Hari ini, jumat (17/04/2026) ada webinar tentang perlunya respon dari komunitas lokal saat menerima peringatan dini akan adanya bencana, dengan harapan mereka bersama masyarakat dapat melakukan "penyelamatan" mandiri sebelum pihak luar berdatangan menolong.
Dalam webinar, nara sumber mengatakan bahwa AMPD adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak bencana berdasarkan prakiraan dan deteksi dini potensi bencana. Ini merupakan langkah sistematis yang diambil setelah meneroma tanda peringatan dini, tetapi belum terjadi bencana, dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa, mengurangi kerugian, dan mempercepat pemulihan.
Seperti diketahui bahwa indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi dan diperparah oleh perubahan iklim. Dalam situasi ini, sistem peringatan dini tidak cukup hanya berhenti pada informasi, tetapi harus mampu mendorong komunitas lokal dapat melakukan aksi cepat yang menyelamatkan.
Dengan kata lain, komunitas lokal tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi menjadi aktor utama dalam merespon peringatan dini, mulai dari pengambilan keputusan, aksi di lapangan, hingga akses terhadap pendanaan.
Pertanyaannya kemudian, komunitas lokal yang bagaimana yang dapat melakukan AMPD?. Tentunya tidak semua komunitas relawan dapat melakukannya. Hanya mereka yang memiliki kapasitas dan berkualitas untuk melakukan upaya PRB kepada masyarakat dalam rangka membangun budaya tangguh menghadapi bencana.
Menurut nara sumber yang lain, kerja-kerja kemanusiaan semacam ini akan lebih seru jika dilakukan secara kolaboratif antar pihak (pentahelik) sesuai kapasitasnya untuk menyusun rencana aksi sehingga dapat segera berbuat ketika bmkg mengeluarkan peringatan dini.
Adapun materi yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat, diantaranya membuat peta rawan bencana, menyusun data terpilah, mitigasi, rambu-rambu evakuasi, rencana aksi penanggulangan bencana, peringatan dini, dan sejenisnya yang merupakan upaya membangun kesiapsiagaan.
Tentunya semua ini memerlukan dana untuk memudahkan koordinasi komunikasi dan mobilisasi. Termasuk membentuk tim siaga yang beranggotakan warga setempat.
Dana itu bisa dari pemerintah dalam hal ini BPBD atau instansi terkait lainnya. Bisa juga dari sponsorship dunia usaha dan lembaga donor lainnya yang dikerjasamakan dalam program mereka.
Semua peserta webinar sepakat, tanpa dukungan dana operasional yang signifikan, mustahil upaya membangun gerakan AMPD dapat berjalan. Untuk itu perlu juga dipikirkan pencarian dana mandiri secara bersama sama.
Sesungguhnyalah upaya pengurangan risiko bencana untuk membangun budaya tangguh memerlukan proses panjang dengan dana operasional yang signifikan dalam rangka pendampingan, penguatan dan kemandirian.
Artinya, ketika AMPD diselenggarakan atas nama program, maka keberlangsungannya menjadi sangat tergantung kepada ada tidaknya anggaran yang disediakan selanjutnya. Jika demikian, maka program AMPD akan bernasib seperti SPAB, Destana, Katana, dan Kencana. Sekali ‘sentuh’ dianggap sudah tangguh, padahal masih bodoh. [eb/bukit cinere sambil momong cucu]
