ANNIVERSARY ITU GENGSI ORGANISASI

 Sebuah kebanggaan tersendiri bagi anggota dan alumni sebuah organisasi  dapat menyelenggarakan acara anniversary yang diagendakan secara rutin setiap tahunnya, atas kesepakatan bersama.

 Anniversary itu, bisa juga disebut milad, ulang tahun, maupun Dies natalis, dimana kehadirannya sangat ditunggu oleh ‘banyak pihak’. karena, sesungguhnyalah tidak semua organisasi mampu dan mau mengadakan acara ini. Sebuah kegiatan yang kelihatannya mudah, namun dapat menimbulkan finah, jika salah kelola dan panitianya tidak amanah. (hanya bermain aman ah).

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hari ulang tahun adalah hari yang bertepatan dengan tanggal dan bulan lahir seseorang atau sesuatu, termasuk organisasi sosial kemanusiaan.

 Konon, tujuan dari acara ini adalah Meningkatkan semangat berprestasi dalam organisasi, membangun citra positif organisasi, menumbuhkan kebanggaan terhadap organisasi, dan menambah jejaring kemitraan untuk memperkuat keberadaan organisasi dalam menjalankan programnya.

 Biasanya, acara anniversary sebuah organisasi dihadiri oleh pengurus, anggota dan alumni. Termasuk orang-orang terdekat yang sering berinteraksi dan berkolaborasi di berbagai acara.

 Susunan acaranya juga sangat fleksibel sesuai dengan kesepakatan mereka yang terlibat. Ada organisasi yang memulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan, hymne, sambutan dari berbagai pihak, doa, dan potong tumpeng.

 Ada juga acara anniversary yang hanya sambutan ketua panitia, berdoa, dan potong tumpeng untuk kemudian dilanjutkan dengan acara lain yang kebih seru. Seperti talk show, sharing session, dan hiburan. Monggo saja semua boleh dilakukan dan tidak berdosa, juga tidak melanggar hukum.

 Yang jelas, acara anniversary dan istilah sejenis lainnya, diakui atau tidak merupakan ajang reuni tipis-tipis antara para senior lintas organisasi. Ya, mereka datang berharap dapat bertemu dengan teman seangkatannya untuk berbagi cerita, bertukar pengalaman tentang suka duka menapaki takdir kehidupan dalam segala aspek.

 Sehingga yang terjadi, acara yang sudah disusun dengan baik oleh panitia, biasanya diabaikan berjalan sendiri tanpa mendapat perhatian dan sambutan yang layak. Mereka asik sendiri berbagi obrolan sambil menikmati jajanan dan makanan yang disediakan panitia. Sementara yang menyimak rangkaian acara, ya hanya panitianya dan sebagian anggota yang masih tergolong yunior.   

 Namun, perlu diingat bahwa acara anniversary bukan sekadar perayaan hura-hura semata. Ada banyak pelajaran kehidupan yang bisa diambil untuk bekal berbenah lebih baik dalam bersosialisasi dengan berbagai pihak.

 Alangkah bermanfaatnya jika acara anniversary itu juga membahas perlunya kaderisasi dan regenerasi kepengurusan organisasi, serta melahirkan kesepakatan bersama untuk mengadakan pelatihan lintas organisasi, musyawarah bersama, dan gerakan bakti sosial bersama mengangkat isue pelestarian lingkungan. Agenda seperti ini tentunya akan baik untuk membekali para yunior penerus senior.  

 Dengan demikian, acara anniversary yang bergengsi bagi sebuah organisasi itu bukan sekedar arena berkumpul sesama senior untuk mengenang kembali kegagahan masa lalu, semasa ketika aktif sebagai anggota pecinta alam dengan segala romantikanya. Termasuk mabuk bersama.

 Ingat usia semakin renta yang terus bergerak menuju akhir cerita  kehidupan yang akan membawa ke jalan surga atau jalan lainnya. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Rabu-29102025]

 

ANNIVERSARY RELAWAN BENCANA EMERGENCY SOSIAL KE-6 TAHUN 2025

 Terimakasih kepada panitia anniversary yang telah mengundang saya untuk hadir berbagi gembira menyambut ulang tahun yang ke-6. Sampai saat ini jumlah anggotanya terpantau di grup whatsapp sebanyak 35 personil dengan kemampuan yang beragam di bidang kerelawanan. Diantaranya di bidang Dapur Umum serta Pencarian dan Pertolongan. 

