BENCANA BANJIR DAN PENGUNGSI MUSIMAN

Setiap musim hujan turun, dapat dipastikan banjir akan selalu muncul, dengan atau tanpa menimbulkan kerugian yang menimpa masyarakat terdampak. Termasuk daerah yang dulu tidak pernah kebanjiran pun kini juga merasakan susahnya jika rumah tergenang setinggi pinggul orang dewasa.

Namun, tampaknya, dari tahun ke tahun, masyarakat di daerah rawan banjir sudah semakin akrab dengan sapaan banjir yang menggenangi pemukiman mereka untuk beberapa hari. Terbukti, mereka enggan mengungsi saat banjir menyapa. Mereka tetap bertahan dengan segala keterbatasannya. Karena warga yakin, pasti akan ada yang menolong.

Apalagi, kini semakin banyak pihak yang peduli terhadap bencana, termasuk banjir. Mulai dari BPBD, PMI, PRAMUKA, Dinsos dengan TAGANA, dan Relawan lain yang bernaung dibawah yayasan dan organisasi kemanusiaan. Para relawan ini setia berbasah-basah mengirim logistik dan memantau perkembangan situasi dan kondisi serta cekatan memberikan bantuan setiap saat.

Mereka ini selalu tanggap saat banjir menggenangi pemukiman warga langganannya. Mereka cepat datang dengan membawa segala perlengkapan untuk menolong warga terdampak. Nasi bungkus, tenda pengungsi, perahu karet bahkan obat-obatan untuk pertolongan pertama.

Mereka juga melakukan penilaian situasi kondisi secara cepat untuk diambil tindakan darurat dan dilaporkan kepada yang berwenang, dalam hal ini BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya. Tak lupa mereka juga memobilisasi bantuan dari masyarakat dan dunia usaha yang masih memiliki rasa peduli kemanusiaan.

Dengan kehadiran mereka, warga terdampak akan merasa tenang karena ada yang memperhatikan, ada yang ngopeni membantu menyediakan kebutuhan konsumsi, membagi selimut, makanan bayi, makanan manula dan ibu hamil serta membantu evakuasi dan menyiapkan tempat pengungsian

Namun kehadiran Relawan itu juga dimanfaatkan oleh mereka yang nakal. Ya, selalu saja muncul oknum warga yang nakal, memanfaatkan kepedulian relawan. Misalnya, sudah mendapat jatah nasi bungkus, tapi ketika ditanya wartawan bilang belum mendapat bagian.

Bahkan ada pengungsi yang pilih-pilih bantuan dan sengaja tidak mau mengungsi agar terlihat menderita sehingga menarik perhatian media massa untuk meliput dan menimbulkan empati dari berbagai pihak, termasuk para politisi, kaum elite dan artis selebritis untuk sekedar menengok deritanya sambil membawa bingkisan ala kadarnya yang menjadi rebutan.

Dalam berbagai diskusi kebencanaan bersama relawan, masalah-masalah yang timbul pada masa tanggap bencana dan pasca bencana dapat digambarkan sebagai berikut ; (1) Pemenuhan kebutuhan fisik yang kurang memadai akibat rusaknya tempat tinggal, lingkungan permukiman dan mata pencaharian, (2) Perasaan khawatir atau trauma yang berkepanjangan karena suatu saat bencana datang lagi, (3) Merasa tidak tahu dan tidak berdaya memulai dari mana untuk membenahi kembali kehidupan mereka, (4) Kecewa kepada Pemerintah yang tidak optimal membantu untuk membangun kembali tempat tinggal dan lingkungan permukiman mereka.

 Inikah yang dinamakan balada siklus banjir dan pengungsi musiman?. Sementara bencananya sendiri (banjir) belum ditangani secara lintas sektoral hingga tuntas. Seperti normalisasi bantaran sungai untuk memperbanyak daerah resapan, pengerukan sedimentasi, relokasi penduduk yang nekat hidup di jalur hijau yang nota bene milik Negara, pembangunan rumah pompa, perbaikan pintu air, gorong-gorong dan lainnya. Padahal konon banyak dana yang disediakan untuk bencana ada diberbagai kementerian terkait.

