.

 Sementara itu, Amin Widodo dari ITS , yang menjadi nara sumber dalam kegiatan ini mengatakan bahwa, untuk menghadapi bencana gempa, perlu kiranya pemerintah kota Surabaya memasang alat monitor gempa di beberapa sudut Kota, dan siap membantu pembuatannya (pengadaannya). termasuk dalam upaya sosialisasi masalah gempa kepada masyarakat.

 Sedangkan nara sumber yang satunya (lupa namanya) lebih kepada antisipasi banjir yang menyebabkan terjadinya sedimentasi dan penyempitan badan sungai akibat perubahan tata guna lahan (bantaran sungai), serta perlunya membentuk ”kampung siaga bencana” di Surabaya barat, Timur, Utara dan selatan dibawah komando BPBD Kota Surabaya.

 Untuk itu ditawarkan cara melakukan mitigasinya. Pertama mitigasi struktural, yaitu dengan cara normalisasi dan pelebaran drainase, Pembuatan sumur resapan dan  biopori, Kolam retensi, dan penghijauan, dan pemanfaatan air hujan.

 Sedangkan mitigasi non struktural, adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, sistem peringatan dini, simulasi evakuasi, dan regulasi tata ruang. Semua yang terkait mitigasi di atas, harus diketahui banyak pihak agar ikut berpartisipasi untuk mencegah terjadinya “penyerobotan” oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Termasuk hilangnya properti akibat tangan jahil.

 Adapaun masukan lain yang layak untuk dijadikan program kerja BPBD tahun 2027 adalah melibatkan komunitas relawan dalam upaya pengurangan risiko bencana di Surabaya, Pelatihan untuk peningkatan kapasitas Relawan Kota Surabaya di bidang penanggulangan bencana, Mendata dan membina komunitas relawan untuk dilibatkan dalam penanganan/evakuasi korban laka air yang sering terjadi di sungai brantas, jagir dan kalimas.

 Tidak ada salahnya jika BPBD melibatkan komunitas relawan dalam upaya pengurangan risiko bencana di kota Surabaya melalui program kelurahan tangguh bencana dan spab. Terkait dengan mitigasi bencana banjir di kota Surabaya, perlu ada giat kolaborasi antar pihak untuk kerja bakti membersihkan sampah di sungai secara berkala untuk menjaga luasan bantaran sungai dan mengurangi pendangkalan.

 Ada juga masukan untuk melibatkan kampus, untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengajak mahasiswa membantu BPBD dalam melaksanakan program kerjanya, serta mencari sumber dana secara kreatif melalui pemanfaatan CSR dunia usaha.

 Semua masukan mendapat apresiasi dari pejabat Sekretaris BPBD. Tinggal bagaimana nanti tim penyelaras dapat meramu semua masukan agar sesuai dengan draft rencana kerja yang telah disusun oleh pakarnya. [eBas/Kamis-26022026]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAN MUKIDI TIDAK KE LOKASI BENCANA SUMATRA

 Hari minggu, 15 Februari 2026, Mukidi mengikuti kegiatan Aksi Clean Up Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2026, yang di selenggarakan oleh word cleanup day (WCD) Jawa Timur, bertempat di Taman Bungkul Surabaya, berbarengan dengan acara Car Free Day sehingga warga Kota Surabaya tahu dan diajak berkolaborasi untuk Indonesia Bersih

 Di dalam undangan, ada ajakan yang berbunyi, “Halo Sobat WCD Jatim !, Yuk jadi bagian dari perubahan  dengan mengikuti kegiatan Plogging spesial Hari Peduli Sampah Nasional 2026. Mari luangkan satu hari untuk dunia dengan langkah kecil menuju Jawa Timur bersih bebas sampah,”.

 Sebuah ajakan untuk menyadari bahwa sampah merupakan masalah yang harus dicarikan solusi bersama agar tidak berserakan kemana-mana yang dapat mengganggu kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan warga Surabaya. Bahkan tidak jarang akibat sampah yang dibuang sembarangan dapat melahirkan bencana banjir yang sangat merugikan.

 Dengan penuh semangat Mukidi berangkat ke Taman Bungkul memenuhi ajakan WCD Jatim, sekalian bertemu dengan kawan-kawan relawan sosial kemanusiaan dari berbagai komunitas untuk saling bersilaturahmi bertukar informasi.

 Waktu masih pagi, panitia dan peserta baru datang beberapa, termasuk Ratrimo, sahabat Mukidi yang datang dengan mengenakan kaos komunitasnya yang warnanya menyala. Begitu juga tumblernya.

 “Selamat pagi Cak Di, lama tidak berjumpa, bagaimana kabarnya dan apa kegiatannya sekarang ?,” Kata Ratrimo saat berjumpa di parkiran dekat warkop, depan Rumah Sakit.

 “Alhamdulillah sehat. Dengan-dengar sampiyan ikut ke lokasi bencana Sumatra ya ?. gimana kondisinya sekarang, apakah semua sudah baik-baik saja seperti yang diucapkan beberapa pejabat di media sosial ?,” Kata Mukidi sedikit kaget melihat sahabatnya yang semakin sukses.

 “Hehe, sebagai relawan sebenarnya pengen ke sana untuk membantu BNPB dan BPBD di fase tanggap darurat. Tapi tidak ada yang mengajak ke sana. Sementara biaya transportasinya mahal dan tidak mungkin terjangkau oleh relawan seperti saya ini,” Kata Ratrimo pelan.

 Saking senangnya ketemu sabahat lama, Mukidi mengajak ngopi di warkop. Dia lebih memilih ngobrol dengan Ratrimo daripada ikut agenda WCD Jatim.

 Menurut Mukidi, Ratrimo ini merupakan relawan yang memiliki kapasitas yang lumayan dibidang kebencanaan. Dia sudah sering ikut berbagai pelatihan yang diselenggarakan BNPB, BPBD dan pihak lain. Mulai dari manajemen bencana, Manajemen dapur umum, Pelatihan keposkoan, Pelatihan fasilitator destana, spab dan lainnya.

 Setahu Mukidi, Ratrimo itu sering mengikuti kegiatan sarasehan, rapat koordinasi, jambore tentang kebencanaan di berbagai tempat yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Bahkan pernah juga menjadi fasilitator pelatihan serta nara sumber podcast dan seminar pengurangan risiko bencana.

 “Seharusnya, dengan kapasitas yang mumpuni itu, BNPB dan BPBD memfasilitasi sampiyan ke lokasi untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman dalam rangka membantu upaya penanggulangan bencana di sana. Apalagi sampiyan juga memiliki sertifikat dari LSP-PB yang diakui BNSP,” Katanya sambil nyruput kopi hitam pait panas sebagai upaya mengurangi gula.

 Ratrimo hanya meringis getir. Dia bilang bahwa relawan yang ingin ke lokasi itu haruslah memiliki uang sendiri atau dapat sponsor dari ‘instansi’ yang memiliki anggaran untuk membiayai relawan. Dia juga bilang bahwa di lokasi, semua relawan dibawah bendera lembaga kemanusiaan dan para influenser yang tidak pernah ikut pelatihan kerelawanan namun punya banyak anggaran untuk membantu korban.

 “Perlu sampiyan ketahui bahwa sekarang negara sedang melakukan efisiensi anggaran. Sehingga relawan harus berusaha sendiri mencari dana untuk melampiaskan nafsunya membantu para penyintas agar tidak tewas karena pemerintah kewalahan menanggulangi bencana Sumatra yang sangat berbeda penanganannya dengan bencana di daerah lain, dan perlu diketahui bahwa sertifikat dari LSP-PB yang saya miliki itu tidak ada artinya sama sekali,” Kata Ratrimo.

 Saking asiknya ngobrol bareng, tak terasa kumandang adzan dhuhur terdengar dari Mushola yang ada di  lingkungan makam Mbah Bungkul. Mereka berdua segera menuju Mushola untuk sholat dhuhur berjamaah. Termasuk peserta bersih-bersih sampah yang digagas WCD Jatim.

 Setelah sholat mereka berpisah, terucap janji untuk bertemu kembali. Mukidi tersipu malu ketika bertemu dengan peserta giat peduli sampah karena nawaitunya berubah, berganti ngobrol bersama Ratrimo, sahabatnya yang pernah bersama ikut pelatihan penyusunan dokumen renkon untuk bencana erupsi gunung api beberapa tahun silam tanpa ada tindak lanjutnya. [eBas/Minggu-15022026]

 

 

 

 

ADA APA DENGAN BENCANA SUMATRA

 Bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh Sumut dan Sumbar sangat menyita banyak pihak. Termasuk keterlibatan influencer yang berhasil menggalang dana tidak sedikit untuk membantu pemerintah meringankan penderitaan para penyintas kurang cepat tertangani karena kondisi lapangan yang luluh lantak, dan terisolir sulit ditembus.

 Lucunya, kehadiran influencer ini sempat menimbulkan penilaian kontra produktif dari pejabat negara. Seharusnyalah mereka yang bukan relawan ini dirangkul dalam sebuah kolaborasi yang asik. Percayalah tanpa kehadiran influencer dan lembaga kemanusiaan, pemerintah pasti akan “termehek mehek” menangani bencana akibat perusakan hutan yang dilegalkan.

