REDESAIN FORUM PRB JATIM

Akhirnya, forum pengurangan risiko bencana jawa timur (F-PRB JATIM), berhasil menyelenggarakan musyawarah besar. Perhelatan besar itu diselenggarakan di Hotel Pelangi, Kota Malang, 24 - 25 April 2017, berhasil memilih pengurus baru dengan suara aklamasi tanpa diwarnai aksi.

Semoga personil yang diberi amanah menjadi pengurus bisa meramaikan forum dengan kegiatan yang kreatif, inovatif dan membawa kebermanfaatan bagi upaya pengurangan risiko bencana, penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Dari forum inilah diharapkan muncul gagasan cerdas yang bisa menginspirasi para pengambil kebijakan.

Bolehlah dikatakan bahwa keberadaan forum itu sebagai tempat  membicarakan kepentingan bersama untuk memperkaya wawasan, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas (keterampilan dan kemampuan), melalui pertukaran informasi, pengalaman, serta membangun jejaring kemitraan.

Jika melihat keberagaman pengurus, tampaknya ada harapan baru dalam implementasi program forum. Keberagaman pengalaman dan latar belakang pendidikan kelihatannya juga akan memperkaya programnya. Tentu, harapannya, program yang disusun semakin dapat terasakan manfaatnya bagi anggota forum, pemerintah (BPBD, BNPB) dan dunia usaha, serta khalayak ramai yang menjadi bidikan programnya.

Konsolidasi dan peningkatan kapasitas anggota, kayaknya mendesak untuk diagendakan. Agar terjadi kesepahaman akan keberadaan forum. Sehingga keberadaannya benar-benar menjadi pertukaran pengalaman dan saling memberi informasi antar anggota dimanapun berada. Ini penting, untuk memudahkan koordinasi, komunikasi dan mobilisasi saat terjadi bencana dan menghindari berita hoax yang berseliweran di media sosial.

Dengan kecanggihan teknologi internet, tidak menutup kemungkinan forum memfasilitasi anggotanya untuk berdiskusi lewat whatsapps (online) yang murah meriah, daripada harus bersemuka mengeluarkan biaya ekstra. Termasuk rapat-rapat per bidang.

Hal ini sejalan dengan usulan Sekjen F-PRB JATIM yang ingin membangun dinamika melalui diskusi rutin, sekaligus upaya menjaga nilai dan ruh forum agar tidak terjebak dalam hal teknis dan praktis, seperti yang diutarakan oleh sesepuhnya forum, Sugeng Yanu.

Topiknya bisa apa saja, seperti pelayanan publik dalam kebencanaan. Bisa juga pengalaman tentang peristiwa di lapangan yang ‘menggelitik’ untuk di diskusikan. Dimana nantinya, hasil diskusi yang berupa aneka komentar itu dikompilasi oleh personil yang piket di sekretariat.

Kemudian diselaraskan oleh bidang publikasi dan kampanye, serta humas, untuk dijadikan artikel yang menarik, dan enak dibaca, dimuat di bulletin (news letter), terbitan F-PRB JATIM. Semoga gagasan liar ini bisa menggugah semangat menulis bagi anggota forum, guna ikut mensukseskan Gerakan Literasi.

Dengan demikian, seluruh anggota forum diharapkan ikut terlibat aktif dalam ‘pertukaran’ gagasan lewat berbagai komentar yang bebas dan bertanggungjawab. Tidak hanya aktif ketika ada acara seremonial belaka. Inilah yang harus ditekankan agar kepengurusan F-PRB Jatim ada bedanya dengan sebelumnya.

Ada yang bilang komunikasi dan koordinasi harus diperkuat agar keberadaan forum semakin solid, transparan, berkualitas dan diperhitungkan kehadirannya. Salah satunya dibangun lewat dialogis partisipatori, sebuah teknik pemberdayaan yang sangat dipahami  oleh para pendiri forum, yang saat ini diberi amanah menahkodai F-PRB JATIM hasil mubes di Hotel Pelangi, Kota Malang, Jawa Timur.

