YANG SEMPAT TERCATAT DARI WEBINAR TENTANG PRAKTiK BAIK PRBBK DI JAWA BARAT

 Hari ini, selasa (08/09/2026), ada webinar tentang praktik baik pelaksanaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, yang disponsosri oleh Yayasan SKALA. Dalam kesempatan ini yang dijadikan nara sumber adalah komunitas yang tergabung dalam LPBI-NU Jawa Barat, dan Praktisi bencana Jawa Barat.

 Dalam paparannya, LPBI-NU Jawa Barat mengatakan bahwa PRBBK itu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang pertama merasakan dampak bencana, sekaligus melakukan respon sebelum pihak luar berdatangan membantu.

 Melalui PRBBK inilah masyarakat dilibatkan mengenali ancaman, risiko, kerentanan, dan kapasitas sesuai dengan pengalaman dan kearifan lokal. Program destana yang dikembangkan BNPB, konon dipercaya sebagai salah satu bentuk pelembagaan dari PRBBK, yang melibatkan banyak pihak. Tentunya dengan kekhasan masing-masing wilayah.

 Hal ini sejalan dengan istilah Destana yang merujuk pada kondisi desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk antisipasi, beradaptasi, dan menghadapi potensi ancaman bencana, mengelola situasi darurat, serta memulihkan kondisi menjadi lebih baik dan aman dari dampak bencana.

 Kemudian, setelah Destana terbentuk, yang diharapkan juga menghasilkan dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (renaksi), Rencana Penanggulangan Kedaruratan beserta SOPnya, Rencana Kontijensi Partisipatif, Peta Risiko Bencana Partisipatif, serta Penguatan keterhubungan Desa dengan Satuan Pendidikan sebagai sasaran edukasi.

 Semua dokumen di atas haruslah hidup dan dipraktekkan, sebagai pertanda bahwa Destana sudah dapat mandiri dan berkelanjutan pasca pelaksanaan program Destana, yang didanai BNPB, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Untuk itulah fasilitator Destana juga harus mendorong terbangunnya jejaring kemitraan antara pemerintah, LSM/OSM, Komunitas relawan dan pihak lain, yang dapat mendukung kemandirian Destana yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

 Untuk itu paradigma nunggu bantuan harus dirubah dengan membangun dialog antar pihak untuk menemu kenali permasalahan kebencanaan yang menjadi garapannya, untuk kemudian dijadikan program bersama. Termasuk pendanaannya, yang digali secara mandiri.  

 Sementara itu Trinirmala ningrum, dari Yayasan SKALA, memberi catatan bahwa PRBBK haruslah dapat mengurangi rasa ketergantungan, namun berusaha membangun “ownership” yang mandiri, baik itu kegiatan maupun anggaran. Kemudian, perempuan berkacamata ini juga mengajak untuk mengumpulkan cerita rakyat terkait dengan sejarah kejadian bencana, serta kearifan lokal dalam menanganinya.

 Diingatkan juga bahwa untuk mengenalkan materi kebencanaan kepada masyarakat dapat melalui kelompok yang sudah ada, seperti pengajian, arisan PKK, Karang Taruna dan sejenisnya dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Namun ingat, untu masyarakat yang hidup di perumahan, sangat sulit diajak kegiatan pertemuan warga karena kesibukannya, kurang akrab antar tetangga, dan menganggap bencana bukan kebutuhan dan sudah ada yang mengurusi.

 Paparan yang disampaikan dalam webinar kali ini benar-benar berdasarka praktek baik yang telah dilakukan dengan dukungan anggaran dari lembaga tertentu, dan hasilnya pun sangat membanggakan dan dirasakan oleh penerima manfaat di tingkat tapak. Namun, yang perlu diingat bahwa, kebijakan politik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan PRBBK.

 Karena, senyatanyalah selama ini semua upaya membangun kesiapsiagaan, mitigasi, dan budaya tangguh lewat sosialisasi pengurangan risiko bencana sangatlah tergantung kebijakan, dan anggaran pendukung. Termasuk ketika relawan harus turun ke lokasi bencana. Tanpa itu semua hanya indah diceritakan di ruangan yang nyaman sambil menyantap hidangan atas nama program.

 Yang jelas, Keberhasilan yang diceritakan dalam webinar ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran, namun belum tentu dapat di duplikasikan ke daerah lain. Semua tergantung dari kondisi sosial daerah setempat, keterlibatan dan kapasitas pegiat kebencanaan (personal FPRB), keberpihakan berbagai pihak dalam upaya PRB, dan kebijakan daerah yang pro PRB. [eBas/Selasa-08092026].