POSTINGAN CERDAS ITU MENARIK UNTUK PEMBELAJARAN

 Sebenarnya saya malas membaca postingan dan komentar di grup whatsapp, yang sering kali hanya pamer foto bersama pejabat, komentar basa basi yang slengek’an dan perang gambar, perang dalil dan kata-kata bijak lainnya, yang semuanya berbasis copy paste dan forward, yang tidak mencerdaskan.

 Namun ternyata di awal bulan September ini, aneka komentar cerdas dan menggelitik muncul bersahutan di grup whatsapp PRBBK Indonesia. Sebuah pertukaran komentar yang sangat menginspirasi untuk dijadikan bahan diskusi sambil ngopi.

 Entah bagaimana awal mulanya, yang jelas postingan Bambang wong Pacitan, tentang pengenalan SPAB di sekolah, sangat menarik untuk dibaca. Dia bilang, Jika  mau, simulasi sebenarnya tidak butuh biaya. Misal, Pada awal tahun pelajaran (misal di MPLS) , ajak anak-anak melakukan pemetaan sekolahnya dengan metode School Watching, ajak anak membuat denah sekolah, buat tanda dimana tempat" yang berbahaya disekolahnya, potensi bencananya apa, buat jalur evakuasi mandiri. Buat diskusi hasil kegiatan ini dengan menghasilkan SOP. Setelah itu, hasil school watching ini disimulasikan bersama.

 “Ini saya lakukan tiap awal tahun dan tidak perlu biaya sama sekali,” Kata Bambang yang berprofesi sebagai pengajar.

 Pria yang aktif di MDMC, juga bilang bahwa untuk membuat kegiatan SPAB ini dalam kegiatan P5 dalam tema Gaya Hidup Berkelanjutan di akhir semester 1, untuk kembali mengevaluasi SOP yang kita buat bersama anak pada waktu awal tahun.

 “Jika memang sekolah membutuhkan dana untuk SPAB, bisa didanai lewat BOS melalui kegiatan P5 ini (Misal, untuk pembuatan tanda tanda jalur evakuasi dll),” Katanya tanpa menyebut apa itu kepanjangan dari P5.

 Masih kata Bambang, sebenarnya guru bisa menyelipkan materi SPAB (pengetahuan kebencanaan) di beberapa pelajaran, misal bahasa Inggris/Indonesia, melalui teks prosedur. IPA, IPS, Agama, Olahraga dll. Tinggal berani tidak si guru menyelipkannya.

 Dikatakan pula, mindset yang ada saat ini, guru dan sekolah menganggap SPAB itu identik dengan SIMULASI, padahal SPAB tidak melulu harus simulasi (apalagi besar besaran yang melibatkan orang di luar sekolah).

 Implememtasi SPAB bisa dilakukan dengan memasukkan materi" kebencanaan di kegiatan kokurikuler, intra dan ekstra kurikuler, bisa pula dengan pemetaan kawasan rawan disekolah (memetakan bangunan mana disekolah yang rawan) dll.

 Apa yang dikatakan Bambang ini sangat bagus sekali jika pihak sekolah “berani” mengikuti nasehat Bambang. Masalahnya, masih banyak sekolah yang lebih menunggu arahan dan kebijakan atasan daripada nuruti gagasannya seorang Bambang yang bukan pejabat.

 Kemudian muncul komentar Natalia Tehuajo, yang bercerita pengalamannya. Dia bilang, Setelah tugas dari Bima, pindah ke Larantuka. Disana, Dia minta slot 1 sekolah di desa dampingan untuk membentuk Duta anak siaga Bencana. Salah satunya malah di kirim ke Jakarta untuk presentasi di arena acara bulan PRB tahun 2012/2013. 

 “Dia presentasi bersama anak utusan dari Lombok. Mereka berbagi cerita di panggung bulan PRB tentang apa yang mereka lakukan sebagai Duta Anak,” Kata wanita asal Ambon ini.

 Wanita enerjik ini juga cerita saat Dia bersama LP2DER membantu BPBD Kota Bima, membentuk team Pelatih anak (Tutor Sebaya) untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Salah satu materinya adalah  jurnalistik dan foto grafer, dengan menggandeng nara sumber lokal.

