SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG AGUNG

Gunung Agung di Pulau Bali, sudah memasuki status awas. Relawan dan aparat pemerintah setempat pun telah sibuk dengan perannya. Evakuasi penduduk terdampak pun mulai tampak disana sini. Beberapa titik pengungsian juga sudah didirikan, termasuk pendirian  dapur umum dan posko kesehatan. Tidak lupa mobilisasi kendaraan penduduk untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik pun juga sudah berjalan.

Semua sibuk menyambut Gunung Agung ‘sedang mual ingin muntah’. Biasanya, kepanikan mewarnai petugas, tidak tahu harus berbuat apa dengan tupoksinya, sehingga memunculkan kesan penanganan lambat, kurang merata dan sulit terpantau. Termasuk kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana sehingga menyebabkan kesimpangsiuran informasi.

Begitu juga dengan relawan. Dengan semangat menggebu ingin langsung terlibat dalam proses evakuasi serta pendistribusian logistik dan kebutuhan pengungsi, mengingat tenaga dari aparat terbatas.

Memang, sering terdengar relawan kurang koordinasi dengan Posko Induk. Itu mungkin terjadi karena petugas posko kurang paham tentang sistem komando tanggap darurat bencana (SKTDB), atau relawannya sendiri yang tidak tahu jika kedatangannya harus lapor posko.   

Padahal, dalam masa tanggap darurat, Relawan itu masuk dalam SKTDB, agar semua aktivitasnya dapat terpantau, terkoordinir, terkendali dan efektif menjalankan perannya dalam satu komando. Dengan kata lain, relawan tidak bisa bergerak sendiri dengan alasan apapun, dan harus tetap berkoordinasi dengan posko induk (itu idealnya).

Untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat ditangani sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut BNPB, tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Sementara, SKTDB adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang mensinergikan dan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.

Dalam masa tanggap darurat ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1)  Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, (2) Penentuan status keadaan darurat bencana, (3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, (4) Pemenuhan kebutuhan dasar, (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan, dan (6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Sementara itu Tugas posko, diantaranya melaksanakan pengelolaan data dan informasi tentang penanganan darurat bencana, Menyusun rencana operasi penanganan darurat, Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat, Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan darurat, serta Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan SDM, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan instansi terkait dalam penanganan darurat.

Jika menyimak apa yang terpapar di atas, sungguh betapa penting peran SKTDB dalam mengelola proses penanggulangan bencana. Tinggal bagaimana petugas yang ditunjuk ‘menjaga’ posko. Merekalah yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan penanggulangan bencana.

Sampai saat ini semua sudah siap menyambut ulah Gunung Agung. Relawan pun demikian, dari berbagai daerah sudah menyiapkan diri 'bergerak' ke Bali, menunggu perintah, bahkan siap berangkat secara sendiri. Setiap hari, tidak henti-hentinya mengabarkan perkembangan Gunung Agung kepada khalayak ramai melalui media sosial, dengan segala bumbu cerita yang menarik untuk dinikmati bagi relawan lain yang tidak berkesempatan mendharma bhaktikan diri di Pulau dewata. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas/berbagai sumber]

ARISAN ILMU NOL RUPIAH DI UNISMA

Kali ini kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah SRPB JATIM diselenggarakan di Kampus Unisma, Kota Malang. Semua ini bisa terwujud atas budi baik kawan-kawan kamapala R.P.A Unisma yang dimotori oleh Yeka Kusuma. Terkait dengan tempat arisan, bisa diselenggarakan dimana saja sesuai kesepakatan. Jadi, tidak harus diselenggarakan di Joko, Juanda, Sidoarjo.

Pesertanya dari berbagai organisasi yang bergiat pada bidang lingkungan dan kemanusiaan. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa timur. Tujuannya satu, mencari ilmu menambah wawasan, sekaligus membangun paseduluran dan menigkatkan kapasitas di bidang penanggulangan bencana.

