Beberapa hari yang lalu muncul pernyataan mendagri dan presiden bahwa pemulihan (penanganan) korban bencana di Aceh sudah hampir 100 % sudah tidak ada warga yang berdiam di tenda. Semua sudah menampati rumah (huntara). Sementara data yang ada di BNPB per tanggal 19 maret 2026 masih ada ribuan warga yang bertahan di tenda pengungsian.
Lho, kok bisa ya ?. padahal konon, Kemendagri punya program yang bernama kecamatan tangguh bencana. Kemudian Kemensos, punya pasukan tagana dan kampung siaga bencana. Kemenkes menggarap klaster kesehatan, dan BNPB/BPBD sendiri punya Destana, SPAB, serta Agen bencana dan TRC.
Sementara itu di BNPB sendiri banyak bercokol tentara aktif yang “diperbantukan” menangani kebencanaan, serta punya bagian Inteligen bencana. Sesungguhnyalah para tentara itu yang ngendon di BNPB punya jalur komando dengan Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil, yang setiap saat dapat dimintai data dan laporan tentang situasi terbaru di lapangan.
Namun nyatanya data yang disampaikan oleh presiden dan mendagri kepada publik tidak akurat, jauh panggang dari api. Bahkan konon, BNPB tega membongkar tenda yang masih berpenghuni, guna membenarkan pernyataan presiden dan mendagri. Lho wah gak bahaya ta ?.
Pertanyaannya kemudian, apakah keberadaan tagana, rewan destana, relawan SPAB, relawan kampung tangguh bencana dan relawan lain dibawah lembaga negri maupun swasta, serta fasililitatornya tidak dilibatkan dalam pendataan korban bencana ?.
Mereka itu adalah relawan terlatih dan terpilih yang sudah menikmati berbagai pelatihan. Termasuk pelatihan jitupasna. Kenapa mereka itu tidak dilibatkan ?. kenapa pula relawan dari NGO yang ada disana dengan program “pendampingan” kepada penyintas, tidak diajak berkolaborasi untuk mengumpulkan data.
Disamping itu, BPBD juga memiliki mitra kritis yang bernama forum pengurangan risiko bencana, yang di dalamnya ada elemen pentahelix (ada yang bilang multihelix). Tapi nyatanya suara mereka nyaris tidak terdengar. Mungkin mereka ini sudah bergerak dengan prinsip, “biarlah orang lain tidak tahu, yang penting Tuhan telah mencatat sebagai ibadah kemanusiaan”.
Memang, senyatanyalah, bencana bajir dan longsor yang melanda provinsi aceh, sumut, dan sumbar itu banyak dramanya dan penanganannya sangat hati-hati sekali sesuai dengan kebijakan dan kepentingan yang harus diamankan, karena dapat mengungkap aib nasional dan dapat dipidana jika tidak mengindahkannya. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Jumat-27032026]
sungguh tanpa pelibatan komunitas relawan dalam hal pendataan korban bencana, maka data yang disampaikan ke 'atas' akan mengalami disinformasi data yang sesungguhnya yang 'sengaja' di sampaikan ke 'atas' sesuai konsep asal bapak senang.
BalasHapusini terjadi karena banyaknya kepentingan yang harus diselamatkan, sehingga BNPB/BPBD yang biasanya tampil cakep pun harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat karena takut.
sementara formu prb sebagai mitra kritis pun tidak berani melangkah sendiri untuk beraksi karena takut dan tidak ada instruksi sehingga memilih diam untuk cari aman.
Apa penanganan bencana sekarang sudah berubah SOP nya ya
BalasHapusApakah peran forum prb sudah berubah ya
BalasHapusOm Yudha, program peningkatan kapasitas relawan selalu diadakan oleh bnpb/bpbd dan lembaga kemanusiaan lainnya, namun ketika ada bencana kok gak dilibatkan ya ?
BalasHapus