 “Mereka berlatih ambil gambar tentang titik rawan/potensi rawan bencana, kemudian menarasikan dan di publish di media Lokal Kota Bima, untuk advokasi,” Katanya.

 Natalia, yang pernah aktif di Save the Children,  menambahkan, dulu, tahun 2010-2011, Dia mengupayakan program DRR/PRB dalam bidang pendidikan, melatih guru-guru agar dapat menciptakan silabus ajar bermuatan PRB dan berbasis kearifan lokal.

 Cerita panjang dari perempuan yang aktif berorganisasi ini, disambung dengan komentarnya Adilla, dari Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Dia bilang secara rutin melaksanakan kegiatan MPLS untuk mitigasi kebencanaan, dengan melibatkan BPBD Sidrap, melakukan edukasi kebencanaan untuk SPAB partisipatif.

 Sungguh, postingan hari ini sangat berarti untuk menambah wawasan, bukan komentar kacangan yang tidak sesuai latar belakang pendidikan. Bahkan “Nona Ambon” ini juga mengingatkan bahwa kerja relawan itu tidak mudah. Butuh prinsip, tekad, dan benar-benar tulus dari hati. Karena, Kerja relawan itu harus rela berkorban, dan perlu memperluas jejaring kemitraan.

 Dia juga memberi contoh bagaimana membuat silabus untuk sebuah kegiatan. Misalnya kegiatan tentang "Kesiapan Siagaan Menghadapi Megatrusth" yang katanya tinggal menunggu waktu.

 Maka harus ditentukan langkahnya. Seperti menjelaskan Apa itu Megatrusth dan Apa itu Gempa. Kemudian menjelaskan penyebab dan dampak yang menyertainya. Terus Apa yang harus dilakukan menghadapi Megatrusth.

 Setelah itu diadakan diskusi interaktif untuk membuat kesepakatan bersama tentang apa saja yang harus dilakukan jika terjadi megathrust. Seperti penentuan titik kumpul, menyiapkan tas siaga, apa yang harus dilakukan dan siapa saja yang harus dihubungi

 “Silahkan dikembangkan sendiri sesuai kearifan lokal, yang tentunya dimasing-masing daerah akan berlainan,” Pungkasnya. Sebuah postingan dan komentar cerdas seperti inilah yang seharusnya berseliweran di grup whatsapp. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/SeninPahing-02092024]

 

WAKTUNYA MENUNGGU MEGATHRUST DENGAN CERIA

 Hari ini, minggu legi (01/09/2024), Vina Panduwinata, si pelantun lagu september ceria, mengingatkan agar kita menyambut bulan September dengan penuh ceria.  Dalam salah satu baitnya, si Burung camar mengatakan, “Kasih, kau singkap tirai kabut di hatiku//kau isi harapan baru untuk menyongsong harapan bersama//september ceria milik kita bersama”.

 Sayangnya, di penghujung bulan September terjadi “Ontran-ontran nasional” gegara partai komunis indonesia melakukan kudeta berdarah yang membunuh para pahlawan revolusi, sehingga menyulut amarah rakyat untuk membalas dengan melakukan pembantaian dimana-mana.

 Ah, tidak usah dibahas, itu hanya sejarah hitam bangsa Indonesia. Kini, diawal bulan September, ketika masyarakat yang bediam di pesisir selatan pulau Jawa dan Sumatera dihimbau untuk menyambut datangnya megathrust yang tinggal menunggu waktu, Mungkin salah satu lirik september ceria bisa diplesetkan menjadi, “di pucuk kemarau panjang yang bersinar menyakitkan, tinggal menunggu waktu kau datang menghantar berjuta derita”.

 Ya, mau tidak mau masyarakat yang berdomisili di daerah yang berpotensi megathrust harus siap menghadapinya sesuai informasi yang diterima. kemuidian siap mengantisipasi, siap memproteksi, siap beradaptasi, dan meningkatkan kapasitas agar memiliki daya lenting pasca megathrust.

 BNPB pun tidak tinggal diam. Menghadapi situasi kegawat daruratan, yang tinggal menunggu waktu, keluarlah surat bernomor B-399/BNPB/D-II/BOP.03.02/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024, tentang langkah-langkah kesiapsiagaan zona megathrust.

Isi surat tersebut diantaranya adalah tentang perlunya upaya kesiapsiagaan dalam bentuk mitigasi struktural, maupun non struktural, seperti membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat jika terjadi gempa dan tsunami. Termasuk juga mengecek kesiapan alat peringatan dini, Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir, Papan informasi, serta keberadaan rambu-rambu dan jalur evakuasi.

 Kemudian yang lebih penting lagi, dan harus disambut dengan ceria (penuh harap), adalah BNPB menghimbau diadakannya edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat sebagai upaya oeningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap risiko gempa dan tsunami. Termasuk meningkatkan koordinasi antar pihak.

 Sungguh, masyarakat harus bersiap diri (penuh harap) dengan ceria menerima edukasi, sosialisasi dan peningkatan literasi kebencanaan yang akan dilakukan oleh BPBD, atau pihak yang ditunjuk. Kira-kira bentuknya model “Hit and Run” atau model pendampingan yang manusiawi ?. Just wait and see.

 Ya, kira-kira kapan surat edaran dari BNPB tertanggal 23 Agustus 2024 itu ditindak lanjuti dalam bentuk penyuluhan atau pelatihan, agar masyarakat di daerah pesisir dapat bersiap diri dengan ceria menyambut datangnya megathrust yang tinggal menunggu waktu.

 Semoga saja himbauan BNPB itu juga disertai dengan anggaran pendukungnya, agar para pihak yang akan terlibat dalam sosialisasi, edukasi dan literasi bersemangat melakukannya (bahkan rebutan untuk dilibatkan). [eBas/ndleming minggu sore durung ngopi]

 

 

 

    

 

 

 

MEGATHRUST DAN MEGATRON

 Kalau tidak salah, di bulan Agustus ini muncul istilah baru. Yaitu megathrust dan megatron. Yang satu mengabarkan akan terjadinya bencana yang maha dahsyat dengan dampak hancurnya harta benda dan puluhan mahluk hidup yang akan meregang nyawa karena terlambat menyelamatkan diri.

 Sementara yang satu lagi, mengabarkan tentang sebuah prestasi hebat luar biasa dari seorang perawan kelahiran Jember, yang mengharumkan indonesia dikancah per-voli-an di tingkat nasional maupun di liga Voli Korea.

 Menurut berita yang bertebaran di media, dikatakan bahwa megathrust yang tengah hangat diperbincangkan itu, biasanya terjadi di dasar laut, dan di sepanjang zona subduksi ini. Tekanan akibat pergerakan lempeng yang menumpuk selama ratusan tahun, kemudian dapat dilepaskan tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi yang dasyat.

 Ada juga yang bilang bahwa gempa megathrust adalah gempa bumi berskala besar yang bersumber di zona subduksi atau zona megathrust. Sedangkan megathrust itu sendiri merupakan zona pertemuan dua lempeng tektonik bumi. Salah satu lempeng menyusup atau terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya.

 Konon, potensi bencana megathrust itu memang harus diwaspadai, karena berpotensi terjadinya tsunami. Saking bahayanya, lembaga yang punya mandat untuk menginformasikannya, sampai menggunakan kata “tinggal menunggu waktu”. seolah-olah dalam waktu yang tidak lama, dalam hitungan hari atau minggu akan terjadi gempa besar.

 Padahal, Menurut Daryono, seorang pejabat di BMKG, mengatakan bahwa, hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa (kapan, dimana, dan berapa kekuatannya).

 “Sehingga, kita semua juga tidak tahu kapan gempa akan terjadi, sekalipun tahu potensinya,” lanjutnya.

 Penggunaan kata “tinggal menunggu waktu” itu sebaiknya tidaklah digunakan, karena meresahkan. Atau mungkin, ada maksud tertentu dibalik kata “tinggal menunggu waktu”. Ya, semoga tidak begitu.

 Ya, sebaiknya pemerintah yang menangani masalah kebencanaan, mengajak para pihak (dalam hal ini Forum PRB) untuk bersama melakukan  upaya mitigasi secara intensif di daerah yang berpotensi terjadi megathrust. Baik itu di tingkat individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana.

