KOLABORASI UNTUK LITERASI KEBENCANAAN

Rapat koordinasi forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) Jawa Timur tahun 2022 ini mengambil tema, “Peneguhan Peran Strategis F-PRB Jatim dalam Penanggulangan Bencana”,telah berakhir dengan sangat memuaskan. Ya, semua peserta merasa puas dengan pelayanan panitia, puas dengan menu yang disajikan, serta paparan materi yang mencerahkan.

Bahkan yang istimewa lagi adalah ditandatanganinya nota kesepahaman antara F-PRB Jatim dengan PWI yang disaksikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. (konon, SRPB juga melakukannya, namun tampaknya belum ada tindak lanjutnya). Hal ini untuk menjawab pertanyaan Mas Didik tentang apakah forum sudah memanfaatkan iklan layanan masyarakat untuk sosialisasi pengurangan risiko bencana.

Harapannya, ke depan, media massa semakin sering memberitakan peristiwa bencana dari berbagai sudut pandang, termasuk memberitakan semua kegiatan kebencanaan yang diagendakan BPBD dan F-PRB, agar khalayak ramai mengetahui informasi bencana dan kebencanaan, guna turut serta mensukseskan gerakan literasi kebencanaan.

Hal ini sejalan dengan materi jurnalisme kebencanaan yang disampaikan oleh Machmud Suhermono, wakil ketua PWI Jawa Timur, yang mengatakan bahwa Jurnalisme bencana membahas bagaimana media meliput dan memberitakan bencana kepada publik. Mulai dari tata cara pencegahan hingga pemulihan pasca bencana.

Sementara, praktik jurnalisme bencana dilakukan dengan meliput dan melaporkan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Tidak hanya ketika bencana terjadi, melainkan dari pencegahan hingga upaya pemulihan pasca bencana.

Diharapkan pula, ada kerjasama diklat jurnalistik kebencanaan untuk relawan. Dimana, di dalam diklat itu pesertanya benar-benar dilatih untuk menjadi penulis, baik menulis berita maupun menulis esai melalui serangkaian praktek menulis.

Peserta juga dipahamkan tentang apa itu pola piramida terbalik, bagaimana mencari berita, apa itu bahasa jurnalistik maupun karya foto jurnalistik, dan sebagainya yang terkait dengan jurnalistik.

Artinya, peserta benar-benar diajak praktek menulis. Bukan sekedar mendengarkan cerita tentang dunia jurnalistik yang ndakik-ndakik namun tidak membuat peserta tergelitik untuk mencoba membuat tulisan yang menggelitik.

Paling tidak, dengan membaca materi yang kemarin disajikan tanpa diberi waktu tanya jawab itu, relawan mengetahui Tiga Fungsi Jurnalisme Bencana. Yaitu, Mendidik masyarakat terhadap kejadian bencana. Artinya, Jurnalisme bencana seharusnya tidak hanya membahas soal dampak dan kronologis bencana. Namun, juga harus mendidik masyarakat mengenai kejadian bencana. Hal ini bisa dilakukan lewat pemberitaan fakta bencana, agar dapat menjadi pembelajaran bagi pihak berwenang dan masyarakat di masa yang akan datang.

Selanjutnya Mengungkap data dan fakta yang akurat.  Yaitu, Praktik jurnalisme bencana harus mengedepankan nilai humanisme sosial, dengan mengungkap data dan fakta yang akurat.

Sehingga pemberitaan mengenai kebencanaan itu bisa menjadi pendidikan sosial bagi seluruh masyarakat, baik korban atau publik, tentang hikmah atau pembelajaran yang bisa didapatkan dari peristiwa bencana. Sedang fungsi ke tiga adalah, Tidak memberitakan peristiwa yang bisa melukai perasaan korban bencana.

Dengan kata lain, relawan menjadi paham bahwa karya jurnalstik itu bisa bersifat informatif, edukatif maupun sebagai kontrol sosial. Sehingga dalam memahami berita atau esai, harus menggunakan hati, bukan emosi. Ingat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan.

Sungguh, jika kolaborasi antara  PWI dan F-PRB benar-benar bisa terwujud, maka pengurus forum yang membidangi humas dan publikasi, pasti akan bersemangat membuat reportase tentang segala kegiatan forum melalui berbagai media yang dimiliki.

