ADA APA DENGAN BENCANA SUMATRA

 Bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh Sumut dan Sumbar sangat menyita banyak pihak. Termasuk keterlibatan influencer yang berhasil menggalang dana tidak sedikit untuk membantu pemerintah meringankan penderitaan para penyintas kurang cepat tertangani karena kondisi lapangan yang luluh lantak, dan terisolir sulit ditembus.

 Lucunya, kehadiran influencer ini sempat menimbulkan penilaian kontra produktif dari pejabat negara. Seharusnyalah mereka yang bukan relawan ini dirangkul dalam sebuah kolaborasi yang asik. Percayalah tanpa kehadiran influencer dan lembaga kemanusiaan, pemerintah pasti akan “termehek mehek” menangani bencana akibat perusakan hutan yang dilegalkan.

 Ditengah kesibukan komunitas relawan dari berbagai daerah membantu menangani penyintas serta membersihkan lokasi pengungsian, dan fasilitas sosial, muncul isue penyelewengan dana bantuan untuk korban bencana, serta upaya penimbunan (menahan) barang batuan di gudang oleh oknum. Termasuk adanya pejabat yang memberikan pernyataan tentang kejadian bencana yang tidak sesuai data, sehingga menimbulkan berbagai cemooh.

 Sementara kiprah BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana ini, kurang tampak. Kalah pemberitaan dengan komunitas relawan dan para influencer yang memposting kegiatannya, serta melaporkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menimbulkan berbagai komentar. Termasuk komentar perlunya status bencana nasional.

 Yeka kusumajaya, arek malang yang berpengalaman dalam bidang kebencanaan, memposting keprihatinannya. Dia bilang, kita sudah punya BNPB hampir 18 tahun, kalau diumpamakan anak, dia sudah masuk  masa remaja (Akil baligh). Tapi, menangani bencana Aceh dan Sumatera, mereka kembali seperti balita, yang gak mengerti, tidak tahu atau tidak bisa apa-apa.

“Kita mudur sedikit melihat alur cerita bencana Aceh dan Sumatera yang terjadi pada tanggal 25 - 30 November 2025, bahkan sampai sekarang. Dimana Keputusan RI 1 menetapkan Kordinatornya Menko PMK. Tetiba dokumen R3P (rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana) sudah siap, lalu saya bertanya tanya, mana dokumen JITUPASNAnya (kajian kebutuhan pasca bencana),” Kata pria berputra dua ini.

 Masih kata pria berputera dua ini, bahwa katanya menunggu Rendu BAPPENAS, sementara BAPPENAS sendiri menunggu Data dari BRIN sebagai Wali Data yang tidak dibuat sampai saat ini.

 “Nah ini mulai aneh. Data aja belum terkumpul, apa lagi mau bicara validasi, woow, semakin sulit dipercaya. Kalau datanya masih muter-muter berarti JITUPASNA belum ada dong. Jika pun Jitupasnanya ada, basis penyusunan dokumennya pakek data apa ?. Lalu gimana akurasi dan istimasi  anggaran di dokumen R3P nya ?,” Katanya lagi.

 Ini semua belum terjawab, masih kata Yeka, muncul lagi berita tentang Ketua Satgas Penanganan Bencana diberikan ke MENDAGRI. Lho Permainan seperti apa lagi nih. Model dari planet mana nih yang dipakek sebagai rujukan manusia di planet Bumi Indonesia kita ini.

 Lalu nongol dan rame lagi, klu gak bisa dibilang viral  tentang sumur bor yang dikerjakan oleh TNI dangan anggaran 150 juta per sumur. Harusnya itu urusan kementerian PUPR atau ESDM, bukan proyeknya TNI. Kok bisa ya ?. ya bisa jalah atas nama kebijakan. 

 Diakhir postingannya, alumni Unisma ini bertanya, Kemana peran dan fungsi BNPB, dan apa Kompetensi PMK dan KEMENDAGRI dalam penanganan bencana ?.

