KANTOR SEKBER RELAWAN PB di BPBD JATIM

Siang itu, selasa (22/3) di ruang Rapat badan penanggulangan bencana daerah Jawa Timur (BPBD Jatim), digelar acara temu relawan dalam rangka membangun komunikasi, koordinasi antar kelompok relawan yang sering bergiat di dalam operasi penanggulangan bencana, guna meningkatkan kapasitas. Belum semua elemen relawan yang diundang, tapi oleh panitia sudah dianggap mewakili, disamping itu juga terkait dengan anggaran yang harus disediakan jika berminat mengundang seluruh elemen relawan yang jumlahnya puluhan. Baik yang aktif maupun yang keberadaannya insidental manakala dibutuhkan.

Dalam pertemuan yang dibarengkan dengan ulang tahun dinas pemadam kebakaran itu, disampaikan matetri tentang Sistem Komando Tangap Darurat dam Klaster dalamTanggap Darurat oleh Prapti dari Unsur Pengarah BPBD Jatim, Optimalisasi Relawan dalam Penanggulangan Bencana oleh Sudarmawan, Kepala pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana Inklusi Disabilitas oleh Arna, pengurus Forum PRB Jatim.

Sungguh informasinya sangat menarik untuk menambah wawasan relawan, sehingga perlu diperdalam lagi lewat pertemuan-pertemuan lanjutan dalam bentuk diklat, seminar dan diskusi, baik yang beranggaran maupun mandiri dalam bentuk ‘bantingan’ seperti konsep kumpul uwul yang digagas Kang ET.

Dalam paparannya, mantan sekda Kabupaten Bangkalan itu juga mengatakan bahwa relawan harus bersikap kritis, memberi masukan atau sumbangan pemikiran yang bisa digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan, bahan melakukan bimbingan teknis serta monitoring program ke BPBD Kabupaten/Kota, serta bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan operasi tanggap darurat diwaktu-waktu mendatang yang disusun dalam dokumen rekon maupun renop.

Sikap kritis relawan itu berdasarkan pengalaman atau kejadian yang dilihat dan dialami di lapangan. Seperti distribusi logistik yang tidak merata atau salah sasaran, posko masih kosong tanpa ada staf BPBD, sarpras yang tidak mencukupi, koordinasi antar relawan dan posko yang masih lemah, keluar masuknya bantuan yang tidak dicatat sehingga bisa menimbulkan sakwa sangka yang kurang sehat, serta kejadian konyol lain yang dipicu karena lemahnya pemahaman manajemen bencana oleh staf BPBD setempat.

Ada usulan menarik yang diamini semua peserta dan direspon positif adalah perlunya BPBD Jatim menyediakan tempat khusus untuk dijadikan sekretariat bersama (SEKBER) relawan penanggulangan bencana. Ini penting dalam rangka mewujudkan koordinasi dan komunikasi antar berbagai elemen relawan. Untuk mengurangi kesenjangan, rivalitas dan dominasi yang selama ini, tanpa disadari, sering dipraktekkan dalam rangka membangun popularitas dan pencitraan tertentu.

Andai benar usulan pembentukan SEKBER ditindak lanjuti, pasti akan berdampak positif dalam rangka pendataan, pembinaan dan mobilisasi relawan saat BPBD membutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, baik itu saat pra, tanggap dan pasca bencana, sesuai dengan peran relawan yang tersurat dalam perka nomor 17 tahun 2008.

Sekber pun akan menjadi pusat tukar informasi dan pangkalan data bagi relawan sekaligus sebagai tempat berinteraksi dengan unsur pengarah, guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep penanggulangan bencana, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana itu sendiri. Siapa tahu dari situ akan muncul kajian kritis tentang bencana yang bisa dijadikan bahan penelitian.

Sebagai wadah saling sinau yang dikemas secara nonformal, tanpa disadari akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas relawan guna menyongsong era sertifikasi relawan oleh lembaga sertifikasi profesi penanggulangan bencana (LSP-PB) bentukan BNPB yang sekarang sedang disosialisasikan di berbagai pertemuan formal oleh BNPB.

Gayung pun bersambut, adalah Suhartoyo, salah satu penasehat Forum PRB yang bersedia rumahnya dijadikan sekretariat Forum PRB, jika BPBD tidak berkenan salah satu ruangan kantornya dijadikan SEKBER dengan berbagai alasan, seperti yang diungkap Sekjen Forum PRB dalam postingannya.

Namun, jika nanti rumah Suhartoyo benar-benar dipinjamkan untuk Kantor Sekretariat Forum PRB, maka relawan yang lain yang nota bene bukan anggota Forum PRB, harus tetap mendorong agar bisa memanfaatkan salah satu ruangan di BPBD menjadi SEKBER Relawan Penanggulangan Bencana, karena ada beban psikologis tersendiri ketika relawan harus ‘ndompleng’ dengan Kantor Sekretariat Forum PRB.

Untuk itu relawan harus memblatkan tekat untuk tetap berharap agar pihak BPBD tidak ingkar lagi untuk membentuk SEKBER yang sudah lama diwacanakan, apalagi menurut informasi masih banyak ruangan kosong yang belum dimanfaatkan. Salam kemanusiaan.*[eBas].