 

Tentu, masalah ini perlu dirubah dengan mengagendakan program sosialisasi dan mitigasi kepada masyarakat terdampak. Ini penting agar keterlibatan masyarakat untuk aktif mengurangi risiko bencana meningkat kesadarannya, sehingga secara mandiri bisa melakukan antisipasi dan melakukan penanggulangan bencana sendiri sebelum bantuan pihak luar datang.Termasuk pelibatan masyarakat dalam mengelola dan menjaga alat peringatan dini (EWS) juga harus mendapat perhatiaan, sehingga masyarakat setempat meresa melu handarbeni EWS yang harganya cukup mahal.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi selama banjir, antara lain dengan memperbaiki tanggul, pendirian posko bantuan di titik-titik yang terkena banjir, mobilisasi ibu-ibu untuk mengelola dapur umum, relokasi pengungsi ke rumah susun, hingga pengumuman status darurat banjir.

Tidak kalah pentingnya adalah memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana serta upaya meminimalisir kerugian yang mungkin timbul, Memberikan latihan dan simulasi bagi masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana, Menetapkan lokasi evakuasi.

Begitu juga pelatihan dan diskusi-diskusi rutin untuk membahas kondisi lingkungan harus dilakukan secara berkala dan terus menerus, baik yang dilakukan oleh BPBD maupun oleh organisasi kemanusiaan lainnya, bahkan dilakukan secara keroyokan.  

Dalam sebuah dialog tentang pengurangan risiko bencana, dikatakan bahwa upaya membangun dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir rutin, antara lain : Pendataan Daerah Rawan Bencana, Pendataan masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.

Data yang di dapat itu akan dijadikan acuan untuk  penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (bahan makanan, bahan sandang, tempat pengungsian, penyediaan dapur umum, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang lainnya).

Banjir pun berangsur surut, untuk kemudian berganti dengan kehidupan normal musim kemarau dengan segala dampaknya. Masyarakat di daerah rawan banjir pun memulai kehidupannya dengan melupakan genangan banjir, sibuk berbenah, sibuk merajut kehidupan yang kemarin kebanjiran.

 Sayang mereka kurang mau belajar bagaimana upaya agar nanti bila musim penghujan datang tidak kebanjiran lagi dan tidak menjadi pengungsi musiman. Semua ini terjadi karena keterbatasan yang disandangnya. Pemerintahlah yang harus cakap mengurangi bahaya banjir rutin yang selalu datang di musim penghujan. Salam kemanusiaan. [eBas]

.

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA JAWA TIMUR

Mbah Darmo dari Perkumpulan Jangkar Kelud, bilang bahwa jika di Bojonegoro banyak forum pertemuan yang tersedia, tapi tidak ada topik yang menarik sehingga membosankan. Sementara di kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur ( selanjutnya disingkat F-PRB Jatim), banyak topik yang ingin dibahas namun forum pertemuan sangat terbatas, tidak ada wadah untuk membahasnya.

Kemudian, DR. Eko Teguh Paripurno, biasa dipanggil Kang ET, bilang bahwa kita perlu “Wadah Grenengan” sebagai tempat bertemunya semua elemen pegiat kebencanaan, yang digelar secara berkala agar keberadaan forum semakin tampak dan menjadi rujukan berbagai pihak, terkait dengan program penguraangan risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana.

Pernyataan dari dua tokoh PRB ini kiranya perlu ditindak lanjuti dalam rangka membangun komunikasi dan koordinasi diantara relawan kebencanaan, sehingga masing-masing elemen bisa berkontribusi sesuai kebisaannya.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini bertajuk “Roadshow F-PRB Jatim wilayah Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro dan Mojokerto” di Kantor BPBD Jawa timur, sabtu (20/2), dalam rangka mendorong para pegiat kebencanaan untuk membentuk Forum PRB di masing-masing Kabupaten/Kota, baik mandiri maupun berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

Ya, forum ini bukanlah tandingan, apalagi tunggangan BPBD. Keberadaannya lebih sebagai ‘Think Tank’ yang menyumbangkan pikiran dan gagasan untuk memajukan program penanggulangan bencana yang menjadi tupoksi BPBD. Forum bersinergi dengan BPBD melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat luas, khususnya yang berdomisili di kawasan rawan bencana, agar paham akan potensi bencana di daerahnya.