 Konon, mereka semua juga turut berkontribusi saweran untuk mensukseskan acara dari kita, oleh kita dan untuk kita.

 Sebelumnya, saya juga diundang rapat untuk pembentukan panitia anniversary. Namun karena ada kesibukan keluarga, saya tidak dapat hadir, dan menyerahkan sepenuhnya kepada panitia terpilih dalam meramu acara semeriah mungkin sesuai dengan anggaran yang ada hasil saweran.

 Sekarang pun saya juga terpaksa berhalangan hadir untuk menikmati acara yang dikemas oleh panitia, dikarenakan saya habis kecelakaan tunggal, dan sampai saat ini kondisi fisik masih belum layak tampil di keramaian karena dapat mengganggu kemeriahan acara.

 Dimana, pipi dan dahi masih sedikit bengkak sehingga bentuk wajah yang sudah tidak ganteng ini tidak presisi. Luka di bawah alis juga kadang masih mengeluarkan darah, gigi masih nyeri dan seluruh badan, khususnya lutut kiri masih cenut-cenut jika melangkah.

 Berharap tanpa kehadiran saya, acara anniv berjalan sesuai yang direncanakan dengan penuh riang gembira, sekaligus memberi semangat untk melangkah ke depan yang semakin asik.

 Sungguh, merupakan suatu kebanggaan bagi sebuah komunitas yang mampu bertahan sampai usia yang ke enam. Sebuah prestasi tersendiri bagi pengurus dan anggotanya dalam menapaki kerja-kerja sosial kemanusiaan yang jauh dari keuntungan financial.

 Apalagi sebagai komunitas, R-BES jarang sekali mengadakan rapat pengurus yang dihadiri pengurus secara lengkap. Jarang sekali mengadakan rapat anggota yang dihadiri seluruh anggota, dengan berbagai alasan kesibukan. Juga belum pernah rapat bareng membahas AD/ART, rencana program, dan evaluasi akhir tahun, seperti lazimnya sebuah komunitas.

 Ya, tanpa itu semua nyatanya R-BES tetap bergerak dan terlibat dalam menjalankan misi sosial kemanusiaan bersama komunitas lainnya. Walau hanya berkomunikasi lewat grup whatsapp, dan berkoordinasi lewat Japri dan Hotel Tenggo, anggota R-BES pun selalu hadir diberbagai lokasi musibah/bencana.

 Sambil rebahan di kamar menikmati rasa cenut-cenut dan sedikit batuk dan pilek, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 dengan harapan semoga ke depan semakin solid dan kompak dalam berkomunitas dan berkegiatan sosial kemanusiaan.

 Juga berharap, dalam berkegiatan di lapangan jangan lupa ‘absen kehadiran’  di tenda komando agar keberadaan R-BES dikenal oleh komunitas lain sesama pegiat sosial lemanusiaan, maupun pemerintah yang membidanginya.

 Begitu juga ketika ada lembaga atau komunitas yang mengadakan kegiatan pelatihan atau lainnya, hendaknya R-BES hadir sebagai peserta untuk menambah pengalaman dan pertemanan (memperluas jejaring kemitraan).

 Terakhir, saya juga berharap agar pengurus suatu saat dapat mengadakan semacam sarasehan yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota R-BES untuk menyamakan langkah. Karena, sesungguhnyalah sampai saat ini antar anggota R-BES belum saling kenal, atau hanya kenal dan ngobrol lewat medsos saja.

