Konon, kegiatan Refleksi PRBBK Jawa Timur yang digelar di tenpina, BPBD Jatim, Sabtu (05/09/2026) itu sebagai upaya memaparkan kegiatan Forum PRB Jatim selama ini dalam rangka upaya membangun budaya tangguh, sekaligus menjadi ajang untuk menggali permasalahan yang akan dijadikan bahan musyawarah besar sekaligus pergantian rezim FPRB yang sudah dua periode digenggam mBah Dharmo.
Ternyata banyak juga masalah yang muncul dan menarik untuk dijadikan bahan mubes. Salah satunya adalah keterlibatan semua elemen pentahelix dalam ‘meramaikan’ forum dan program-programnya. Dimana selama ini dalam kenyataannya yang paling setia ‘menghidupkan’ forum dengan segala keterbatasannya adalah elemen relawan (masyarakat terlatih), sedangkan elemen lainnya baru tampak hidungnya ketika ada acara seremonial dan rapat formal.
Hal inilah yang kemarin menjadi ‘keprihatinan’ dari Kang ET, saat menyampaikan tausyiahnya tentang PRBBK. Saat itu pria murah senyum ini berkata, sangat menyayangkan acara yang sepenting ini tidak dihadiri oleh seluruh elemen pentahelix yang tergabung dalam FPRB Jatim.
Ada juga yang nyeletuk, semua itu gara-gara tidak adanya kebijakan yang disertai anggaran pendukung ‘rapat’. dapat dikatakan kehadiran mereka lebih berbasis keterpanggilan jiwa kerelawanannya, bukan mewakili kampusnya, kantornya, lembaganya maupun asosiasinya.
“Kedepan, Forum harus lebih lengkap diisi oleh semua pihak terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan program, peningkatan kapasitas personil, serta mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang disertai anggarannya,” Kata emak-emak dari Kabupaten Pasuruan, yang lupa tanya namanya karena tidak pernah bertemu dalam kegiatan forum sebelumnya.
Sementara itu Suud, dari Siap Siaga mengatakan bahwa salah satu programnya adalah mengadakan pendataan komunitas relawan yang akan diintegrasikan dalam berbagai dinas terkait, untuk memudahkan koordinasi, serta memanfaatkan keberadaan ULD, SRPB dan FPRB dalam kegiatan penanggulangan bencana diseua fase, sehingga siap bergerak saat terjadi bencana.
Sedangkan mBah Dharmo mengajak semua pihak untuk menbuatkan FPRB sebagai rumah besar, dengan memperluas kemitraan untuk meningkatkan kapasitas demi jatim tangguh dalam hal pengurangan risiko bencana, termasuk memasyarakatkan manejemen pasca bencana untuk mempercepat proses memulihkan kehidupannya yang dirurak bencana.
Untuk itulah BPBD harusnya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku PRB dalam rangka menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan dan penguatan ekosistem PRBBK di Jawa Timur untuk pembelajaran bersama tentang praktik baik PRB khas Jawa timur, sehingga upaya penanggulangan bencana di semua fase dapat terkoordinir dengan baik.
Namun harapan di atas tampaknya sulit dilakukan karena adanya efisiensi anggaran di semua kantor/lembaga untuk mendukung proyek mbg dan kdmp sebagai janji politik presiden menghadapi kontestasi tahun 2029.
Semoga berbagai pendapat yang muncul ini dalam acara ini, ditambah hasil polling dan hasil rapat di bakorwil oleh tim perumus akan digodog untuk bahan mubes, sehingga nantinya dapat menjadi bekal rezim baru yang dipilih melalui mubes dapat menjadikan acuan menyusun programnya, dalam rangka memperkuat kolaborasi ekosistem PRBBK di Jawa Timur sekaligus mempererat kolaborasi antara FPRB disemua tingkatan, dengan pemerintah daerah, dan para mitra terkait. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Senin-07092026]
