JAMAAH LC IKUT ACARA KONSULTASI PUBLIK RENJA BPBD SURABAYA TAHUN 2026

 Sungguh, tidak ada salahnya jika Jamaah LC (Lorong eduCation) mengucapkan terimakasih kepada Pak Yanu, selaku kabid PK BPBD Kota Surabaya, yang telah memberi kesempatan mengikuti Rapat Forum Perangkat Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan BPBD Kota Surabaya. Rapat ini diselenggarakan di pendopo Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Kamis (27/02/2025).

 Dengan mengikuti kegiatan ini, Jamaah LC menjadi tahu bahwa visi BPBD Kota Surabaya adalah Mewujudkan Ketangguhan terhadap Bencana dan Berkelanjutan. Sementara misinya adalah, Memperkuat budaya sadar bencana, Melaksanakan sinergi stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana, dan Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis sains dan teknologi.

 Mungkin, dari visi misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program inovatif tahun 2026 yang menjadi rencana kerja dan dibahas dalam rapat yang mendatangkan akademisi dari ITS, yang sekaligus sebagai moderator.

 Inilah bentuk transparansi program BPBD, sehingga Komunitas relawan dapat mengetahuinya, untuk kemudian dapat membangun aksi kolaborasi antar keduanya dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di bidang kebencanaan.

 Adapun program inovasi itu adalah, TRC multisektor sesuai Perka BNPB, Pelatihan materi dan praktek rehab rekon personil pawana, pelatihan teori dan praktek telemedecine personil CC Room 112. dukungan dana untuk kegiatan ini diajukan sekitar Rp. 22.940.494.448,-

 Juga ada program Pelaksanaan F-PRB secara berkala, Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di 31 Kawasan, Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) skala Kota. Dukungan dananya pada kisaran Rp. 318.200.000,-.

 Ada juga Pelatihan gedung bertingkat tanggap bencana, Pelatihan dan sosialisasi terpadu warga bantaran sungai. Ini diperlukan anggaran Rp. 1.050.751.647.

 Sementara itu, peserta rapat yang terdiri dari berbagai pihak itu juga tahu kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Surabaya. Seperti mengadakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan.

 Program diatas itu sangat diperlukan. Mengingat bahwa BPBD Surabaya itu tugasnya mengampu semua jenis bencana dan masalah darurat sosial yang menimpa warga. Tugas-tugas ini didukung oleh berbagai OPD terkait, serta masyarakat dan media yang peduli Kota Surabaya. Untuk itu diperlukan kolaborasi pentahelix dalam upaya membangun budaya tangguh bagi warga kota Surabaya.

 Terkait dengan program Pelaksanaan F-PRB secara berkala dengan dukungan banyak dana, kalaksa BPBD Surabaya, dalam paparannya sempat bilang bahwa masalah pembentukan forum, kalau tidak salah dengar, masih akan dibahas lebih mendalam lagi, entah kapan, yang penting akan dibahas.

 Semoga saja pembahasannya dilakukan dengan melibatkan elemen pentahelix, seperti yang diatur dalam pedoman pembentukan F-PRB. Begitu juga dengan rencana penyusunan dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan renkon serta dokumen pendukung lainnya, hendaknya juga melibatkan para pihak.

 Yang jelas semua program inovasi tahun 2026 dengan dukungan dana yang tidak sedikit, yang dipaparkan kalaksa itu masih perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan salah tafsir.

 Disampaikan juga bahwa dalam melakukan edukasi dan sosialisasi program pengurangan risiko bencana, sesungguhnya diperlukan peran serta berbagai pihak, namun nyatanya masih belum ada upaya pelibatan dikarenakan belum terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang sejuk untuk membangun kesepahaman.

 Jika daerah lain bisa, mengapa Surabaya sulit ?. Erick, salah satu peserta dari Lorong eduCation bilang, perlu ada acara jagongan bareng secara informal sambil ngopi, nyemil dan ngudud untuk mencoba mengurai kendala yang ada.

 Masalahnya kemudian, siapa yang layak untuk memulai mengajak jagongan ?. Kalau yang memulai mengajak dari relawan, tampaknya kurang menarik. Karena sudah beberapa kali mencoba dan nyatanya tidak ada respon positif, babar blas gak direwes karena masih berfikir untung rugi.