 Melalui sosialisasi PRB, masyarakat diajari tentang apa yang harus dilakukan jika ada bencana, barang-barang apa saja yang harus diprioritaskan untuk diselamatkan dengan menggunakan tas siaga bencana, siapa saja yang harus ditolong saat terjadi bencana dan kemana harus menyelamatkan diri, apa yang harus dilakukan saat ditempat pengungsian, dan apa yang harus dilakukan pasca bencana.

 Sementara, konon, badan nasional penanggulangan bencana (BNPB), dibantu beberapa pihak, sedang, dan akan terus membangun sistem peringatan dini yang tersebar di hampir semua zona megathrust di Indonesia.

 Pembangunan ini meliputi sirene, rambu-rambu evakuasi bencana dan sebagainya, yang tersebar di 182 desa. Selain itu, BNPB juga telah menyiapkan buku panduan tentang aneka bencana, peta evakuasi, mulai dari ancaman, kerentanan, hingga kemana masyarakat harus melakukan evakuasi.

 Semoga, apa yang telah diperbuat BNPB, dapat ditindak lanjuti oleh BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para pihak terkait yang punya program memberdayakan masyarakat di tingkat tapak terkait dengan kebencanaan. Itu yang penting, dari pada menakut nakuti dengan kata “tinggal menunggu waktu”.

 Sudah sekitar dua minggu ini, masyarakat berharap-harap cemas menunggu datangnya waktu yang dimaksud. Mungkin juga sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD dan Instansi terkait juga sudah mulai ‘menggeser logistik’ ke titik yang terdekat dengan lokasi yang diperkirakan akan mengalami kehancuran karena megathrust.

 Sementara itu megatron, sang bintang voli dari Jember konon telah terbang ke Korea untuk membela Daejeon Red Sparks, yang mengontraknya dengan bayaran mahal. Semoga kedatangan Megatron menjadi ancaman bagi lawan-lawannya untuk meraih kemenangan.

 Sedangkan untuk Megathrust, semoga tidak jadi datang, agar masyarakat tidak galau dengan kata “tinggal menunggu waktu”, yang ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri bagi penyintas dan sedap bagi mereka yang nantinya memegang proyek rehab rekon pasca megathrust.

 Mari kita nantikan, apakah kata “tinggal menunggu waktu” yang dicetuskan oleh si Anu beberapa waktu yang lalu itu, akan menjadi kenyataan, atau hanya upaya menggugah kesadaran akan adanya potensi bencana besar yang mematikan. [eBas/KamisPon-29082024]  

 

 

 

 

 

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DI TINGKAT TAPAK ITU PERLU DANA

 Hari ini, Kamis Legi (22/08/2024) Rapinter menyimak webinar tentang kebencanaan. Tidak main-main, dua webinar sekaligus disimak lewat laptop dan Gawainya.

 Pertama tentang metode pengukuran pencapaian Peta Jalan PRBBK 2024 - 2044 sebagai Kontribusi dalam Pencapaian Rencana Induk Penanggulangan Bencana, yang diadakan oleh MPBI, dan satunya membahas tentang Praktik Baik HFI  Hub Sumatra Utara dalam Membangun Ketangguhan Masyarakat Pesisir dan Pulau Terpencil Indonesia.

 “Cak Muk, saya tadi ikut dua webinar sekaligus. Materinya bagus banget, dan sangat mungkin untuk di duplikasikan menjadi salah satu program organisasi kita,” Kata Rapinter kepada Mukidi, saat menikmati kopi sore hari di warkop langganan.

 “Wow kok tumben mau ikutan acaranya orang pinter. Emangnya kamu ngerti apa yang dibahas ?,” Kata Mukidi heran. Mengingat Rapinter jarang mau diajak mengikuti diskusi seperti webinar ini.

 “Hehehe …. ya ngerti to, tapi belum paham. Yang penting sudah dapat materinya yang dapat dipelajari sendiri, dan sertifikat elektronik seperti Cak Kaspo, kolektor sertifikat, hehehe,” Kata Rapinter sambil nyruput kopi kesukaannya.