Dengan kata lain, kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah itu ingin membongkar mitos bahwa mengajak kumpul relawan untuk saling berbagi ilmu itu berbiaya majal. Nyatanya, dengan kesadaran dan komitmen keswadayaan serta rasa kebersamaan yang tinggi, terbukti semuanya bisa terjadi, termasuk pesertanya membawa konsumsi sendiri-sendiri.

Kali ini materinya bicara tentang Emergency Communication Management Training dan HF/NVIS sebagai Back up pada Komunikasi Darurat di Wilayah Bencana. Materi yang menarik ini disampaikan oleh Bambang Sutrisno. Biasa dipanggil Pakdhe Bam, seorang amateur radio senior dari Bogor dengan kode panggilan udara YB.1.K.O.

Saat mengenalkan diri, Pakdhe juga bercerita tentang sejarah perkembangan ORARI dengan menggunakan kode tertentu untuk masing-masing daerah maupun Negara. Serta perlunya memiliki legalitas berupa call sign untuk bermain di frekwensi tertentu dan menaati peraturan yang berlaku.

Dalam dunia amateur radio, baik itu ORARI maupun RAPI, ada semacam pameo yang mengatakan bahwa The unique hobby amateur radio is a mix of fun, public service and self enjoyment. Konon, kepuasan seorang amateur radio itu bila dengan kreativitasnya berhasil memodifikasi alat komunikasi yang rusak bisa digunakan kembali agar semakin fungsional untuk digunakan di segala medan. Termasuk memodifikasi antena yang memiliki daya pancar luas dan  praktis, mudah dibawa kemana-mana.  

Beberapa peserta berharap materi ini berkesinambungan, karena tidak mungkin langsung mengerti dalam pelatihan ini saja. Apalagi banyak yang masih awam, hanya bisa menggunakan tanpa mengerti aturan dan tidak memiliki call sign resmi. Mereka ini biasa disebuat dengan ‘orong-orong’, karena sering mengganggu frekwensi saat keadaan darurat.

Dalam penjelasannya, beliau berpesan kepada relawan yang akan terjun ke lokasi bencana harus siap dengan perbekalan pribadi dan perlengkapan pendukungnya. Jangan sampai merepotkan, apalagi menjadi beban di lokasi. Idealnya, perbekalan yang dibawa itu diantaranya P3K, alat komunikasi beserta perlengkapannya, konsumsi dan pakaian secukupnya, vitamin, minyak angin, anti biotik, sempritan, senter, pisau lipat, korek, jaket dan ponco warna cerah.

“Relawan juga harus tahu dengan siapa saja akan bekerjasama, frekwensi berapa yang digunakan untuk berkomunikasi, dan jangan memakai sandal japit saat melakukan operasi di lokasi bencana. Itu sepele namun berbahaya.” Kata Pakdhe Bam penuh semangat dalam menyampaikan materinya.

Dikatakan pula bahwa dalam mendistribusikan berita, misalnya terkait dengan permintaan bantuan lewat radio, harus benar-benar valid dan jelas sehingga bisa segera ditindak lanjuti oleh pemegang kekuasaan dan bantuan yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah jalur frekwensi yang digunakan untuk operasi harus bersih dari ‘orong-orong’.

Untuk itulah, relawan yang berbekal Handy Talky hendaknya selalu bekerjasama dengan RAPi ataupun ORARI dalam memberikan dukungan komunikasi sebar informasi di lokasi, sehingga dapat mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan dan masyarakat juga terlayani kebutuhannya. TNX ES CUAGN. [eBas].

LOMBA DESTANA BUKAN LOMBA KELOMPENCAPIR

Konon, yang namanya perlombaan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Beberapa indikator yang telah ditentukan juri harus dimiliki oleh pemenang, misalnya indikator tentang partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilombakan. Perlombaan diadakan terkandung maksud untuk melihat hasil pembinaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu. Disamping itu juga merupakan ajang untuk memamerkan kebisaan, dan unjuk keterampilan yang membanggakan dari para peserta lomba.