Rapat perdana F-PRB Jatim pun sudah digelar di ruang Unsur Pengarah BPBD JATIM, rabu (18/05/2017), dengan agenda finalisasi pengurus, aktivasi sekretariat dengan menyusun daftar piket yang berdenda, pembahasan renstra dan kerjasama. Semua ini akan mewarnai musyawarah kerja yang direncanakan akan diselenggarakan tanggal 11 Juli 2017 . Semoga langkah kecil yang telah diayunkan oleh beberapa pengurus, bisa menelurkan kegiatan nyata, sebagai bentuk redesain gerakan F-PRB JATIM. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas]

  

KECAMATAN SUKOLILO DAN HARAPAN WARGA

Sungguh, sebagai warga Surabaya yang berdomisili di seputaran Keputih, Sukolilo, ikut bangga membaca berita tentang prestasi yang baru saja diraih oleh Kecamatan Sukolilo. Pertanda kinerja staf Kecamatan semakin baik. Paradigma yang selama ini terbangun sudah mulai ditinggalkan. Berubah semakin professional.

Biasanya, warga yang berurusan dengan pihak Kecamatan (juga Kelurahan) harus sabar menunggu dan menuruti perintah (permintaan) yang terkesan mengada-ada. Seperti, berkasnya kurang, perlu difoto kopi lagi beberapa lembar, besuk saja pimpinan tidak ada di tempat, dan sebagainya. Intinya warga harus sabar harus bolak balik datang dan menunggu. Kini perilaku semacam itu sudah semakin berubah, berganti dengan layanan yang ramah dengan “Salam, Sapa, dan Senyum”.

Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah layanan parkirnya. Selama ini tukang parkirnya terkesan seenaknya, penampilan lusuh tanpa seragam dan tanpa senyum kala menerima uang parkir (apalagi kepada kaum wanita). Mungkinkah tukang parkir ditiadakan, bebas dari tarikan tukang parker. Kiranya perlu kajian yang mendalam.

Sekali lagi sebagai warga Kecamatan Sukolilo, turut bangga atas prestasi yang dicapai dengan semangat tinggi. Walau sebagai warga tidak tahu bidang apa saja yang dinilai baik dan indikatornya. Tapi itu tidak penting bagi warga. Karena warga hanya ingin mendapat pelayanan yang baik sesuai aturan. Jika warga harus membayar, hendaknya dijelaskan secara terbuka. Sukur–sukur dipasang tarifnya, bukan dengan cara bisik-bisik, menggunakan gaya tubuh dan ujaran yang mengandung arti pasemonan (guyon parikeno), yang intinya minta uang.

Misalnya, “Isuk-isuk durung ngopi”, atau sambil memeriksa berkas, berteriak entah kepada siapa, “Hoi…Gak ngajak sarapan aku ta?”, dan sejenisnya. Sehingga warga menjadi serba gak enak, rikuh.

Ada baiknya jika prestasi itu juga ditularkan kepada warganya, yaitu dengan mengajak berpartisipasi mensukseskan program Kecamatan, juga Kelurahan. Seperti sosialisasi taat bayar pajak, meningkatkan siskamling, mengingat tren kejahatan menjelang romadhon dan lebaran, cenderung meningkat.

Tak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa ‘melu handarbeni’ terhadap fasum dan fasos yang telah dibangun oleh pemkot Surabaya, dan bermanfaat bagi warga. Sayangnya, dibeberapa tempat, banyak fasum dan fasos yang dibiarkan merana rusak dan kumuh karena tidak adanya rasa ikut memiliki, menjaga  dan merawatnya. Sementara anggaran pemeliharaan dari pemkot harus melalui prosedur yang memakan waktu.

Kemudian, agar warga benar-benar merasakan prestasi yang telah dicapai, tidak ada salahnya jika pihak Kecamatan (Kelurahan) secara berkala mengikuti kegiatan senam pagi yang dilakukan oleh masyarakat, baik di Lapangan Kampung setempat, di perumahan dan di halaman pertokoan sebagai bentuk perhatian sekaligus memberikan motivasi kepada inisiatif warganya.

Secara berkala pula mengadakan acara cangkruk’an temu warga untuk menangkap aspirasinya. Sebagai pimpinan yang berprestasi diharapkan bisa mengajak warganya untuk peduli kebersihan dan ikut memelihara taman-taman yang berguna sebagai kawasan terbuka, seperti Taman Harmoni (ada juga yang menyebut Taman Sakura) di Kelurahan Keputih. Tepatnya di belakang Terminal, sebelahnya Puskesmas dan Pos Pemadam Kebakaran.