Dengan ilmu jurnalistik yang dimiliki, mereka akan rajin mendokumentasikan segala kegiatan forum di ketiga fase bencana, yang dirupakan dalam sebentuk buku untuk “diwariskan” kepada pengurus baru sebagai bahan pembelajaran yang inspiratif. [eBas_ndlemingDewe/SeninLegi-08072022]

 

  

 

 

 

 

RELAWAN SUROBOYO BERSATU

Alhamdulillah, jagong bareng yang pertama antara sebagian relawan dari Tim Bibitan inisiator pembentukan F-PRB Kota Surabaya dengan pejabat BPBD Kota Surabaya, pada hari selasa (02/08/2022), membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Dimana, Yogi, sebagai salah satu relawan yang hadir mendapat petunjuk langsung dari Plt Kalaksa BPBD Kota Surabaya untuk segera membentuk grup Whatsapp yang berisi perwakilan komunitas relawan yang ada di Surabaya. Tentunya yang masih aktif berkegiatan. (bukan ornagisasi papan nama).

Konon, grup Whatsapp ini diperlukan untuk memudahkan komunikasi, koordinasi antara relawan dengan pihak BPBD, kaitannya dengan program penanggulangan risiko bencana maupun upaya penanggulangan bencana.

Paling tidak, dengan adanya grup ini secara tidak langsung menjadi media pendataan untuk mengetahui keberadaan komunitas relawan se Surabaya. Baik jumlah, aktivitas dan kapasitasnya.  

Hal ini sejalan dengan keinginan Ridwan, selaku Plt Kalaksa yang berkeinginan mengadakan gathering relawan yang menyenangkan untuk membangun keakraban, yang disampaikan saat sambutan pembukaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kota Surabaya, tanggal 27 juni 2022.

Dengan prinsip sat set wat wet, Yogi pun langsung bergerak membuat grup Whatsapp dan memasukkan relawan yang mewakili komunitasnya. Untuk sementara sudah teridentifikasi sebanyak tiga puluh lima personil. Termasuk dari BBPB Kota Surabaya yang ditugaskan untuk “memonitor” sirkulasi informasi di dalam grup yang tentunya akan dinamis.

Banyak harapan yang disampaikan oleh mereka yang menjadi anggota grup. Seperti  Ivan, yang mengusulkan agar semua anggota grup bisa mengenalkan diri dan komunitasnya biar bisa di simpan dan saling mengenal.

Ada juga yang mengucapkan terimakasih telah diijinkan bergabung di grup Relawan Suroboyo Bersatu, untuk saling memupuk jaringan silaturahmi untuk membangun sinergi diantara relawan yang ada di Surabaya.  

Sementara Ndaru, yang aktif di beberapa komunitas, berharap agar mBak Lilik, staf BPBD Kota Surabaya yang menjadi bagian dari grup ini bisa segera mengagendakan pertemuan awal sebagai upaya menyamakan chemistry untuk membangun kerja-kerja kemanusiaan secara bersama. Termasuk mengawal terbentuknya F-PRB Kota Surabaya dengan segala programnya yang melibatkan relawan.

Ini penting, agar semua anggota grup sejalan sepaham mendukung giat bersama secara transparan, bertanggungjawab, dan selalu mengedepankan gotong royong dan kebersamaan

Semua harapan anggota grup Whatsapp Relawan Suroboyo Bersatu, oleh Yogi akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pejabat BPBD Kota Surabaya agar segera ada tindak lanjutnya. Tidak ada salahnya jika semua anggota grup memberi semangat dan doa kepada Yogi, agar upayanya menjadi nyata. [eBas/sabtuWage DiniHari-06082022]

MUKIDI BICARA TENTANG "THE SPHERE PROJECT"

Seperti biasa, Mukidi dan kawan-kawannya, menghabiskan malamnya dengan cangkruk’an di warkop langganan, untuk sekedar ngopi dan nggedabrus ngalor ngidul menunggu datangnya kantuk yang akan mengantar ke pelukan malam.

Ya, malam itu Mukidi datang sambil membawa buku tebal, yang dipinjam dari temannya. Saya sebagai teman akrabnya, yakin seyakin yakinnya, bahwa buku setebal 400 halaman itu tidak mungkin dibaca semua. Paling-paling yang dibaca hanya kata pengantar dan beberapa bagian yang dianggap menarik oleh Mukidi.