 Ditengah kesibukan komunitas relawan dari berbagai daerah membantu menangani penyintas serta membersihkan lokasi pengungsian, dan fasilitas sosial, muncul isue penyelewengan dana bantuan untuk korban bencana, serta upaya penimbunan (menahan) barang batuan di gudang oleh oknum. Termasuk adanya pejabat yang memberikan pernyataan tentang kejadian bencana yang tidak sesuai data, sehingga menimbulkan berbagai cemooh.

 Sementara kiprah BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana ini, kurang tampak. Kalah pemberitaan dengan komunitas relawan dan para influencer yang memposting kegiatannya, serta melaporkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menimbulkan berbagai komentar. Termasuk komentar perlunya status bencana nasional.

 Yeka kusumajaya, arek malang yang berpengalaman dalam bidang kebencanaan, memposting keprihatinannya. Dia bilang, kita sudah punya BNPB hampir 18 tahun, kalau diumpamakan anak, dia sudah masuk  masa remaja (Akil baligh). Tapi, menangani bencana Aceh dan Sumatera, mereka kembali seperti balita, yang gak mengerti, tidak tahu atau tidak bisa apa-apa.

“Kita mudur sedikit melihat alur cerita bencana Aceh dan Sumatera yang terjadi pada tanggal 25 - 30 November 2025, bahkan sampai sekarang. Dimana Keputusan RI 1 menetapkan Kordinatornya Menko PMK. Tetiba dokumen R3P (rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana) sudah siap, lalu saya bertanya tanya, mana dokumen JITUPASNAnya (kajian kebutuhan pasca bencana),” Kata pria berputra dua ini.

 Masih kata pria berputera dua ini, bahwa katanya menunggu Rendu BAPPENAS, sementara BAPPENAS sendiri menunggu Data dari BRIN sebagai Wali Data yang tidak dibuat sampai saat ini.

 “Nah ini mulai aneh. Data aja belum terkumpul, apa lagi mau bicara validasi, woow, semakin sulit dipercaya. Kalau datanya masih muter-muter berarti JITUPASNA belum ada dong. Jika pun Jitupasnanya ada, basis penyusunan dokumennya pakek data apa ?. Lalu gimana akurasi dan istimasi  anggaran di dokumen R3P nya ?,” Katanya lagi.

 Ini semua belum terjawab, masih kata Yeka, muncul lagi berita tentang Ketua Satgas Penanganan Bencana diberikan ke MENDAGRI. Lho Permainan seperti apa lagi nih. Model dari planet mana nih yang dipakek sebagai rujukan manusia di planet Bumi Indonesia kita ini.

 Lalu nongol dan rame lagi, klu gak bisa dibilang viral  tentang sumur bor yang dikerjakan oleh TNI dangan anggaran 150 juta per sumur. Harusnya itu urusan kementerian PUPR atau ESDM, bukan proyeknya TNI. Kok bisa ya ?. ya bisa jalah atas nama kebijakan. 

 Diakhir postingannya, alumni Unisma ini bertanya, Kemana peran dan fungsi BNPB, dan apa Kompetensi PMK dan KEMENDAGRI dalam penanganan bencana ?.

Apa yang diposting Yeka banyak mengudang komentar. Salah satunya bilang, disenyumin saja Sam, senyum kecut. Ingat, mereka kalau ke daerah merasa paling hebat. Minta dilayani, dan minta dijemput. Bikin dokumen harus asistensi mereka. Tapi dalam menangani bencana carut marut, kenyataan bicara lain. Akhirnya ya kembali Rakjat Bantoe Rakjat (RBR), yang bergerak.

 “Sayangnya RBR ini dianggap jadi saingan dan musuh oleh sebagian mereka yang tidak paham tentang penanggulangan bencana namun punya kuasa dalam penyusunan kebijakan tentang penanggulangan bencana,” Katanya.

 Sungguh “keprihatinan” seorang Yeka Kusumajaya, kiranya perlu dijadikan bahan pembelajaran bagi kita yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan yang menjadi programnya BNPB dan BPBD. Baik itu manajemen bencana, PRBBK, SPAB, Destana dan sejenisnya yang ‘diperebutkan’ oleh banyak pihak. Agar penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai pakemnya.

 Tidak seperti penanggulangan bencana Aceh dan Sumatra saat ini yang banyak menyimpang dari pakem, terlepas itu atas nama kebijakan untuk melindungi sekaligus menyelamatkan pihak tertentu.

 Jika keberadaan BPBD dan BNPB (termasuk forum dan relawan bentukannya) kalah pamor dengan komunitas relawan dari lembaga swasta dan para influencer dalam menangani warga terdampak, kiranya perlu dipertimbangkan usulan anggota dewan tentang perlunya membentuk Kementerian Bencana, dimana didalam strukturnya nanti ada dirjen banjir, dirjen longsor, dirjen erupsi, dirjen tsunami dan lainnya termasuk dirjen perencanaan, pengadaan dan pembiayaan bencana. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Sabtu-17012026]