PERAN RELAWAN PADA MASA DARURAT BENCANA, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

    Kemarin, hari selasa (20/02/2024) kawan-kawan dari HFI (Humanitarian Forum Indonesia) bersama USAID (United States Agency for International Development), menggelar webinar peran relawan pada masa kedaruratan bencana. Tujuannya memperkuat kapasitas relawan untuk penanganan darurat bencana.

    Webinar yang diikuti oleh berbagai komunitas relawan dan pekerja kemanusiaan itu ada yang mengusulkan tentang perlunya ada panduan manajemen relawan, serta diadakan sertifikasi relawan dalam rangka standarisasi kompetensi di semua klaster.

    Ada juga yang bilang perlunya pendataan relawam melalui Desk Relawan BNPB, untuk kemudian relawan yang sudah terdaftar diajak mengikuti jambore relawan sebagai media meningkatkan kapasitas dan memudahkan koordinasi.

    Konon, disamping ada Desk Relawan, juga ada pihak yang membuat E-Volunteer. Dualisme aplikasi ini juga membingungkan. Enaknya pilih DR atao EV ?. Senyatanyalah keduanya ini belum jelas kebermanfaatannya bagi relawan.

    Terkait dengan pendataan, sebelum turun ke lokasi bencana, hendaknya relawan lapor diri di posko induk agar keberadaannya terdaftar dan memudahkan berkoordinasi serta pemerataan sebaran relawan untuk menangani korban di seluruh lokasi pengungsian.

    Dalam webinar kali ini masih juga muncul keluhan tentang aktivitas relawan di lokasi bencana kurang di perhatikan dan didukung oleh pemerintah daerah. Bahkan ditanya kapasitas yang dimiliki, apakah sudah punya sertifikat penanggulangan bencana atau belum, dan diperingatkan agar tidak menjadi beban di lokasi bencana.

    Walaupun sifatnya kasuistik, Sesungguhnyalah apa yang disampaikan di atas itu merupakan bentuk kekurang pahaman para pihak dalam melihat keterlibatan relawan di masa darurat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan si oknum yang sok tanya itu tidak tahu tentang masalah bencana. Apalagi ikut sertifikasi bidang penanggulangan bencana yang harganya dua jutaan lebih dikit.

    Pada kenyataannya, di banyak kasus, relawan datang ke lokasi bencana itu hanya berbekal niat tulus membantu sesamanya yang mengalami musibah bencana, tanpa harus melihat kemampuannya, apalagi membawa sertifikat. Bawa dompet saja isinya pas-pasan, kadang memprihatinkan. Yang penting punya waktu dan merasa mampu langsung berangkat dulu, lainnya dipikir nanti di lokasi sambil ngopi

    Sungguh seandainya saat tiba di lokasi, relawan ditanya tentang kompetensi, sertifikasi, surat tugas, kelengkapan peralatan, dan lainnya, pasti banyak relawan yang akan balik kanan, pulang tidak jadi membantu.

    Jika itu terjadi maka pemerintah, dalam hal ini BPBD dan Dinas Sosial akan kewalahan menangani banyaknya pengungsi. Belum lagi menangani kerusakan rumah warga, fasum dan fasos yang berantakan. Pasti termehek-mehek.

    Yang jelas, webinar ini sebagai upaya memadukan antara teori dan konsep yang ada, dengan kondisi bencana di lokasi. Bisa saja jenis bencananya sama, namun berbeda penanganannya karena berbagai faktor yang mengikutinya. Termasuk keberadaan SDM yang menangani.

    Alangkah eloknya jika keberadaan relawan di lokasi bencana itu dikoordinasikan dengan baik, diberi arahan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, lancar dan terkendali. Wallahu a’lambishowab.[eBas/KamisWage-22022024]]