UJI PETIK JUKLAK PERENCANAAN LOGPAL BNPB

“Website milik BPBD Kabupaten/Kota sering kali kosong tidak ada berita terkait dengan program penanggulangan bencana di daerahnya. Datanya pun banyak yang lama belum diperbaharui. Untuk itu perlu pembaharuan data secara berkala sesuai perkembangan situasi dan kondisi serta pelaksanaan program,” Kata Elok, staf BNPB, dalam sesi tanya jawab uji petik Juklak Perencanaan Logistik dan Peralatan (logpal) BNPB.

Masih kata Elok, data yang ada di BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi masih sering berbeda dengan yang dimiliki BNPB. Mungkin kedepan hal yang seperti ini perlu ada sinkronisasi data untuk mempermudah penyusunan kebijakan. Termasuk data logpal yang harus siap digunakan setiap waktu.

Apa yang dikatakan Elok merupakan kondisi nyata yang tampaknya masih sulit untuk diperbaiki karena banyak persoalan yang berkelindang di dalam lembaga yang menangani masalah bencana. Apalagi masalah politik lokal sering kali ikut bermain.

Kegiatan uji petik ini bertempat di Hotel Grand Mercure, Surabaya, jumat (11/09/2020). Pesertanya terdiri dari beberapa BPBD Kabupaten/Kota yang ditunjuk, dunia usaha, media massa, dan relawan yang diwakili oleh salah satu pengurus SRPB Jawa Timur.

Dalam naskah yang diuji cobakan, dikatakan bahwa logpal sebagai bagian dari proses penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD, memiliki peran penting dalam meminimalisir dampak atau korba bencana. Ke depan, perencanaan logpal harus dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Disebutkan pula bahwa perencanaan dan pengelolaan logpal harus memenuhi tiga hal yang mendasar. Yaitu melibatkan sinergitas pentahelix, didukung oleh platform berbasis teknologi informasi, serta mobilisasi dan distribusi logpal yang responsif saat terjadi bencana.

Yang tidak kalah pentingnya adalah, keterlibatan media, yang diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi positif serta menjadi bagian dari kekuatan yang konstruktif. Termasuk dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana.

Artinya, media massa diharapkan dapat menyampaikan pesan secara transparan, cepat dan objektif atas bencana yang terjadi, serta apa yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu mempercepat upaya penanggulangan bencana.

Sesi tanya jawab yang dipandu oleh Dosen dari UNITOMO, Surabaya ini sangat dinamis. Masing-masing memberikan masukan terhadap naskah juklak perencanaan logpal untuk penyempurnaan, dikaitkan dengan kondisi dan potensi ancaman bencana yang ada dan berbeda dimasing- masih daerah.

Dalam sesi itu juga disinggung tentang peraturan kepala BNPB nomor 26 tahun 2014, tentang pedoman pemanfaatan logistik. Dikatakan bahwa Logistik yang berada di BPBD Propinsi dan kabupaten/kota pada prinsipnya dipergunakan hanya untuk keadaan darurat bencana, namun apabila dipandang perlu dapat dimanfaatkan pada masa pra bencana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Kemudian dikatakan, Pemanfaatan logistik pada masa pra bencana untuk kebutuhan lain yang menunjang kegiatan kebencanaan diatur tersendiri atau atas persetujuan BNPB. Diantaranya, logistik kategori pangan dapat dimanfaatkan apabila mendekati masa kadaluarsa (2 bulan sebelumnya).

Namun nyatanya, masih banyak BPBD yang belum berani memanfaatkan logistik untuk kegiatan peningkatan kapasitas relawan dalam bidang kebencanaan. Sehingga banyak yang membiarkan logistik kategori pangan kedaluwarsa dan akhirnya dimusnahkan dengan disertai berita acara.

Terkait dengan pelibatan elemen pentahelix, diharapkan BPBD membentuk pusat informasi, pemantauan dan evaluasi situasi di lokasi bencana dengan melibatkan unsur komunitas relawan (masyarakat terlatih). Begitu juga dalam hal memberikan pendampingan (dan sosialisasi PRB) kepada daerah yang memerlukan.

Dengan kata lain, BPBD diharapkan mengkoordinasikan semua komunitas/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana. Termasuk di dalam pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang sesuai dengan potensi bencana yang ada.

Jangan sampai potensi bencana yang ada itu misalnya erupsi gunung berapi, namun yang diberikan adalah logpal yang berkaitan dengan bencana banjir. Atau semua BPBD diberi bantuan logpal yang sama secara merata, sehingga banyak logpal yang mubadzir. Wallahu a’lam. [eBas/ MingguPahing-13092020]