 Kepada panitia, terimakasih atas undangannya, dan mohon maaf belum bisa membersamai dalam suasana riang gembira anniversary R-BES ke-6 tahun 2025. semoga sukses dan bermanfaat bagi sesama, bagi semua anggota. Baik yang sudah saya kenal maupun yang belum saya kenal. Salam kompak persahabatan. [eBas/Jum’at-24102025]  

 

 

AVIANTO KETUA UMUM MPBI

 Siang itu hari sabtu (13/09/2025) di salah satu  tenda komando di lokasi Jambore F-PRB Jawa Timur yang ke-3,  ada tausyiah dari anggota komisi VIII  DPR RI tentang kebijakan yang terkait dengan kebencanaan.

 Sebenarnya saya hanya ingin ambil foto untuk dokumentasi, setelah itu merapat ke booth nya dompet dhuafa yang punya program Pos Hangat dengan menu andalan kopi gratis.

 namun ternyata disitu ada Kak Kokok, seorang pejabat senior pramuka andalan nasional dan Sam Yeka, dari Komunitas Gimbal Alas sekaligus pendiri Komunitas Mitigasi Nusantara, sedang duduk  bersama peserta lain menyimak sharing session dari narasumber yang diundang.

 Ya, akhirnya saya pun membaur dengan senior idola, saling bersalaman untuk bersulang cerita karena lama tak bersua, dan saling memuji dengan suka hati tanpa rasa dengki.

 "Tadi aku lihat ada yang pakai baju seragam MPBI, tapi kok gak kelihatan mas Avianto ya?," Kataku kepada Kak Kokok.

 "Urung kenal po ?, lha kuwi wonge ning ngarep," Kata Kak Kokok dengan logat Jokjanya.

 "secara virtual aku wis kenal sering ketemu dan berbantah di webinar, tapi belum pernah ketemu secara offline," Kataku sambil melihat sosok ganteng yang sibuk mendokumentasikan keriuhan di tenda.

 "Yo kuwi wonge," Kata Kak Kokok meyakinkan.

 Lho iyo ta ?, kok beda ya ketika melihat fotonya yang selalu muncul disaat webinar. Saya pikir posturnya ‘ramping’ ternyata gendut perutnya, kayak bapak-bapak pejabat, sebagai tanda hidupnya makmur. Namun gayanya tetap mbois, gerakannya lincah, dan langkahnya cepat saat menuju Pos Hangat.

 “Mas Avi ya ?, Alhamdulillah saya berkesempatan bertemu langsung dengan idola yang selama ini hanya bisa melihat fotonya saat webinar,” Kata saya sambil bersalaman.

 Tanpa curiga, dengan senyumnya yang khas kami berdua langsung akrab ngobrol di samping tenda. Ternyata mas Avi orangnya enak semanak diajak ngobrol. Apalagi jika obrolan mengarah kepada masalah kebencanaan dengan segala variannya. Termasuk bagaimana membentuk dan menggerakkan para pihak yang ada di dalam F-PRB agar dapat berjalan bersama dalam kesetaraan sebagai mitra kritis BPBD.

 Sambil berdiri tanpa wedang kopi, saya bilang tulisan mas Avi apik, enak dibaca dan menarik untuk didiskusikan. Ini bisa dimaklumi karena beliaunya itu sekolahnya di luar negeri dan ijasahnya dijamin benar-benar asli. Cocok menjadi ketua umum MPBI yang pandai mengatur dan mau diatur.

sekedar diketahui bahwa masyarakat penanggulangan bencana indonesia (MPBI) yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2023 merupakan  wadah inklusif yang menyatukan berbagai pihak: masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dunia usaha, media, dan komunitas, sebagai ruang belajar bersama dan berbagi ilmu tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Tidak ada ruginya jika komunitas relawan bergabung ke dalam MPBI. 

 Mengingat mas Avi didatangkan ke arena Jambore yang berlokasi di Pantai Grand Watudodol, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai salah satu orang penting, maka saya harus tahu diri untuk segera mengakhiri pertemuan.

 Sebagai penggemar, sebenernya pengen ngajak foto bersama idola, tapi sungkan. Untungnya mas Avi mengajak foto bersama. Jadinya ya seneng benget, walaupun hasilnya kayak novel yang berjudul  ‘Beauty and the Beast’. ya itulah salah satu bentuk keseimbangan alam. ada yang ganteng pun apa yang kurang ganteng.

