YANG TERCATAT DARI PEMBENTUKAN SRPB JATIM

Cerita ini diawali dengan keterlibatan penulis dalam kegiatan forum pengurangan risiko bencana jawa timur (F-PRB JATIM). Untuk itu, disini penulis merasa wajib mengucapkan terimakasih  kepada Pak Misdarno, staf BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Mas Didik Mulyono dari AIFDR Jawa Timur, yang berkenan melibatkan penulis belajar menjadi bagian dari F-PRB Jatim, dimana saat itu yang menjadi Sekjennya adalah Mas Syaiful (almarhum).

 Dari pergaulan dengan aktivis F-PRB Jatim, diantaranya mbah Darmo, Cak Rurid, mas Arif Erwinandi, dan mbak Arna, penulis menjadi tahu bahwa sebagai organisasi, F-PRB Jatim belum mempunyai kantor sekretariat untuk berkumpul, ngobrol ngopi dan bersemuka antar pengurus dan anggota uantuk bersulang gagasan dalam rangka menyusun agenda organisasi.

 Betapa memprihatinkannya. Organisasi yang konon sebagai mitra kritis dan strategis dari BPBD, untuk menyuarakan konsep PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) belum memiliki kantor.

 Sejak itulah, setiap ada kesempatan ikut rapat yang melibatkan BPBD Jatim selalu saja penulis angkat suara, “memohon” agar BPBD Jatim berkenan meminjamkan salah satu ruangannya untuk dijadikan sekretariat F-PRB Jatim seperti di daerah lain untuk memudahkan koordinasi dan mempererat kesepahaman diantara para pihak.

 Rencananya, ruang tersebut untuk keperluan rapat, menerima tamu, dan urusan administrasi forum lainnya. Disamping itu juga menjadi tempat “cangkruk’an” semua pihak yang peduli pada kebencanaan. Termasuk komunitas relawan, sebagai salah satu elemen yang memperkuat keberadaan F-PRB Jatim, disamping para praktisi kebencanaan, akademisi, birokrat, media dan dunia usaha. Jauh sebelum istilah pentahelix dipopulerkan.

 Singkat cerita, Pak Wawan, Kalaksa BPBD Jatim mengundang beberapa komunitas relawan untuk berdiskusi tentang rencana pembentukan sekretariat bersama (sekber), yang sejak awal selalu didampingi Pak Sugeng Yanu sebagai staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

 Saat itu, sempat penulis tanyakan, mengapa harus membentuk sekber relawan ?. kenapa tidak sekber F-PRB Jatim, yang di dalamnya juga melibatkan unsur relawan ?.

 Beliau bilang, F-PRB itu beda dengan Sekber Relawan. Forum itu anggotanya terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang salah satu tugasnya memberi masukan kepada BPBD, sedangkan Sekber Relawan itu khusus mewadahi komunitas relawan untuk memudahkan berkoordinasi, berkomunikasi, serta memudahkan pembinaan terkait upaya peningkatan kapasitas dalam hal kebencanaan (PRB dan PB).

 Begitulah, rapat pembentukan sekber terus bergulir, bertempat di Gedung Siaga BPBD Provinsi Jawa Timur. Rapat-rapat dalam rangka mematangkan embrio sekber selalu didampingi Pak Sugeng Yanu, dan disukung sepenuhnya oleh Mercycorp (Lukman, Nandar, dan Afkar).

Selanjutnya, pada akhir tahun 2016, ada pertemuan antara Kalaksa BPBD Jatim dengan komunitas relawan, diantaranya dari Komunitas Relawan Indonesia (K.R.I), yang diwakili Cak Kabul, membahas tentang perlunya dibentuk Sekber Relawan. Selanjutnya rapat demi rapat terus berjalan tanpa harus diikuti kalaksa dikarenakan kesibukannya yang terus silih berganti.

Kemudian, di penghujung Januari 2017, setelah melalui proses yang panjang, Kalaksa berkenan memberikan ruangan di BPBD Jatim untuk dijadikan tempat Sekber Relawan (yang selanjutnya disepakati bersama dengan istilah SRPB JATIM, sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur). konon harapannya, dapat memberi nilai tambah bagi relawan, BPBD dan masyarakat dalam membangun sinergitas dan kolaborasi dalam kerja-kerja kemanusiaan di bidang penanggulangan bencana.

 Dari berbagai informasi yang terkumpul saat komunitas relawan berkumpul, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pertimbangan dalam menyusun kebijakan serta menyusun program yang berkaitan dengan pembinaan dan mobilisasi relawan untuk aksi kemanusiaan.