Sebagai ikon Kelurahan Keputih, tidak terlalu salah jika partisipasi warganya ditumbuhkan, agar peduli terhadap keasrian taman eks tempat pembuangan sampah. Perlu gerakan kerja bakti massal yang melibatkan masyarakat dan pelajar sebagai media pembelajaran hidup bersih, cinta lingkungan asri, gotong royong dan berlatih bermasyarakat.

Semua ini bisa berjalan jika unsur pimpinannya memberi contoh. Semoga prestasi ini bisa berimbas kepada kecamatan yang lain di wilayah Surabaya, termasuk keberadaan Karang Taruna, Remaja Masjid, PKK, Majlis Taklim, FKPM dan kelompok lain yang ada, terpacu untuk berprestasi dengan aksi nyata yang bermanfaat bagi sesama. [eBas]

  

RELAWAN JATIM MENYUSUN PROGRAM KERJA

          Istilah program menurut para ahli diantaranya diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk   dioperasionalkan demi tercapainya  kegiatan pelaksanaan  karena  dalam  progrma  tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri tercapai (Jones : 1994).

Sementara, ada yang mengatakan bahwa program kerja harus direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodesasi kepemimpinan dalam organisasi.

Sebagai organisasi dengan pengurus yang baru terpilih, tentu sebelum menyusun program kerja, sebaiknya melakukan konsolidasi internal terlebih dulu, untuk menyamakan langkah. Mengingat mereka terdiri dari berbagai elemen dengan latar belakang berbeda.

Ini penting agar bisa segera menemukan irama yang sama untuk bergerak membongkar ego sektoral demi tercapainya tujuan organisasi, serta terjaganya keberlanjutan organisasi. Karna banyak contoh organisasi yang tidak dikelola dengan baik mengalami apa yang dinamakan ‘Layu Sebelum Berkembang’ meninggalkan cerita yang kurang elok untuk dikenang.

Paling tidak tugas pengurus baru adalah segera ‘menyelaraskan’ segala masukan dari peserta sidang komisi untuk ‘di dandani’ agar embrio yang baru lahir ini tidak cacat selamanya (pinjam istilahnya kata Cak Ketip). Kemudian baru bersama menyusun rencana kerja sesuai kemampuan sumber daya manusia yang ada dan kemendesakan sesuai dengan kemampuan memanfaatkan potensi lokal.

Apalah guna menyusun program ‘ndakik-ndakik’ tetapi tidak pernah terlaksana dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Lebih baik program sederhana namun berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan bersama.

Mungkin yang perlu menjadi prioritas adalah menyusun jadwal pertemuan rutin pengurus serta memprogramkan kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas, baik pengurus maupun anggota. Ini penting diagendakan. Disamping sebagai media mempererat tali silaturahim antar anggota, juga menyiapkan anggotanya terjun ke medan pengabdian melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan sesuai klasternya.

Diharapkan dalam menyusun program, semua pengurus terlibat aktif. Begitu juga anggota yang lain bisa member saran dan masukan. Ini penting untuk meminimalisir kendala internal organisasi dalam menjalankan programnya.

Saat rehat kopi di Hotel Regent Park kemarin, ada usulan agar ada perwakilan dari tujuh wilayah yang bertanggungjawab ‘membangun komunikasi’ antar relawan yang ada di wilayahnya. Termasuk menjalin hubungan yang manis dengan BPBD. Karena, peran BPBD sangat diperlukan guna menjembatani terjalinnya kemitraan antar relawan dengan dunia usaha.

Yang jelas, tugas berat pengurus SRPB JATIM telah menanti. Mungkin yang perlu segera dijawab adalah, bentuk kongkrit kegiatannya itu apa ya?. Kemudian, kira-kira apa peran, kewajiban dan hak relawan terhadap SEKBER dan BPBD, begitu juga sebaliknya. Ini harus dijelaskan sejak awal agar terjalin simbiosa mutualisma yang harmonis dan humanis.

Karena kawan-kawan relawan di daerah sudah menunggu aksi nyata SRPB yang bisa memberi pencerahan. Disinilah perlunya dibangun kerjasama dari semua pihak. Baik pemerintah, masyarakat (relawan) dan dunia usaha dalam rangka menterjemahkan pesan dari Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, yaitu mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Wassalam.[eBas]

RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TIMUR

Paruh terakhir bulan april 2017, merupakan minggu istimewa buat relawan jawa timur. Ada agenda besar disana yang waktunya berhimpitan. Tanggal 24 – 25 april, relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur (F-PRB Jatim) mengadakan musyawarah besar untuk memilih pengurus baru, yang didahului dengan pertanggungjawaban pengurus lama.

