RELAWAN JATIM MENYUSUN PROGRAM KERJA

          Istilah program menurut para ahli diantaranya diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk   dioperasionalkan demi tercapainya  kegiatan pelaksanaan  karena  dalam  progrma  tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri tercapai (Jones : 1994).

Sementara, ada yang mengatakan bahwa program kerja harus direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu periodesasi kepemimpinan dalam organisasi.

Sebagai organisasi dengan pengurus yang baru terpilih, tentu sebelum menyusun program kerja, sebaiknya melakukan konsolidasi internal terlebih dulu, untuk menyamakan langkah. Mengingat mereka terdiri dari berbagai elemen dengan latar belakang berbeda.

Ini penting agar bisa segera menemukan irama yang sama untuk bergerak membongkar ego sektoral demi tercapainya tujuan organisasi, serta terjaganya keberlanjutan organisasi. Karna banyak contoh organisasi yang tidak dikelola dengan baik mengalami apa yang dinamakan ‘Layu Sebelum Berkembang’ meninggalkan cerita yang kurang elok untuk dikenang.

Paling tidak tugas pengurus baru adalah segera ‘menyelaraskan’ segala masukan dari peserta sidang komisi untuk ‘di dandani’ agar embrio yang baru lahir ini tidak cacat selamanya (pinjam istilahnya kata Cak Ketip). Kemudian baru bersama menyusun rencana kerja sesuai kemampuan sumber daya manusia yang ada dan kemendesakan sesuai dengan kemampuan memanfaatkan potensi lokal.

Apalah guna menyusun program ‘ndakik-ndakik’ tetapi tidak pernah terlaksana dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Lebih baik program sederhana namun berdaya guna dan berhasil guna untuk kemaslahatan bersama.

Mungkin yang perlu menjadi prioritas adalah menyusun jadwal pertemuan rutin pengurus serta memprogramkan kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas, baik pengurus maupun anggota. Ini penting diagendakan. Disamping sebagai media mempererat tali silaturahim antar anggota, juga menyiapkan anggotanya terjun ke medan pengabdian melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan sesuai klasternya.

Diharapkan dalam menyusun program, semua pengurus terlibat aktif. Begitu juga anggota yang lain bisa member saran dan masukan. Ini penting untuk meminimalisir kendala internal organisasi dalam menjalankan programnya.

Saat rehat kopi di Hotel Regent Park kemarin, ada usulan agar ada perwakilan dari tujuh wilayah yang bertanggungjawab ‘membangun komunikasi’ antar relawan yang ada di wilayahnya. Termasuk menjalin hubungan yang manis dengan BPBD. Karena, peran BPBD sangat diperlukan guna menjembatani terjalinnya kemitraan antar relawan dengan dunia usaha.

Yang jelas, tugas berat pengurus SRPB JATIM telah menanti. Mungkin yang perlu segera dijawab adalah, bentuk kongkrit kegiatannya itu apa ya?. Kemudian, kira-kira apa peran, kewajiban dan hak relawan terhadap SEKBER dan BPBD, begitu juga sebaliknya. Ini harus dijelaskan sejak awal agar terjalin simbiosa mutualisma yang harmonis dan humanis.

Karena kawan-kawan relawan di daerah sudah menunggu aksi nyata SRPB yang bisa memberi pencerahan. Disinilah perlunya dibangun kerjasama dari semua pihak. Baik pemerintah, masyarakat (relawan) dan dunia usaha dalam rangka menterjemahkan pesan dari Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, yaitu mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Wassalam.[eBas]

RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TIMUR

Paruh terakhir bulan april 2017, merupakan minggu istimewa buat relawan jawa timur. Ada agenda besar disana yang waktunya berhimpitan. Tanggal 24 – 25 april, relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur (F-PRB Jatim) mengadakan musyawarah besar untuk memilih pengurus baru, yang didahului dengan pertanggungjawaban pengurus lama.

Selanjutnya, tanggal 28 -29 april, atas dorongan BPBD Provinsi Jatim, seluruh organisasi relawan yang berkesempatan hadir dalam kongres, menyepakati terbentuknya Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur (SRPB Jatim), yang bisa mewakili keberadaan relawan penanggulangan bencana di seluruh kabupaten/kota, di jawa timur

Kedua kegiatan di atas, berlangsung dinamis, dan berhasil memilih pengurus dengan suara aklamasi tanpa diwarnai aksi yang ‘nggegirisi’ seperti kebiasaan organisasi selama ini dalam adu argumentasi memaksakan pendapat dan kepentingan dibalik kepintaran bersilat lidah mengolah kata dalam orasi.