Apa yang diposting Yeka banyak mengudang komentar. Salah satunya bilang, disenyumin saja Sam, senyum kecut. Ingat, mereka kalau ke daerah merasa paling hebat. Minta dilayani, dan minta dijemput. Bikin dokumen harus asistensi mereka. Tapi dalam menangani bencana carut marut, kenyataan bicara lain. Akhirnya ya kembali Rakjat Bantoe Rakjat (RBR), yang bergerak.

 “Sayangnya RBR ini dianggap jadi saingan dan musuh oleh sebagian mereka yang tidak paham tentang penanggulangan bencana namun punya kuasa dalam penyusunan kebijakan tentang penanggulangan bencana,” Katanya.

 Sungguh “keprihatinan” seorang Yeka Kusumajaya, kiranya perlu dijadikan bahan pembelajaran bagi kita yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan yang menjadi programnya BNPB dan BPBD. Baik itu manajemen bencana, PRBBK, SPAB, Destana dan sejenisnya yang ‘diperebutkan’ oleh banyak pihak. Agar penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai pakemnya.

 Tidak seperti penanggulangan bencana Aceh dan Sumatra saat ini yang banyak menyimpang dari pakem, terlepas itu atas nama kebijakan untuk melindungi sekaligus menyelamatkan pihak tertentu.

 Jika keberadaan BPBD dan BNPB (termasuk forum dan relawan bentukannya) kalah pamor dengan komunitas relawan dari lembaga swasta dan para influencer dalam menangani warga terdampak, kiranya perlu dipertimbangkan usulan anggota dewan tentang perlunya membentuk Kementerian Bencana, dimana didalam strukturnya nanti ada dirjen banjir, dirjen longsor, dirjen erupsi, dirjen tsunami dan lainnya termasuk dirjen perencanaan, pengadaan dan pembiayaan bencana. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Sabtu-17012026]

 

 

 

KOMUNITAS LAKUKAN PENGHIJAUAN DAN TANTANGANNYA

 Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap komunitas sosial kemanusiaan yang sering berkegiatan di alam bebas, sering melakukan kegiatan penanaman pohon di lereng gunung, bukit, dan hutan yang sering menjadi tempat kegiatan mereka, dalam rangka penghijauan kembali (reboisasi).

 Kata para aktivis lingkungan, bahwa menanam pohon adalah tindakan sederhana yang mampu memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pohon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga keseimbangan ekosistem, dan membantu mencegah terjadinya bencana alam.

 Kadang kegiatan ini juga dilakukan di daerah bantaran sungai dan pesisir pantai. Tentunya pohon yang akan ditanam disesuaikan dengan daerahnya, tidak asal tanam (kecuali untuk sekedar seremonial dari sebuah proyek tertentu demi sebuah pencitraan).

 Kegiatan ini biasanya dilakukan rame-rame sebagai sebuah gerakan bersama lintas komunitas, dan pohon yang akan ditanam pun biasanya beragam. Seperti Trembesi, Mahoni, Jati, Akasia, Sengon, Lamtoro, Cemara, Beringin, dan Angsana. Jenis pohon ini cepat tumbuh, akarnya kuat, rindang, menyerap polusi, dan tahan terhadap kondisi lingkungan.

 Namun juga ada kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh komunitas tertentu, yang dilakukan dalam acara ulang tahun komunitas. Biasanya pohon yang ditaman adalah tanaman buah yang pohonnya besar dan akarnya kuat. Diantaranya seperti pohon Sukun, Alpokat, Klengkeng, Durian, Mangga, Kedondong, Rambutan, Jamblang, Sirsak, Kersen, dan Nangka.

 Sedangkan pohon yang cocok ditaman di daerah pantai, diantaranya Kelapa, Ketapang, Mahoni, Beringin, Cemara Laut, Waru Laut, Pandan Laut, dan tentu saja berbagai jenis pohon Bakau.