Melalui “Wadah Grenengan” gagasan Kang ET, diharapkan muncul gagasan cerdas yang bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana berbasis lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai potensi bencana yang muncul. Bukan berbasis proyek semata. Termasuk, mendorong lahirnya kebijakan koordinasi antar relawan, Forum PRB dan BPBD, sehingga masalah penanggulangan bencana di daerah bisa segera diatasi bersama tanpa harus saling menunggu. Contoh kasus banjir di Mojokerto beberapa minggu yang lalu, seperti yang dikeluhkan oleh Cak Anam dari LPBI-NU Mojokerto.

Forum pun bisa menjadi katalisator antara relawan dengan BPBD dalam rangka peningkatan kapasitas relawan melalui pelatihan dan pembinaan berkala, terkait dengan manajemen kebencanaan, yang ternyata tidak sesederhana anggapan masyarakat awam. Banyak yang belum tahu, apalagi menguasai, termasuk orang BPBD sendiri, karena berbagai hal.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, tentulah akan memudahkan mobilisasi potensi masyarakat terlatih untuk melakukan operasi kemanusiaan manakala bencana menebar petaka.

Dialog yang dipimpin langsung oleh sekjen Forum PRB, berlangsung gayeng, masing-masing peserta menceritakan pengalamannya sekaligus memberikan saran dan harapan agar keberadaan Forum PRB terasakan hadirnya, seperti jargon yang diusung BNPB dalam peringatan bulan PRB tahun 2015, “SELALU HADIR DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT”.

Eko, dari dinas kominfo berharap, forum bisa membuat wabblog sebagai media komunikasi tebar informasi melalui ‘dunia maya’ kepada khalayak ramai, terkait dengan masalah kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim, serta mencoba menterjemahkan amanat Sendai Framework For Disaster Risk Reduction 2015-2030 ke dalam bahasa masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana secara mandiri sehingga jumlah korban bencana bisa dikurangi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya agar relawan, akademisi, praktisi, dunia usaha dan para pegiat kemanusiaan itu bisa bersinergi dalam sebuah Forum PRB, baik di tingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi untuk menumbuhkan kemandirian dalam hal pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Selanjutnya, peran apa yang sudah dan akan dimainkan oleh BPBD dalam rangka ‘membesarkan’ Forum PRB yang katanya sampai sekarang masih kesulitan mengumpulkan pengurusnya untuk tampil ‘full team’ dalam sebuah pertemuan seperti ini, dikarenakan kesibukan masing-masing yang menumpuk. Moderator tidak menyimpulkan, semua diserahkan kepada peserta untuk menindak lanjutinya. Yang jelas, untuk membentuk Forum, perlu ada yang memfasilitasinya. Siapa?. [eBas]

PROGRAM IABI DI DAERAH

Konon, kepengurusan ikatan ahli kebencanaan Indonesia (IABI) wilayah jawa timur telah dibentuk beberapa bulan yang lalu. Bahkan sudah dikukuhkan langsung oleh ketua umumnya, Profesor Sudibyakto, dosen senior dari Universitas Gajah Mada (UGM). Waktu itu, pengukuhannya dibarengkan dengan peresmian berdirinya relawan kampus di Halaman Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Lahirnya IABI sebagai wujud untuk mendukung konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia, hal ini tidak terlepas karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu Keunikannya antara lain sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap berbagai ancaman (hazards) baik bahaya alami (natural hazard) maupun buatan (man-made/ anthropogenic hazard)