 Paling tidak Jamaah LC yang berkesempatan mengikuti acara rapat konsultasi publik, dapat menyampaikan informasi yang didapat kepada anggotanya untuk dibahas bersama, dan jika memungkinkan membuat semacam rekomendasi yang disampaikan ke BPBD sebagai bahan untuk penyempurnaan rencana kerja tahun 2026. wallahu a’lam bishowab. [eBas/Jumat malam usai tarawih pertama- 28022025]    

 

 

 

 

 

 

ADAKAH TINDAK LANJUT PASCA RAKOR

 Menjelang bulan ramadhan tahun ini, BPBD Provinsi Jawa Timur memfasilitasi F-PRB dan SRPB menggelar rapat koordinasi (rakor) yang diikuti oleh yang diikuti oleh wakil organisasi mitra masing-masing. F-PRB bertempat di Hotel Movenpick, dan SRPB menempati Hotel Leedon.

 Dalam amanatnya, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur berharap agar semua komponen relawan turut serta melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko bencana di berbagai daerah di Jawa Timur, yang semakin hari semakin meningkat dengan kerugian yang semakin banyak ragamnya.

 Kemudian, dalam rangka memeriahkan peringatan bulan PRB tingkat nasional tahun 2025, dimana Jawa Timur menjadi panitianya, diharapkan semua pihak, baik yang tergabung di F-PRB maupun SRPB, diharapkan dapat menyatukan langkah menuju bulan PRB di Jawa timur, dengan fokus kegiatan pada bersih-bersih sampah dan penanaman pohon, sebagai upaya mengurangi potensi banjir dan longsor, serta melakukan edukasi/sosialisasi PRB kepada masyarakat untuk membangun budaya tangguh.

 Rakor ditahun yang bershio ular kayu ini, semua pesertanya mendapat Jaket mbois Limited Edition yang tidak dijual secara online. Dengan berseragam jaket eksklusif ini, peserta berhasil menelorkan beberapa hasil yang konon akan ditindak lanjuti. Baik untuk laporan maupun untuk keperluan lain.

 Terkait dengan tindak lanjut rakor, kira-kira program apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak, sebagai cerminan hasil rakor, selain bersih sampah dan penanaman pohon, yang senyatanya sudah dilakukan oleh banyak pihak.

 Hal ini mengingat bahwa, dalam sebuah postingan di grup whatsapp, ada yang bilang bahwa materi yang dibahas dalam rakor terlalu ringan, kerana materi tersebut sudah dibahas sejak tahun 2004 dalam UNDRR. Sehingga yang datang hanya Golongan L3 yaitu Lu Lu Lagi, ‘every year’. Ya macam inilah Relawan PRB Jawa Timur.

 Pertanyaannya kemudian, mengapa ada anggapan rakor hanya diikuti oleh golongan L3 ?. mungkin karena orang-orang ini adalah orang yang loyal dan mudah dihubungi, los gak rewel. Namun bisa juga dalam sebuah organisasi, semua anggotanya sibuk, tidak dapat mewakili rakor. Sehingga, dari pada tidak terwakili maka yang hadir ya itu lagi itu lagi.  Hal inilah yang perlu disadari oleh semua pihak, agar tidak timbul sakwa sangka yang tidak sehat.

 Namun kenyataannya, memang ada praktek yang mengakomodasi ikutnya golongan L3, dengan berbagai alasan yang  mengorbankan anggota mitra yang sulit dihubungi (dianggap tidak aktif), dalam rangka mengamankan kuota sesuai aturan penggunaan anggaran untuk memperlancar proses penyusunan laporan.

 Postingan ini semoga tidak dianggap angin lalu, namun perlu dijadikan bahan evaluasi, mengapa golongan L3 ini selalu ada, dan apakah tidak ada upaya untuk meniadakannya dalam rangka memberi kesempatan kepada yang lain untuk ikut serta menikmati fasilitas gratisan yang menyenangkan.

 Yang jelas, pasca rakor, masing-masing pihak mulai unjuk karya melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di sungai, maupun penanaman di berbagai tempat yang dianggap rawan bencana. Tidak lupa mereka juga mendokumentasikan melalui berbagai media.

 Tentu, dari banyaknya hasil unjuk karya itu, nantinya akan diseleksi, mana yang layak ditampilkan dalam agenda perhelatan peringatan bulan PRB tingkat nasional tahun 2025. Layak disini diantaranya (mungkin) yang mengandung unsur kreatif, inovatif, kemenarikan, kebermanfaatan, kesinambungan dan sebagainya sesuai kriteria yang ditentukan oleh tim panitia. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Senin-24022025]

 

 

 

 

 

 

 

 

SING USUL YO MELU MIKUL

 Kemarin di warkop Kapten, pengurus formalitas mengundang semua komunitas yang terdaftar sebagai mitra formalitas, dalam acara yang diberi nama Musyawarah besar (mubes). Salah satunya membahas anggaran dasar, yang selama ini belum dimiliki. Sehingga aturan yang ada di formalitas masih didasarkan pada kesepakatan bersama.