 Dengan kata lain, keberadaan SRPB Jatim dapat diarahkan untuk membantu BPBD dalam melaksanakan programnya melalui jaringan pertemanan antar komunitas relawan di berbagai daerah sehingga dapat memperkuat BPBD di lapangan, khusunya keakuratan data dan kecepatan arus informasi, serta tindakan darurat yang harus segera diambil sebelum BPBD dan pihak luar datang dengan segala bantuan dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tinggal bagaimana merumuskan aturan mainnya lewat obrolan bermakna yang dilakukan secara intens sambil ngopi di sekretariat.

 Ya, idealnya, langkah awal meramaikan agenda meresmikan SRPB Jatim, adalah dengan melakukan konsolidasi komunitas relawan yang saat itu datanya sudah terkumpul di BPBD (saat itu terdata sekitar 137 komunitas relawan di Jawa Timur yang menyetorkan data keberadaannya). tentunya tidak sedikit yang enggan setor, yang mungkin karena ketidak tahuannya.

 Mereka diajak rembugan membahas tujuan dibentuknya SRPB, programnya, menyusun jadwal piket, merencanakan peningkatan kapasitas relawan melalui diklat, lokalatih dan sarasehan. Juga menggagas program sekolah aman bencana, sekolah sungai, sekolah gunung, sekolah laut, penyuluhan PRBBK, API, dan PRB. Serta menyinggung pula pengadaan seragam, bendera, logo, dan kagiatan kebersamaan lainnya.

 Semuanya dalam rangka mewujudkan harapan menyatukan langkah, kesepahaman dan memperkuat tali silaturahmi antar relawan berdasarkan saling asih, saling asah, dan saling asuh.

 Namun perlu diketahui, tidaklah mudah menyamakan langkah berbagai ragam komunitas relawan. Baik yang senior, yunior, dan komunitas yang sifatnya dadakan. Apalagi komunitas yang sudah besar, kaya pengalaman dan kepentingan yang melatari.

 Untuk itulah melalui diskusi panjang sambil menikmati nasi kotak yang disediakan Mercycorp, terbentuklah “pengurus sementara” SRPB Jatim yang bertugas menyiapkan pertemuan lanjutan menuju terpilihnya pengurus tetap yang disepakati lewat kongres.

 Djoko Utomo, yang biasa dipanggil Ki Rebu, seorang relawan senior yang kaya pengalaman, berharap agar pertemuan selanjutnya dapat dihadiri oleh para ketua komunitas relawan untuk memberi masukan dan gagasan agar keberadaan SRPB dapat memberi dampak positif dalam kegiatan kebencanaan.

 “Tidak usah sungkan atau ewuh pakewuh memberi usulan, saran dan ide yang konstruktif. Ingat keberhasilah SRPB sangat tergantung peran kita semua. Saatnya yang muda tampil memimpin, dan yang tua memberi arahan dan nasehat dalam rangka pelaksanaan program kebencanaan dan pelestarian alam,” Katanya penuh semangat.

Nantinya, anggota SRPB Jatim itu adalah komunitas relawan yang berkenan bergabung dengan mentaati aturan main yang telah disepakati bersama. Dengan demikian nantinya dapat saling menguatkan silaturahmi dan berkontribusi dalam masalah kebencanaan sesuai amanat UU nomor 24 tahun 2007.

 Ternyata, upaya melahirkan SRPB Jatim untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan BPBD itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan pertama adalah keterwakilan daerah. Hal ini mengingat SRPB menyandingkan kata Jawa Timur, sehingga harus melibatkan seluruh komunitas relawan se Jawa Timur. Paling tidak ada wakilnya di beberapa wilayah Jawa Timur.

 Sementara data komunitas relawan yang sudah terkumpul belum mencerminkan keterwakilan wilayah Jawa Timur. Disisi lain saat rapan-rapat awal pembentukannya pun tidak semua komunitas yang telah terdata berkenan datang dengan berbagai alasan.

 Jika harus menunggu semua komunitas relawan yang terdata untuk dapat hadir dalam rapat sebagai bentuk keterwakilan daerah, dapat dipastikan SRPB Jatim tidak akan pernah ada. Hanya menjadi perdebatan wacana yang berkepanjangan dan tidak ada realisasinya. Sementara harapan Pak Wawan, SRPB harus dibentuk dulu tanpa menunggu lengkap. Semua bisa dibenahi sambil berjalan.