Syamsul Maarif, salah seorang penggagas IABI, mengatakan bahwa “working group yang terbentuk melalui IABI ini telah mencerminkan keinginan bersama bahwa persoalan kebencanaan adalah urusan bersama, termasuk didalamnya adalah para ahli bencana yang dituntut untuk mempunyai cara pandang dan berfikir secara holistik dan seistemik. Visi IABI juga harus dapat membangun dan mengembangkan sebuah budaya keselamatan dan ketangguhan menghadapi bencana”. (BNPB, 2014)

Dengan kata lain, IABI merupakan wadah koordinasi dan berbagi antar ilmuwan dalam upaya membantu pemerintah (BNPB)  mengurangi risiko bencana, sekaligus membangun kesadaran bersama untuk berdialog antar pihak terkait. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menyinergikan kegiatan sektoral sehingga dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi IABI seluruh Indonesia. Seperti diketahui dalam penangganan bencana, diperlukan pemikiran dan teknologi yang tepat, sehingga penangganan dan mencegah bencana tersebut dapat  dilakukan dengan tepat dan cepat serta kerugian dapat ditekan seminal mungkin.

Dosen yang berminat menjadi anggota IABI cukup banyak, tentu dengan motivasi yang beragam dan mempribadi sifatnya. Misalnya, memperluas jejaring kemitraan diantara sesama dosen dari berbagai perguruan tinggi, mencari akses agar mudah mendapatkan dana hibah penelitian, dan semacamnya.

Dosen dengan berbagai disiplin ilmu, tidak diharamkan untuk bergabung. Yang penting mau dan mampu. Mengingat, dalam upaya penanggulangan bencana sangat diperlukan pendekatan keilmuan yang beragam, sehingga bisa saling mendukung dan memperkuat. Yang penting ada keterpanggilan jiwa yang kuat terhadap kerja kerja kemanusiaan yang jauh dari profit, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam upaya penyelamatan korban dan pengurangan risiko bencana. 

Sesuai karakteristik anggota IABI, maka kegiatan yang dilakukan lebih banyak dalam ranah keilmuan (meningkatlan intelektualitas civitas akademika), seperti penelitian, pengkajian, pengembangan, diskusi, seminar, dan workshop yang berhubungan masalah kebencanaan.

Memanfaatkan ilmunya untuk merancang teknologi tepat guna untuk penyelamatan korban, pembuatan peringatan dini (early warning system) untuk bencana banjir, longsor, bahkan tsunami. Mengembangkan manajemen kebencanaan yang semakin efektif dan efisien, dan lainnya. Sekali lagi, semuanya ini dalam rangka membantu BNPB dalam mengurangi dampak bencana.

BNPB pun konon, telah mengalokasikan dana penelitian miliaran rupiah untuk para dosen sebagai upaya menemu kenali permasalahan yang terkait dengan pra bencana, tanggap bencana, pasca bencana dan rehab rekon.

Namun, konon hasil penelitian yang dilakukan dosen, baik yang tergabung dalam IABI maupun yang belum mau bergabung. Namun sesungguhnyalah hasil karya para dosen itu masih belum banyak yang layak terap, masih perlu ‘dipertajam’ lagi sehingga bisa di duplikasikan di berbagai daerah. Masih sebatas kajian ilmiah yang sangat seksi dengan berbagai teori untuk diperdebatkan dalam seminar ilmiah di Kampus atau diselenggarakan di Hotel berbintang, yang diikuti oleh orang-orang yang tidak sembarangan.

Konon, hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen penerima dana hibah itu  diharapkan bisa menjadi bahan penyusunan kebijakan  maupun untuk melakukan mitigasi serta pembinaan kepada relawan dan masyarakat terdampak sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Disamping itu, menurut informasi, secara berkelompok membuat kegiatan nyata yang bersentuhan dengan masalah tupoksi BNPB maupun BPBD, semisal terlibat dalam pelatihan penanggulangan bencana, sebagai fasilitator maupun nara sumber teknis. Termasuk secara berkelompok membuat yayasan yang bergerak dibidang kebencanaan.

