MENDORONG DIALOG MULTIPIHAK

 Alhamdulillah gelaran Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN-PRBBK) ke 16 tahun 2024 di Provinsi Aceh telah usai dengan segala cerita suksesnya. Sayangnya, ketika gelaran ini ditutup secara resmi dengan menyepakati Jawa Timur sebagai tuan rumah KN-PRBBK ke 17 tahun 2025, banjirpun datang menggenangi sebagian wilayah Aceh dengan segala dampaknya.

 Padahal, di dalam gelaran KN-PRBBK itu, segala macam cerita sukses dalam mengurangi risiko bencana yang dilakukan berbagai pihak dengan dukungan dana yang tidak sedikit, di paparkan dengan indahnya penuh kebanggaan. Namun nyatanya ketika banjir datang semua tetap panik dan mungkin sedikit kelabakan. Ya begitulah nyatanya.

 Yang jelas, perhelatan yang dihadiri oleh relawan yang punya anggaran, telah menghasilkan Deklarasi KN-PRBBK, yang memuat tujuh butir, dengan harapan dapat menjadi bahan diskusi antar pihak untuk diwujudkan dalam program komunitas.

 Salah satu butir itu berbunyi, Kerja-kerja Forum PRB untuk mendorong dialog multipihak demi membangun konsensus atas risiko, dan aksi-aksi pengelolaan risiko. Kami juga melihat perlunya penguatan lebih lanjut terkait peran serta dari sektor swasta dan media.

 Dikatakan pula bahwa, sektor swasta memiliki potensi signifikan dalam mendukung (atau menjadi faktor penghambat) program pengelolaan risiko bencana. Sementara itu, media memainkan peran penting dalam penyebaran informasi, pendidikan masyarakat, dan advokasi kebijakan PRBBK.

 Tentu ini merupakan bentuk perhatian dari para pihak terhadap keberadaan F-PRB yang telah menunjukkan kinerjanya sebagai mitra strategis BPBD dalam upaya membantu menyebar informasi tentang pengurangan risiko bencana kepada khalayak ramai, terkait dengan ancaman, kerentanan, dan kapasitas menghadapi potensi bencana di daerahnya.

 Pernyataan itu juga mendorong agar Forum PRB semakin aktif mengadakan dialog multipihak yang benar-benar melibatkan unsur akademisi, dunia usaha, media, praktisi, pemerintah, dan pihak terkait lainnya sebagai upaya membangun kesadaran kolektif terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal ini mengingat bahwa bencana itu urusan bersama.

 Ajakan membangun budaya dialog multipihak ini jangan dicurigai sebagai upaya mengganggu zona nyaman yang telah ada. Karena, melalui dialog multipihak yang partisipatif inilah semua butir-butir deklarasi yang disepakati itu dapat diwujudkan dalam agenda forum di semua tingkatan. Baik yang sudah maju, maupun yang sedang berbenah.

 Ya, paling tidak, dapat menginspirasi para pegiatnya untuk berbenah diri dalam membangun cerita sukses upaya mengurangi risiko bencana akibat gencarnya pembangunan, dan perubahan iklim, yang dapat dipamerkan di ajang KN-PRBBK tahun depan yang bershio ular. Wallahu a’lam bishowab [eBas/SelasaKliwon-15102024]