 Acara mubes yang diiringi gerimis, berjalan cukup dinamis. Tidak hanya isi anggaran dasar yang dibahas, namun penggunaan kata dan istilah pun dibahas sesuai kemampuan nalarnya. Bahkan ada yang mempertanyakan untung ruginya formalitas memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, termasuk legalitas kelembagaan, yang memerlukan kemampuan SDM yang akan mengelolanya.

 Berbagai masukan silih berganti disampaikan. Diantaranya yang sempat tercatat adalah usulan dari Ramadan, pengurus RMI Kabupaten Malang, yang mengharapkan  calon ketua formalitas bukan pengurus di organisasinya agar dapat fokus ngurusi formalitas. Sebuah usulan yang baik, namun tidak mudah diwajudkan.

 Ada juga yang mengusulkan agar semua komunitas sudah terdaftar di formalitas, harus mendapat info tentang semua program formalitas. Sayangnya tidak semua komunitas aktif menyimak beragam komentar di grup whatsapp formalitas, sehingga wajar jika tidak mendapat informasi terbaru. Maunya hanya diundang menghadiri acara, kemudian dengan lantang memberi saran, usulan, sekaligus maido serta menyalahkan pengurus, setelah itu menghilang tanpa bekas.

 Ya, memang harus dipahami bahwa komunitas yang bergabung ke formalitas itu tujuannya beragam sesuai latar belakang masing-masing, sehingga wajar jika rasa “melu handarbeni” formalitas hanya terbatas gura-gura. Seperti kegiatan pendakian, perkemahan, kopdar, dan anniversary belaka, yang penting senang, tanpa mau ikut repot ngurusi manajemen formalitas.

 Juga ada yang mengusulkan agar ada seseorang yang dapat membantu Harper agar tidak pontang-panting sendiri dalam ngurusi agenda formalitas dan menghadiri anniversary komunitas di berbagai lokasi. Untungnya Harper fisiknya sehat dan kuat, punya waktu luang dan dompetnya pun mendukung untuk mobilitas sesana kemari.

 Terkait dengan usulan di atas, sudah selayaknyalah Harper yang masa kepengurusannya sudah disepakati sampai bulan desember 2025, segera menyusun ulang dan melengkapi kepengurusannya, agar harapan peserta mubes terwujud.

 Harper, berharap dalam sebuah kegiatan, termasuk kegiatan edukasi, seperti yang diharapkan para pendiri dan senior formalitas,  mulai persiapan sampai pelaksanaan, banyak rekan-rekan yang mendukung, termasuk siap menjadi panitia. Sehingga kegiatan formalitas bisa terlaksana dengan lancar dan sukses.

 “Kita tidak pernah memaksa seseorang menjadi panitia. Setiap usulan yang masuk sangat berharga bagi kemajuan “rumah bersama kita”. Terkait pelaksanaan kegiatan, semua menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing, juga tergantung niat, komitmen dan kesadaran,” Kata Harper.

 Sungguh, seandainya tidak dibatasi waktu, pastilah usulan, saran dan masukan dari peserta mubes akan banyak sekali sesuai kepentingannya, harapannya, keinginannya dan kebutuhannya dalam keikut sertaannya sebagai mitra formalitas.

 Alangkah eloknya jika para pengusul itu juga memberikan solusi. Jadi tidak asal usul, memberi saran masukan dan pendapat saja, tapi juga turut berbuat agar usul, saran, masukan dan pendapatnya itu dapat terwujud memberi manfaat bagi banyak pihak. Sehingga tampak kebersamaannya, dan keguyubannya. Ingat kata Simbah, Gelem Usul yo Kudu Gelem Mikul. Itulah sejatinya berkomunitas. Ora Sak Kepenake Dewe. [eBas/Sabtu-22022025]

 

 

 

 

KEPADA KAWAN PESERTA RAKOR,

 Kawanku, saya mengucapkan selamat mengikuti rapat koordinasi (rakor) relawan penanggulangan bencana, yang difasilitasi oleh BPBD, sebagai mitra dalam upaya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada khalayak ramai.