Sungguh, karya dari IABI sangat ditunggu oleh para relawan penanggulangan bencana, dalam rangka menambah wawasan, info baru, meningkatkan kompetensi dan keterampilan relawan, seperti rencana pengklasteran relawan, yaitu klaster kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistic, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, ekonomi, sarpras, dan pemulihan dini (rehab rekon). Ini penting karena, konon, relawan harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi penanggulangan bencana untuk bekal menghadapi MEA. [eBas]  

PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Oleh Agus Supangat

Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan ectorling rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya El Niño dan La Niña, Indian Dipole, dan sebagainya). Perubahan ini ector dampak serius terhadap berbagai ector di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain.

Beberapa studi institusi, baik dari dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa iklim di Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1960, meskipun analisis ilmiah maupun data-datanya masih terbatas.

Perubahan ectorling rerata harian merupakan ectorli paling umum perubahan iklim. Ke depan, UK Met Office memproyeksikan peningkatan ectorling secara umum di Indonesia berada pada kisaran 20 C – 2,50 C pada tahun 2100 berdasarkan ectorl emisi A1B–nya IPCC, yaitu penggunaan ector secara seimbang antara ector non-fosil dan fosil (UK Met Office, 2011). Data historis mengonfirmasi ectorl tersebut, misalnya kenaikan ectorling linier berkisar 2,60 C per seratus tahun untuk wilayah Malang (Jawa Timur) berdasarkan analisis data 25 tahun terakhir (KLH, 2012).

Peningkatan ectorling rerata harian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap pola curah hujan yang umumnya ditentukan sirkulasi ector Asia dan Australia. Dengan sirkulasi ector, Indonesia memiliki dua musim utama yang berubah setiap setengah tahun sekali (musim penghujan dan kemarau). Perubahan ectorling rerata harian juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan pola curah hujan secara ekstrem.

UK Met Office lebih lanjut mencatat kekeringan maupun banjir parah sepanjang 1997 hingga 2009. Analisis data satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) dalam ICCSR (Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap; Bappenas, 2010) untuk periode 2003-2008 memperlihatkan peningkatan peluang kejadian curah hujan dengan intensitas ekstrem, terutama di wilayah Indonesia bagian barat (Jawa, Sumatera, dan Kalimantan) serta Papua. Salah satu fenomena yang mengonfirmasi terjadinya peningkatan ectorling di Indonesia adalah melelehnya es di Puncak Jayawijaya, Papua.

Di samping mengakibatkan kekeringan atau banjir ekstrem, peningkatan ectorling permukaan atmosfer juga menyebabkan terjadinya peningkatan ectorling air laut yang berujung pada ekspansi volum air laut dan mencairnya glestser serta es pada kutub. Pada tahap selanjutnya, tinggi muka air laut mengalami kenaikan yang berisiko terhadap penurunan kualitas kehidupan di pesisir pantai.

Kenaikan rerata tinggi muka laut pada abad ke-20 tercatat sebesar 1,7 mm per tahun secara global, namun kenaikan tersebut tidak terjadi secara seragam. Bagi Indonesia yang diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik, kenaikan tinggi muka laut yang tidak seragam dapat berpengaruh pada pola arus laut. Selain perubahan terhadap pola arus, kenaikan tinggi muka laut yang tidak seragam juga meningkatkan potensi terjadinya erosi, perubahan garis pantai, mereduksi wetland (lahan basah) di sepanjang pantai, dan meningkatkan laju intrusi air laut terhadap aquifer daerah pantai.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bappenas (ICCSR, 2010) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada tahun 2011, gelombang badai (storm surge); pasang surut, serta variabilitas iklim ekstrem seperti La Niña yang termodulasi oleh kenaikan tinggi muka laut juga turut berkontribusi dalam memperparah bahaya penggenangan air laut di pesisir.

Analisis awal terhadap data-data simulasi gelombang menunjukkan bahwa rerata tinggi gelombang maksimum di perairan Indonesia pada periode ector Asia berkisar antara 1 m hingga 6 m. Untuk Laut Jawa, tinggi gelombang maksimum, terutama Januari dan Februari mencapai 3,5 m. Hal ini menambah risiko banjir di daerah Pantai Utara Jawa (Pantura) karena bertepatan dengan puncak musim penghujan di Indonesia.