 Sebelum pisahan, mas Avi sempat bilang, ajak saja Pak Papang dolan ke BPBD Kota Surabaya untuk memfasilitasi terbentuknya F-PRB Kota Surabaya. Saya mengiyakan walau sesungguhnya tidak berani merealisasikan karena bukan kapasitas saya.

 Kami berdua pisahan, dia ke kanan tenda, sedang saya ke kiri menuju Pos Hangat nikmati kopi ekspresso, buatan tangan lentik dari dara manis anggota Dompet Dhuafa. Benar Kata relawan disebelah saya, kopi ekspresso itu pahitnya hampir sama dengan jalannya kehidupan seorang relawan. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/Rabu-17092025]  

 

 

 

BENARKAH DIKNAS PUNYA DANA UNTUK PROGRAM SPAB ?

 Bermula dari pertanyaan di grup whatsapp tentang dari mana dana untuk mengadakan pendampingan program satuan pendidikan aman bencana (SPAB). oleh salah satu anggota grup, dijawab bahwa untuk sekolah negeri dananya dari Dinas Pendidikan (Diknas).

 Lho, benarkah ?. Jika benar ya Alhamdulillah, itu artinya program SPAB yang sudah ada permendikbudnya dengan nomor 33 tahun 2019, sudah dipahami oleh semua jajaran yang ada di Diknas untuk dilaksanakan di semua jenjang pendidikan di sekolah.

 Sayangnya, menurut cerita dari teman-teman yang rutin bergelut dengan program SPAB itu, untuk saat ini pihak Sekolah hanya menjadi sasaran program yang telah ditentukan oleh Diknas. Dimana dana dan programnya dari BNPB atau BPBD setempat. Artinya Diknas selama ini belum punya dana tersendiri untuk mendukung pelaksanaan program SPAB di sekolah secara merata dan berkesinambungan.

 Dengan kata lain pihak sekolah posisinya masih hanya menunggu budi baik BNPB atau BPBD yang punya program sekaligus anggaran untuk SPAB. Jika sekolahnya ditempati program SPAB ya alhamdulillah, kalau pun tidak ya tidak masalah.

 Masih kata teman-teman, waktu yang disediakan untuk ‘edukasi’ SPAB di sekolah sering kali dimampatkan dari waktu yang ideal, dengan berbagai alasan. Katanya yang penting tujuan terpenuhi dan daya serap anggaran beres untuk dilaporkan, demi tertib admisistrasi,

 Lucunya sekolah yang sudah ‘disentuh’ program SPAB langsung diberi label “Sekolah Tangguh Bencana”. Lho ya benarkah membangun kesiapsiagaan, membangun budaya tangguh bencana cukup dengan sekali sentuhan ?. Sungguh sebuah hil yang mustahal. Mungkinkah semua program kebencanaan yang ada juga bernasib sama , sekali sentuh langsung tangguh ?. Mungkin kawan-kawan yang selalu berkesempatan terlibat dalam program beginian dapat memberi jawaban. Namun,  tampaknya itulah yang sesungguhnya terjadi selama ini, dan dinikmati dengan senang hati tanpa evaluasi.

 Jika pun ada sekolah atawa daerah yang program kebencanaannya dapat berjalan berkelanjutan. Kemungkinan besar (dapat dipastikan) mereka mendapat ‘kucuran’ program dari pihak tertentu. Atau, sekolah atawa daerah itu dijadikan binaan lembaga/kantor tertentu dalam jangka waktu tertentu.

 Begitu juga dengan gagasan Diknas membentuk sekretariat bersama (sekber) SPAB. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, nasibnya juga setali tiga uang. Artinya, ada uang baru jalan, dalam bentuk seremonial, beli baju seragam, menggelar rapat dan diskusi dilanjutkan dengan pembentukan pengurus, untuk kemudian diam ditempat menunggu arahan untuk kelanjutannya.