Di dalam perlombaan pun sering terdengar adanya kecurangan, sebagai upaya menjadi juara. Demi gengsi daerah berbagai cara dilakukan agar bisa tampil sebagai pemenang. Bahkan konon, ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan perlombaan sebagai ajang perjudian.

Celakanya, ketika sebuah perlombaan dimaknai sekedar sebagai gengsi daerah untuk membangun citra bahwa pejabat daerah peduli perlombaan, maka ujung-ujungnya adalah akan dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas sebagai modal memenangi pilkada.

Maka, atas nama kuasa jabatan, semua potensi dilibatkan, baik secara terang-terangan maupun bermain dibalik layar. Termasuk buat laporan administrasi dadakan yang direkayasa, serta upaya mempengaruhi tim juri dengan lobi tingkat tinggi untuk memenangkan perlombaan. Anggaran pun digelontorkan untuk mendukung lomba tanpa batas, entah dari mana. Biasanya dikamuflasekan dengan istilah dana partisipasi.

Gambaran di atas mengingatkan penulis tentang cerita di jaman orde baru.  Dulu, pernah ada lomba kelompencapir. Menurut Wikipedia, Kelompencapir itu singkatan dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa, yaitu sebuah kegiatan pertemuan (untuk pembinan dan penyuluhan) bagi petani dan nelayan di Indonesia (lebih tepatnya masyarakat pedesaan).

Pada masa itu kelompencapir menjadi media penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya, juga media mengkomunikasikan program pemerintah yang bernama rencana pembangunan lima tahun. Program ini ikut andil kala Indonesia mencapai swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984.

Kegiatan ini mengikutkan petani-petani berprestasi dari berbagai daerah. Mereka diadu kepintaran dan pengetahuannya seputar pertanian antara lain soal cara bertanam yang baik dan pengetahuan tentang pupuk. Disamping itu juga pengetahuan tentang perikanan, peternakan, perkebunan dan masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di lingkungannya,  dengan model mirip cerdas cermat.

Karena lomba kelompencapir itu didukung banyak pihak, maka hadiahnya pun beraneka macam, baik berupa barang, dan uang, juga piala dan piagam. Ketika itu, biasanya setelah menang, daerah akan mendapat gelontoran dana untuk berbagai proyek. Pertanyaannya kemudian, apakah rekayasa pemenang lomba sampai saat ini masih ada?.

Kini, BNPB yang membidangi masalah bencana di Indonesia, juga memiliki program lomba desa tangguh bencana dalam rangka mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.  Dalam salah satu peraturan kepala BNPB, dikatakan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Ini penting, karena Jika terjadi bencana, masyarakat miskin yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini. Untuk itulah mereka perlu diberi ‘perlakuan tentang PRBBK’ yang didampingi oleh fasilitator desa pilihan BNPB, agar masyarakat lebih berdaya dalam menghadapi bencana.

Kemudian, untuk melihat keberhasilan program, diadakanlah lomba desa tangguh. Tentu masing-masing BPBD menjagokan beberapa daerahnya untuk ikut lomba sesuai dengan kategorinya. Semua peserta akan berupaya semaksimal mungkin menyiapkan ‘ubo rampe’ yang dipersyaratkan agar tampilannya tidak mengecewakan BPBD pengusung dan tim juri.

Nah disinilah, jika memakai kebiasaan jaman kelompencapir, potensi ‘akal-akalan’ mulai terjadi. Apalagi jika dikaitkan dengan gengsi daerah dan kepentingan tertentu. Maka pejabat setingkat kepala desa sampai ke atas yang semula kurang peduli terhadap Destana, akan berlomba-lomba tampil cari muka dengan segala gayanya agar menjadi sang juara.

