DIDIK MULYONO BERBAGI CERITA TENTANG SAPALIBATISME

Sepulang dari rumah Pakdhe Kopros, aku mencoba japri Mas Didik untuk bertanya tentang kepemimpinan model sapalibatisme. Ya istilah sapalibatisme ini muncul saat jagongan dengan Pakdhe Kopros sambil nyruput kopi rempah yang rasanya agak menyengat hangat.

Alhamdulillah, Mas Didik membalas ‘japrianku’ dengan panjang lebar. Dia bilang, Sapalibatisme itu menurutku Bergerak bersama, kan prinsipnya masing-masing diberi ruang bermain sesuai mandat dan kapasitasnya,

“Sebagai contoh sederhana, ya blok mesin itu, dimana masing-masing spare part bergerak untuk mendinamisir energi yang bisa dihasilkan oleh 1 unit blok mesin,” Katanya memberi contoh.

Sementara, Kata temannya Pakdhe kopros, langkah kepemimpinan sapalibatisme, harus bermula, berangkat, dan berasal dari pihak yang paling mempunyai kuasa dalam urusan kebencanaan.  Merekalah yang seharusnya “menyapa dan melibatkan" berbagai pihak (pentahelix) dalam penanggulangan bencana.

Siapa dia ?. Jelas pemerintah. Dalam hal ini BNPB dan BPBD yang diberi kuasa mengamalkan UU nomor 24 tahun 2007. Sementara forum, sesuai dengan visinya diharapkan turut memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup digunakan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya.

Dalam japrinya, Mas Didik bilang bahwa, Sapalibatisme itu punya prasyarat. Yaitu, masing-masing pihak diberi peran sesuai proses bisnis yang disepakati para pihak, serta kapasitasnya, agar tidak tumpang tindih peran yang mengesankan rebutan peran.

Jika masing-masing pihak sudah mau duduk bersama, selanjutnya mereka bersama menata peran dan posisi masing-masing, sehingga masing-masing ‘puzzle’ bisa menyajikan gambaran yang utuh.

Menata peran (tata laksana/proses bisnis), itu harus dilakukan secara dialogis partisipatoris, agar masing-masing pihak tidak mengganggu, atau malah melumpuhkan fungsi pihak lain. Disinilah letak kesulitannya.

Dengan kata lain, Forum dapat dimaknai sebagai wadah diskusi untuk mencari titik temu atau kesepakatan dari berbagai ide/gagasan/pandangan berdasarkan turunan dari regulasi, maupun pengetahuan dan pengalaman nyata di daerah.

Dari situ kemudian ada upaya mewujudkannya (dimulai dari membuat rencana, mengorganisir, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, mengontrol atau mengevaluasi) dalam rangka menggapai suatu kondisi yang lebih baik sesuai tujuan  bersama.

          “Pertanyaannya sekarang adalah, Forum PRB mau ngapain ke depan? Jawabannya akan menentukan pemilihan strategi dan arah ke depan FPRB,” Kata Mas Didik menggelitik.

Aku diam saja karena memang tidak bisa menjawab. Mas Didik pun juga tidak memberikan jawaban solutif. Bahkan dia ngajak membayangkan Forum PRB sebagai sebuah keluarga yang kita ada di dalamnya. Kira-kira apa yang kita harapkan dari keluarga tersebut ke depan?. Bagaimana cara agar bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk lingkungan dan wilayahnya.

Untuk itu, masih menurut Mas Didik, keberadaan forum harus bisa memberi manfaat kepada semua elemen yang terlibat di dalamnya,  termasuk teman-teman komunitas di kawasan rawan bencana, yang menjadi orang pertama sibuk ketika bencana melanda wilayahnya.

Aku menyimak segala gagasan Mas Didik dalam postingannya, sambil berkomentar di grup whatsapp sebelah yang membahas masalah tarik ulur RUU Penanggulangan Bencana.

Mungkin, upaya berbagi peran itu karena masing-masing pihak mempunyai keterbatasan, jadi harus berkolaborasi yang win-win solution dari semua aktor untuk menemukan kesepahaman dalam gerak. Artinya, semua aktor harus memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam melihat masalah.

Menurut pria yang pernah tinggal di Surabaya ini, Biasanya, para pihak yang akan dilibatkan selalu mengajukan pertanyaan, benefit apa yang bisa mereka peroleh.  Benefit ini nggak harus melulu tentang financial, tetapi bisa perluasan jejaring, peningkatan pengetahuan, status sosial dari individu komunitas dan sebagainya.

“Nah, benefit itulah yang harus dipastikan diterima oleh para pihak. Bisa nggak forum memberikannya?. Strateginya adalah dengan mengajak dan melibatkan untuk membagi sumberdaya, pemberian kewenangan kepada anggota sesuai nilai dan prinsip yang telah disepakati Bersama,” Ujarnya.

Mungkin, yang perlu diperjelas oleh Mas Didik adalah pemberian kewenangan kepada anggota sesuai nilai dan prinsip yang disepakati. Apalagi saat ini juga muncul isue tentang perlunya Konvergensi PRB dan API (Adaptasi Perubahan Iklim).

Tidak ada salahnya jika forum PRB juga mulai mengadakan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mampu melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan visi forum yang memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Termasuk dalam hal adaptasi perubahan iklim (mungkin lho ya, red).

Yang jelas, Forum PRB itu sama sekali bukan forum relawan. Forum PRB yang terdiri dari elemen pentahelix itu diantaranya punya peran mendorong agar pengurangan risiko bencana sebagai basis pertimbangan pemda dalam menyusun RPJMD yang kemudian dituangkan dalam RAPBD.

Hal ini (mungkin) terkait dengan salah satu visi forum yang berbunyi, memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, peran bergengsi ini tidak mudah dilaksanakan.

Sungguh, tidak ada ruginya berkomunikasi dengan Mas Didik lewat japri. Dia kaya ilmu, dan wawasannya tentang kebencanaan sangat luas sekali. Dia juga sangat menguasai semua regulasi yang melatari aturan main penanganan bencana. ‘Wis talah’ pokoknya gak rugi nyantrik ke Mas Didik, yang tidak pelit untuk berbagi info.

“Matur nuwun Mas Didik atas segala informasinya, dan jangan bosan-bosan memberi arahan dan berbagi informasi kepadaku yang gak pinter-pinter ini,” Kataku sambil menahan kantuk.

“siap mas,” Jawabnya singkat menutup cerita tentang sapalibatisme, yang dikaitkan dengan peran forum pengurangan risiko bencana. [eBas/SelasaWage-18052021, sumber: 87% japrian dari mas Didik]