“Ini buku hebat, sangat penting untuk dimengerti oleh kita yang sering terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Namanya The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards In Humanitarian Response. Harus kita adakan acara bedah buku agar kita bisa memahaminya bersama-sama sebagai relawan yang bermartabat dan bermanfaat bagi umat,”. Katanya bersemangat.

“Wah bukunya berbobot sekali, abot banget. Sampiyan opo wis moco Cak?. Aku mendadak mual yen dikongkon moco, sampiyan critani wae yo Cak,” Kata Cak Kaspo sambil nyakot rondo royal (tape goreng) kesukaannya.

“Saya sih belum baca, ini buku lama terbitan tahun 2011. Saya pingin membaca edisi terbaru yang berbahasa Indonesia. Katanya bukunya lebih tipis,” Kata Mukidi tanpa ekspresi karena sibuk nyruput kopi.

“Walah Cak, tibaknya sami mawon. .... Buku lama maupun buku baru, jika judul dan bahasannya sama, ya pastilah sama. Paling yang berubah hanya redaksinya dan informasi terbaru yang akan melengkapinya,” Sindir Dhalbo, sambil membuka buka buku bersampul hijau.

Dengan gayanya, Mukidi bilang bahwa buku ini menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menjamin kehidupan yang bermartabat bagi warga yang terkena bencana. Diantaranya memberikan kecukupan akan kebutuhan: pasokan air, sanitasi, dan promosi kebersihan, ketahanan pangan dan gizi; hunian, dan bantuan non-pangan, serta kesehatan.

Masih kata Mukidi, pendekatan Sphere ini berbasis hak asasi dan berpusat pada masyarakat dalam aksi kemanusiaan. Sphere menekankan pentingnya keterlibatan penduduk yang terkena bencana dan pemerintah dalam seluruh tahapan tanggap darurat.

Dengan kata lain, Kegiatan membantu warga setempat, hendaknya dikomunikasikan dengan para pemuka masyarakat untuk mengetahui kapasitas warga lokal yang bisa dimanfaatkan untuka mendukung program sekaligus membangun kemandirian warga agar cepat pulih kehidupannya pasca bencana.

Sambil membuka halaman 29, dari buku Sphere yang lumayan tebal, Mukidi membaca dengan keras, Empat Prinsip Utama Perlindungan: 1. Hindari semakin terpaparnya penduduk terkena bencana terhadap ancaman sekunder sebagai akibat kegiatan atau bantuan Anda; 2. Jamin akses penduduk terkena bencana terhadap bantuan yang bersifat imparsial atau tidak membeda-bedakan – sesuai dengan proporsi kebutuhan dan tanpa diskriminasi;

Nomor 3. Lindungi penduduk terkena bencana dari bahaya fisik dan psikologis akibat kekerasan dan paksaan atau ancaman; dan 4. Bantu penduduk terkena bencana untuk pemenuhan hak asasinya, dapat mengakses bantuan dan segera dapat pulih dari dampak kekerasan atau penganiayaan.

“Cak Kaspo, sampiyan paham apa yang dikatakan Cak Mukidi ?,” Tanya saya sambil makan mie goreng yang menjadi makanan favorit relawan.

“Paham sih tidak, cumak terkesima oleh gaya Cak Mukidi berorasi. Kayak penjual jamu di pasar Kepanjen,” Katanya sambil menahan tawa.

“Mungkin perlu ada lokakarya atau diskusi terbuka untuk berbagi pengalaman tentang praktek baikThe Sphere Project di lapangan. Karena saya yakin belum semua relawan tahu dan mengerti tentang Sphere ini. Pertanyaannya, siapa yang berani mensponsorinya?,” Kata Cak Dhalbo.

“Kalau saya yakin, bahwa apa yang ada di buku Sphere ini akan sulit dilakukan di lapangan karena berbagai kendala setempat. Misalnya adanya kepentingan politik lokal dan keterbatasan SDM,” Tambah Cak Kaspo.