Namun penulis yakin, lomba destana bersih dari ‘lelaku culas’ warisan orde baru. Ya, Destana bukan Kelompencapir. Karena ini program penumbuhan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya bagi masyarakat yang berdiam di daerah rawan bencana sesuai konsep Living Harmony with disaster.

  Apalagi, sekarang ini jaman KPK sedang rajin menjalankan program OTT di berbagai daerah dengan berbagai kasus yang dinilai merugikan keuangan Negara, tentunya BNPB dan BPBD tidak mau konyol dijadikan pesakitan seperti bupati dan wali kota yang tertangkap basah oleh KPK. Wallahu a’lam bishowab. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas]  

                                                 

NGOBROL DI KAMPUNG TIONGHOA TAMBAK BAYAN

Edibasuki>>

Malam itu sabtu (16/9), suasana di Kampung Tionghoa, Kecamatan Alun-alun Contong, Kota Surabaya cerah. Walau tanpa sinar rembulan, kerlip bintang sudah ikut menyemarakkan gelaran hajatan warga kampung. Ya, malam itu berbagai jajanan dijual beberapa warga dengan harga miring guna meramaikan acara yang digelar oleh mereka yang tergabung dalam Waroeng Jula Juli Bhineka (Jujubi) Surabaya.

Bertempat di halaman kampung yang dikepung bangunan tua khas budaya cina itu, acara ngobrol bareng tentang pentingnya Budaya Lokal dan Perbedaan Agama Sebagai Identitas Bangsa. Konon acara ini didukung oleh banyak pihak yang peduli terhadap kehidupan warga Surabaya yang aman dan damai.

Malam itu para pemerhati masalah sosial budaya Kota Surabaya, beserta warga jalan Tambak Bayang membaur, ngobrol bareng tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Kopi dan kudapan ala kadarnya turut mengakrabkan suasana, gratis dibagi.

Lewat obrolan itu, mereka bersama mencoba membangun kesepahaman akan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme kepada generasi muda. Para tokoh masyarakat itu bergantian meyakinkan bahwa pentingnya hidup rukun dalam keberagaman.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini dibangun oleh keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang sosial ekonomi. Semuanya bergandengan tangan mengesampingkan perbedaan, bersama berjuang demi kemerdekaan.

Mereka juga bicara tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI secara bersama-sama dengan mengedepankan budaya lokal yang telah diwariskan oleh para pendahulu republik yang kini tinggal kenangan dan cerita yang sempat didokumentasikan untuk diteladani.

Kampung tionghoa dipilih agar warga Surabaya mengetahui bahwa di daerahnya banyak bangunan tua yang perlu dilestarikan karena banyak menyimpan cerita di dalamnya. Disamping itu juga paham bahwa etnis cina sudah sejak jaman dulu ada di Surabaya dengan membentuk kawasan ‘pecinan’ dibeberapa sudut kota, salah satunya di kawasan tambak bayan, jagalan, peneleh dan plampitan, kental dengan ragam arsitektur cina, seperti bentuk bangunan rumah juga klenteng untuk ritual agama konghucu.

Forum-forum informal untuk ngobrol bareng semacam inilah yang kiranya perlu sering diadakan sebagai media membangun kesepahaman agar antar golongan yang ada di Surabaya ini tidak mudah dibenturkan oleh issue-isue politik transaksional, juga isue agama yang saat ini sedang marak berhembus dan dihembuskan sebagai komoditas yang bisa menggerogoti rasa persatuan dan kesatuan bangsa. [eBas]  

    

SALING BERBAGI ILMU ANTAR RELAWAN

Beberapa organisasi relawan bersinergi untuk berlatih bersama meningkatkan kapasitasnya di bidang rescue. Kali ini mereka sepakat berlatih Vertical Rescue. Mereka berlatih di Gedung Proyek PPG, Komplek kampus Universitas Negeri Malang, minggu (10/9).