 Kawanku, jadikan rakor ini sebagai media untuk mengevaluasi program dan keberadaan organisasi yang selama ini telah dilakukan dengan segala dinamikanya. Tentunya, manfaatkan juga rakor ini sebagai media temu kangen antar relawan yang menjadi anggota, untuk saling berbagi informasi dan bertukar pengalaman sebagai praktik baik yang dapat diduplikasikan di daerah lain.

 Jadikan juga rakor sebagai wadah bersama menyusun rencana program kolaboratif antar komunitas, agar semakin tampak kebersamaannya untuk saling menguatkan, dan saling  membelajarkan, tanpa sikut sana sini yang akhirnya menimbulkan friksi antar faksi, hanya karena masalah kesempatan dan cuan semata. Dan secara organisasi, situasi ini sangat merugikan.

 Kawanku, usahakan rakor ini diikuti oleh banyak organisasi mitra untuk memberi kesempatan kepadanya, agar mereka juga ikut merasakan nikmatnya ikut rakor dengan fasilitas hotel berbintang, apalagi pulangnya mendapat "souvenir' yang membanggakan dan layak dipamerkan. Ini penting sebagai salah satu bentuk kepedulian dan penyemangat kepada mitra yang semakin loyo mengikuti kegiatan.

 Kawanku, hindarilah dominasi "nepotisme' dalam penentuan peserta rakor. Karena, jika konangan akan sangat memalukan dan dapat mengurangi kepercayaan  berbagai pihak. Ingat lho awal mula membangun “trust” itu tidak mudah banyak "jalan nggronjal" yang harus dilalui dengan jatuh bangun.

 Kawanku, ingatlah selalu pada tujuan awal. Yaitu belajar bersama melaksanakan kegiatan dengan mengedepankan kesetaraan, keterbukaan, komitmen dan bertanggungjawab. Semua ini untuk memudahkan komunikasi, koordinasi dan mobilisasi.

 Ini penting agar kepercayaan yang selama ini telah didapat, hendaknya terus dijaga bersama, apalagi jaman ini serba tidak menentu yang dapat berpengaruh terhadap “kesempatan” yang didapat relawan. Seperti adanya rencana efisiensi anggaran, keterlibatan tentara dalam penanggulangan bencana, bongkar pasang pejabat atas nama kebijakan politik, dan lainnya.

 Semoga dalam rakor ada kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam kerja-kerja pengurangan risiko bencana, yang tentunya ke depan tantangannya semakin berat. Semoga pula peribahasa yang mengatakan “karena nila setitik rusak susu sebelanga” itu tidak mencemari nama baik relawan yang telah dibangun pasca kongres tahun 2017.

 Selamat menikmati rakor, salam takzim buat kawan-kawan semua. Selalu sehat dan bersemangat membangun program kolaborasi antar pihak dalam rangka ikut membangun budaya tangguh bencana [ebas/kamis-20022025].

 

 

 

 

 

PESAN SEKJEN F-PRB JATIM PENUH MAKNA

 Hari sabtu (15/02/2025) siang, saat menjelang penutupan rakor bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan F-PRB Jatim tahun 2025 di Hotel Movenpick, Surabaya, mBah Darmo, selaku Sekjen F-PRB Jatim memberi pesan kepada peserta rakor, bahwa Rusaknya sebuah komunitas itu lebih disebabkan masalah internal.

 Sebuah pesan yang multi tafsir, entah ditujukan kepada siapa. Tergantung siapa yang menerimanya. Apalagi mayoritas peserta rakor adalah pengurus F-PRB di daerahnya masing-masing. Sehingga pesan ini secara umum dapat diartikan sebagai peringatan kepada pengurus agar tetap menjaga soliditas antar pihak yang terlibat dalam kepengurusan.

 Konon, dalam etika berkomunitas, semua anggota haruslah mentaati aturan yang disepakati bersama, dalam menjalankan tugas komunitas, hendaknya menggunakan azas kesetaraan, keterbukaan dan kebersamaan yang bertanggungjawab. Jangan sampai ada dusta diantara yang bersepakat

 Mungkinkah ada laporan yang masuk ke Sekjen tentang terjadinya ketidak stabilan dalam menjalankan roda komunitas ?. jika benar, dalam hal apa dan di bagian mana yang kurang stabil, serta penyebabnya  apa ?.

 Harusnya jika ada masalah di internal komunitas, cukup diselesaikan sambil duduk bersama lewat media rapat yang telah disepakati bersama, sehingga tidak perlu lapor ke Sekjen yang tugasnya sudah banyak dan mengantri. Janganlah dibebani lagi.