Selanjutnya, tanggal 28 -29 april, atas dorongan BPBD Provinsi Jatim, seluruh organisasi relawan yang berkesempatan hadir dalam kongres, menyepakati terbentuknya Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur (SRPB Jatim), yang bisa mewakili keberadaan relawan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota, di jawa timur

Kedua kegiatan di atas, berlangsung dinamis, dan berhasil memilih pengurus dengan suara aklamasi tanpa diwarnai aksi yang ‘nggegirisi’ seperti kebiasaan organisasi selama ini dalam adu argumentasi memaksakan pendapat dan kepentingan dibalik kepintaran bersilat lidah mengolah kata dalam orasi.

Sementara BNPB, pada tanggal 26 april 2017, mengumandangkan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dengan tema ‘Siap Untuk Selamat’. Gaungnya pun menasional dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegiat kemanusiaan dibidang penanggulangan bencana.

Dengan terpilihnya pengurus kedua organisasi tersebut, hendaknya segera membuka ruang berkomunikasi dan koordinasi membangun sinergi dalam melaksanakan program organisasi yang beriringan dengan program penanggulangan bencana yang menjadi prioritas BPBD.

Termasuk merencanakan pendataan dan pembinaan kepada relawan agar kapasitas, keterampilan dan kemampuan manajerialnya meningkat. Sehingga mumpuni dalam menangani tugas-tugas kemanusiaan, serta mengedukasi (dan mengadvokasi) masyarakat yang berdiam di kawasan rawan bencana.

Ini penting, agar tidak terjadi tumpang tindih program, yang bisa mengesankan ‘rebutan lahan’. Untuk itulah, alangkah eloknya, senyampang keduanya sedang konsolidasi kepengurusan internalnya, BPBD mengambil inisiatif, mengumpulkan ke dua pengurus untuk diajak ‘rembugan musyawaroh’ berbagi peran membahas siapa melakukan apa dan dimana, yang diselaraskan dengan program BPBD. Termasuk segera menyediakan ruangan khusus untuk tempat bertemunya relawan (sekber).

Sebagai mitra kritis, F-PRB Jatim dan SRPB Jatim hendaknya juga bisa merumuskan isu-isu terkini terkait dengan upaya penanggulangan bencana, serta mampu memberikan masukan berupa gagasan kreatif, dan inovatif kepada BNPB dan BPBD untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan. Diantaranya, seperti yang dilakukan oleh Komunitas Relawan Indonesia chapter Malang raya, yang membuat inovasi alat peringatan dini sederhana untuk bencana banjir dan longsor, yang saat ini sedang di uji coba di daerah Malang selatan. serta perlunya ada ‘Desk Relawan’ dalam posko penanggulangan bencana.

 

“Ini dijadikan tempat parkirnya relawan yang baru datang sebelum mendapat perintah dari posko untuk ditugaskan ke daerah yang membutuhkan (kekurangan personil),” Kata Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, Pangarso Suryo, saat memberikan materi kepada peserta kongres relawan jawa timur di Hotel Regent Park, Kota Malang terkait dengan gagasan perlunya Desk Relawan.

Masih kata Papang, panggilan akrabnya. Tidak kalah petingnya adalah upaya menumbuhkan jiwa korsa antar relawan, yang  bisa dilakukan melalui pertemuan-petemuan. Baik itu dalam bentuk diklat, seminar, lokalatih dan sarasehan, yang dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain.

“Disamping tempat nongkrong, sekber harus mengemas kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas relawan. Termasuk memunculkan gagasan segar program penanggulangan bencana, sehingga kami yang di birokrasi mendapatkan masukan dari bawah untuk dijadikan kebijakan yang bersentuhan dengan keberadaan relawan,” Ujar Papang yang dinobatkan sebagai panglima relawan oleh Komunitas Relawan Jawa Tengah.

Di bulan april ini, beberapa daerah di jawa timur dilanda banjir dan longsor yang menimbulkan kerugian. Kiranya peristiwa tersebut bisa dijadikan bahan pembelajaran dan kajian bersama BPBD. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi jika bencana muncul kembali. Melakukan gerakan mitigasi non struktural bersama berbagai elemen masyarakat .

