CATATAN KOPI DARAT RELAWAN DAN BPBD DARI SISI LAIN

“Kami di BPBD sudah memiliki pasukan yang cukup banyak dan harus ditingkatkan kapasitasnya secara berkala agar selalu siap melaksanakan tugasnya di bidang kebencanaan. Juga tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kami, yaitu Pak Walikota. Untuk itulah kami memprioritaskan pasukan kami untuk pembinaannya, sehingga ada kesan kami kurang memperhatikan relawan”.

Pernyataan di atas diucapkan oleh Ridwan Mubarum, Sekretaris sekaligus menjabat sebagai Plt BPBD Kota Surabaya, yang mencoba menjawab pertanyaan kritis dari Yogi, dari Posko Bersama Relawan Surabaya. Termasuk dari komunitas Respek yang mengatakan bahwa petugas kurang simpatik saat relawan membantu di lapangan.

Pertemuan antara relawan Kota Surabaya yang terdiri dari berbagai komunitas dengan para petinggi BPBD, digelar di Aula Kantor BPBD Kota Surabaya, selasa pahing (13/09/2022). Ini adalah awal pertemuan yang diinisiasi oleh relawan. Harapannya yang pertama ini bukan yang terakhir.

Disamping untuk menjalin komunikasi antar relawan, juga sebagai upaya mempererat tali silaturahmi untuk membangun ketangguhan dan sinergi positif diantara berbagai komunitas relawan dan BPBD, kaitannya dengan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana, sesua pesan dari Perka BNPB nomor 17 tahun 2011.

Pertemuan ini juga menjadi ajang keluh kesah dari beberapa relawan yang memiliki pengalaman kurang enak dengan petugas saat di lapangan. Seperti ungkapan di atas. Dengan berkomunikasilah semua akan memahami mengapa hal itu terjadi.

Roy dari Relawan Surabaya, mengatakan bahwa dulu, setiap ada kejadian bencana maupun kecelakaan, relawan selalu berada di ring satu, Di depan bersama-sama petugas melaksanakan tugas. Namun sekarang sudah tidak lagi. Relawan cukup di ring belakang.

Mengapa ini bisa terjadi ?. ya, mungkin semuanya mengikuti perubahan aturan dan kebijakan.Termasuk adanya kekhawatiran terjadi kesalahan yang lebih fatal jika penanganannya melibatkan relawan yang kapasitasnya beragam (bahkan hanya modal nekat).

Konon, jika terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam menangani kecelakaan, si petugas akan mendapat teguran dari atasan, yang bisa berdampak terjadinya teguran, mutasi atau “dirumahkan”.

Masalah inilah yang juga perlu dipahami oleh relawan. Bahkan Ocha, dari Navshoot, mengatakan bahwa, relawan tidak boleh memaksakan kehendak kepada BPBD, karena semua ada aturan dan kebijakan yang harus ditaati.

Termasuk masalah anggaran, jika mbleset dalam penggunaannya, maka akan terjadi bencana administratif bagi BPBD, yang tidak menutup kemungkinan akan berakhir di depan “meja hijau”.

Ya, begitulah nyatanya, beda pimpinan (rezim), beda pula aturan dan kebijakan yang disusun, termasuk perhatian kepada relawan, yang konon tidak sehangat dulu (info dari beberapa senior relawan Kota Surabaya yang enggan dsebutkan jati dirinya disini).

Nah, kemudian, bagaimana relawan menyikapi kondisi yang demikian ?. Tentunya tetap bersemangat menerima maksud baik pihak BPBD untuk menghimpun diri dalam grup whatsapp relawan surabaya bersatu, sebagai upaya mempermudah koordinasi menyusun aksi, melakukan komunikasi mencari solusi, sekaligus memudahkan mobilisasi relawan apabila ada kejadian.

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas relawan dibidang kebencanaan. Baik itu saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pada fase pasca bencana. Ada baiknya relawan secara bersama-sama rembugan untuk menyepakati agenda latihan bersama secara mandiri dengan dana “bantingan” dari masing-masing komunitas.

Adapun materinya bisa apa saja dengan mencari pemateri yang mau mengajar secara gratisan, seperi yang selama ini dilakukan oleh SRPB Jawa Timur, yang terbukti membawa manfaat bagi pesertanya, terkait dengan peningkatan kapasitas maupun menambah relasi pertemanan.

Atau kelakuan Jamaah LC yang rajin menggelar Jagongan sambil ngopi untuk menjaring gagasan kreatif yang bisa diwujudkan dalam aksi bersama lintas komunitas. Seperti gerakan bersih-bersih pantai, edukasi konservasi dan penanaman mangrove. Serta kegiatan lain yang berazaskan gotong royong dan kebersamaan dalam keberagaman. Saling menguatkan tanpa melemahkan dalam arti sebenarnya, bukan sekedar seolah-olah.

Hal ini mengingat anggaran BPBD sudah habis untuk membina dan meningkatkan kapasitas pasukannya yang jumlahnya banyak itu. Ya, siapa lagi yang “ngopeni” mereka jika bukan BPBD ?.

Benar orang bilang bahwa bencana itu urusan bersama, termasuk relawan. Namun harus tetap dibawah koordinasi dan komando BPBD atau yang ditunjuk, seperti pesan dari konsep SKPDB. Untuk itulah ajakan baik dari BPBD untuk membentuk paguyuban relawan Surabaya di bulan November 2022 nanti, perlu kiranya disambut dengan riang gembira.

Mari kita torehkan bersama bahwa acara kopi darat relawan Surabaya yang pertama ini menjadi awal terbentuknya paguyuban relawan Surabaya yang memberdayakan secara ekonomi, dan meningkatkan kapasitas berdasarkan klaster yang ada, sesuai dengan kemampuan individunya. Mari kita buka kembali Perka BNPB nomor 17 tahun 2011.

Adapun masalah inisiasi pembentukan forum penguranga risiko bencana Kota Surabaya yang telah dilakukan dan kurang mendapat tanggapan itu, sebaiknya relawan tidak usah ikut memikirkan. BPBD sudah punya tim sendiri untuk pembentukannya. Yang penting relawan siap jika dibutuhkan untuk meramaikan forum*. Salam Waras. [eB/RabuWage Ndleming dewe-14092022]