 Lilik Kurniawan, mantan sestama BNPB yang kini berpindah ke kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, dalam acara zoom meeting, mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi barometer upaya PRB, hendaknya harus dijaga bersama anggapan itu dengan menghindari friksi yang dapat menimbulkan masalah internal.

 Setelah acara penutupan, tanpa ikut makan siang di Hotel, saya pulang sambil nganyari jaket gratisan dengan logo F-PRB Jatim ukuran L. Bagian belakangnya ada motto, “Kuat, Bermanfaat, dan Bermartabat”.

 “Lho, sudah ada motto yang hebat tapi Sekjen kok masih bilang masalah internal dapat merusak komunitas. Jika benar, itu tanda bahwa motto yang ada belum dipahami bersama untuk kemudian mewarnai pelaksanaan program,” batin saya sambil memacu Revo-110 cc dengan kecepatan 40Km saja.

 Mungkin, dalam agenda repat pengurus pasca ramadhan (kalau ada), alangkah eloknya jika mBah Darmo menjlentrehkan apa itu makna kuat, bermanfaat dan bermartabat. Termasuk apa itu makna dibalik kata saling menguatkan tanpa meninggalkan. Agar tidak menimbulkan masalah internal. Karena senyatanyalah, menurut bisik-bisik beberapa pengurus, semua kalimat sakti itu belum seindah warna aslinya. Semua masih tergantung kebijakan. Wallahu a’lam bishowab [eBas/Senin-17022025]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENAKAR UNTUNG RUGI PEMBENTUKAN F-PRB KOTA SURABAYA.

 “Sabar nggih,  Budaya birokrasi harus sesuai arahan pimpinan dulu. Saya hanya serpihan seng yang belum punya kuasa. Besuk saya laporkan dulu ke pimpinan,” Kata Bayu, dalam postingannya di grup whatsapp PIC Bulan PRB Jatim 2025, minggu (16/02/2025).

 Apa yang dikatakan itu, bermula dari “ajakan dadakan” kepada peserta RAKOR F-PRB Jatim yang berasal dari Kota Surabaya untuk mengadakan “Cangkruk’an” membahas pembentukan F-PRB Surabaya, sesuai apa yang dikatakan Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur dan Sekjen F-PRB Jatim.

 Ternyata ajakan itu bertepuk sebelah tangan alias tidak mendapat respon, entah karena apa. Mungkin karena faktor yang mengajak, atau mungkin mereka sudah merasa bahwa ajakan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya omon-omon saja.

 Hal ini mengingat bahwa inisiasi pembentukan F-PRB Surabaya sudah pernah dirapatkan di Basecamp Jamaah Lorong eduCation, yang dihadiri oleh banyak pihak. Diantaranya, mantan Sekjen Planas, Mbakyu Ninil, alumni FK-UNAIR. Namun tidak ada respon dari banyak pihak, termasuk dari BPBD Surabaya sendiri.

 “Pelan-pelan maseh, kita masih dalam proses. Termasuk proses konsultasi ke beberapa akademisi. Semoga pasca pelantikan Wali Kota, semuanya segera terwujud,” Kata salah seorang pejabat BPBD Surabaya saat beberapa perwakilan relawan ‘sowan’ untuk mendapatkan petunjuk dan arahan.

 Sejak itulah, semangat membentuk forum PRB Kota Surabaya menjadi layu sebelum berkembang. Semua kembali ke habitatnya masing-masing, tenggelam dalam kesibukan harian sebagai manusia yang punya tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakatnya.

 Sekarang, melalui Rakor F-PRB muncul kembali himbauan yang dilontarkan agar Kota Surabaya dan Kabupaten/Kota segera membentuk F-PRB, yang nanti akan dikukuhkan oleh gubernur saat perayaan peringatan bulan PRB tingkat Nasional tahun 2025, dimana Jawa Timur ditunjuk sebagai tuan rumah.

 Setali tiga uang, himbauan yang dilontarkan di Hotel Movenpick itu hanya didengarkan tanpa nafsu menggebu, dengan menerapkan strategi defensif, diam dan menunggu undangan dari yang berkopenten, bukan dari sesama relawan.

 Hanya ada satu komentar yang cukup menarik dari Bang Santo, Ketua F-PRB Kabupaten Tulungagung. Beliau bilang, Lakukan saja lebih dulu dengan beberapa lembaga dan komunitas relawan yang siap. Jangan memaksa mereka yang belum mau bergabung. Kejadian serupa sama di Tulungagung. Ini penting, untuk menghilangkan ke-AKU-an dan menggantinya dengan  ke-KITA-an dalam kegiatan kolaboratif.