 Sambil berbisik, Rapinter bilang ke Mukidi bahwa Dia sebagai relawan merasa belum pernah dilibatkan atau terlibat dalam penyusunan peta jalan PRBBK. Jangankan nyusun, mendengar saja belum pernah. Karena memang dalam rapat organisasi tidak pernah dibicarakan, apalagi di wacanakan.

 Dia juga berbisik bahwa, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberdayakan sekaligus membangun kesiapsiagaan di tingkat tapak lewat program kebencanaan, seperti destana, ternyata perlu dukungan lembaga donor, terkait dengan pembiayaan operasionalisasi program. Seperti untuk mobilisasi warga yang dijadikan peserta, sarana prasarana pendukung program, menghadirkan pejabat untuk membuka dan menutup program, serta pengadaan konsumsi. Termasuk tindak lanjut pasca program.

 “Hehehe… ya iyalah. Tanpa dana, jelas tidak ada yang mau. Ada dana pun seringkali programnya ya seperti itu. Kalau sudah begini, terus apanya yang mau diukur dari Peta Jalan PRBBK ?,” Kata Mukidi. Jelas Rapinter tidak bisa menjawabnya.

 Mukidi, hanya tersenyum atas kebodohan Rapinter dalam membaca situasi organisasi. Sambil memegang rondo royal, Mukidi bilang kepada Rapinter, bahwa yang dapat menjalankan program seperti yang ada di webinar itu, adalah para pekerja kemanusiaan di bawah lembaga donor, yang pekerjaannya memang lebih banyak mengandalkan olah pikir untuk mencermati serta membuat regulasi dan kebijakan. Termasuk menyusun buku panduan dan sejenisnya tentang kebencanaan.

 “Mereka itu bukan relawan seperti sampiyan yang lebih sering mengedepankan semangat dalam berkegiatan di kebencanaan. Baik itu pada fase pra bencana, tenggap bencana, dan pasca bencana,” Kata Mukidi.

 Dengan kata lain, keberadaan anggaran memegang peran penting untuk menjalankan program sosialisasi dan edukasi pengurangan risiko bencana di tingkat tapak dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan. Yang berkesempatan menyelenggaran program beranggaran itu biasanya mereka para pekerja kemanusiaan, yang dibayar sesuai kapasitasnya.

 “Mungkin program merekalah yang nantinya akan dilihat hasilnya melalui monitoring sesuai dengan metode pengukuran pencapaian peta jalan PRBBK. Ini mungkin lho, karena saya sendiri juga tidak paham,” Kata Mukidi sambil tersenyum kecut. [eBas ndleming sore hari jelan buka puasa sunnah senin kamis-22082024]

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

MARI BER-MEGATHRUST DENGAN SUKARIA

 Akhir-akhir ini kata megathrust sedang naik daun, seiring munculnya peringatan dari BMKG (Badan Meteorologi, klimatologi dan geofisika) akan potensi gempa besar atau Megathrust, dengan tingkat kerusakan yang parah, dan tentunya juga akan memakan korban harta, benda dan nyawa.

 Konon, gempa ini paling tidak akan melanda beberapa daerah di pesisir selatan Pulau Jawa. Diantaranya,  Pangandaran, Serang, Cilacap, Gunung Kidul, Pacitan, dan Banyuwangi. Untuk itu, bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu diimbau lebih waspada terhadap segala kemungkinan risiko gempa megathrust. 

 Namun hendaknya ada himbauan agar warga tidak perlu panik dan galau. Karena ada BPBD, yang akan dibantu oleh para pekerja kemanusiaan, dan lembaga donor yang sudah paham dengan segala macam teori, regulasi, dan aksi untuk menanggulangi bencana. Baik itu saat pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. 

 Belum lagi komunitas relawan (baik yang plat kuning maupun plat merah), pasti akan dengan gagah berani terjun ke lokasi bencana, sesuai kapasitasnya membantu melakukan pencarian, pertolongan, penyelamatan, sekaligus mengelola korban bencana agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.

 Untuk itulah, dalam acara webinar tentang ngobrol pintar penanggulangan bencana (Ngopi-PB) 2.0, yang diselenggarakan oleh MPBI dan kawan-kawannya, menjadi penting sebagai media pembelajaran bersama upaya penanggulangan bencana yang senantiasa berubah.

