RAPAT KOORDINASI MENYAMAKAN VISI

Mukidi hatinya senang bukan kepalang, karena diberi kesempatan menjadi peserta rapat koordinasi forum komunikasi masyarakat penanggulangan bencana (FKMPB).  Lho, apakah nama FPRB akan diubah menjadi FKMPB ?. atau hanya sekedar kesalahan istilah untuk memudahkan pencairan anggaran. Wallahu a’lam.

Bagi Mukidi perubahan istilah itu tidak berdampak pada dirinya. Atur sajalah, yang  penting bagi Mukidi, dia bisa menikmati empuknya kasur hotel yang nyaman, bersih dan dingin. Handuknya harum, tidak seperti handuk di rumahnya.

Apalagi makanannya, sangat istimewa bagi seorang Mukidi yang masuk kategori kelas proletar yang jarang makan enak. Sehingga makan di hotel bisa dianggap sebagai upaya perbaikan gizi. Jadi, harap dimaklumi kalau Mukidi makannya sangat banyak. Semua jenis makanan yang tersaji, dirasakan semua dengan sedikit “crongohan”, menggunakan aji mumpung.

Kegiatan yang digelar selama dua hari, selasa-rabu (8-9 Juni 2021), diikuti oleh staf BPBD Kabupaten/Kota serta pengurus FPRB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bukan pengurus FKMPB. Kegiatan ini fokus membahas upaya pembentukan FPRB Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yang diharapkan selesai di tahun 2021 ini.

Mukidi sangat menikmati perhelatan yang digelar oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Apalagi, semua peserta diberi kaos seragam, masker dan hand sanitizer sesuai protokol kesehatan untuk memutus covid-19 yang masih mengancam.

Agar dianggap sebagai peserta aktif, Mukidi berkomentar tentang perlunya menginisiasi terbentuknya FPRB di Kota Surabaya yang sampai saat ini belum punya BPBD, tapi punya BPB Linmas (badan penanggulangan bencana dan perlindungan masyaraakat). Hal ini bisa terjadi jika BPBD Provinsi berkenan "memfasilitasi" pertemuan demi pertemuan untuk mencapai kesepahaman.

Mukidi juga usul agar statuta yang sejak dulu belum pernah “disentuh” perubahan, bahkan tidak semua anggota mengetahui, kiranya perlu disesuaikan dengan gerak jamannya, dengan semangat mBah Dharmo sebagai Sekjen yang “mlayu banter” menjalankan program menebar virus PRB yang bermanfaat dan bermartabat. Tapi usulan itu statusnya hanya dibaca saja karena dianggap tidak penting.

Pak Papang, dari BNPB berkenan hadir dengan menyampaikan paparannya tentang Pedoman Pembentukan dan pengelolaan FPRB (sekali lagi bukan FKMPB). Dimana forum sebagai mitra BPBD bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan ketangguhan kota terhadap bencana dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Pak Papang mengatakan bahwa forum PRB berfungsi sebagai mekanisme koordinasi di tingkat lokal untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi multi-pemangku kepentingan. Dikatakan pula, forum PRB harus mengadopsi proses partisipatif untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai sektor.

Sungguh, di mata Mukidi, paparannya Pak papang ini tidak mudah untuk dilaksanakan oleh pengurus forum. Harus ada keterlibatan BPBD yang “membukakan jalan” untuk membangun silaturahmi dengan unsur pentahelix lain yang masih sering memandang sebelah mata kepada keberadaan forum.

Menurut Mukidi yang miskin berorganisasi ini, solusinya adalah sering melakukan koordinasi diantara para aktor untuk menyamakan visi. Duduk bareng membangun komunikasi dan kolaborasi untuk merencanakan aksi nyata, bukan sekedar wacana oleh beberapa orang saja..

Hal ini seperti yang dikatakan Pak Papang, bahwa huruf jawa itu jika dipangku pasti mati. Artinya, dalam budaya jawa, orang akan nurut (sepakat) jika disanjung, dihargai, dan diajak omong. Apakah benar begitu ?.

Yang jelas, Mukidi sudah kembali menjalani rutinitas hidupnya. Kini dia mencoba membangun harapan lewat grup whatsapp, mengajak koleganya untuk bertemu menindak lanjuti hasil rapat koordinasi FPRB Jawa Timur (bukan FKMPB seperti yang tertera di spanduk yang dipasang di Hotel Aria Centra Surabaya). Salam Tangguh Salam Sehat. [eBas/JumatPon-11062021]