 Sementara, Ki Rebo, panggilan udara dari Ketua Surabaya Emergency Respon, dengan bijak menanggapi komentarnya  Bayu, salah seorang staf BPBD Kota Surabaya, terkait dengan ajakan untuk cangkruk bareng membentuk F-PRB Surabaya sebagai mitra BPBD dalam upaya pengurangan risiko bencana.

 “Betul Mas Bayu. Kami faham dengan itu. Begitu pula kami mengenali kondisi teman-teman relawan. Gak usah bingung mas, santui saja. Anggap saja ajakan cangkruk’an itu sekedar Test quick response saja kok, dan masalah kopi serta cemilan, itu tradisi gotong royong relawan kok mas,” Kata Bapak bercucu lebih dari tiga itu.

  Sedangkan Yogi, Koordinator Posko Bersama Relawan Surabaya, dalam komentarnya di grup whatsapp Relawan Suroboyo Bersatu, mengajak berbaik sangka saja dan bijak. Bagaimana BPBD surabaya nya dan bagaimana dengan RELAWAN nya. Relawan lari kencang tapi tempat yang jadi lindungannya belum bisa maksimal, terus bagaimana?. sementara relawan yang lain kebanyakan hanya menunggu, tanpa inisiatif tertentu sebagai bentuk ketidak berdayaan.

 Probo, salah satu pendiri Lorong eduCation, mengajak sowan ke bpbd kota Surabaya. Sambil ngopi ala relawan, kita gunakan semaksimal mungkin kemampuan dan kekurangan kita untuk saling support

 “Apa perlu BPBD kota kita undang cangkruk’an ala relawan, atau menunggu BPBD ngundang kita?. Kalau menunggu terus, itu berat, karena hanya menunggu penuh rindu dan yang dirindu merasa tidak perlu,” Katanya becanda.

 Yang jelas Ki Rebo, sudah mencoba mengajak membentuk F-PRB dengan menyediakan rumahnya menjadi tempat jagongan sambil nyruput kopi dan nyemil gorengan. Namun responnya negatif. Apakah ini pertanda Kota Surabaya tidak menghendaki berdirinya forum ?.

 Monggo, dipersilahkan kepada relawan lain yang punya nyali untuk meniru keberanian Ki Rebo mengajak komunitas relawan membentuk F-PRB, walaupun nyatanya gagal.

 Yang jelas, relawan perlu duduk bersama untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus jika memungkinkan mengagendakan kegiatan kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti himbauan Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur.

 Nanti saat jagongan itu, yang perlu dibicarakan, salah satunya adalah, menakar untung ruginya kehadiran F-PRB bagi warga Kota. Jangan-jangan warga melalui pemkot sudah merasa tidak memerlukan relawan, karena selama ini sudah ada “pasukan” yang siap bertindak cepat ketika terjadi musibah yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban warga Surabaya, termasuk ketika terjadi kecelakaan, kebakaran, kebanjiran dan bencana lainnya.

 Kemudian, perlu juga merenungkan petuah mbah Darmo, yang mengatakan bahwa rusaknya sebuah komunitas itu lebih disebabkan oleh masalah internal sendiri. Untuk itu perlu dibangun komitmen yang kaut untuk berkomunitas. Itu artinya semua gerak langkah komunitas harus sesuai dgn kesepakatan dan jargon yang diusungnya, agar tidak sekedar jargon yg dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

 “Percuma jargonnya bagus tapi tidak seindah warna aslinya. Tidak mewarnai dalam praktek berorganisasi. Jika ini tidak dibenahi, maka wajar saja suara komunitas tidak di dengan oleh unsur penta helix lainnya. Terutama pemerintah, dalam hal ini BPBD setempat,” Kata relawan yang enggan disebutkan jati dirinya karena takut di anggap “nakal” dan layak untuk tidak diajak. 

hal lain yang perlu juga dibahas adalah, jika nanti F-PRB Surabaya sudah dibentuk, kira-kira apa tugas dan fungsinya ?. baik terhadap keberadaan komunitas relawan yang ada di Surabaya, maupun sebagai mitra BPBD Kota Surabaya. Jangan sampai setelah terbentuk kemudian bingung sendiri apa yang harus dilakukan, karena kurang dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPBD. Mari kita tunggu bersama munculnya inisiatif untuk ngopi bareng lintas komunitas. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Senin-17022025].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKTUNYA BERBAGI PERAN

 Rupanya, pasca kopdar yang terakhir di warkop Songo di daerah Prapen, banyak sekali masukan yang harus “diperhatikan” oleh pengurus formalitas. Mulai dari keinginan para senior agar formalitas kembali ke marwahnya sebagai wadah edukasi bagi anggotanya untuk meningkatkan kapasitas yang menunjang aktivitasnya di alam bebas (kepecinta alaman), perlunya mengadakan latihan bersama, dan kerja-kerja kolaboratif lintas komunitas lainnya yang disepakati bersama.