 Ngopi-PB 2.0 kali ini temanya “Bagaimana sebaiknya kita ber-Megathrust”. Rabu (21/08/2024) malam. Salah satu nara sumbernya adalah Kang ET, panggilan akrab Teguh Paripurno, yang menawarkan kiat kiat selamat dari ancaman megathrust. Diantaranya, mulai melakukan pemetaan risko dan kerentanan aset, memulai merencanakan mengurangi kerentanan dengan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan.

 Sementara itu, ada beberapa peserta webinar yang menyampaikan pendapatnya. Diantaranya, Lukas Mansawan, dari BPBD Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Dia bilang, jika Megathrust itu benar datang menyapa, kira-kira pihak mana yang berhak mengeluarkan pernyataan resmi untuk disampaikan kepada masyarakat.

 Sementara, Banu Subagyo, bilang, betapa pentingnya membuat “kemasan Informasi” yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkinkah badan yang mempunyai mandat memberikan informasi (setidaknya BNPB, BMKG, dan Kominfo), berkoordinasi dan mengemas sebaik mungkin “ komunike bersama” sebelum diedarkan  ke masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan.

 Ya, rupanya disini kemasan komunikasi dengan bahasa awam sangat diperlukan agar masyarakat dapat ber-megathrust dengan sukaria. Media pembelajaran pun juga sangat diperlukan. Seperti informasi tentang bencana dengan segala penanggulangannya melalui video pendek, komik, infografis, dan buku panduan yang mudah dipahami dan dapat melakukan tindakan yang tepat.

 Masalahnya, adalah masih adanya perbedaan dari para pemegang mandat untuk memberikan informasi bencana dalam menafsirkan megathrust dikarenakan beda tugas, fungsi dan penggunaan anggaran lembaga. Ego sektoral inilah yang harusnya dieliminir.

 Sementara itu, para pihak yang tergabung dalam F-PRB (pentahelix) hendaknya dapat menjembatani terjadinya kolaborasi untuk memberikan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat agar terbangun kesiapsiagaan dan mitigasi secara mandiri di tingkat warga. Khususnya yang berdomisili di daerah rawan bencana.

 Jika pihak BMKG sudah mengeluarkan peringatan bahwa datangnya megathrust itu “tinggal menunggu waktu”, maka Pemerintah hendaknya sudah mulai menyiapkan pasukannya, khususnya Tentara dari unsur Batalyon Zeni Tempur, serta Detasemen perbekalan dan angkutan, untuk menyiapkan peralatannya di daerah yang diprediksikan akan disambangi megathrust.

 Begitu juga dengan Kantor/Lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penanggulangan bencana, hendaknya juga bersiap diri. Baik personil, peralatan, dan anggarannya.

 Diakhir wedinar yang dimoderatori mbakyu Tetrie Darwis, muncul harapan agar segera dipasang alat peringatan dini (EWS), dan mendata kelompok rentan yang berada di daerah pesisir, agar mereka paham bagaimana ber-megatgrust dengan baik dan benar penuh sukaria. [eBas/KamisLegi/dinihari-22082024]

 

 

 

 

 

PERLUKAH KITA MELAKUKAN GIMIK

 Kali ini Mukidi ngopi berdua dengan Rapinter di warkop langganan. Sementara Kaspo beberapa hari ini bersama komunitasnya mengadakan camping ceria di bumi perkemahan, lereng Gunung Penanggungan dari sisi Kabupaten Mojokerto.

 Sambil melihat kemeriahan aneka lomba yang diadakan warga kampung, dalam rangka memeriahkan HUT RI Ke-79, Ratrimo bilang ke Mukidi, bahwa sekarang Kaspo sering melakukan gimik dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki. Baik itu Facebook, Instagram, Tik-tok, Twiter, dan sejenisnya.

 “Lho gimik itu apa to kok saya baru dengar istilah itu ?. Kalau gimik diartikan sebagai pamer foto kegiatan, pamer foto bersama pejabat, pamer dagangan, dan pamer baju baru, menurut saya ya biarkan saja. Sah sah saja, itu haknya,” Kata Mukidi, sambil nyakot rondo royal kesukaannya.