“Ya jelaslah, antara teori dan praktek itu sering berbeda. Jangankan Sphere, masalah SKPDB, dan aktivasi renkon ke renop saja, serta penggunaan dana BTT, kata mBakyu Paitun, masih sering kedodoran,” Kata Mukidi, sambil membuka-buka buku Sphere. Entah dibaca atau sedang mencari gambar dan foto ilustrasi, yang ternyata tidak ada sama sekali. [eBas/SelasaLegi-19072022]

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NGOBROL ASIK TENTANG SPAB

            Seperti biasa, beberapa anggota Jamaah LC yang tidak sibuk, selalu menikmati malam dengan ngopi bareng di basecamp Keputih, Surabaya. Kali ini Kaspo datang sambil membawa sekilo gula pasir dan roti goreng. Sedang Mukidi membawa gorengan. Begitulah budaya gotong royong yang tercipta di kalangan anggota Jamaah LC. Saling berbagi tanpa paksaan, apalagi dipaksa. Semua berbasis keikhlasan.

Sambil menikmati kopi adukannya si Dhalbo, mereka ngobrol tentang program sosialisasi satuan pendidikan aman bencana (SPAB) yang akan dilaksanakan oleh Mukidi dan timnya. Ya, Mukidi memang salah satu anggota tim SPAB yang mumpuni sehingga dipercaya banyak pihak.

Dalam berbagai literatur, dikatakan bahwa konsep SPAB adalah satuan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga satuan pendidikan dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Dengan tujuan, Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana;, Melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana,

Kemudian, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana, Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan Pendidikan, Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana,

Selanjutnya, memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan Pendidikan, Memulihkan dampak bencana di satuan Pendidikan, dan Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

Sayangnya, harapan yang indah itu belum seindah warna aslinya. Kata Cak Kaspo, yang dari tadi sibuk dengan gawainya, bahwa praktek SPAB selama ini masih terkesan asal jalan dan seremonial belaka tanpa tindak lanjut (sangat tergantung anggaran). Sebuah anggapan pribadi dari Cak Kaspo yang perlu dipahami tanpa emosi.

 “Menurut saya, program SPAB itu diutamakan untuk sekolah yang di daerahnya ada potensi bencana,” Kata si Dhalbo, menimpali anggapan Cak Kaspo, sebagai upaya meningkatkan wawasan. Minimal mengasah kemampuan berargumentasi (ngeyelan).

Masih kata Dhalbo, yang suka ngeyel itu, dalam program SPAB, yang dipentingkan adalah, pihak sekolah paham akan adanya potensi bencana di daerahnya, dan bagaimana mengurangi risikonya, serta apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana dan harus berbuat apa setelah bencana.

“Ingat lho, pendidik itu tugasnya sudah banyak. Disamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar, juga harus menyelesaikan urusan administrasi untuk keberlangsungan kariernya agar tidak disemprit atasannya,” Ujarnya, sambil nyakot roti goreng.

Artinya, tiga modul SPAB yang meliputi Pilar 1, tentang Fasilitas Sekolah Aman, Pilar 2, tentang Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana, serta Pilar 3, yang membahas Manajemen Bencana di Sekolah, tidak harus dikuasai oleh warga sekolah.

Untuk itu perlu ada kerjasama dengan forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) setempat dalam melakukan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, sesuai jenis potensi bencana yang ada. Termasuk membentuk tim siaga bencana sekolah dan menyusun berbagai dokumen yang diperlukan.

“Kayaknya tidak mungkin semua itu dibebankan ke pihak sekolah. Harus ada pihak ke tiga yang dilibatkan agar SPAB dapat benar-benar berkontribusi dalam upaya membangun budaya tangguh,” Tambahnya.

Semua peserta terkesima oleh ocehan si Dhalbo. Sudah mirip bicaranya nara sumber kebencanaan, yang biasa disewa oleh lembaga dan tidak tergantikan.

“Tumben omonganmu enak di denngar dan ada benarnya. Emang tadi pagi sarapan apa kok pinter,” Seloroh Mukidi, yang disambut gelak tawa lainnya. Seperti biasanya, si Dhalbo hanya nyengir kuda.

Tapi ingat, masih kata Mukidi, bahwa program SPAB itu sudah ada aturannya (dan anggarannya) yang harus dilakukan dengan baik agar tidak menjadi temuan saat ada pemeriksaan dari inspektorat, misalnya.

“Namanya program ya harus berjalan sesuai aturan dan ada laporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Masalah program itu berdampak atau tidak kepada sasaran, itu urusan lain,” Ucapnya lagi.