 Harper sebagai ketua formalitas, dalam komentarnya di grup whatsapp mengatakan bahwa, Banyak usulan yang  dilimpahkan ke formalitas. Saya tidak tega melihat tugas pengurus yang otomatis menjadi semakin berat karena selalu menjadi panitia kegiatannya. Sedangkan anggota komunitas lainnya jarang yang mau menjadi panitia. Mayoritas inginnya jadi peserta.

 “Faktor sebenarnya karena mereka tidak mau susah, tidak mau capek, tidak mau repot. Padahal itu perjuangan demi membangun komunitasnya lebih besar dan lebih maju lagi,” Ujar pria ganteng, yang aktif menghadiri anniversary berbagai komunitas.

 Apa yang dikatakan teman dekatnya ning Tasya benar adanya. Banyak pihak yang enggan jadi panita karena tidak mau capek, tidak mau rebyek, dan tidak mau rugi. Maunya terima undangan untuk kemudian datang duduk, diam, makan, dan “maido” jika tidak sesuai dengan yang diharapkan.

 Untuk itulah, masih kata Harper, saya ingin mendorong komunitas-komunitas agar lebih aktif dan tidak takut untuk membuat kegiatan sekaligus menjadi panitianya. Karena nantinya juga akan dibantu oleh komunitas lainnya dalam rangka saling menguatkan.

 Jika harapan pria penyabar ini dapat diwujudkan, secara tidak langsung keberadaan forum ini telah membelajarkan anggotanya untuk berani membuat kegiatan sekaligus menjadi panitia penyelenggaranya yang penuh dinamika dan suka duka yang menyertainya.

 Sedangkan Utami, pejabat bendahara yang amanah menjalankan tugasnya bilang bahwa, sebaiknya kegiatan formalitas, seperti upacara agustusan, berbagi takjir, dan saur on the road dikurangi. Biarkan kegiatan itu ditangani oleh komunitas. Sedangkan pengurus formalitas cukup ‘tut wuri handayani’ saja.

 “Apa yang saya usulkan ini merupakan masukan dari beberapa teman,” Kata Ibu berputera dua, yang sangat tertib dalam hal pencatatan keuangan organisasi.

 Masukan dari ibu yang selalu bersemangat jika diajak mendaki ini, diamini oleh ketua formalitas, sebagai upaya memberi kesempatan kepada komunitas untuk tampil dengan kegiatannya, sementara pengurus formalitas fokus pada kegiatan yang berskala besar.

 Begitu juga dengan Cak Mus, salah seorang yang ikut membidani lahirnya formalitas, sangat mendukung usulannya bendahara formalitas, dalam rangka pemerataan peran diantara komunitas yang tergabung dalam formalitas. Untuk itulah maka, tugas pengurus adalah selalu pro aktif merangkul serta mengarahkan mereka. Jika diperlukan, pengurus, melalui bidang edukasi mencarikan pemateri atau nara sumber untuk kegiatan “Sharing session”.

 Namun demikian, perlu juga dipikirkan tentang upaya kembali ke marwahnya. Yaitu mencari tokoh yang dapat mengkondisikan agar seluruh anggota komunitas mau berkumpul bersama untuk mengikuti edukasi.

 Dulu, ketika almarhum Om Dharma masih ada, dan para pendirinya masih aktif, merekalah tokoh yang menjadi panutan. Pertanyaannya kemudian, apakah sekarang ada tokoh yang sekelas mereka ?. wallahu a’lam bishowab. Mari kita bicarakan bersama sambil ngopi agar ada solusi untuk menyusun aksi kolaborasi. [eBas/JUm’at dinihari-14022025]

 

PEMANGKASAN ANGGARAN DAN DAMPAKNYA BAGI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

 Tahun ini Daikin dan Belini tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program sosialisasi program destana dan spab di berbagai Kabupaten. Konon katanya untuk memberi kesempatan kepada anggota lainnya dalam rangka penyegaran, pemerataan dan kaderisasi.