 Semoga paparan (yang pasti dinilai nakal) ini tidak benar adanya karena semua sudah berubah sejalan dengan berubahnya gaya kepemimpinan dan kebijakan dari pejabat baru di lingkungan dunia pendidikan di era presiden Prabowo, khususnya kebijakan anggaran untuk program SPAB dalam rangka mengamalkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/senin-08092025]

 

 

PERINGATAN BULAN PRB TAHUN 2025 DI BUMI MOJOPAHIT MOJOKERTO JAWA TIMUR

 Dalam surat BNPB nomor B-81/BNPB/D-II/BP.01.02/08/2025, perihal pemberitahuan peringatan bulan Pengurangan Risko Bencana tahun 2025, dikatakan bahwa peringatan bulan PRB telah menjadi agenda nasional yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2013.

 Penyelenggaraan Peringatan Bulan PRB Nasional sebelumnya secara berturut-turut adalah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (2013); Kota Bengkulu, Bengkulu (2014); Kota Surakarta, Jawa Tengah (2015); Kota Manado, Sulawesi Utara (2016); Kota Sorong, Papua (2017); Kota Medan, Sumatera Utara (2018); Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019); DKI Jakarta (2020); Kota Ambon, Maluku (2021); Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (2022); Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (2023); Kota Banda Aceh, Aceh (2024).

 egiatan ini dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan pemerintah daerah dan para pelaku penanggulangan bencana, dalam rangka membangun kesadaran bersama, membuka ruang dialog, serta mengembangkan jejaring antarpelaku PRB, sekaligus menjadi ajang pembelajaran bersama bagi para pelaku PRB di seluruh Indonesia 

 Pada tahun 2025, BNPB bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Rangkaian Puncak Peringatan Bulan PRB Nasional Tahun 2025 pada tanggal 1–3 Oktober 2025.

 Kegiatan akan dilaksanakan di Daerah Mojokerto Raya (Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto), dengan mengangkat tema: “Meningkatnya Ketangguhan dalam Pengurangan Risiko Bencana dari Bumi Majapahit Menuju Indonesia Tangguh”

 Kalau tidak salah, semangat menyambut perhelatan bulan PRB oleh para pegiat kebencanaan Jawa Timur, khususnya mereka yang terwadahi dalam F-PRB Jawa Timur, sudah dimulai sejak awal tahun 2025. mereka yang ditunjuk, sangat aktif mengkomunikasikan pagelaran bergengsi ini, melalui berbagai platform media sosial.

 Termasuk melalui kegiatan rapat dan diskusi untuk mewacanakan konsep baru dalam upaya penanggulangan bencana. Seperti mitigator bencana, serta tidak ketinggalan gelar aksi berupa lokalatih, gladi dan simulasi dengan berbagai bentuknya sebagai sebuah gerakan bersama menuju puncak peringatan bulan PRB  tahun 2025 di Jawa Timur.

 Ya, masing-masing elemen (khususnya yang mendapat dukungan dana) bersemangat menggelar kegiatan yang bernuansakan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dalam rangka upaya membangun  budaya tangguh, sesuai dengan tagline yang diambil, yaitu “Tangguh Rek !”, yang merupakan ajakan menuju masyarakat tangguh menghadapi bencana.

 Semua kegiatan di atas didokumentasikan dengan apik dan menarik, dan diserahkan kepada panitia untuk ditampilkan di arena bergengsi di puncak peringatan bulan PRB di Kota Mojokerto yang terkenal dengan sebutan ‘kota onde-onde’.

 Harapannya tentu, semua praktik baik PRB  khas jawa timuran yang dipamerkan, dapat menginspirasi pihak lain untuk kemudian menduplikasikan di daerahnya sesuia kearifan lokal setempat. Dengan demikian, semangat ‘Dari Bumi Majapahit Menuju Indonesia Tangguh’ benar-benar menorehkan makna untuk kegiatan rutinan selanjutnya, entah daerah mana yang akan terpilih.[eBas/Sabtu-09082025]

 

 

 

 

 

 

SERTIFIKASI PEGIAT KEBENCANAAN, APA MANFAATNYA BAGI RELAWAN ?

