BELAJAR SPHERE ITU TIDAK MUDAH BAGI RELAWAN BIASA.

 Hari kamis wage (24/09/2026) Mukidi menemukan buku saku berjudul Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum Respon Bencana, edisi 2004, terbitan PT Grasindo. Judulnya menarik, tetapi jarang sekali “dibicarakan” oleh relawan penanggulangan bencana di dalam setiap pelatihan, diskusi maupun jagongan sambil ngopi. Apa karena tidak penting atau mungkin buku ini hanya dikhususkan untuk kalangan tertentu saja.

 Di dalam buku kecil, yang tulisannya juga kecil-kecil “memperkosa mata tua” ini, membahas tentang  praktek sphere, yang didasarkan pada dua keyakinan, pertama bahwa segala upaya harus dilakukan untuk meringankan penderitaan manusiayang diakibatkan bencana dan konflik, serta yang ke dua, mereka yang terkena dampak bencanamempunyai hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan oleh karenanya juga hak untuk mendapat bantuan.

 Masih di Bab Pertama yang membahas cerita tentang prakarsa sphere yang diluncurkan tahun 1997 oleh ornop gerakan palang merah dan bulan sabit merah, mata Mukidi sudah ‘klemun-klemun’ mulai berair tanda harus segera istirahat sambil ngopi. Karena jika dipaksakan membaca, migren nya kumat, malah berbahaya untuk kehidupan rumah tangganya.

 Sambil buka buku kecil yang tampaknya masih baru ini (ditemukan masih dalam kondisi plastikan) dikatakan bahwa buku pegangan sphere ini dirancang untuk digunakan dalam respons terhadap bencana, dan mungkin juga bermanfaat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana dan advokasi kemanusiaan.

 Sambil nyruput kopi, Mukidi menuliskan beberapa pertanyaan yang terkait dengan sphere ini, diantaranya, apakah bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar, konsep sphere ini juga dilaksanakan, dan siapa pelaksananya ?. begitu juga saat NTT diguncang gempa dahsyat, juga diterapkan sesuai anjuran buku saku sphere ini ?.

 Apakah semua lembaga kemanusiaan yang ‘turun’ ke wilayah NTT sudah menerapkan konsep sphere, atau hanya menjalankan misi masing-masing lembaga sesuai kemampuannya. Begitu juga dengan BNPB dan BPBD (yang mungkin melibatkan FPRB), apakah sudah memerapkan sphere dengan baik, atau masih tertatih-tatih menjalankan SKPDB ?. Wallahu a’lam.

 Sungguh, jika konsep sphere benar dilaksanakan, tentu jumlah korban MD akibat bencana  yang memporak porandakan harta benda warga NTT, tidak sebanyak yang diberitakan. Termasuk ucapan konyol dari gubernur NTT dan karyawan BNPB terkait dengan bantuan logistik kepada warga terdampak, yang sempat viral di media sosial.

 Sambil menikmati sruputan kopi terakhir dari cangkirnya, Mukidi juga menggumam, apakah dalam konferensi nasional pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas XVII tahin 2026 di Banten itu, uga ada cerita tentang praktek baik pelaksanaan sphere di ketiga fase penanggukangan bencana ?.

 Ini penting, karena KN-PRBBK itu konon sebagai momentum menterjemahkan pembelajaran dan gagasan selama konferensi menjadi rumusan rekomendasi serta agenda aksi nyata dalam gerakan PRBBK.

 Yang jelas, sependek pengalaman Mukidi dalam bergaul dengan komunitas relawan penanggulangan bencana, materi tentang sphere ini memang jarang disentuh dan dibicarakan secara terbuka untuk meningkatkan kapasitas bagi ‘relawan biasa’. Kata beberapa teman, materi sphere ini digelar secara berbayar. Hal ini mengingat Sphere adalah komunitas dunia yang menyatukan dan memberdayakan para praktisi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan.

 Sedangkan ‘relawan biasa’ tidak perlu belajar sphere, cukup menyiapkan tenaganya agar kuat untuk angkat-angkat barang, mendorong logistik ke lokasi yang membutuhkan, membantu evakuasi korban, dan melaksanakan instruksi dari koordinatornya.

 Mukidi mencoba buka-buka lagi buku kecil setebal 99 halaman ini, namun ternyata matanya masih ‘klemun-klemun’ ketika mencoba membaca bab standar minimum tempat hunian, penampungan, dan barang bantuan non pangan. Mukidi pun menutup buku kecil itu, dan segera ngacir ke Masjid untuk menunaikan sholat dzuhur, mencari berkah-NYA. [eBas/Kamis-24092026]