Semakin malam, obrolanya semakin mengasyikkan. Walaupun tidak masuk dalam tataran ilmiah, namun seluruh peserta berani dengan merdeka mengemukakan pendapat bahkan saling mendebat untuk memperkuat pendapat tanpa menghujat.

Dalam kesempatan itu Mukidi juga bilang, bahwa dia pernah mendengar tentang konsep ketangguhan masyarakat dalam sebuah rapat yang digelar sambil saling merapat.

Dikatakan bahwa tanda masyarakat tangguh itu memiliki akses informasi tentang bencana sehingga bisa segera bersiap diri, kemudian memiliki daya antisipasi terhadap segala kemungkinan, lalu daya proteksi diri menghadapi bencana yang datang, memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan, sesuai konsep Living Harmony with Risk, serta memiliki daya lenting untuk segera pulih diri pasca bencana.

Semua ini tentu tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah (dalam hal ini BPBD). Perlu menggandeng F-PRB sebagai mitra yang bisa diajak untuk melaksanakan program BPBD. Apalagi F-PRB Jawa timur memiliki program SDSB (sambang dulur sinau bareng). Itu bisa dimanfaatkan untuk menindak lanjuti program SPAB (dan destana) dalam rangka membangun budaya tangguh bencana.

Obrolan asik ngalor ngidul yang tidak ada simpulannya itu berlangsung sampai larut malam. Tanda bahwa anggota Jamaah LC senang jagongan bertukar pengalaman untuk menambah wawasan, sekaligus bergotong royong memperkuat pertemanan tanpa melemahkan, seperti yang sering disuarakan oleh banyak pihak. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/kamis Legi-14072022]

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MISI UNTUK INISIASI F-PRB TELAH USAI

Sungguh senang dan bangga rasanya, saya dilibatkan menjadi salah satu bagian dari grup whatsapp yang diberi nama Bibitan F-PRB Surabaya. Seluruh anggotanya sangat antusias melaksanakan tugas melakukan inisiasi pembentukan forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) Kota Surabaya. Langkah-langkah yang dilakukan juga diupayakan sesuai dengan pedoman pembentukan F-PRB yang diterbitkan oleh Ninil Jannah, dan kawan-kawan.

Karena mayoritas anggota Bibitan ini terdiri dari “wong cilik” dan banyak yang kurang paham dengan apa itu forum (hanya berbekal semangat), maka mereka hanya bisa bergerak di kalangan komunitas wong cilik, untuk diajak jagongan menyamakan pemahaman akan pentingnya keberadaan Forum sebagai mitra kritis BPBD dalam melaksanakan program kebencanaan. Baik itu terkait dengan upaya PRB, maupun penanggulangan bencana.

Hasil dari jagongan itu selalu dikabarkan melalui media sosial agar diketahui banyak pihak, bahwa “wong cilik” telah bergerak mengkomunikasikan rencana pembentukan F-PRB Kota Surabaya, lewat pertemuan informal. Seperti lesehan di warung kopi pinggir kali, di daerah Buduran, Sidoarjo. Serta tempat lain yang tidak layak jika harus mengundang kaum borjuis.

Inginnya, grup Bibitan F-PRB Surabaya mengundang semua unsur pentahelix yang mewakili institusi. Namun dirasa tidaklah mungkin jika “wong cilik” mengajak jagongan “wong gedi”, takut kualat dan pasti tidak direwes. Konon, ada yang bilang bahwa sebaiknya inisiatornya itu mereka yang punya “Pengaruh” bukan “wong cilik” yang selalu dipandang sebelah mata.

Namun karena “wong cilik” lebih sat set wat wet, maka merekalah, atas bimbingan Ninil Jannah, bisa bergerak lebih dulu dan terus bergerak, bertukar ide, bersulang pengalaman, mengatur strategi serta menyusun peta jalan pembentukan forum. Tentu saja sambil ngopi.

Semua kelakuannya coba di dokumentasikan semampunya, sebagai bukti bahwa “wong cilik” telah berbuat menginisiasi pembentukan F-PRB Kota Surabaya, walaupun masih dalam konsep dan mencari jalan untuk bisa sowan ke pejabat yang membidanginya. Maklum “wong cilik” tidak punya akses ke “istana”.