 Ada informasi tentang sebuah lembaga swasta nasional yang sudah dianggap profesional, diberi ijin menjadi pengelola tempat uji kompetensi, untuk mengukur dan menilai kemampuan, pengetahuan, dan  keterampilan seseorang yang berkaitan dengan bidang tertentu, dalam hal ini adalah bidang kebencanaan

 Tentunya ini adalah lembaga yang benar-benar telah siap segalanya untuk menjadi penguji kapasitas relawan (pegiat kebencanaan), yang didukung personil yang mumpuni sarana prasarana yang lengkap untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi. Karena, belum semua lembaga diberi hak untuk menjadi tempat uji kompetensi untuk sertifikasi.

 Seperti diketahui bahwa sertifikasi kompetensi adalah proses resmi untuk mengakui bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

 Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas para pegiat kebencanaan, BNPB bekerjasama dengan BNSP berusaha mengadakan program sertifikasi di setiap klaster untuk para pegiat kebencanaan, untuk memberi pengakuan resmi atau jaminan tertulis dari suatu lembaga independen dan terakreditasi bahwa seseorang telah memenuhi standar atau persyaratan tertentu.

 Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud pegiat kebencanaan itu ?. Apakah relawan yang sering ikut respon darurat di lokasi bencana, atau hanya bagi para relawan pekerja kemanusiaan yang tergabung dalam "lembaga donor" saja ?.

 Ini penting dijelaskan mengingat biaya untuk ikut sertifikasi tidak murah, dan manfaatnya pun bagi relawan yang tidak tergabung dalam "lembaga donor" tidak jelas. Serta perlu diingat bahwa senyatanya relawan itu berbeda dengan relawan pekerja kemanusiaan.

 Ketika relawan membaca postingan di grup whatsapp, tentang tawaran untuk ikut serifikasi sesuai klater yang ditawarkan, muncul pertanyaan lugu, memangnya menolong orang korban bencana itu harus menunjukkan sertifikat dulu ya ?. kalau relawan yang tidak punya sertifikat apa tidak boleh menolong di lokasi bencana ?.Apakah relawan yang telah lulus sertifikasi otomatis profesional di klasternya ?.

 Sementara ada juga yang berkomentar, memangnya ketika terjadi bencana, ada petugas posko induk yang bertugas menerima surat mandat dari organisasi induk yang dibawa relawan sekaligus terlampir sertifikat kompetensi ?. ada juga pertanyaan konyol yang tidak perlu ditanggapi, yaitu apakah semua pegawai BNPB dan BPBD sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi di semua klaster yang sesuai bidangnya ?.  

 Sebenarnya masih banyak komentar yang lucu-lucu terkait dengan program sertifikasi kebencanaan ini, tapi tidaklah mungkin ditampilkan semua disini. Karena, senyatanyalah belum tampak bedanya yang signifikan antara mereka yang sudah lulus sertifikasi dengan yang tidak ikut.

 Beberapa tahun lalu, sebelum musim covid-19, BNPB pernah punya program sertifikasi gratisan (lupa klaster apa yang disertifikasi) untuk para relawan penanggulangan bencana.

Ketika itu pesertanya (termasuk penulis) diberi uang transport sesuai kuota. 

 Dari kasil sertifikasi yang dipandu oleh asesor penanggulangan bencana, ada yang dinyatakan lulus, juga ada yang tidak lulus (salah satunya penulis) karena dapat menunjukkan bukti fisik berupa foto kegiatan dan berbagai piagam dan sertifikat yang dimiliki.

 Waktu itu dikatakan pula bahwa bagi yang lulus sertifikasi akan dipanggil ke pusdiklat BNPB di Sentul Bogor dalam rangka pemantapan. Namun semua itu jauh panggang dari api, alias janji tinggal janji dan para pemegang sertifikat tanda lulus sertifikasi babar blas tidak menerima manfaat.

 Ya, mereka , para relawan yang telah lulus sertifikasi tidak pernah dilibatkan secara resmi dalam kegiatan penanggulangan bencana, juga tidak pernah ditanya sertifikatnya ketika ikut terjun di dalam semua fase bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.  

 Lha terus apa gunanya relawan mengikuti program sertifikasi (berbayar lagi) seperti yang ditawarkan oleh lembaga swasta yang diberi hak melakukan uji kompetensi beberapa klaster tertentu, jika tidak membawa manfaat yang signifikan.