Kali ini yang berkesempatan turut berlatih bersama diantaranya, SARDOG, RPMR, SEHATI, REGU PENOLONG, dan KRI Malang Raya. Mereka mencoba bersinergi satukan hati, berbakti untuk bumi, untuk insan, agar semakin tangguh untuk menerima tugas-tugas kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana.

Kebersamaan berbagai elemen relawan dalam melakukan kegiatan sangat diperlukan untuk memberi kebermanfaatan bagi sesama, baik disaat tanggap bencana maupun pra bencana. Seperti mengadakan bakti sosial, berlatih bersama dan membantu melakukan pencarian orang tenggelam di sungai.

Sungguh, kegiatan kebersaamaan itu dapat memperkuat rasa paseduluran antar relawan. Termasuk bisa menjadi sarana membangun jejaring kemitraan untuk meningkatkan kemampuan di bidang penanggulangan bencana, sesuai konsep saling asah keterampilan, asih kepada sesama, dan saling asuh untuk relawan pemula sebagai upaya regenerasi (kaderisasi alami).

Ya, relawan memang seharusnya mempunyai rasa saling peduli, saling berbagi dan beradaptasi sebagai bekal mengabdi untuk negeri. Semangat itulah yang harus terus digelorakan secara mandiri, merancang pertemuan dan pelatihan secara swadana dan swadaya, seperti kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah dari SRPB JATIM, tanpa harus menunggu pembinaan dan pelatihan dari pemerintah yang membidanginya. Karena keterbatasan anggaran pemerintah, juga tergantung skala prioritasnya. Dan jika ada komitmen bersama antar elemen relawan, semuanya pasti bisa terlaksana. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas] 

SEKOLAH SUNGAI MENGOLAH LINGKUNGAN

          Edi Basuki, nulis sambil ngopi:

Kemarin, Cak Orien Haryono, sesepuh Pecinta Alam Kota Malang memberitahu bahwa dia sedang menyelamatkan sumber mata air yang ada di sungai, yang mengalir di daerah Wendit Lanang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Secara swadaya, berbekal rasa kepedulian terhadap pelestarian alam, Cak Orien Haryono beserta kawan-kawannya, ‘cancut tali wondo’, membersihkan sungai dari sampah domestik. Sampah plastik yang paling banyak. Hasilnya pun signifikan. Pertanyaannya kemudian, akan diapakan sampah itu ?, dana apakah kelakuan Cak Orien Haryono itu akan diteruskan oleh warga setempat dengan menjaga kebersihan lingkungan sungai ?.

Sungguh, apa yang dilakukan Cak Orien Haryono, dan mungkin komunitas lain yang peduli pelestarian alam, merupakan upaya nyata penyelamatan lingkungan dari ancaman krisis air tanah yang berdampak pada krisis pangan, krisis energi dan lain-lain.

Tampaknya kelakuan mereka itu mirip dengan Sekolah Sungai yang digagas BNPB. Bedanya mungkin hanya pada dukungan dana. Cak Orien Haryono dan kawan-kawan dananya berdasar urunan swadana dan kesadaran, sementara BNPB berdasar program kerja yang dianggarkan jutaan rupiah dalam APBN.

Dalam Sekolah Sungai, konon, yang ditekankan adalah mengedukasi  untuk mengubah kultur, yaitu bagaimana merubah budaya agar masyarakat menghargai dan mengelola sungai dengan baik, penyadaran perilaku membuang sampah, dan pemukiman liar di bantaran sungai. Inilah tantangan yang komplek, yang dihadapi Sekolah Sungai, dan tidak mudah mengatasinya. 

Sekolah Sungai pun bertujuan menumbuhkan komitmen dan meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air dan sungai di daerahnya dalam rangka gerakan pengurangan resiko bencana. Terciptanya jejaring komunitas pinggir sungai dengan berbagai pihak serta pengkaderan dalam memperkuat dan mengembangkan gerakan pengurangan resiko bencana.