Alhamdulillah, pesan yang dihasilkan lewat jagongan informal itu telah didengar oleh beberapa pihak yang punya akses. Sehingga gagasan pembentukan forum semakin mengkristal ditangan mereka yang handal. Ya, gagasannya “wong cilik” ditangkap sebagai peluang yang menjanjikan.

Konon, komunikasi tingkat tinggi sudah dimulai, dan rapat terbatas pun sudah dilaksanakan. Sementara itu, semakin banyak pihak yang ingin berkontribusi sendiri, dengan caranya sendiri tanpa mengajak “wong cilik”.

Harapannya “wong cilik”, tentulah pengurus forum yang akan dibentuk nanti berisikan perwakilan dari seluruh unsur pentahelix yang ikut berproses. Bukan pendatang baru yang nunggu di tikungan dengan segala konsep yang dibawa sesuai selera dan kepentingannya. Namanya juga harapan, jadi ya bisa saja tinggal harapan.

Dengan demikian, menurut saya, sudah waktunya “Tim Bibitan” yang terdiri dari berbagai komunitas “wong cilik” undur diri, karena misi menginisiasi telah selesai, sesuai janji saat deklarasi. Kini waktunya para pihak yang kompeten (dan mungkin yang punya ambisi) untuk berbuat membentuk F-PRB Kota Surabaya. Tentu disini “wong cilik” hanya sekedar angka ikut, yang boleh tidak diikutkan.

Ya, misi itu telah selesai. Semua telah berlalu, tinggal kenangan yang indah saat jagongan bersama mengawali kasak kusuk membentuk F-PRB Kota Surabaya, yang konon banyak relawannya, banyak akademisinya, banyak praktisinya dibidang kebencanaan, namun terlambat membentuk forum, entah karena apa.

Jelas kenangan itu akan abadi. Jejak digital akan menyimpan. Untuk kemudian disuatu saat nanti muncul kembali, entah kapan. Semoga, saat muncul kembali nanti, keberadaan F-PRB Kota Surabaya sudah beraksi dengan program-programnya membentuk ketangguhan warga Kota menghadapi potensi bencana yang ada, diantaranya, kebekaran dan genangan yang membahayakan  saat musim penghujan. [eBas/SabtuWage-02072022]

 

 

 

 

PERLUNYA MEMBANGUN KESEPAHAMAN ANTAR BPBD DAN FPRB

Kemarin, hari senin (30/05/2022). Sebagian pengurus FPRB Jawatimur, didampingi unsur pengarah dan staf Siap Siaga, berkesempatan audiensi dengan kepala BPBD Provinsi Jawa Timur beserta beberapa pejabat lainnya, di Ruang Tangguh yang dingin.

Snack dan makan siangnya dikemas dalam kotak yang menarik, membuat peserta rapat nyaman untuk berdialog membangun kesepahaman tentang kerja-kerja pengurangan risiko bencana yang bisa dikolaborasikan dan dikoordinasikan antar pihak.

Dalam kesempatan itu Mbah Darmo, sebagai Sekjen FPRB, menyampaikan program forum yang sudah dan sedang dikerjakan. Termasuk menjelaskan tentang dana operasional yang digunakan, agar tidak ada dusta diantara mereka.

“Saya sampaikan disini bahwa dana program didapatkan melalui urunan dari sebagian honor saat menjadi nara sumber, serta penjualan souvenir. Sampai saat ini belum pernah meminta sumbangan suka rela dari anggota,” Tegasnya.

Mungkin, pertemuan keakraban ini akan semakin bermakna jika Mbah Darmo juga menyampaikan 10 hal yang harus diketahui tentang FPRB, seperti yang pernah dikatakan oleh Lilik Kurniawan, yang sekarang menjabat sebagai Sestama, BNPB, dan bergelar Doktor. Sehingga masing-masing pihak memahami akan keberadaan forum.

Adapun 10 hal yang pernah disampaikan di Hotel Grand Mercure Mirama, Surabaya, senin (26/10/2020), itu diantaranya adalah FRPB sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya, FRPB dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, serta secara spesifik  diatur dalam Perka BNPB  yang dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya, FPRB memiliki Visi: Memastikan Pembangunan Daerah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD  dengan OPD, antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga usaha.