 Mungkin, program sertifikasi kebencanaan itu lebih tepatnya ditujukan kepada relawan pekerja kemanusiaan yang bergabung dalam ”lembaga donor” yang sesungguhnya memang harus benar-benar berkompeten di bidangnya karena dibayar sesuai aturan mainnya.

 Kalau relewan biasa menurut penulis ya tidak wajib ikut sertifikasi berbayar mahal. Pada umumnya relawan itu ya gratisan. Bisa ikut terjun ke lokasi bencana membantu proses penanganan korban bencana, itu sudah luar biasa, karena mendapat dukungan dari “kanan kiri” dan dapat dipastikan dompetnya aman  selama di lokasi maupun untuk yang di rumah.

 Semoga catatan kecil ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi relawan sebelum daftar sebagai peserta sertifikasi (uji kompetensi), khususnya yang berbayar. Silahkan pahami dulu tujuan ikut sertifikasi dan manfaatnya apa setelah memiliki sertifikat.

 Jangan mudah terpesona oleh bahasa iklan yang menghanyutkan. Namun, Kalau hanya sekedar punya untuk ‘gagah-gagahan’ sebagai kolektor sertifikat dan piagam (nduwe-nduwenan)  demi gengsi semata, ya Wallahu a'lam, itu lain lagi ceritanya.Salam Tangguh, Salam Waras. [eBas/selasa-06082025]

 

 

 

. 

 

 

 

IBU DIRJEN PAUD MENGGAGAS DIBENTUKNYA MITIGATOR CILIK

 Dalam sebuah Webinar Mitigator SPAB-PAUD 2025, Dr. Nia Nurhasanah, Direktur PAUD, Kemendikdasmen RI, punya harapan gimana menyusun dan melaksanakan rencana aksi spab sesuai kontek lokal, dengan mengenalkan kelas mitigasi untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan paud di bidang pengurangan risiko bencana.

 Dalam Webinar dengan tema mengangkat peran guru paud dalam membangun budaya tangguh bencana dengan pelatihan mitigator SPAB, Ibu berkacamata ini juga berharap bagaimana satuan paud bisa melibatkan anak sebagai Mitigator Cilik, dalam membuat program pelatihan dan kesiapsiagaan secara menyenangkan dan edukatif sekaligus membentuk satuan paud sebagai tempat belajar yang nyaman aman dan membentuk karakter tangguh anak indonesia sejak dini.

 Webinar yang diselenggarakan secara daring pada hari senin (30/06/2025), merupakan gagasan cerdas dari seorang ibu pejabat yang menggeluti dunia pendidikan dan peduli terhapat upaya membangun budaya tangguh bencana yang digaungkan BNPB.

 Sejalan dengan gagasan Mitigator Cilik, sebagai sebuah profesi (?), Om Rangga, dalam postingannya di grup whatsapp PRBBK Indonesia mengatakan bahwa Mitigator diambil dari kata mitigasi, serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

 “Mitigator juga bisa sebagai Mitigation Facilitator  untuk memudahkan penyebutan para pelaku mitigasi bencana, perubahan iklim, konflik sosial, dan keadaan yang membahayakan manusia. Merekalah Mitigator!," Tulisnya.

Sementara itu, masih menurut Om Rangga, Pak Lilik, yang sekarang menjabat sebagai Deputi 5 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang membidangi koordinasi penanggulangan bencana dan konflik sosial, konon sangat intensif memikirkan bagaimana Tenaga Kebencanaan yang dibutuhkan negara, dapat dikonsolidasi dan difungsikan tidak hanya sebagai relawan, melainkan juga sebagai tenaga terlatih yang bisa masuk ke dalam sistem.

Dari obrolan Pak Lilik dan Om Rangga itu, mungkin (istilah) mitigator, baik dari instansi pemegang otoritas kebencanaan (disaster) dan kedaruratan (emergency) seperti BPBD, BASARNAS, Damkar, Tagana, Puskris, dari NGO lokal-nasional-internasional, kalangan profesional dan pekerja non formal, perlu diangkat untuk membangun ketangguhan masyarakat (sebagai mitigator ?).