 Yang jelas, nantinya keberadaan SRPB harus sesuai dengan Perka nomor 17 tahun 2011, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya di bidang kebencanaan, serta menyongsong era sertifikasi relawan yang digagas oleh LSP-PB (lembaga sertifikasi profesi penanggulangan bencana).

 Konon, menuju terbentuknya SRPB Jatim yang ‘berdaya’ itu perlu proses panjangyang tidak mengenal lelah dari semua yang terlibat, sehingga akan tercipta SRPB Jatim yang dapat berperan membangun budaya masyarakat tangguh bencana, khususnya bagi mereka yang berdomisili di kawasan rawan bencana.

 Sebagai embrio yang terus berproses, kiranya pertemuan demi pertemua yang dibangun itu membawa keberkahan dan menginspirasi banyak pihak untuk turut serta bergabung bersama menggerakkan SRPB Jatim dengan segala keterbatasannya.

Ada mimpi besar tentang keinginan bahwa kehadiran SRPB Jatim dapat meningkatkan peran serta relawan dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat dibawah koordinasi BPBD. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan agar dapat membantu upaya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.

  Yang perlu diingat dan dicatat bahwa, BPBD tidak selalu dapat memfasilitasi pertemuan dan program yang diagendakan SRPB. Untuk itulah perlu ditanamkan “rasa melu handarbeni” kepada pengurus dan seluruh komunitas relawan mitra SRPB, sehingga dapat tumbuh kesadaran bersama untuk memfasilitasi sendiri secara gotong royong, sambil tetap berharap BPBD tetap mengupayakan untuk memfasilitasi.

 Akhirnya setelah beberapa kali rapat, secara aklamasi peserta rapat menunjuk Dian Harmunigsih sebagai Ketua, Priyo Sancoko sebagai sekretaris (tapi tidak aktif), dan Edi Basuki sebagai bendahara, yang tidak pernah mencatat keluar masuknya uang, karena memang tidak ada uang dari pihak manapun. Karena, sebagai pengurus sementara, mereka bertiga hanya sibuk menyusun konsep rencana kongres untuk dibawa rapat, kemudian dikonsultasikan untuk direvisi agar keberadaannya tidak layu sebelum berkembang.

 Saat konsep kongres semakin mengerucut, beberapa personil secara sukarela datang membantu mematangkannya sesuai kemampuan dan persetujuan berbagai pihak. Khususnya dari Mercycorp. Mereka itu, diantaranya adalah Hamid, Rizal, Wawan Kim, Sri Ngawi, Digdo. Mereka saling bahu membahu menyusun acara tanpa kenal lelah, juga tanpa bayaran. “Sing penting Kongres sukses”, begitulah semboyan  pasukan wani kesel wedi luwe.

Akhirnya ada sekitar 90 komunitas relawan yang hadir dari 110 undangan yang disebar. Dengan penuh semangat dan biaya mandiri, mereka berdatangan ke Hotel Regent Park, di Kota Malang untuk berkongres.

Ya, kongres pembentukan SRPB Jatim yang difasilitasi Mercycorp itu dilaksanakan beberapa hari setelah F-PRB Jatim mengadakan musyawarah besar dalam rangka pergantian pengurus, di Hotel Pelangi Kota Malang (24 - 25 April 2017).

 Selama dua hari mereka berdiskusi merumuskan ‘Jabang Bayi’ SRPB sebagai organisasi nir laba yang mana pengurusnya diambil dari beberapa organisasi yang dianggap mewakili dan dapat menyuarakan aspirasi organisasi/komunitas relawan.

Waktu itu juga disepakati bahwa SRPB Jatim hanya memiliki statuta (AD/ART) yang menjadi payung hukum dalam mengambil kebijakan, termasuk menyusun program kerjanya. Disepakati pula SRPB Jatim tidak perlu memiliki akta kelembagaan, dengan berbagai alasan.

 Seminggu pasca kongres, pengurus mulai sibuk menyusun laporan pelaksanaan kongres (LPJ) sekaligus menggagas kegiatan rutin sebagai upaya membangun persepsi dan chemistry diantara anggotanya yang datang dari berbagai organisasi/komunitas.

 Semua dicoba disatukan untuk bersama sama menggerakkan roda SRPB Jatim dengan berbagai kegiatan kebencanaan, khususnya pada fase pra bencana sejalan dengan programnya FPRB dan BPBD Provinsi Jatim.

 rencana awal yang digagas adalah melakukan pendataan organisasi/komunitas relawan yang ada di Jawa Timur untuk dibukukan sebagai Bank Data agar mudah berkoordinasi dan berkomunikasi jika sewaktu-waktu diperlukan.