Melakukan kegiatan sosialisasi PRB dan cinta lingkungan di daerah rawan bencana. Mendampingi kegiatan Desa Tangguh Bencana, atau meningkatkan kapasitas relawan yang berdomisili di daerah rawan bencana. Karena merekalah orang pertama yang berjibaku dengan bencana sebelum pihak luar datang membantu.

Pengurus baru ke dua organisasi relawan jatim sudah terbentuk, tentunya sesegera mungkin menyusun agenda pertemuan pengurus untuk menyusun programnya. Paling tidak, dialog melalui media sosial harus sudah mengarah ke program, bukan terus terlena dalam eforia  semarak mubes dan kongres yang dibarengi pameran foto selfie semata. Mari bulatkan tekat, satukan langkah, samakan niat, berbuat bersama relawan seluruh jawa timur untuk kerja-kerja kemanusiaan demi kemaslahatan sesama. [eBas]

  

MUSYAWARAH FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA JATIM 2017

Sungguh, tidak menyangka jika semangat peserta Musyawarah Besar Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur (Mubes F-PRB Jatim) begitu hebat. Mereka berdatangan secara mandiri dari berbagai daerah dengan antusiasme tinggi. Ada yang naik angkutan umum, ada yang membawa mobil pribadi, juga ada yang nekat bermotor ria dengan menempuh puluhan kilo menuju Hotel Pelangi, Kota Malang.

Dengan tertib mereka melakukan registrasi ke meja panitia, sambil menunjukkan surat mandat dari organisasi serta membayar kontribusi yang ditukar dengan seminar kit dan kaos cantik  limited edition, yang tidak mungkin ada dijual di pasaran. Mereka rela membayar dengan tujuan, mensukseskan acara mubes, sekaligus mempererat tali silaturahim antar relawan penanggulangan bencana.

Acara berlangsung kondusif. Ketika rehat kopi, masing-masing peserta saling berkenalan dan memperkenalkan lembaganya, bahkan ada yang memamerkan pengalamannya dalam bergiat di daerah bencana. Sementara lainnya hanya senyam senyum sambil menikmati snack yang disediakan pihak Hotel atas pilihan panitia. Apalagi, Hotel tempat mubes dekat dengan alun-alun dan masjid besar Kota Malang, sehingga saat senggang, peserta bisa menikmati sebagian keindahan yang ditawarkan Malang Kota Bunga (makobu).

Konon, Musyawarah merupakan suatu tindakan menyatukan pendapat yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membahas suatu masalah, dengan tujuan agar mendapatkan solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Begitu juga dengan mubes ini sebagai upaya regenerasi kepengurusan, sekaligus melakukan evaluasi program kerja pengurus yang lama untuk dijadikan acuan pengurus yang baru saat menyusun programnya.

Dengan mengusung tema Membangun Gerakan Pengurangan Risiko Becana yang Inklusif, acara yang paling ditunggu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus. Karna inilah kesempatan bagi anggota ’membantai’  pengurus. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kesibukan, kendala dan kesulitan pengurus dalam melaksanakan program. Mereka juga kurang tahu pengurus yang berdarah-darah menginisiasi terbentuknya Forum PRB di Kabupaten/Kota.

Begitu juga dengan rapat komisi yang membahas statuta dan renstra, berjalan cukup dinamis dan sempat memanas. Argumen kritis bersahutan mengomentari draft maupun lontaran pendapat. Ini bisa dimaklumi. Karena peserta mubes adalah para ‘pemain’ yang sudah lama malang melintang di medan pengabdian membantu sesama yang menjadi korban bencana.

Semoga daya kritis yang diteriakkan ini tidak hanya disaat rapat saja sambil menikmati secangkir kopi, tapi juga mewarnai pelaksanaan program forum yang terasakan. Artinya, jangan sampai mubes menjadi ajang pinter-pinteran ngomong untuk membangun gerbong semata, namun hilang tak terdengar manakala waktunya bekerja bersama menyuarakan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Inilah sebagian dari dinamika yang berhasil dibangun oleh panitia sehingga semua yang hadir dalam mubes aktif berkontribusi untuk memberi masukan kepada calon pengurus baru, agar bisa mengemas program yang mudah dilaksanakan, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga mitra terkait. Pelatihan dan pertemuan bagi anggotanya dalam rangka meningkatkan kapasitas hendaknya  ditingkatkan.