Pak Lilik pun juga berharap agar Om Rangga membuat Kelas Mitigasi yang bagus dan dijaga kualitasnya agar para mitigator yang dihasilkan dapat diserap ke dalam sistem. Untuk kemudian juga diterima oleh Kemenpan RB sebagai tenaga fungsional/Jabatan Fungsional Umum (yang dibayar).

Walaupun gagasan ini masih sebatas wacana, tidak ada salahnya jika pengelola program Master Magister Bencana di berbagai kampus untuk segera berancang-ancang membuka jurusan mitigator sesuai jenjang pendidikan yang ada.

Yang jelas istilah baru yang mungkin akan menjadi profesi baru itu bisa saja terwujud. Seperti pendapat Om Avianto dari MPBI, bahwa 10 tahun yang lalu, kita mungkin masih merasa aneh dengar profesi "content creator" atau "data scientist" dan istilah milenial lainnya untuk sebuah profesi tanpa instansi.

“Tapi sekarang udah banyak anak-anak kecil yang punya cita-cita ke profesi ini. So, why not kalau kelak ada profesi yang spesialisasinya adalah tentang mitigasi bencana,” Katanya optimis.

Benar sekali pendapat Om Avianto. Bahkan sekarang sudah banyak anak muda yang sukses berprofesi dengan memanfaatkan kecanggihan gawainya. Seperti tiktoker, olshop, bahkan open BO makin banyak peminatnya karena menjanjikan cuan banyak tanpa dipotong pajak.

Ya, semuanya akan dan sedang berproses, berpacu dengan kecanggihan teknologi dan kebebasan berekspresi, dengan dukungan argumentasi yang sesuai nalar demokrasi. Termasuk gagasan tentang mitigator cilik dari Ibu Dirjen yang cantik. Yang penting kebijakan itu harus didukung anggaran, pasti dapat berjalan lancar dan diterima dengan suka cita oleh pengelolanya.

Semoga gagasan ibu Nia (yang ijasahnya asli) tidak bernasib seperti SPAB yang sampai saat ini masih belum banyak pejabat dinas pendidikan di tingkat tapak yang paham dan mengamalkan SPAB dengan masif. Padahal sudah ada aturannya dalam permendikbud nomor 33 tahun 2019, tentang penyelenggaraan program SPAB.  (termasuk upaya pembentukan sekber spab tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

 Mengapa kebijakan SPAB kurang diperhatikan oleh pejabat dinas pendidikan ?. salah satunya adalah kebijakan yang diluncurkan dari pusat itu tidak dibarengi dengan penyediaan anggaran pendukung. Sedangkan daerah tidak mempunyai dana.

 Apakah sekolah harus kerja bakti dan narik iuran dari peserta didik untuk menjalankan program spab, atau harus nekat “nyubit anggaran sana sini” untuk menjalankannya, dengan konsekwensi menjadi bidikan BPK (bahkan KPK).

 Sesungguhnyalah, selama ini anggaran pelaksanaan program spab di sekolah itu bukan dari dinas pendidikan (karena tidak ada pos anggarannya), tapi dari lembaga lain seperti BNPB, BPBD, dan lembaga donor (NGO) yang memprogramkan spab beserta anggarannya, dengan model sekali sentuh. Dimana,  sekolah yang sudah mendapat jatah program spab, langsung diberi label Sekolah Tangguh Bencana. Begitu juga dengan program yang terkait dengan kebencanaan milik berbagai instansi lainnya.

 “Program seperti ini yang penting daya serap anggarannya lancar. Masalah hasil, dapat diprogramkan kembali tahun depan. Gitu aja kok repot,” Kata Mukidi sambil nyruput kopi

 Akhirnya, berharap gagasan Ibu Dirjen PAUD segera ditindak lanjuti oleh pejabat dibawahnya yang membidangi pendidikan. Baik pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal. Termasuk merancang anggarannya dengan melibatkan para pihak yang paham tentang 'kebencanaan' agar gagasan mitigator cilik terus bergulir menjadi wacana yang menggelitik. [eBas/Rabu-02072025]