FPRB juga memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup digunakan dalam penanggulangann bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya, dan memastikan pemberdayaan masyarakat  dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.

Guna merealisasikannya, tentu perlu sering duduk bersama membahas agenda bersama antar pihak (multihelix). Termasuk saat BPBD menyusun program kerja yang ada hubungannya dengan relawan, hendaknya forum dilibatkan, agar programnya tepat sasaran dan manfaatnya terasakan oleh penerima manfaat.

Begitu juga saat forum akan mengadakan rapat dengan berbagai pihak, hendaknya BPBD yang mengundang, selanjutnya yang presentasi tentang program terkait dengan PRB adalah forum. Karena OPD tidak mungkin mau datang jika yang mengundang rapat itu forum. Hal ini telah dilakukan oleh FPRB Provinsi Bali (hasil ngobrol dengan Ketuanya di arena Rumah Resiliensi Indinesia saat penyelenggaraan GPDRR di Nusa Dua, Bali, 25/05/2022).

    Dalam kesempatan yang langka itu, Amin Widodo, berharap agar semua kegiatan relawan dalam pengurangan risiko bencana maupun aksi penanggulangan bencana divideokan dengan menarik untuk kemudian disebarkan melalui media sosial agar dikenal oleh khalayak ramai.

    Dengan kata lain, Jika pengalaman dan praktek baik yang telah dikerjakan itu hanya didokumentasikan dalam bentuk buku, jelas kurang menarik pembacanya. Sehingga pesan pembelajaran tidak sampai. Akibatnya kejadian bencana itu akan terulang dan terus berulang tanpa penyelesaian, dengan mempelajari kejadian yang telah dialami.

     Apa yang disampaikan oleh dosen ITS ini benar dan perlu ditindaklanjuti. Sekarang ini era milenial yang memanfaatkan vlog sebagai media pembelajaran untuk mengkomunikasikan suatu pesan akan pentingnya kesiapsiagaan, dan ketangguhan kepada masyarakat.

       Ya, peristiwa bencana hendaknya dijadikan bahan pembelajaran yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya penyadaran untuk membangun budaya tangguh bencana, dengan strategi jauhkan bencana dari masyarakat, jauhkan masyarakat dari bencana, dan living harmony with risk.

    Konon, ketangguhan itu bisa dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mencari informasi tentang potensi bencana yang ada, kemudian memiliki kemampuan mengantisipasi, proteksi, adaptasi dan memiliki daya lenting dalam rangka pemulihan pasca bencana.

    Sedangkan Cak Su’ud dari Siap Siaga mengharapkan agar BPBD semakin peduli melibatkan keberadaan forum dalam berbagai kegiatan untuk membangun kolaborasi antar pihak yang saling menguntungkan.  

    Sedangkan Budi Santoso, sebagai kepala BPBD Provinsi Jawa Timur  akan berusaha mencarikan sumber dana dari CSR untuk mendukung kegiatan kesiapsiagaan dalam bentuk edukasi, sosialisasi kebencanaan. Termasuk upaya pelestarian alam melalui penanaman pohon di daerah rawan bencana.

    Acara ramah tamah ini diakhiri dengan foto bersama. Tentu masing-masing pihak berharap agar semua obrolan itu ada tindak lanjutnya dalam bentuk program keroyokan antar pihak dalam rangka membangun ketangguhan berkelanjutan, seperti yang direkomendasikan dalam GPDRR ke-7 tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini. [eBas/SelasaPahing-31-05-2022]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUNGGU REALISASI REKOMENDASI UNTUK RESILIENSI

             Pada acara penutupan gelaran Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7, di Bali Nusa Dua Convention Centre pada Jumat (27/5/2022). Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan tujuh rekomendasi terkait Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan.

Tujuh rekomendasi itu dihasilkan lewat berbagai masukkan dari diskusi dan berbagi pengalaman praktik baik upaya pengurangan risiko bencana, selama gelaran GPDRR berlangsung, sejak tanggal 23 sampai 28 Mei 2022.

Tinggal bagaimana pemerintah, dalam hal ini BNPB/BPBD mensikapi rekomendasi tersebut. Apakah segera beraksi dengan merangkul berbagai pihak atau abai, menunggu arahan dan petunjuk dari atasannya, yang entah kapan akan memberi instruksi.