Selain risiko banjir di pantai, gelombang ekstrem juga berdampak buruk terhadap distribusi barang antar pulau yang banyak menggunakan transportasi laut. Di sisi lain, analisis yang dilakukan terhadap fenomena El Niño dan La Niña (Sofian, 2010) menunjukkan bahwa kedua fenomena tersebut akan lebih banyak berpeluang terjadi di masa mendatang dengan periode dua hingga tiga tahun sekali yang diduga disebabkan perubahan iklim.

Perubahan iklim di Indonesia berdampak cukup besar terhadap produksi bahan pangan, seperti jagung dan padi. Produksi bahan pangan dari ector kelautan (ikan maupun hasil laut lainnya) diperkirakan akan mengalami penurunan yang sangat besar dengan adanya perubahan pada pola arus, ectorling, tinggi muka laut, umbalan, dan sebagainya.

Indonesia bahkan berada pada peringkat 9 dari 10 negara paling rentan dari ancaman terhadap keamanan pangan akibat dampak perubahan iklim pada ector perikanan (Huelsenbeck, Oceana, 2012). Akibat dampak perubahan iklim dan pengasaman laut (ocean acidification) pada ketersediaan makanan hasil laut, Indonesia berada pada peringkat 23 dari 50 negara paling rentan berdasarkan kajian yang sama.

Kajian mengenai kekeringan di Indonesia akibat perubahan iklim, terutama pada skala nasional masih kurang. Namun peluang banjir di Indonesia akan meningkat seiring peningkatan tinggi muka laut, intensitas gelombang ekstrem, curah hujan yang sangat tinggi dan kejadian La Niña. Bencana banjir ekstrem terutama terjadi pada daerah pesisir yang merupakan lokasi kota-kota strategis seperti DKI Jakarta. Bencana ini berdampak buruk bagi perekonomian serta mengancam kesehatan masyarakat.

Dari beberapa kajian, beberapa ectorli menunjukkan bahwa perubahan iklim sudah berlangsung di Indonesia. Perubahan tersebut diketahui ector dampak terhadap multisektor meskipun kajian maupun data yang tersedia masih terbatas. Di samping itu, proyeksi iklim selalu mengandung ketidakpastian. Tantangan terbesar adalah melakukan kuantifikasi terhadap ketidakpastian tersebut untuk meningkatkan kedayagunaannya dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal proyeksi iklim berdasarkan Global Climate Model (GCM), setidaknya terdapat tiga sumber ketidakpastian yang harus diperhitungkan yaitu ectorl emisi gas rumah kaca, sensitivitas iklim global terhadap emisi gas rumah kaca (pemilihan model GCM), dan respon ector iklim regional terhadap pemanasan global (model ectorling).

Langkah penyempurnaan perlu terus dilakukan untuk mengatasi segala keterbatasan data yang tersedia maupun metodologi yang telah digunakan dalam kajian perubahan iklim di Indonesia, guna memenuhi kebutuhan nasional akan informasi mengenai perubahan iklim yang lebih akurat. Untuk masa mendatang, perlu suatu program yang disusun untuk memperkuat basis ilmiah (scientific basis) perubahan iklim secara lebih terkoordinasi.

Program ini perlu disusun melalui pemberdayaan berbagai lembaga yang relevan secara optimal, khususnya lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi. Dengan demikian, roadmap dapat digunakan bukan hanya untuk ector panduan bagi aksi adaptasi dan mitigasi tiap ector, tapi juga untuk memperkuat basis ilmiah mengenai perubahan iklim di masa mendatang.

