SEPENGGAL CERITA BANJIR SAMPANG

Konon, banjir Sampang itu selalu datang setiap musim penghujan tiba. Dari tahun ke tahun masyarakat di beberapa daerah terdampak selalu disapa oleh genangan yang tingginya tergantung dari intensitas curah hujan saat itu. Jika kedalaman banjirnya sebatas lutut orang dewasa, itu merupakan hal biasa. sudah tidak dianggap sebagai bencana yang harus ditangani relawan dari luar daerah.

Pemda Kabupaten Sampang cukup mengerahkan potensi lokal, untuk menangani banjir yang biasanya dalam tiga hari sudah surut. Namun Banjir Kali ini tampaknya lain dan seakan tidak berdaya menyambut kedatangan si banjir tahunan itu.

Pertanyaannya kemudian, mengapa banjir Sampang selalu muncul tanpa upaya nyata yang bisa menguranginya?. Bahkan yang terjadi, daerah yang terdampak semakin meluas kemana-mana, yang biasanya tidak banjir menjadi terendam bahkan sampai menelan korban jiwa. Terus, kemana BPBD nya yang memiliki tugas mitigasi serta punya program sosialisasi pengurangan risiko bencana?.

Bagaimana bentuk pelibatan sekaligus pembinaan relawan lokal yang dilakukan BPBD dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, sehingga siap hidup berdampingan dengan bencana (living harmony with disaster).

Permasalah di atas muncul saat teman-teman anggota komunitas relawan Indonesia (K.R.I) cangkruk’an di warung kopi, ngobrol masalah aksi banker Sampang kemarin. Ya, bahasa kerennya melakukan evaluasi kegiatan kemanusiaan yang bertajuk #Savesampang.

Evaluasi ini sebagai media saling cerita pengalaman selama tiga hari beraksi saat banjir Sampang kemarin, serta dalam rangka mengetahui mengetahui kendala, hambatan dan faktor pendukung selama beraksi membantu evakuasi pengungsi, distribusi logistik, membantu kesibukan posko, dan membantu sebar informasi, mengingat sistem komunikasi antar posko dan personil di lapangan kurang lancar, kurang terkoordinir.

Maklum masih hari pertama, kemungkinan semuanya (termasuk personil BPBD) masih menunggu perkembangan. Sehingga yang terlihat kawan-kawan saat itu hanyalah aparat POLRES, KODIM, BRIMOB, dan BASARNAS. Sementara lainnya belum datang, atau sibuk di lokasi lain. Ya, karena masih ada kekurangtanggapan dan lemahnya political will dari pemerintah itulah yang membuat relawan “bergerak sendiri”, secara kreatif untuk menolong sesamanya sebisa mungkin atas nama kemanusiaan

Sambil nyruput kopi, mereka gantian bercerita tentang susahnya menghubungi staf BPBD yang sulit ditemui untuk meminta peta daerah terdampak dan data penduduk yang seharusnya terpasang di posko untuk memudahkan relawan dalam melakukan aksinya.

Beberapa catatan hasil evaluasi akan dijadikan bahan menginisiasi BPBD dan relawan lokal Kabupaten Sampang untuk menggelar pelatihan bersama dengan konsep ‘saling sinau’ dalam rangka meningkatkan kapasitas relawan dalam upaya penanggulangan bencana banjir rutin secara mandiri.

Karena senyatanyalah, jika berkaca pada banjir Sampang kemarin, masih terjadi kepanikan dimasing-masing SKPD terkait pada hari pertama dan kedua, manakala BPBD lamban mengantisipasi sehingga tampak kedodoran mengelola personil, dan sarana prasarana pendukung operasi.

“Kayaknya pengelolaan posko pun belum tertata sehingga arus sirkulasi logistik dan bantuan lainnya sulit dideteksi keluar masuknya,” Kata Romi Iskandar, alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kehilangan kaca mata dan topi kebanggaan saat mengendalikan perahu karet untuk droping logistik ke pengungsi.

Baru pada hari ke tiga, setelah banjir mulai berlalu dan genangan berangsur surut, silih berganti pejabat dari berbagai instansi/kementerian berdatangan (tebar pesona?) membagi bantuan yang disorot media berlatar belakang relawan dengan aneka seragam dan gaya seolah-olah sudah lama bercumbu dengan banjir.

Setidaknya itulah sepenggal catatan kawan-kawan K.R.I yang ngepos di dekat pendopo Kabupaten Sampang, sehingga bisa ngobrol santai dengan aparat sambil ngopi, sementara BPBD tidak ngepos disitu, sehingga tidak bisa ngobrol bareng tentang manajemen penangulangan bencana. [eBas]