Pertanyaannya kemudian adalah, dari tujuh rekomendasi hasil GPDRR itu, mana yang bisa segera ditindak lanjuti oleh komunitas relawanyang dirupakan dalam programnya, sebagai bentuk partisipasi nyata membantu pemerintah membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Penulis mencoba meminta pendapat beberapa orang anggota F-PRB Jawa Timur terkait dengan tujuh rekomendasi, yang mungkin bisa dikerjakan sesuai kapasitas, terkait dengan rekomendasi yang dirumuskan di Pulau Dewata.

Anin Faros, sebagai fasilitator Desa Tangguh Bencana, yang sering bersentuhan dengan masyarakat, mengatakan bahwa rekomendasi nomor empat dan lima yang mungkin bisa dikaitkan dengan program forum.  

Rekomendari ke empat itu mengatakan bahwa, bencana memberikan dampak berbeda kepada setiap orang. Untuk itulah perlunya pendekatan partisipatif dan berbasis HAM untuk memasukkan semua, sesuai prinsip "Tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita" dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko. 

Rekomendasi itu juga berharap dapat melibatkan generasi muda dan profesional muda sebagai bentuk investasi yang harus ditingkatkan untuk merangsang inovasi dan solusi kreatif. 

Sedangkan rekomendasi ke lima, intinya ingin memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu lima tahun ke depan.  Respons terhadap seruan tersebut harus mempertimbangkan rantai nilai peringatan dini yang berpusat pada masyarakat secara menyeluruh dari ujung ke ujung – mulai dari penilaian risiko hingga infrastruktur dan menjangkau tujuan akhir. 

“Upaya ini tentunya bisa disampaikan oleh forum saat melakukan program sambang desa sianu bareng dan sapa destana,” Katanya melalui sambungan seluler.

Sementra itu, Cak Anam, disamping sebagai pengurus FPRB, juga aktid di LPBI-NU Kabupaten Mojokerto, mengatakan bahwa apa yang dihasilkan diacara GPDRR itu semuanya baik, jika semua pihak berkomitmen untuk mencoba memulai melaksanakannya.

“Rekomendasi pertama bisa dilakukan dengan mendekati pemegang kebijakan lokal. Upaya ini memang berat, tapi harus dicoba lakukan dengan melibatkan para pihaak,” Tambahnya.

Untuk rekomendasi yang ke dua, masih kata Cak Anam, bisa dilakukan dengan mendekati masyarakat secara langsung. Upaya ini juga berat, karena mainstream masyarakat kita terhadap program pengurangan risiko bencana, masih jauh panggang dari api.

Sedangkan yang ke empat, bisa dilakukan dengan melanjutkan apa yang sudah dilakukan forum bersama masyarakat (diantaranya pembentukan dan pendampingan destana, serta program sapa destana)

“Terkait rekomendasi yang terakhir, forum bisa mendorong melalui keseriusan stakholder yang membidangi administrasi kebencanaan, terkait perhitungan IRBI bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan hanya seremonial belaka,” Kata pria berkulit sawo matang yang humoris ini.

Tentu masih akan banyak lagi pendapat yang muncul bagaimana merealisasikan tujuh rekomendasi yang dihasilkan di Pulau Bali ini, untuk membangun budaya tangguh, berdasarkan kapasitas dan kepentingan masing-masing pihak. Ya, para pihak memang boleh menterjemahkannya kedalam programnya.

Jika memungkinkan, diperlukan sinergitas dan kerja-kerja kolaboratif antar pihak untuk merealisasikan tujuh rekomendasi. Dengan kata lain, masing-masing pihak turut berkontribusi aktif mengawal tujuh rekomendasi.

Mengingat pentingnya masalah ini, Kepala BNPB mengatakan, harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat, serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi.

Beberapa waktu yang lalu, saat penyelenggaraan Konfrensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XIV tahun 2021, juga menghasilkan beberapa rekomendasi.

Namun sampai saat ini gaungnya semakin menghilang terbawa kesibukan lain yang harus segera diselesaikan. Akankah tujuh rekomendasi yang dihasilkan di Sofitel Bali Nisa Dua Beach Resort, Provinsi Bali itu, akan mengalami nasib yang sama ?. [eBas/mingguKliwon-29052022]