 Mukidi bilang bahwa pamer itu merupakan salah satu sifat manusia untuk menarik perhatian, dan diakui keberadaann. Biasanya mereka akan berusaha dengan segala cara agar dikenal. Itu kalau gimik diartikan sebagai pamer.

 Rapinter, sambil nyeruput kopi, mencoba tanya kepada mBah Gugel arti gimik. Dalam wikipedia, dikatakan bahwa Gimik atau gimmick adalah trik atau alat yang sengaja digunakan untuk menarik perhatian atau membujuk orang untuk membeli sesuatu, menerima, sesuatu, atau terbeli keyakinannya akan sesuatu.

 Dikatakan pula bahwa Gimmick merupakan istilah umum yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabui, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana, atau meyakinkan orang lain.

 “Lha terus apa hubungannya pamer foto yang dilakukan oleh Kaspo dengan istilah gimik itu ya ?. Masak sih foto bisa dijadikan alat untuk mengelabuhi, mempengaruhi, dan membujuk orang ?. kok saya jadi bingung ya,” Kata Rapinter, sambil memperhatikan peserta gerak jalan yang baru melintas.

 Mukidi, waktu rapat warga kampung juga pernah mendengar jika istilah gimik dapat dikaitkan dengan berbagai konteks, termasuk konteks politik. Bahkan sekarang ini banyak pihak yang memanfaatkan gimik diberbagai aktivitas keseharian. Tentu dengan maksud tertentu dan kepentingan yang melatarinya.

 “Mungkinkah gimik berlaku juga dalam konteks kebencanaan ?,” Kata Rapinter mencoba menggali pendapat Mukidi.

 Sebelum menjawab, Mukidi nyruput kopi yang sudah dingin. Kalau masalah gimik kebencanaan, kok tampaknya sulit untuk dimainkan di sana, karena bencana itu masalah kemanusiaan, dan tidak mungkinlah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

 Jika ada yang tega melakukannya pastilah si oknum itu tidak paham apa itu bencana seperti yang termaktub di dalam regulasi yang ada. Lain lagi jika gimik itu dilakukan secara berjamaah. Tapi rasanya itu tidak mungkin, karena relawan tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nuraninya.

 “Sungguh sampiyan jangan sampai melakukan gimik dalam kerja-kerja kemanusiaan, apalagi yang bersentuhan dengan anggaran. Itu sangat berdosa dan semua agama pasti mengutuk perbuatan itu,” Kata Mukidi kepada Ratrimo.

 “Apakah gimik itu termasuk penipuan atau kebohongan yang berkonotasi kebaikan dan tidak berdosa ?,” Kata Rapinter.

 “Hus …. jangan bilang begitu. Kata nenek tidak berbahaya, karena gimik itu oleh sebagian pihak memang dipandang perlu, Termasuk kamu jika mau,” Ujarnya.

 Namun, jika kamu sampai tega berbuat nakal melakukan itu, pasti kamu akan dipaido dan diclathu oleh orang sekampung. Bahkan akan dimasukkan “Buku inting-inting” oleh Pak Lurah. Tapi semua itu hanya jika kelakuanmu konangan. Kalau tidak ya amanlah perbuatanmu.

 Namun sejarah hidupmu akan tercatat sebagai relawan yang tega memanfaatkan moment bencana untuk memperkaya diri lewat gimik yang sengaja kamu ciptakan, ingat jejak digital itu sulit terhapus, Kata Mukidi sambil mengajak Rapinter meninggalkan warkop untuk melihat lomba joget gemoy berhadiah sepeda. Salam Nusantara Baru, Indonesia Maju. [eBas/MingguPahing-18082024]

YANG SEMPAT TERCATAT DARI NGOPI PB 2.0

    Ngobrol pintar penanggulangan bencana yang digelar secara webinar kali ini, rabu (14/08/2024) malam, mengambil topik, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Tata Kelola Pemerintah Daerah.

    Dalam paparannya, Cahyo dari BNPB mengatakan bahwa RPB dan dokumen PB lainnya yang harus disusun secara lengkap itu sifatnya dinamis menyesuaikan perkembangan jaman, sebagai pijakan dalam penyusunan kebijakan di bidang penanggulangan bencana.

