MUKIDI JADI KETUA FORUM FASILITATOR DESTANA

 Kemarin, setelah tarawih saya ngopi di warkop langganan bersama Mukidi. Sungguh, ngopi bersama Mukidi itu sangat menyenangkan, dan selalu ada hal baru yang diceritakan dengan gaya yang seru.

 Kali ini Mukidi bercerita tentang adanya rencana mengkoordinir seluruh fasilitator destana (fasdes) dalam sebuah wadah formal, agar mudah berkomunikasi dan memobilisasi antar fasdes. Dimana, sampai saat ini keterlibatannya dalam membangun ketangguhan masyarakat belum merata. Masih didominasi oleh pihak tertentu yang mengedepankan kedekatan.

 Konon, Sejak tahun 2012, sudah terdata sebanyak 752 Fasilitator yang tersebar di 33 Provinsi, 218 Kabupaten Kota dan 330 Desa di Seluruh Indonesia. Inilah yang akan di data ulang agar keberadaannya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pengurangan risiko bencana.

 Menurut Mukidi, fasilitator sebanyak itu, tidak sedikit yang sudah beralih profesi. Diantaranya ada yang menjadi konsultan BPBD dan BNPB, juga ada yang menjadi perangkat desa, serta fasilitator nasional kebencanaan yang menjadi mitranya BNPB. Bahkan ada juga yang menjadi karyawannya sebuah lembaga donor dari negara asing.

 “Namun, ada juga yang undur diri alih profesi karena merasa tidak pernah dipakai, merasa tidak memiliki kompetensi dan secara financial tidak menguntungkan,” Kata Mukidi sambil menggigit rondo royal kesukaannya.

 berdasar kenyataan itulah, masih kata Mukidi, BNPB Melalui Program Siap Siaga saat ini sedang membangun sistem Pengelolaan Fasilitator PRBBK/Destana/Program Ketangguhan Masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Temu Kangen Fasilitator Ketangguhan Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023.

 Dalam undangan webinar yang mengambil tema Pengelolaan Fasilitator Membangun Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim, BNPB mengajak semua pihak yang pernah terlibat  dalam Program Desa Tangguh Bencana, PRBBK dan Program Membangun Ketangguhan Masyarakat  untuk berpartisipasi dalam upaya mendata keberadaan fasdes.

 Saya melihat Mukidi sangat antusias menyambut program ini. Bahkan tampak sekali keinginannya untuk menjadi koordinator fasdes. Bahkan Mukidi sudah punya usulan nama dari wadah yang akan dibentuk. Yaitu Forum Fasilitator Desa Tangguh (F2DT).

 Tentu F2DT ini berbeda dengan FPRB yang mewadahi semua unsur pentahelix dalam pelaksanaan programnya. Juga sangat berbeda dengan SRPB yang berdirinya difasilitasi oleh mercycorp, atas restu Kalaksa BPBD Jawa Timur, waktu itu.

 Jika nanti Mukidi terpilih menjadi ketua F2DT, dia merencanakan menggelar rakor fasedes untuk menjalin silaturahmi, mengenal praktek baik gerakan pemberdayaan komunitas dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana sesuai kearifan lokal.

 “Saya akan mendorong BNPB dan BPBD agar menyediakan anggaran khusus untuk operasionalisasi forum serta dana pembinaan untuk peningkatan kapasitas anggota. Karena, berdasarkan pengalaman, tanpa bantuan dana dari para pihak, maka keberadaannya bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau,” Kata Mukidi penuh keyakinan.

 Apa yang dikatakan Mukidi itu merupakan pengalaman yang didapat dari teman-temannya. Dia melihat bahwa jika sebuah komunitas tidak memiliki sumber dana sendiri (donatur tetap atau unit usaha mandiri), maka kegiatannya sangat terbatas dan tidak menyentuh semua anggota, yang ujungnya berdampak pada munculnya friksi yang kurang sehat.

 Saya hanya bisa manggut-manggut mendengar ambisi Mukidi yang begitu tinggi untuk merebut ketua F2DT. Padahal program ini masih rencana awal, yang perlu ditindak lanjuti dengan pertemuan selanjutnya. Baik itu daring maupun luring.

 Namun, bagaimanapun juga, keberanian Mukidi untuk bermimpi, penuh ambisi itu perlu diapresiasi. Karena sesungguhnyalah, untuk bermimpi saja dibutuhkan keberanian. Termasuk berani di paido berjamaah oleh teman seiring seperjalanan. Salam Waras. [eBas/Rabu-11042023-saat iktikaf malem selikur]