Sementara BNPB, pada tanggal 26 april 2017, mengumandangkan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dengan tema ‘Siap Untuk Selamat’. Gaungnya pun menasional dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegiat kemanusiaan dibidang penanggulangan bencana.

Dengan terpilihnya pengurus kedua organisasi tersebut, hendaknya segera membuka ruang berkomunikasi dan koordinasi membangun sinergi dalam melaksanakan program organisasi yang beriringan dengan program penanggulangan bencana yang menjadi prioritas BPBD.

Termasuk merencanakan pendataan dan pembinaan kepada relawan agar kapasitas, keterampilan dan kemampuan manajerialnya meningkat. Sehingga mumpuni dalam menangani tugas-tugas kemanusiaan, serta mengedukasi (dan mengadvokasi) masyarakat yang berdiam di kawasan rawan bencana.

Ini penting, agar tidak terjadi tumpang tindih program, yang bisa mengesankan ‘rebutan lahan’. Untuk itulah, alangkah eloknya, senyampang keduanya sedang konsolidasi kepengurusan internalnya, BPBD mengambil inisiatif, mengumpulkan ke dua pengurus untuk diajak ‘rembugan musyawaroh’ berbagi peran membahas siapa melakukan apa dan dimana, yang diselaraskan dengan program BPBD. Termasuk segera menyediakan ruangan khusus untuk tempat bertemunya relawan (sekber).

Sebagai mitra kritis, F-PRB Jatim dan SRPB Jatim hendaknya juga bisa merumuskan isu-isu terkini terkait dengan upaya penanggulangan bencana, serta mampu memberikan masukan berupa gagasan kreatif, dan inovatif kepada BNPB dan BPBD untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan. Diantaranya, seperti yang dilakukan oleh Komunitas Relawan Indonesia chapter Malang raya, yang membuat inovasi alat peringatan dini sederhana untuk bencana banjir dan longsor, yang saat ini sedang di uji coba di daerah Malang selatan. serta perlunya ada ‘Desk Relawan’ dalam posko penanggulangan bencana.

 

“Ini dijadikan tempat parkirnya relawan yang baru datang sebelum mendapat perintah dari posko untuk ditugaskan ke daerah yang membutuhkan (kekurangan personil),” Kata Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, Pangarso Suryo, saat memberikan materi kepada peserta kongres relawan jawa timur di Hotel Regent Park, Kota Malang terkait dengan gagasan perlunya Desk Relawan.

Masih kata Papang, panggilan akrabnya. Tidak kalah petingnya adalah upaya menumbuhkan jiwa korsa antar relawan, yang  bisa dilakukan melalui pertemuan-petemuan. Baik itu dalam bentuk diklat, seminar, lokalatih dan sarasehan, yang dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain.

“Disamping tempat nongkrong, sekber harus mengemas kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas relawan. Termasuk memunculkan gagasan segar program penanggulangan bencana, sehingga kami yang di birokrasi mendapatkan masukan dari bawah untuk dijadikan kebijakan yang bersentuhan dengan keberadaan relawan,” Ujar Papang yang dinobatkan sebagai panglima relawan oleh Komunitas Relawan Jawa Tengah.

Di bulan april ini, beberapa daerah di jawa timur dilanda banjir dan longsor yang menimbulkan kerugian. Kiranya peristiwa tersebut bisa dijadikan bahan pembelajaran dan kajian bersama BPBD. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi jika bencana muncul kembali. Melakukan gerakan mitigasi non struktural bersama berbagai elemen masyarakat .

Melakukan kegiatan sosialisasi PRB dan cinta lingkungan di daerah rawan bencana. Mendampingi kegiatan Desa Tangguh Bencana, atau meningkatkan kapasitas relawan yang berdomisili di daerah rawan bencana. Karena merekalah orang pertama yang berjibaku dengan bencana sebelum pihak luar datang membantu.