Disamping itu, pengurus terpilih hendaknya bisa membangun kesadaran anggota forum akan pentingnya kebersamaan, saling menguatkan, dan meningkatkan komitmen untuk menampakkan kiprah nyata yang bermanfaat bagi khalayak ramai. Tidak kalah pentingnya, forum harus diupayakan untuk semakin mencerminkan keberagaman anggotanya, dan keterwakilan semua daerah, sehingga ‘rasa jawa timurannya’ semakin tampak.

Akhirnya selamat bekerja untuk ‘rezim baru’ yang terpilih secara musyawarah tanpa pertumpahan darah. Semoga sinergi yang selama ini dibangun bisa ditingkatkan agar bisa menterjemahkan pergeseran paradigma responsif ke arah preventif dalam penanggulangan bencana ke dalam bahasa masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas]

JAMBORE RELAWAN

Konon, sebagai upaya tindak lanjut dari Latihan Gabungan yang dipelopori Komunitas Relawan Indonesia (Latgab K.R.I) di Hutan Wisata Pacet, Mojokerto, maka kawan-kawan dari K.R.I Malagraya menggagas kegiatan yang diberi nama Jambore Relawan Merah Putih. Kegiatan yang mengambil tempat di daerah Lembah Dieng, Kota Malang, diikuti oleh beberapa organisasi relawan.

Dengan berbekal semangat kebersamaan antar berbagai elemen relawan, jambore ini bertujuan untuk saling berbagai informasi, tukar pengalaman, sekaligus mempererat tali silaturahim. Bersama berupaya membongkar ego sektoral yang selama ini menjadi ganjalan dalam membangun kegiatan bersama, seperti latihan gabungan.

Ya, ego sektoral yang membanggakan bendera sendiri dengan memandang sebelah mata bendera yang lain, itu masih ada, masih dipelihara. Buktinya, ada yang sengaja tidak mau datang, bahkan mengajak untuk tidak ikut Jambore Relawan yang baru pertama digelar secara mandiri, tanpa fasilitasi dari pemerintah, apalagi bantuan dana.

Mungkin, mereka yang tidak ikut itu merasa bahwa Jambore Relawan itu sudah bukan kelasnya. Sehingga mereka tidak datang dengan alasan sibuk atau tidak diundang. Padahal jauh hari panitia sudah mengirimkan undangan, juga disebar melalui media sosial.

Ya, itu sah-sah saja mereka tidak datang. Karena, mungkin merasa tidak ada untungnya ikut kegiatan yang dimotori oleh K.R.I Chapter malangraya, yang nota bene sebuah organisasi baru, yang belum punya nama, dana, dan prestasi yang mendunia seperti mereka.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, jum’ad sampai minggu (14 – 16 april 2017) menyajikan materi dasar kebencanaan. Dalam penyajian materi, selalu diselipi dengan guyonan yang membuat suasana dinamis. Dengan konsep dialogis partisipatoris pemateri memberikan contoh nyata, seperti kegiatan mitigasi, evakuasi dan penyiapan dapur umum, sehingga peserta mudah memahami materi.

Untuk acara praktek dan simulasi,korlapnya Cak Ghombenk dan Bang Jhone Brengos. Mereka berdua menyajikan materi water rescue, vertical rescue dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Semua berjalan sesuai skenario, semua peralatan pendukung juga berfungsi dengan baik.

Pesertanya pun tidak kalah heboh, mereka penuh semangat mengikuti instruksi. Jatuh bangun bersama  untuk mempererat tali silaturahim, mengasah keterampilan dan meningkatkan kapasitas sebagai rekawan penanggulangan bencana yang tangguh, terampil dan trengginas melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Ya, jambore sebagai ajang pertemuan antar relawan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman yang dikemas secara apik dan menarik. Apalagi, panitia pelaksana berhasil menggandengn komunitas musik untuk unjuk karya dengan segala gaya, membuat suasana penuh suka dan semuanya bergembira.  

Hanya ada satu kata, jambore relawan ini harus ada kelanjutannya. Tentunya pasca kegiatan ini harus terus dipupuk rasa kebersamaan yang telah dijalin lewat jambore, melalui berbagai media komunikasi. ingat !!! .... sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Selamat buat semuanya. [eBas]

  

CATATAN LONGSOR PONOROGO

 Akhirnya, longsor itu datang juga dan mwarga pun menjadi korban. Padahal, beberapa hari sebelumnya tanda-tandanya sudah tampak. Seperti keretakaan dan amblasnya tanah dibeberapa titik. Warga pun sudah diberi tahu. Kalau malam mereka mengungsi ditempat yang telah ditentukan oleh BPBD setempat. Pagi hari mereka kembali ke rumahnya, bekerja di ladangnya, seperti biasanya.