 Sungguh, jika gerakan penanaman pohon yang melibatkan berbagai komunitas dengan mengajak serta masyarakat sekitar lokasi, akan memberi dampak yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Inilah bentuk nyata kepedulian komunitas dan masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan alam.

 Masalahnya kemudian, apakah setelah dilakukan kegiatan penanaman, juga akan diikuti dengan kegiatan perawatan secara berkala untuk menjamin tanaman tumbuh dan berkembang sesuai harapan ?. Termasuk kesiapan masyarakat sekitar untuk membantu merawat dan mengawasinya. Inilah tantangan dari sebuah program penananam.

 Apalagi, saat ini penyalahgunaan lahan tak terbendung, terkesan adanya pembiaran karena alasan kepentingan tertentu, sehingga menyebabkan laju deforestasi yang begitu cepat, dan dampaknyapun sudah terasakan, seperti bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

 Jika demikian adanya, pertanyaannya kemudian adalah apakah aksi kecil yang dilakukan komunitas yang menggandeng masyarakat akan dapat menghasilkan perbaikan lingkungan alam, sebagai upaya mengembangkan keanekaragaman flora dan fauna, yang akan dinikmati oleh anak cucu generasi mendatang. Bukan sekedar dongeng pengantar tidur siang sambil telentang ?. Wallahu a’lam bishowab [eBas/Senin-05012026]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER BJC 2026 LIMITED EDITION

 Sebuah langkah cerdas diambil oleh pengurus Basecamp Juanda Coffee (BJC) untuk membuat kalender tahun 2026. Harganya relatif murah, cukup dua puluh lima ribu saja sudah mendapat kalender mbois yang menampilkan berbagai foto kegiatan BJC

 Menariknya lagi, seluruh penjualan kalender ini tidak dinikmati oleh pengurus, namun semua akan dimanfaatkan untuk mendukung program BJC tahun 2026, yang konon akan dibahas di dalam rapat awal tahun yang bershio kuda api.

 Tentunya, di dalam rapat nanti setiap anggota dapat memberikan catatan kegiatan tahun 2025, serta masukan dan gagasan program yang akan menjadi agenda tahun 2026. Misalnya, perlu ada agenda rapat rutin, pelatihan peningkatan kapasitas, memperluas jejaring kemitraan dengan pihak yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan dan kebencanaan, mencari peluang kerjasama yang saling menguntungkan dan sebagainya.    

 Ya, Kalender yang sengaja dicetak “Limited Edition” ini merupakan gagasan spontan yang baru kali ini dapat direalisasikan. Tentunya diharapkan tahun depan dapat dicetak lebih banyak lagi agar semua anggota berkesempatan memiliki.

 Pak Miskan, sebagai sesepuh BJC mengatakan bahwa kehadiran kalender BJC yang mbois ini secara tidak langsung menjadi media promosi akan keberadaan BJC dengan segala kiprahnya.

 “Kalender ini layak dipajang di ruang tamu yang mudah dilihat orang. Jika tertarik pasti akan bertanya,” Katanya saat wedangan bareng di Warkop langganan, Rabu (31/12/2025) Sore.

 Apa yang disampaikan oleh pria paruh baya berkaca mata itu diamini oleh Masyudi, ketua BJC. Pria berambut gondrong ini juga berharap, dengan terbitnya kalender ini dapat memotivasi anggota lain untuk turut ambil peran dalam kegiatan BJC sehingga kehadirannya akan tampak di dalam foto kegiatan yang akan menghiasi kalender tahun depan.

 Hari ini, Kamis pon tanggal 01 januari 2026, kalender BJC resmi menjadi penanggalan yang berlaku selama satu tahun ke depan. Bangga rasanya menatapnya. Apalagi fotonya juga menggambarkan sebuah keguyuban dalam menjalankan program secara bersama sama sesuai jargon ojo leren dadi wong apik. [eBas/Kamis-01012026]