F-PRB JATIM PUNYA NAHKODA BARU

            Akhirnya, forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) Jawa Timur, memiliki nahkoda baru. Harusnya pemilihan nahkoda baru itu dilakukan di bulan April 2020. Namun karena waktu itu semua perhatian tertuju pada pageblug covid-19, maka perhelatan musyawarah besar (mubes) itu pun harus tertunda.  

           Akhirnya dengan bermodal semangat, beberapa aktivis forum menggagas untuk mengadakan mubes online. Ya dengan menggunakan aplikasi daring, seperti yang marak digunakan saat ini untuk berkomunikasi dalam bentuk rapat, seminar, diskusi, termasuk pembelajaran jarak jauh sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemi.

Persiapannya relatif pendek, namun karena semangatnya los gak rewel, dan didukung dokumen lama yang lengkap sebagai acuan, maka mubes online itupun berjalan lancar. Hanya pulsa dan koneksi internet saja, yang kadang mengganggu.

Walaupun ada perdebatan disana sini sebagai sebuah kewajaran dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Akhirnya mubes dengan mengusung tema, ‘Membangun Gerakan PRB dalam Sinergi Pentahelix Menuju Masyarakat Jawa Timur Tangguh dan Inovatif’, memilih mBah Dharmo secara aklamasi sebagai nahkoda baru, menggantikan Gus Rurid, yang saat ini sedang serius menggeluti bidang per-kopi-an, disamping aktif mendampingi gerakan PRB di daerahnya.

“Selamat atas Mbah Dharmo atas terpilhnya sebagai Sekjen FPRB Jatim masa bakti 2020-2023 dan pengurus lainnya yg terpilih,, semoga amanah dan bisa membawa perubahan bagi Jatim yg lebih baik, aman, dan Tangguh, serta FPRB Jatim bisa berkontribusi lebih banyak lagi terkait Pengurangan Risiko Bencana...”

Begitulah salah satu postingan ucapan selamat kepada mBah Dharmo, sekaligus harapan akan keberadaan dan kiprah F-PRB saat ini, ditengah pandemi yang belum diketahui kapan berhenti.

Sungguh, perhelatan yang langka ini perlu kiranya diabadikan. Sebagai upaya pendokumentasian mubes dengan aplikasi daring yang bersejarah ini, panitia mengharapkan agar semua peserta menulis nama dan gelar akademik dengan benar, serta  alamat whatsApp dan email untuk pengiriman sertifikat kepesertaan dan sertifikat keanggotaan lembaga  di Forum PRB Jatim.

Paling tidak, sertifikat yang akan diterbitkan itu bisa menjadi kenangan bahwa pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2020, telah diselenggarakan mubes F-PRB Jawa timur yang ke-3 secara online gegara pandemic covid-19. 

Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat ‘kesepakatan’ mubes tahun 2017 di Kota Malang. Disamping itu, mubes virtual ini juga untuk mematuhi himbauan social and physical distancing sebagai upaya memutus rantai sebaran covid-19, agar tidak lahir ‘cluster mubes’.

Mungkin, program jangka pendek yang harus dilakukan oleh rezim baru besutan mBah Dharmo adalah, melakukan Konsolidasi internal pengurus. Kemudian segera menyusun laporan mubes dan dikirimkan ke BPBD Provinsi Jawa Timur dan beberapa lembaga terkait lainnya yang dipandang perlu. Serta memanfaatkan grup whatsApp untuk menjaring aspirasi/usulan dari anggota untuk dijadikan bahan rapat pengurus.

Tidak terlalu salah jika di dalam konsolidasi internal pengurus, juga mencermati hasil sidang komisi satu dan dua, sebagai bahan pijakan melangkah.

Ada beberapa hal yang menarik dari hasil sidang komisi satu. Seperti,  untuk VISI perlu ada penambahan dengan unsur-unsur penthahelix, karena yang lama cuma Pemerintah, Lembaga Usaha, dan Masyarakat. Ini perlu ditambah Akademisi dan Media. Untuk Tujuan yang nomer 5, perlu direvisi menjadi, ‘melakukan advokasi, memberikan rekomendasi, diseminasi, sosialisasi dan pendampingan teknis kepada semua pihak tentang PRB untuk mewujudkan Jatim yang siaga, tanggap, dan tangguh.

Fungsi forum juga perlu diubah menjadi, melakukan diseminasi dan sosialisasi tentang kebijakan, pengetahuan, dan segala hal yang terkait dengan PRB kepada semua pihak. Sementara untuk keanggotaan, redaksinya perlu diubah menjadi Keanggotaan bersifat terbuka dengan syarat tertentu, misalnya aktif di dalam kebencanaan serta memiliki sikap toleransi yang tinggi.

Sedangkan hasil sidang komisi dua yang perlu segera dilakukan diantaranya, ada anggapan bahwa dari pihak BPBD yang kurang keseimbangan dalam mempercayai/memperhatikan kinerja F-PRB. Padahal terbentuknya FPRB akan memperingan kerja BPBD.

Membangun kesepahaman semua pihak atau stake holder : 1) belum terbentuknya sinergitas yang kuat antara pemangku kepentingan (formal/non formal) atau pentahelix). Belum kuatnya strategi penguatan kapasitas pada kelompok aggregate kelompok rentan (lansia/anak/difabel/ibu hamil)  dan tempat-tempat berkumpul banyak orang (tempat ibadah, sekolah, mall, pasar dan lainnya)

Belum termainstreamkan perspektif pengurangan risiko bencana di setiap tahapan pembangunan. Mengapa bisa begitu ?.

Semua terjadi karena kurangnya komunikasi diantara elemen pentahelix, dalam rangka melakukan koordinasi membangun sinergi. Inilah tugas berat  mBah Dharmo beserta pengurus untuk membuka kebuntuan komunikasi dan memperluas jejaring kemitraan.

Tentunya harus disadari, dimasa pandemi ini semua gerak dibatasi. Sehingga gerakan mBah Dharmo untuk merealisasikan amanat yang dihasikan dalam sidang-sidang komisi, akan banyak kendala yang ditemui. Untuk itulah mBah Dharmo harus cerdik memilah dan memilih mana yang perlu didahulukan dan bisa ditangani.

Mari bersama menunggu irama apa yang akan dimainkan oleh ‘orkestra’ yang di pimpin mBah Dharmo. Harapannya jelas, alumni pasca sarjana UPN Jokja ini bisa menyuguhkan irama baru tentang peran forum pengurangan risiko bencana yang bisa terasakan kehadirannya di berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berdiam di kawasan rawan bencana. Salam Tangguh, Salam Sehat, tetap semangat melaksanakan protokol kesehatan. [eBas/ndleming parak isuk-JumatPahing/14082020].