Ya, tidak mungkinlah warga terdampak tahan hidup lama di pengungsian, apalagi di tenda. Begitu juga dengan pemerintah (BPBD), dengan anggaran terbatas hanya bisa menyediakan konsumsi ala kadarnya, yang penting gizinya tercukupi. Itupun jangka waktunya terbatas.

Sementara datangnya longsor selama ini belum bisa diduga dengan akurat. Di sisi lain, tuntutan hidup warga meronta untuk segera dipenuhi. Maka, yang terjadi adalah nekat. Nekat pulang untuk menengok dan membersihkan rumahnya. Nekat ke ladang untuk berkebun mencari nafkah.

Kalau sudah begini, pemerintah serba repot. Mau melarang, tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup warga terdampak. Membiarkan, sepertinya mengabaikan bahaya.

Namun malang tidak dapat ditolak, ketika warga asik melakukan aktivitas hidupnya, longsor datang menerjang. Semua tungang langgang menjadi korban. Longsornya bukit di sebelah barat Desa Banaran memang tak pernah disangka oleh warga setempat.

Bukit yang asri tiba-tiba longsor dan menimbun hidup-hidup warga yang tinggal di bawahnya. Apalagi selama ini bukit tersebut hijau dan subur memberi penghidupan kepada banyak warga dengan bercocok tanam aneka tanaman hortikultura, juga tanaman obat. Sepeti jahe yang siap panen.

Ya, akhirnya semua mendadak repot. Warga repot menyelamatkan diri, relawan repot membantu evakuasi, repot menyiapkan tempat pengungsian, repot menyiapkan dapur umum, repot mencatat bantuan yang masuk serta pemanfaatannya.

Dibawah komando BPBD, relawan juga repot membantu distribusi logistik, repot mencari korban, membersihkan fasilitas umum untuk memperlancar penanganan korban bencana. Pemerintah daerah pun repot mencairkan anggaran dana siap pakai untuk kedaruratan. Bahkan dibeberapa kasus ada yang ikut repot memanfaatkan kesempatan ditengah kesemrawutan adminstrasi. Ada juga yang repot memanfaatkan longsor sebagai media wisata bencana yang wajib diabadikan dengan berbagai gaya selfi, sedang yang lainnya secara suka rela mengumpulkan donasi kemanusiaan.

Amin Widodo, pakar sekaligus pegiat kebencanaan, mengatakan bahwa, sebenarnya longsor itu tidak ‘ujug ujug’ datang meminta korban. Tapi ada tanda-tanda khas yang mengawali, diantaranya: (1) ada longsor-longsor kecil, (2) retakan-retakan di tanah dan di tembok/pagar, (3) pohon yang tumbuh miring atau tiang listrik miring, (4) pohon yang terangkat dan terlihat akarnya.

Masih kata Amin, ada salah persepsi terkait istilah ‘tanah gerak’ yang berkembang di masyarakat dan dianggap biasa. Padahal, seharusnya masyarakat yang bermukim di kawasan rawan longsor, bisa melaporkan ke pemerintah setempat jika melihat tanda-tanda tanah mau longsor dan harusnya oleh pemerintah segera di survey untuk penanganan dan solusinya. Namun semua itu masih sering diabaikan.

Apalagi, saat ini terjadi alih fungsi yang begitu massif. Lereng gunung dibabati, hutan pun digunduli, sementara bagian bawahnya dijadikan pemukiman. Sementara, longsor itu identik dengan gerak benda bidang miring. Sangat mungkin manusialah yang mempercepat proses longsor dengan menebangi pohon yang akarnya berfungsi sebagai pengikat tanah dan batuan.

Kiranya ke depan bahaya longsor akan terus mengancam, banyak hutan gundul, lereng pun tidak rimbun lagi. Pohon besar ditebang. Berganti tanaman sayur dan buah yang secara ekonomi lebih menjanjikan. Padahal dibalik itu, konon bahaya longsor siap beraksi, tinggal menunggu giliran, entah kapan dan dimana, yang jelas bencana longsor pasti akan kembali menyapa. Apakah longsor Ponorogo tidak dijadikan bahan pembelajaran?.[eBas]