Pada dasarnya, perubahan iklim bukan merupakan penyebab tunggal dari bencana alam yang saat ini semakin sering terjadi. Namun perubahan iklim berkontribusi dalam membuat fenomena atau bencana alam hidro-meteorologi ini menjadi ekstrem atau luar biasa.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kajian tentang perubahan iklim yang – meskipun masih terbatas dan belum akurat – dapat menjadi titik awal dari suatu program yang bermanfaat bagi penguatan basis ilmiah perubahan iklim yang terkoordinasi bagi ector-sektor yang ada di Indonesia. Pada akhirnya, kapasitas masing-masing ector dapat meningkat untuk mengatasi berbagai persoalan akibat perubahan iklim di Indonesia.

*Agus Supangat adalah Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan di Sekretariat DNPI

Editor

: Nasru Alam Aziz

(KOMPAS.COM/1April 2013) masuk blogku 27/1/2016 jam 13.30

MUSIM BANJIR TELAH TIBA.

Kayaknya sudah menjadi sabda alam, setiap musim penghujan, selalu saja diikuti oleh munculnya genangan dimana-mana, banjir. Salah satu penyebabnya adalah karena daya dukung luasan sungai yang semakin tidak layak, yang disebabkan sedimentasi dan sampah. Kenyataan di lapangan mengajarkan, banjir yang terjadi setiap tahunnya itu, sering kali kurang ditanggapi secara kritis oleh masyarakat terdampak.

Sehingga, ketika banjir benar-benar datang, masyarakat pun kalang kabut menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan. Kemudian muncullah posko pengungsian, tenda darurat didirikan, dapur umum sibuk mendistribusikan konsumsi, posko kesehatan juga beraksi mengobati penyakit kulit, demam dan mencret. Dipihak lain, berbagai komunitas peduli kemanusiaan secara mandiri datang membantu dengan aneka bantuan, dan pejabat pun melakukan kunjungan membawa bingkisan sebagai sarana tebar pesona.

Biasanya puncak bencana hidrometeorologi terjadi pada bulan Desember hingga bulan Februari saat Indonesia memasuki puncak musim hujan yang ditunjukkan dengan banyaknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi dimana-mana. Beberapa dekade ini, banjir semakin sering dan luasannya merambah daerah-daerah yang biasanya tidak kebanjiran. Kemudian, banjir pun sekarang sering kali diikuti oleh longsor.

Ya, banjir dan longsor merupakan jenis bencana alam yang semakin sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana lain yang tidak bisa dihindari kemunculannya adalah gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan perubahan iklim yang ekstrim. Semuanya bisa terjadi kapan saja dimana saja, tanpa atau membawa korban apa saja.

Beberapa jembatan rusak, sejumlah komoditas pertanian terpaksa puso karena areal persawahan terendam banjir, lalu lintas terputus karena jalanan longsor, perkampungan, bahkan komplek perumahan pun terendam beberapa hari karena jeleknya pematusan, adalah contoh dampak dari musim hujan, dan itu terus berulang dan berulang.

Langkah cerdas yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah merangkul beragam komunitas peduli bencana yang dibangun masyarakat secara mandiri untuk melakukan gerakan bersama. Diantaranya melakukan mitigasi bencana, yaitu usaha untuk mengurangi, bahkan meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul akibat bencana.

Banyak hal yang dapat dilakukan bersama, seperti dalam mengantisipasi banjir, pemerintah daerah dan masyarakat harus memperhatikan bangunan pengendali banjir (bendungan/dam atau sumur resapan) serta kondisi sungai. Untuk jangka pendek, dapat kita lakukan pengerukan  sungai dari endapan, serta bergotong royong membuat gerakan bersih-bersih sampah di lingkungan sungai, sebagai langkah antisipatif mengenali potensi bencana di sekitar pemukiman untuk meminimalkan dampak bencana.

Harapannya, musim penghujan kali ini, masyarakat terdampak sudah punya kiat sendiri untuk mengantisipasi sekaligus menyelamatkan diri sesuai kearifan lokal, sebelum datangnya bantuan dari pihak luar. Disisi lain, pemerintah pun (dengan melibatkan komunitas peduli bencana) tidak lelah-lelahnya melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan dan melengkapi sarana prasarana dan logistik untuk sewaktu-waktu di dorong ke daerah bencana banjir (dan bencana lainnya). Salam kemanusiaan.[eBas]