Untuk itulah, Lilik Kurniawan, S.T., M.Si, Direktur Pengurangan Risiko Bencanaseorang pejabat di BNPB,  mengatakan, gerakan Sekolah Sungai harus melibatkan ketokohan untuk implementasinya, serta pemerintah setempat dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat  untuk melakukan gerakan pengurangan risiko bencana, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pelaku kebencanaan (relawan).

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakanoleh BNPB dikatakann bahwa, masalah penanggulangan bencana bukanlah masalah sektoral, tetapi masalah multi sektor karena terkait dengan kemiskinan, budaya, dan lingkungan hidup. Sementara di Indonesia, tidak ada tempat yang benar-benar aman dari bencana. 

Ya, Hujan, Kekeringan, Banjir, Kebakaran hutan, Longsor, Angin puting beliung, Gelombang tinggi, adalah beberapa contoh bencana Hidrometeorologi. Penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan karena pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk.

Untuk itu, upaya penurunan indeks resiko bencana melalui program pengurangan risiko bencana terus digalakkan melalui upaya nyata, yakni dengan gerakan yang melibatkan semua pihak berbasis masyarakat lokal, diantaranya melalui program Sekolah Sungai dengan aksi nyata memelihara sumber mata air dan budi daya daerah bantaran sungai dengan berbagai tanaman pelindung yang bermanfaat.

Bisa juga mengusahakan perikanan air tawar dengan sistem karamba yang dikelola kelompok masyarakat sekitar untuk meningkatkan gizi jika dikonsumsi. Bisa juga menjadi komoditi desa yang bisa menambah pendapatan keluarga dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sungguh, apa yang dilakukan Cak Orien Haryono  dan komunitas peduli linkungan itu, sangat mendukung program Sekolah Sungai. Sehingga perlu dirangkul untuk bersama-sama melakukan pendampingan, mempercepat tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menjaga sungai, menjaga sumber mata air demi keberlangsungan hidup.

Hal ini penting, karena banyak contoh program pemerintah yang berbau pemberdayaan masyarakat, berantakan di tengah jalan manakala pemerintah berhenti menyusui dengan anggaran APBN/APBD. Tidak menutup kemungkinan program sekolah gunung, sekolah hutan dan mungkin desa tangguh bencana, juga akan bernasib sama.

Padahal, konon program membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana itu tidak mungkin dibangun secara instan. Perlu komitmen berbagai pihak, guna memupuk semangat gotong royong, menuju masyarakat mandiri dan tidak selalu tergantung pada pihak lain. Tentunya, dengan dukungan dana yang terukur dan tepat sasaran untuk penguatan dan pemandirian program.

Tetap semangat Cak Orien Haryono dan kawan-kawan komunitas peduli lingkungan. Semoga pilihan pengabdianmu untuk lingkungan dan kemanusiaan, menjadi ladang ibadahmu. Semoga kelakuanmu bisa menginspirasi upaya membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. [eBas]  

DESK RELAWAN, SEBUAH GAGASAN BERANI

   Saat kongres Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur (SRPB JATIM), di Hotel Regent Park, Kota Malang, sempat disinggung oleh nara sumber dari BNPB (Papang Pangarso), tentang perlunya relawan membuka Desk Relawan di dekat tenda Pos Komando Penanggulangan Bencana (Posko PB). Desk Relawan ini berisi semua data pergerakan relawan yang terlibat dalam operasi tanggap bencana. Semuanya terdokumentasi, termasuk data kompetensi dan peralatan pendukung yang dibawa oleh relawan.

Artinya, saat tanggap bencana, sejak awal sudah tercatat ada berapa relawan lokal yang membantu. Terdata juga jumlah tenaga relawan dari daerah lain yang akan mengerjakan apa dengan siapa. Semua tercatat di Desk Relawan. Dengan kata lain, Desk Relawan harus didukung data tentang keberadaan organisasi relawan yang ada di wilayah Jawa Timur yang di dokumentasikan oleh SRPB JATIM, agar mudah berkoordinasi. 

