SEMUA ITU ADA KARENA ADANYA KEBIJAKAN

Ternyata, sampai saat ini masih banyak komunitas relawan yang belum paham tentang mengapa dan bagaimana sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana (SRPB) Jawa Timur muncul dengan segala kiprahnya. Belum banyak yang tahu bahwa kemunculannya itu karena adanya kebijakan dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

Banyak versi yang dikatakan oleh berbagai kalangan tentang keberadaan SRPB Jatim dengan segala aktivitasnya. Diantaranya, pembentukan SRPB itu diharapkan bisa merangkul berbagai komunitas/organisasi relawan dalam kegiatan bareng untuk meningkatkan kapasitas relawan, dan memudahkan koordinasi antara relawan dengan BPBD.  

Dengan demikian keberadaan SRPB akan memudahkan BPBD dalam melakukan pembinaan, dan mobilisasi dalam sebuah kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana, maupun dalam aksi penanggulangan bencana di semua fase.

Itulah salah satu kebijakan yang dilontarkan oleh Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, waktu itu. Termasuk kebijakan yang “mengharuskan” Mas Lukman dengan lembaganya membantu proses kelahiran SRPB, sejak awal perencanaan sampai terpilihnya kepengurusan dalam sebuah kongres, dengan segala programnya. Jelaslah bahwa terbentuknya SRPB itu berdasar kebijakan BPBD, bukan keinginan sekelompok relawan.

Waktu itu, kongres yang diselenggarakan di Hotel Regent Park, Kota Malang. Dihadiri oleh banyak perwakilan dari berbagai komuitas/organisasi relawan yang ada di Jawa timur (data komunitas/organisasi relawan didapat dari BPBD Provinsi Jawa Timur). Mereka datang dari berbagai daerah dengan modal semangat untuk saling merapat, bukan saling menghujat, apalagi saling mengambil manfaat. 

Fasilitas yang didapat peserta hanyalah konsumsi dan tidur gratis di Hotel. Itu saja, tidak ada yang lain. Namun mereka semua bahagia, karena bisa berkumpul bersama, bersemuka untuk berbagi cerita.

Untuk memelihara semangat peserta sepulang dari kongres, pengurus mengambil langkah cepat menggelar pertemuan rutin, bertempat dimana saja untuk segera membuat kegiatan, diantaranya program  ‘jagong bareng’ yang diberi nama “Arisan Ilmu Nol Rupiah” (AINR). Kegiatan ini sebagai upaya mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin saat kongres di Hotel Regent Park.

Di awal pelaksanaan AINR, tidak ada bahasan khusus. Saat itu yang penting bisa berkumpul, ngobrol bareng tukar pengalaman untuk kemudian mencoba menata agenda AIRN yang lebih bermakna. Dari situlah kemudian muncul nara sumber dari berbagai kalangan yang berkenan berbagi ilmu yang terkait dengan kebencanaan, secara gratisan.

Semangat gotong royong pun terbentuk. Utamanya menyangkut pengadaan konsumsi. Termasuk dalam hal pengadaan baju seragam secara urunan. Semua dilakukan secara transparan tanpa paksaan. Artinya semua “penikmat” kegiatan AINR tetap bergembira walau tidak mengenakan baju seragam SRPB dan tidak ikut urunan beli konsumsi.

Melihat aktivitas SRPB yang menarik itu, maka BPBD pun berkenan ikut mendukung dan membersamai relawan yang sedang belajar menikmati proses berorganisasi lewat SRPB, yang lahir atas sebuah kebijakan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, bukan dari relawan yang punya ambisi tertentu.

Bahkan, beberapa pejabatnya berkenan menghadiri acara AINR dengan membawa konsumsi sendiri yang bisa dinikmati oleh seluruh peserta. Hebatnya lagi, mereka juga mau menjadi nara sumber gratisan. Bahkan tidak jarang memberi fasilitas yang menyenangkan bagi relawan.

Atas nama kebijakan pula, SRPB sering difasilitasi dalam melaksanakan programnya. Diantaranya seperti program sertifikasi relawan oleh LSP-PB. Beberapa pengurus juga dilibatkan dalam pelaksanaan program BPBD, serta difasilitasi untuk mengikuti kegiatan BPBD di luar provinsi. Sekali lagi, semua itu karena kebijakan (mungkin juga karena kedekatan yang telah dibangun).