    Dikatakan pula bahwa dokumen itu juga diharapkan dapat mewadahi keinginan berbagai pihak, dan harus dapat mewarnai penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). untuk itulah saat ini sedang disusun perkuatan BPBD dan personilnya melalui beberapa regulasi yang direvisi.

    Untuk itulah, masih kata Cahyo, diperlukan komitmen dari kepala daerah terhadap masalah kebencanaan beserta anggaran pendukungnya, agar dokumen PB itu benar-benar dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan. Dengan kata lain, BPBD sebenarnya sudah mempunyai rencana menyusun dokumen, namun pihak Pemerintah daerah kurang menaruh perhatian dikarenakan kebijakan.

    Belum lagi, kebijakan politik lokal biasanya sangat dominan pengaruhnya terhadap penyusunan dokumen PB, dan BPBD serta BNPB pun sering tidak berdaya menghadapinya. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur.

    Hal ini seperti yang dikatakan oleh peserta, bahwa keberhasilan RPB dalam penyelenggaraan PB di daerah, tergantung keberhasilan memadukan RPB ke dalam RPJMD. Pertanyaannya kemudian, bagaimana trik untuk mensukseskan pemaduan RPB ke dalam RPJMD. Sebab, biasanya RPJMD disusun berdasarkan isu-isu strategis dari kepala daerah.

    Padahal, ada yang bilang bahwa isu kebencanaan itu masuk ke dalam isu strategis pembangunan daerah. Karena resiliensi bencana menjadi salah satu dari 17 arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi se Indonesia.

    Mungkinkah masalah ini yang membuat banyak BPBD yang belum memiliki RPB ?. bahkan mungkin, banyak dokumen yang belum disusun sebagai korban kebijakan daerah.

    Apalagi, dikatakan oleh nara sumber bahwa untuk menyusun dokumen itu perlu keterlibatan ahli, pakar, praktisi, akademisi, dan konsultan itu kapasitas dan kwalitasnya masih beragam, namun honorariumnya tidak murah. Untuk itu diusulkan ada standar minimum kompetensi untuk mereka.

    Sementara itu, konon diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk menyusun dokumen PB. Jumlahnya sekitar 50 sampai 100 juta (bisa lebih). sungguh jumlah itu sangat sulit dipenuhi oleh daerah yang masuk kategori terpencil/tertinggal, terdepan dan terluar, dengan sumber daya manusia yang jauh dari cukup.

    Dari anggaran itu, paling banyak habis untuk acara rapat-rapat dan seremonial yang dihadiri para pejabat. Sedang untuk kegiatan FGD dan konsultasi publik, biasanya didukung dana ala kadarnya saja.

    Sehingga, yang sering terjadi, acara seremonial di atas hanyalah formalitas belaka. Di banyak kasus, setelah para pejabat angkat kaki pasca pembukaan, maka terciptalah suasana santai, bahkan ada juga yang ikut balik kanan, yang penting sudah absen (menyerahkan surat tugas, SPPD, dan ambil amplop jika ada).  

    Kalau sudah begini, maka mutu yang dihasilkan ya hanya begitulah, tidak usah mencari kambing hitam, yang penting daya serap anggaran sudah sesuai aturan.

    Sementara itu ada yang menggelitik dari paparannya Didik. S. Mulyono, yang mengatakan agar masyarakat sipil hendaknya mengawal regulasi/kebijakan yang disusun, agar tetap berjalan sesuai jalurnya. Siapakah yang dimaksud dengan masyarakat sipil ?.

    Kemudian, pernyataan menggelitik lainnya dari Didik adalah, banyak anggota legislatif yang berfungsi ganda. Harusnya sebagai pengawas, namun sering juga merangkap sebagai pelaksana yang bermain di belakang layar.  

    Demikianlah catatan yang sempat tercatat. Sebenarnya masih banyak hal yang menggelitikdari acara Ngopi PB. Sungguh semua peserta yang berjumlah sekitar 130 itu pasti punya catatan sendiri untuk bahan cerita kepada anggota komunitas lainnya dalam rangka pemerataan informasi. 

    Semoga catatan ini tidak menimbulkan kegaduhan, dan dipaido secara berjamaah karena dianggap berseberangan dalam hal catat mencatat materi webinar ini. [eBas/KamisWage-15082024]