Dalam kesempatan lain, Dian Harmuningsih, Koordinator SRPB JATIM, sempat berbincang dengan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, tentang recana program yang bisa meningkatkan kapasitas relawan. Dalam kesempatan itu juga disinggung tentang perlunya membentuk Desk Relawan, yaitu sebuah tenda tempat berkumpulnya relawan di lokasi bencana, tempat untuk memantau situasi bencana sebelum relawan bergerak atas perintah dari Posko PB.

Dengan disebutnya istilah Desk Relawan di beberapa kesempatan, menandakan bahwa keberadaan Desk Relawan dianggap penting untuk membantu kesibukan Posko induk PB yang berisi berbagai elemen lintas lembaga, dan seringkali masih belum memahami sistem komando tanggap darurat bencana.

Upaya memunculkan Desk Relawan ini tentunya tidak semudah membalikkan kedua tangan. Perlu ada kesepahaman dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah BNPB/BPBD. Perlu dikonsultasikan dulu dengan BPBD, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. ini penting agar pendirian Desk Relawan di lokasi saat tanggap bencana tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan jika mungkin, BNPB mengeluarkan Perka baru tentang Desk Relawan.

Disamping itu juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni mengelola Desk Relawan sehingga keberadaannya benar-benar bisa membantu meringankan kesibukan Posko. Misalnya membantu distribusi logistik, membantu proses evakuasi, mencatat keluar masuknya berbagai sumbangan dari masyarakat.

Jika benar BNPB berkehendak melahirkan Desk Relawan, sudah sewajarnya jika sejak sekarang dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BNPB hendaknya melibatkan pengurus Sekber, agar pihak terkait semakin mengenal keberadaan sekber yang akan diberi tugas mengelola Desk Relawan. Misalnya kegiatan penyusunan rencana kontijensi, pembuatan rencana penanggulangan bencana, kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi serta sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana.

Setelah upaya membangun komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan dengan relawan yang tergabung dalam sekber, barulah mencari bentuk dan menyusun aturan main Desk relawan dengan segala sarana prasarana pendukungnya.

Mungkin Idealnya, Ke depan, masih kata Ka Subdit Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, Saat terjadi bencana, Relawan yang dekat dengan lokasi bencana hendaknya segera ‘mendirikan’ Desk Relawan. Untuk memudahkan koordinasi, Tenda ini didirikan tidak terlalu jauh dengan Pos Komando.  Setiap relawan yang hadir dalam aksi dan respon saat Tanggap Darurat bencana, harus melapor ke Desk Relawan dengan disertai surat tugas dan info kecakapan (kompetensi) yang dimiliki. Data ini kemudian disimpan oleh petugas Desk Relawan.

Desk Relawan juga harus memiliki laporan harian dari relawan yang melaksanakan aksi dan respon, sehingga relawan tidak harus mengikuti briefing harian di Posko Utama. cukup diwakili oleh petugas desk relawan yang ditunjuk oleh pengurus sekber.

Kemudian jika masa tanggap bencana sudah selesai dan seluruh relawan balik kanan, maka kewajiban Desk Relawan adalah memberikan piagam dan ucapan terima kasih yang disahkan oleh BNPB/BPBD. Piagam ini penting sebagai salah satu bukti fisik untuk dipergunakan melengkapi persyaratan mengikuti sertifikasi profesi penanggulangan bencana.

Mungkin, melalui kegiatan Arisan Ilmu yang digagas SRPB JATIM dan diikuti oleh berbagai pihak, kiranya bisa segera dimulai dibicarakan kemudian dirumuskan keberadaan Desk Relawan untuk diajukan ke BNPB maupun BPBD, sehingga bisa segera dibahas dalam bentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai elemen relawan dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Kalau gagasan ini tidak segera dikongkritkan, dapat dipastikan akan masuk anging, alias hanya sekedar wacana yang kemudian hilang ditelan angin malam. (eBas).