“Bagi saya
kurang menarik. Materi dan topik bahasan kurang mengena dengan judul. Terlebih tidak
ada nara sumber yang berkaitan langsung dengan program, seperti kementerian
pendidikan dan seknas SPAB. Harap menjadi perhatian untuk pelaksanaan kedepannya,
terimakasih,” Kata Roni Nasution, mengomentari webinar dengan judul “Save
School Model sebagai Pendekatan Dalam Pendampingan Satuan Pendidikan Aman
Bencana, lewat grup PRBBK, yang dibuat dalam rangka persiapan KNPRBBK..
Memang, Kegiatan
yang diselenggarakan oleh FK Universitas Brawijaya, Malang ini, mengundang
pakar di bidang yang ada hubungannya dengan bencana, tanpa melibatkan pejabat
dinas pendidikan. padahal, program SPAB itu ada ‘dicengkeramannya’ pejabat dinas pendidikan, yang punya wewenang
untuk mengijinkan pelaksanaan SPAB diselenggarakan di sekolah.
Mungkin, panitia
sudah berusaha mendatangkan pihak dinas pendidikan, namun tidak ada yang
bersedia. Ya, dapat dimaklumi konsep SPAB ini memang belum familier di kalangan
pejabat dinas pendidikan, sehingga perlu dimaklumi jika SPAB belum banyak
dilaksanakan. Jika pun sudah dilaksanakan, biasanya hanya sekedar seremonial
untuk memuaskan pejabat.
Untungnya
ada mBah Dharmo, pegiat kebencanaan yang fasih ‘menjlentrehkan’ konsep SPAB
dengan lumayan jelas sehingga peserta webinar yang digelar hari sabtu (21/08/2021),
benar-benar puas.
Dalam paparannya,
Sekjen Forum PRB Jawa timur itu mengatakan akan pentingnya SPAB sebagai salah
satu bentuk dari pemenuhan hak setiap anak di Indonesia untuk memperoleh
kehidupan yang aman dari bencana selama menempuh pendidikan di sekolah.
Adapun
tujuan dari SPAB diantaranya adalah, meningkatkan kemampuan sumber daya di
satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana, memberikan
perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan, dan membangun
kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB.
Sementara
itu, kegiatan yang dapat dilakukan sekolah dalam rangka membudayakan semangat SPAB,
antara lain, membentuk tim siaga bencana di sekolah, peningkatan kapasitas bagi
warga sekolah, simulasi bencana secara berkala, dan integrasi PRB ke dalam
materi pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler.
Apa yang
dijelaskan panjang lebar oleh mBah Dharmo itu sudah dikemas apik dalam kitab suci SPAB yang terbagi dalam tiga
pilar, terbitan Kementerian Pendidikan dan UNICEF. Yaitu, Pilar satu, tentang
Fasilitas Sekolah Aman, Pilar dua, tentang manajemen Bencana di Sekolah, dan
Pilar tiga, tentang Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana.
Agar
kegalauan Roni Nasution di atas terobati, tidak ada salahnya jika Forum PRB
merangkul dinas pendidikan sebagai salah satu unsur pentahelix, duduk bersama
membahas bagaimana cara mengimplementasikan konsep SPAB di seluruh sekolah. Tentu,
yang bisa ‘memaksa’ dinas pendidikan untuk
bersemuka dengan anggota Forum PRB adalah BPBD. Hal ini sekaligus memastikan benar-benar
telah terjadi sinergi antara BPBD dengan OPD yang ada di daerahnya.
Artinya sinergi
pentahelix yang sering digaungkan lewat berbagai seremonial belum
terinternalisasikan ke dalam masing-masing OPD. Mereka masih terbelenggu oleh
egosektoral dalam menjalankan program dan pelaporan anggarannya. Hal inilah (mungkin)
yang menyulitkan untuk berbagi anggaran dalam program PRB dan PB. wallahu a’lam
bishowab. [eBas/malemminggu ndleming dewe]
kata kunci program SPAB bisa berjalan di sekolah2 adalah adanya ijin dari pejabat dinas pendidikan. sekolah, dalam hal ini guru hanya bisa siap melaksanakan perintah kepala sekolah.
BalasHapussementara jika ada sekolah (negri) yg berani menyelenggarakan program SPAB, pasti itu karena kepala sekolahnya yang berani dan punya nyali untuk memahamkan ke pejabat atasnya ttg pentingnya SPAB.
sementara kalao sekolah swasta itu tergantung dari yayasan dan kepala sekolah.
guru hanyalah pion yang siap digerakkan sesuai kebijakan
itulah kenyataannya
Sdh ada SE Kemendikbud tahun 2019 tentang SPAB dan pendanaannya tapi penguatan regulasi tersebut di tingkat daerah masih belum ada sehingga pihak sekolah juga belum berani untuk melaksanakan
Hapus