Kini, usia SRPB sudah masuk tahun ke lima. Berbarengan dengan datangnya wabah covid-19, semua mulai berubah. tiada gading yang tak retak. Pelan-pelan mulai terkuak rasa ketidak adilan. Tanpa sadar, seiring semangat perubahan, semua mulai berulah dengan segala resistensinya, juga egonya yang tak mau salah, apalagi saling mengalah, sehingga terlontar segala sumpah serapah. Jadi ingat kata pepatah lama, “Klemben-klemben, roti-roti”.

Ya, ketika semua berubah, mulailah muncul suara untuk berbenah agar tidak salah kaprah. Artinya, ada yang menghimbau agar SRPB melebur diri ke dalam “rumah besar” yang diberi mandat oleh UU 24 tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008. Mengingat relawan adalah bagian dari unsur masyarakat yang merupakan salah satu elemen pentahelix.

Di “rumah besar” itulah semua elemen pentahelix membangun sinergi, menyusun aksi yang saling menguatkan tanpa melemahkan, saling merangkul tanpa memukul, saling peduli tanpa membully, membangun kerjasama bukan berlomba mencari nama. Saling menghargai kapasitas tanpa upaya menindas. Ya, di “rumah besar” itulah semua elemen saling belajar, bukan saling menghajar sampai ambyar.

Nah, dari pada bersitegang berkepanjangan dengan saling sindir yang terkadang keluar dari konteks dan menyerang pribadi. Sebaiknya dikembalikan saja kepada si pembuat kebijakan. Artinya cabut dengan tegas semua kebijakan mengenai keberadaan SRPB, maka semua akan  beres. Termasuk mencabut segala atribut yang ada di BPBD Provinsi Jawa Timur, yang kala itu bisa terpasang karena kebijakan.

Pertanyaannya kemudian, seandainya kebijakan mencabut hak hidup SRPB Jawa Timur benar-benar dilakukan, apakah secara otomatis semua relawan dari berbagai komunitas/organisasi akan eksodus ke “rumah besar” ?.

Sebuah pertanyaan yang tidak mudah menjawabnya, karena banyak faktor yang ikut memengaruhi. Apalagi jika masalahnya sampai ke urusan hati yang tersakiti, urusan rasa yang teraniaya, dan kepentingan lain yang ikut bermain. Pasti akan panjang urusannya. Ya, itulah manusia, tempat bersemayamnya sikap emosional dan rasional, yang konon gampang-gampang susah mengelolanya.

Namun, yang jelas, diakui atau tidak, bahwa keberadaan SRPB yang masih seumur jagung itu pernah terlibat dalam mewarnai perjalanan berbagai pihak berkiprah dalam kerja-kerja kemanusiaan dengan segala suka dukanya. bersama-sama mengukir cerita penuh canda tawa, riang gembira.

Tidak ada salahnya jika keberadaan SRPB dicatat dalam sejarah perjalanan hidup para relawan yang pernah ikut meramaikannya, yang pernah simpati namun kini antipati, yang dulu bersusah payah ikut menghidupi, kini berbalik memaki dengan segala versi pribadi.

Di masa pandemi covid-19 yang semakin melandai ini, keberadaan SRPB tidak semarak seperti dulu. Personilnya masih waspada terhadap kemungkinan lahirnya varian baru covid-19. Kegiatan ikonik AINR pun belum berani digelar kembali, baik daring maupun luring.

Namun, beberapa personil tetap dilibatkan oleh BPBD dalam melaksanakan programnya. Itu artinya, ditengah keterpurukan dan hujatan, SRPB masih dipercaya karena kinerjanya. Atas nama kerja-kerja kemanusiaan, SRPB tetap diberi peran oleh BPBD secara signifikan berdasar kemampuan.

Ada masukan bijak, agar ada pihak yang berkenan memfasilitasi sebuah pertemuan, seperti sarasehan multipihak, untuk membangun kesepahaman, dan mendudukkan peran masing-masing di dalam “rumah besar” yang bermartabat, agar program yang dicanangkan  membawa manfaat bagi semua pihak.

Berat memang, bahkan tidak mungkin terjadi. Karena diperlukan rasa legowo bagi semua pihak untuk membangun panggung bersama yang saling memberdayakan, sesuai konsep saling asah saling asih dan saling asuh di antara aktornya. Mimpi ini layak dibangun oleh semua pihak. Walau entah kapan bisa terwujud. Salam Tangguh Salam Kemanusiaan. [eBas/JumatWageMalamNatal-24122021]