 Mereka berdua paham dan menerima kebijakan yang diambil tanpa sakwa sangka. Mereka tahu diri bahwa semua akan ada masanya. Mereka tetap santai cangkruk’an di warkop langgagannya, menikmati kopi yang harganya telah disesuaikan karena imbas kenaikan sembako dan gas melon.

 “Mas Kin, sampiyan apa sudah dengar adanya rencana pemangkasan anggaran di berbagai kementerian untuk mendukung merealisasikan janji politik waktu kampanye ?,” Tanya Belini sambil nyeruput Kopi hitam panas pait, sebagai upaya mengendalikan gula di tubuhnya.

 Masih kata Belini, bahwa Avianto Amri, ketua MPBI, dalam tulisannya mengatakan, Pemerintah memangkas anggaran BNPB, BMKG, dan Basarnas, mengancam kesiapsiagaan dan respons bencana di Indonesia. Minimnya investasi mitigasi dapat meningkatkan korban jiwa dan biaya respons, serta pemulihan. Saatnya semua pihak bersatu memastikan upaya penanggulangan bencana tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

 “Jika tulisan Avianto ini benar, tentu akan berdampak pada kegiatan di semua fase penanggulangan bencana. Jangan-jangan juga berdampak pada pengurangan tenaga kontrak (honorer) di lembaga tersebut,” Tambahnya.

 Tentu dampak pemangkasan anggaran itu juga akan dirasakan oleh komunitas relawan, khususnya yang sering diajak “jalan bareng” oleh instansi terkait. Sementara komunitas relawan yang berjalan sendiri, ya enjoy saja menikmati situasi yang serba tidak menentu ketika pemerintah baru sedang mencari bentuk formula jitu untuk menyejahterakan rakyatnya dengan program baru, sambil berdoa semoga saja tidak ada tenaga kontrak (honorer) yang “dirumahkan” akibat kebijakan ini.

 Sambil menikmati jajan rondo royal kesukaannya yang masih hangat,  Daikin, lewat gawainya mencoba mencari artikel terkait dengan rencana pemerintah memangkas anggaran yang akan berdampak pada kinerja dan program kementerian.

 “Yang jelas, jika pemangkasan anggaran itu benar dilakukan di semua instansi, termasuk BNPB dan BPBD, maka upaya membangung ketangguhan masyarakat menghadapi bencana lewat berbagai program, akan mengalami penyesuaian,” Kata Daikin.

 Sambil menikmati sego krawu khas gresik, Daikin juga bilang bahwa sebelum ada pengurangan anggaran, program pra bencana, diantaranya edukasi dan sosialisasi pengurangan risiko bencana,  mitigasi, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas relawan, masih sedikit dan belum merata. Apalagi jika anggarannya dikurangi. Ya tinggal menunggu waktu sajalah, seperti kata Dwi Korita tentang akan datangnya bencana megathrust, yang sampai sekarang masih ditunggu.

 “Dengan demikian, ajakan Avinato untuk bersatu memastikan upaya penanggulangan bencana tetap berjalan efektif dan tepat sasaran, sangat tergantung kebijakan pemerintah (dalam hal ini BNPB/BPBD), mau melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program di semua fase penanggulangan bencana, apa tidak” Tambahnya.

 Hal ini sejalan dengan komentar Zie_lawanoes di grup whatsapp PRBBK Indonesia 1, yang prihatin bahwa pemerintah belum   punya kesadaran dan peka terhadap kebencanaannya, sehingga program yang disusun hanya sekali sentuh tanpa tindak lanjut yang melibatkan para pihak.

 “Pemerintahlah yang harusnya lebih sigap dan tanggap, karena mereka memiliki kebijakan dan anggarannya,” Katanya.

 Sambil meninggalkan warkop. Belini menambahkan bahwa tidak ada ceritanya program destana dan spab yang sekali sentuh itu dapat dikatakan tangguh dan tanda budaya tangguh itu sudah dimiliki masyarakat.

 “Ingat, komentar Zie_lawanoes, bahwa saat ini Semuanya hanya berbicara "TANGGUH Bencana" tapi tidak( memahami dan mengerti konsepsi dari kata tersebut. Destana/Keltana (dan spab, red) itu merupakan program kerja yang harus dilaksanakan dan diperbuat oleh seluruh unsur terkait khususnya oleh pemerintahnya sendiri,” Pungkasnya meninggalkan Daikin yang sedang menikmati rondo royal. [eBas/Rabu-12022025]