Dalam rangka mengantisipasi siklus erupsi lima tahunan gunung
Bromo, badan nasional penanggulangan bencana (BNPB), melalui Direktur
Kesiapsiagaan, berinisiatif mengadakan rapat koordinasi kesiapsiagaan erupsi
gunung bromo yang saat ini telah memasuki status siaga, seiring semburan abu
vulkanik yang mulai dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Kegiatan yang diadakan di Hotel Lava Probolinggo itu, sebagai
upaya meningkatkan kewaspadaan ketika nanti Bromo benar-benar memuntahkan isi
perutnya, yang tentunya akan membawa dampak ekonomi masyarakat, seperti
terganggunya kegiatan wisata dan pertanian yang menjadi andalannya.
Masing-masing badan penanggulangan bencana daerah (BPBD)
terdampak gunung Bromo, seperti BPBD Kota Probolinggo, BPBD Kabupaten
Probolinggo, BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Kabupaten Pasuruan, dan BPBD
Kabupaten Malang, telah melakukan persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak
diinginkan, dengan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) terkait, TNI dan POLRI, dan Relawan.
Tidak lupa mereka juga menyiapkan logistik, dan sarana
prasarana, serta personil yang bisa digerakkan sewaktu-waktu sesuai
perkembangan status Bromo.
“Pos komando, tempat pengungsian, jalur evakuasi, alat
komunikasi, sudah siap diaktifkan, tinggal menunggu komando atas,” Kata Bagio
dari BPBD Kabupaten Malang dalam paparannya yang disusun dengan melibatkan lembaga penanggulangan bencana nadhatul ulama (LPB_NU).
Terkait dengan kesiapsiagaan menyambut erupsi Bromo,
masing-masing BPBD telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya persiapan
pembagian masker kepada masyarakat, melakukan gladi dan simulasi evakuasi
bersama masyarakat di daerah terdampak, menyiapkan jalur evakuasi dan tempat
pengungsian serta memanfaatkan fasilitas umum untuk dijadikan Posko Aju. Sementara,
mobil dapur umum, ambulance, truck tangki air, toilet portable dan mobil
sejenisnya, baru akan digerakkan jika sudah terjadi pergerakan pengungsian.
Tentu, sejak Bromo menampakkan tanda-tanda erupsi, lima BPBD
terdampak telah mulai melakukan pemetaan dan pendataan penduduk di kawasan
rawan bencana, termasuk sarana transportasi yang dimiliki warga dan bisa
digunakan untuk sarana penyelamatan warga.
Artinya disini, dalam acara pemaparan yang dihadiri oleh
Sekda, Dandim, dan kapolres, dikatakan bahwa dinas terkait sudah menyatakan
siap digerakkan jika Bromo erupsi. Siapa melakukan apa dan dimana, dengan
dukungan sarana prasarana milik siapa, semuanya telah terjabar dalam rencana
kontijensi (renkon) yang siap diaktifkan menjadi rencana operasi (renop).
Diingatkan pula tentang kemungkinan adanya bencana ikutan
yang menyertai musim hujan, yaitu tanah longsor yang menutup jalan. Jika ini
terjadi, jelas akan menghambat proses evakuasi, termasuk tertahannya pergerakan
pasokan logistik. Dampaknya, derita masyarakat akan semakin memilukan.
Dalam amanatnya, Medi Herlianto, pejabat direktur
kesiapsiagaan BNPB, mengatakan bahwa BNPBN siap memberikan bantuan dana on call, ketika nanti pernyataan siaga
darurat dikeluarkan oleh Bupati/Wali kota setempat sesuai aturan yang berlaku.
“Dengan kecenderungan status Bromo yang semakin mengkhawatirkan,
perlu kiranya segera disipakan SK siaga darurat,” Ujarnya dihadapan peserta
rakor yang juga diramaikan oleh beberapa wartawan yang meliput acara ini
sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya penanggulangan bencana.
Muncul pula harapan dari peserta rakor, bahwa kegiatan
latihan penanggulangan bencana harus melibatkan masyarakat, relawan dan para
pegiat kemanusiaan lain sebagai salah satu bentuk pembinaan, sehingga akan
memudahkan untuk memobilisasi saat pra, tanggap dan pasca bencana.
Jika memungkinkan, mereka juga dilibatkan dalam penyusunan
renkon agar semakin detail dan sempurna, bahkan kalau perlu renkon tingkat
kecamatan juga dibuat dengan melibatkan para pegiat desa tangguh bencana
(destana) maupun tim kampung tangguh bencana yang didampingi oleh tagana.
Diakhir pemaparan kesiapsiagaan erupsi gunung Bromo,
disepakati bahwa, jika nanti status Bromo berubah dari siaga ke awas, maka
semua harus bergerak melakukan penyelamatan dan evakuasi bagi masyarakat di
kawasan terdampak. Untuk itu sejak saat ini semua yang terlibat dalam rencana
operasi harus siaga penuh dan alat komunikasi dipastikan berfungsi sehingga
mudah dihubungi, secara berkala saling menginformasikan perkembangan situasi
Bromo.
Kemudian, semua sarana prasarana pendukung dan logistik segera
didorong ke tempat pengungsian dan posko
lapangan yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah
BPBD provinsi Jawa Timur diharapkan bisa menjadi koordinator dari lima BPBD
terdampak agar ada kesatuan langkah dalam menangani erupsi gurung Bromo. [eBas]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar