SEANDAINYA TANPA KEHADIRAN RELAWAN

 Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatara Utara, dan Sumataera Barat di akhir tahun 2025 ini sungguh dahsyat. Lebih dari seribu nyawa melayang, dan harta benda pun melayang.

 Hal ini tentulah menyebabkan derita masyarakat terdampak akan berkepanjangan, mengingat parahnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk pemulihannya.

 Tentu, untuk menangani bencana yang serentak melanda tiga provinsi ini, diperlukan gerak cepat dari pemerintah untuk mengevakuasi korban. Diperlukan personil yang mumpuni dan dana yang tidak sedikit, serta sarana prasarana pendukung yang sesuai.

 Masyarakat pun serentak turun mengulurkan bantuan. Mereka yang terdiri dari organisasi kemanusiaan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas relawan dan perorangan membantu sesuai kemampuannya, agar korban tidak bertambah.

 Dengan caranya sendiri, masyarakat mengumpulkan berbagai bantuan untuk dikirimkan ke lokasi bencana sebagai upaya meringankan derita para penyintas. Sungguh donasi yag berhasil dikumpulkan itu tidak dapat disepelekan. Sangat banyak dan beragam untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak yang kondisinya mengenaskan. Merka juga sibuk membuka dapur umum yang sangat diperlukan oleh masyarakat, petugas dan relawan agar tetap sehat dan bersemangat.

 Sayangnya, masih ada oknum yang nakal, berusaha mengambil bantuan kemanusiaan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tentu saja hal seperti ini dapat mengendorkan semangat relawan dalam memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana.

 Untungnya, para relawan yang terjun di lokasi bencana itu semangatnya tidak pernah kendor, dan punya nyali besar membantu sesamanya. Khususnya di daerah yang masih terisolasi, belum terjangkau banyak bantuan. Terbukti, dengan caranya sendiri mereka mulai berhasil. Makanya jangan disepelekan keberadaan relawan yang ikhlas menolong.

 Sungguh, seandainya semua relawan kemanusiaan kompak mengundurkan diri sejenak untuk tidak membantu di lokasi bencana, dapat dipastikan pemerintah akan kelimpungan termehek mehek kewalahan mengatasi banyaknya korban bencana, kewalahan melakukan evakuasi dan drooping logistik. Bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah korban MD akan bertambah banyak.

 Untuk itulah perlunya pemerintah (dalam hal ini BPBD setempat) melakukan koordinasi dan komunikasi kepada komunitas relawan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dibidang kebencanaan, sehingga akan memudahkan mobilisasi ketika terjadi bencana. Termasuk dalam hal informasi awal terjadinya bencana.

 Apalagi, seperti diketahui, BNPB punya banyak teman relawan di daerah, seperti diantaranya, Forum PRB, baik tingkat provinsi, dan Kabupaten/Kota, bahkan sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Juga ada Agen Bencana, Fasilitator Kebencanaan, dan Tim Reaksi Cepat.

 Merekalah yang seharusnya dijadikan rujukan pertama oleh BPBD dan BNPB terkait dengan informasi terjadinya bencana di daerah, seperti yang sering dijadikan bahasan dalam berbagai pelatihan, dan rapat kebencanaan sebagai salah satu upaya membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Jika keberadaan mereka ini tidak “dilibatkan”, maka dapat berakibat terjadinya bias informasi.  

 Ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan informasi yang memalukan dan berujung minta maaf. Sungguh, tampaknya baru kali ini BNPB “dihujat” banyak pihak karena “kebijakannya” yang kurang pas dengan berbagai dokumen kebencanaan dan aneka Perka BNPB yang disusun dengan anggaran yang tidak sedikit.

 Katanya bencana itu urusan bersama, maka peran serta relawan dan masyarakat hendaknya diapreasiasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Bukan dimanfaatkan untuk membangun citra diri seperti yang banyak dilakukan oleh oknum. (seperti yang sering terlihat di media sosial). wallahu a’lam bishowab. [ebas/Rabu-17122025]