 Kemudian beberapa pengurus pun rutin mengadakan pertemuan untuk menjaga semangat berkomunitas. Dari situlah tercetus gagasam untuk membuat kegiatan rutin sebagai ajan untuk saling belajar, bertukar informasi dan pengalaman yang dapat menambah wawasan.

 Setelah melalui proses berbelit, disapakatilah kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah sebagai wadah berkumpul ngobrol bareng bersilaturahmi dan berkomunikasi dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi.

Kegiatan ini penting dan harus segera berjalan. Jika tidak, dikhawatirkan pasca kongres, semuanya balik kanan ngurusi kesibukan hariannya masing-masing, lupa menghidupi “jabang bayi” SRPB Jatim dengan segala mimpinya. Inilah yang diantisipasi oleh pengurus.

 Begitulah, acara Arisan Ilmu Nol Rupiah digelar secara berkala dan swadaya mandiri. Berbagai materi yang bersentuhan dengan kebencanaan dijadikan bahasan dengan pemateri yang beragam. Hal ini sebagai upaya menterjemahkan pesan UU 24 tahu 2007, khusunya pasal 26, ayat 1, poin b. yang berbunya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyekenggaraan penanggulangan bencan.

 Kala ini, walaupun masih dalam proses mencari bentuk, kegiatan ini telah mencuri perhatian dan menginspirasi banyak pihak, untuk ‘menduplikasi’ ke dalam programnya dengan beragam versi sesuai selera masing-masing pihak. Ya itulah salah satu prestasi yang membanggakan dari para aktivis SRPB Jatim.

 Setahun menjelang kongres ke dua, SRPB Jatim banyak terlibat dalam berbagai kegiatan kebencanaan. Baik yang diselenggarakan BNPB, BPBD Provinsi Jatim, dan instansi lain yang berkecimpung dalam dunia kebencanaan.bahkan mendapat apresiasi positif dari Pak Suban, Kalaksa BPBD Provinsi Jatim, dengan memberi ijin menempati salah satu ruangan di Kantor BPBD Jatim sebagai sekretariat, tempat berkumpulnya relawan jagongan merencanakan aksi program pengurangan risiko bencana yang terkoordinasi. Disana juga dipasang “Name board” yang sangat ‘eye catching’ bagi siapa saja yang lewat.

 Disamping “keberhasilan” yang dicapai, ternyata ada saja oknum yang tega menghambat laju perkembangan SRPB Jatim. Ya, begitulah penyakit organisasi/komunitas yang sulit dihindari karena adanya berbagai kepentingan.

 Sesuai hukum alam, rasa suka tidak suka, ada yang datang pun ada yang pergi. Semua itu merupakan sunatullah yang tidak dapat dihindari.  Mereka yang tetiba tidak suka SRPB Jatim pastilah punya alasan pembenar.

 Gesekan yang terjadi itu oleh pengurus dihadapi dengan legowo dan karya nyata berupa enniatin kapasitas relawan sekaligus upaya kaderisasi sebagai bentuk munculnya rasa “melu handarbeni” dengan segala suka dukanya dalam proses berorganisasi/berkomunitas.

 Upaya kaderisasi ini harus mendapat atensi dari pengurusnya agar tidak gagal melakukannya. Karena jika upaya ini terlambat, maka disitulah titik klimak dari kiprahnya, untuk kemudian perlahan namun pasti akan ditinggalkan oleh anggotanya karena merasa tidak mendapat keuntungan apa apa.

 Semoga para aktivis SRPB Jatim yang masih setia bertahan dengan istiqomah, tetap dapat berkarya menjaga amanah para pihak yang telah percaya berkolaborasi dan bersinergi menjalankan programnya. Termasuk mempersiapkan kongresSRPB Jatim selanjutnya, dengan mengakomodasi wajah baru agar tidak terkesan “wajah itu lagi itu lagi yang muncul”.

 Jangan lupa segala kiprah didokumentasikan agar menjadi “Jejak Sejarah” dan kenangan terindah bahwa SRPB Jatim pernah ada dengan segala suka dukanya. Ingat pesan Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu (dan pengalaman) dengan menuliskannya.

 Sekedar diketahui, narasi panjang di atas adalah catatan penulis pribadi, tentu ada cerita lain sesuai versi masing-masing dari sudut mana melihatnya, dan itu bebas saja. Wallahu a’lam bishowab [eBas/selasa-31032026/edisi revisi dari cacatan tertanggal 9 juni entah tahun berapa]