RENCANA KONTIJENSI PENANGGULANGAN BENCANA

Konon, setiap jenis bencana diharapkan untuk dibuatkan rencana kontijensi (renkon). Walaupun, belum tentu bencana itu datang, tapi perlu ada rekon. Bahkan ada yang bilang renkon harus dibuat di setiap tahun, karena pos anggarannya ada.

Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi.

Rencana Kontinjensi yang disusun setiap tahun untuk setiap jenis bencana itu, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta membangun komitmen bersama antar lembaga (aktor) pelaku penanggulangan bencana.

Termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat menghadapi bencana, serta kemampuan untuk meminimalisir dampak bencana, dan kemampuan pulih dengan baik, baik itu bagi entitas sosial atau pun sebuah sistem.

Dalam sebuah diskusi informal antar relawan, dikatakan bahwa penyusunan renkon itu sebagai upaya menemukenali potensi bencana yang ada, mendata SDM dan sarana prasarana setempat yang bisa digerakkan saat terjadi bencana.

Ada pula yang bilang bahwa sebelum menyusun renkon hendaknya mengumpulkan data-data yang diperlukan. Seperti data desa yang berhubungan dengan potensi bencana yang ada (pernah terjadi), melakukan mitigasi dengan melibatkan warga setempat, agar datanya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku.

Bahkan dalam diskusi itu juga muncul istilah kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, dan sebagainya. Kiranya masing-masing istilah itu perlu dikupas satu-satu agar relawan yang biasanya hanya berjibaku dalam fase tanggap darurat, tahu tentang banyak hal terkait dengan fase pra bencana.

Dalam diskusi asal ‘njeplak’  itu juga dikatakan bahwa renkon harus jelas siapa berbuat apa. Disamping ketersediaan SDM dan sarpras yg bisa di kerahkan, keterwakilan dan peran dari semua aktor sangat diperlukan, sesuai dengan konsep SKPDB.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan, kadang daerah punya dokumen renkon tapi ketika terjadi bencana, renkon tersebut tidak bisa diaktivasi menjadi renops. Mengapa bisa begitu ?.

Kemungkinan, waktu penyusunannya kurang sesuai, banyak data yang tidak valid, sumberdaya tidak sesuai dengan realita yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, atau bisa jadi renkon yang ada tidak  di update sesuai perkembangan situasi. Bahkan ada daerah yang tidak menyusun renkon karena alasan tertentu.

Padahal seharusnya setelah renkon tersusun, harus disepakati (surat pernyataan komitmen) disimulasikan, direvisi, di sahkan, dan di desiminasikan. Ketika rencon tidak bisa di aktifasi menjadi renops maka pasti ada sesuatu yg salah. Misalnya, aktor yang ada tidak di mobilisasi dan di koordinasikan dengan baik.

Sementara yang lain juga bercerita bahwa, Kondisi di lapangan ketika terjadi bencana, tidak sedikit masing-masing aktor berjalan tanpa komando atau kurang terkoordinir. Maka dari itu, Renkon sangat diperlukan dan dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Namun ingat, karena penyusunan renkon itu merupakan salah satu programnya BPBD, maka pemilihan peserta renkon itu haknya BPBD. Siapa, dari unsur apa dan berapa orang yang akan diajak menyusun renkon itu terserah BPBD. Namun, tidak ada salahnya jika relawan pun mengetahui apa itu rencana kontijensi penanggulangan bencana. wallahu a’lam bishowab. Salam kemanusiaan. bersatu bersinergi untuk peduli dan terus menginspirasi. [eBas/JumatPahing-18092020]