Pengurus baru ke dua organisasi relawan jatim sudah terbentuk, tentunya sesegera mungkin menyusun agenda pertemuan pengurus untuk menyusun programnya. Paling tidak, dialog melalui media sosial harus sudah mengarah ke program, bukan terus terlena dalam eforia  semarak mubes dan kongres yang dibarengi pameran foto selfie semata. Mari bulatkan tekat, satukan langkah, samakan niat, berbuat bersama relawan seluruh jawa timur untuk kerja-kerja kemanusiaan demi kemaslahatan sesama. [eBas]

  

MUSYAWARAH FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA JATIM 2017

Sungguh, tidak menyangka jika semangat peserta Musyawarah Besar Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur (Mubes F-PRB Jatim) begitu hebat. Mereka berdatangan secara mandiri dari berbagai daerah dengan antusiasme tinggi. Ada yang naik angkutan umum, ada yang membawa mobil pribadi, juga ada yang nekat bermotor ria dengan menempuh puluhan kilo menuju Hotel Pelangi, Kota Malang.

Dengan tertib mereka melakukan registrasi ke meja panitia, sambil menunjukkan surat mandat dari organisasi serta membayar kontribusi yang ditukar dengan seminar kit dan kaos cantik  limited edition, yang tidak mungkin ada dijual di pasaran. Mereka rela membayar dengan tujuan, mensukseskan acara mubes, sekaligus mempererat tali silaturahim antar relawan penanggulangan bencana.

Acara berlangsung kondusif. Ketika rehat kopi, masing-masing peserta saling berkenalan dan memperkenalkan lembaganya, bahkan ada yang memamerkan pengalamannya dalam bergiat di daerah bencana. Sementara lainnya hanya senyam senyum sambil menikmati snack yang disediakan pihak Hotel atas pilihan panitia. Apalagi, Hotel tempat mubes dekat dengan alun-alun dan masjid besar Kota Malang, sehingga saat senggang, peserta bisa menikmati sebagian keindahan yang ditawarkan Malang Kota Bunga (makobu).

Konon, Musyawarah merupakan suatu tindakan menyatukan pendapat yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membahas suatu masalah, dengan tujuan agar mendapatkan solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Begitu juga dengan mubes ini sebagai upaya regenerasi kepengurusan, sekaligus melakukan evaluasi program kerja pengurus yang lama untuk dijadikan acuan pengurus yang baru saat menyusun programnya.

Dengan mengusung tema Membangun Gerakan Pengurangan Risiko Becana yang Inklusif, acara yang paling ditunggu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus. Karna inilah kesempatan bagi anggota ’membantai’  pengurus. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kesibukan, kendala dan kesulitan pengurus dalam melaksanakan program. Mereka juga kurang tahu pengurus yang berdarah-darah menginisiasi terbentuknya Forum PRB di Kabupaten/Kota.

Begitu juga dengan rapat komisi yang membahas statuta dan renstra, berjalan cukup dinamis dan sempat memanas. Argumen kritis bersahutan mengomentari draft maupun lontaran pendapat. Ini bisa dimaklumi. Karena peserta mubes adalah para ‘pemain’ yang sudah lama malang melintang di medan pengabdian membantu sesama yang menjadi korban bencana.

Semoga daya kritis yang diteriakkan ini tidak hanya disaat rapat saja sambil menikmati secangkir kopi, tapi juga mewarnai pelaksanaan program forum yang terasakan. Artinya, jangan sampai mubes menjadi ajang pinter-pinteran ngomong untuk membangun gerbong semata, namun hilang tak terdengar manakala waktunya bekerja bersama menyuarakan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Inilah sebagian dari dinamika yang berhasil dibangun oleh panitia sehingga semua yang hadir dalam mubes aktif berkontribusi untuk memberi masukan kepada calon pengurus baru, agar bisa mengemas program yang mudah dilaksanakan, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga mitra terkait. Pelatihan dan pertemuan bagi anggotanya dalam rangka meningkatkan kapasitas hendaknya  ditingkatkan.

Disamping itu, pengurus terpilih hendaknya bisa membangun kesadaran anggota forum akan pentingnya kebersamaan, saling menguatkan, dan meningkatkan komitmen untuk menampakkan kiprah nyata yang bermanfaat bagi khalayak ramai. Tidak kalah pentingnya, forum harus diupayakan untuk semakin mencerminkan keberagaman anggotanya, dan keterwakilan semua daerah, sehingga ‘rasa jawa timurannya’ semakin tampak.

Akhirnya selamat bekerja untuk ‘rezim baru’ yang terpilih secara musyawarah tanpa pertumpahan darah. Semoga sinergi yang selama ini dibangun bisa ditingkatkan agar bisa menterjemahkan pergeseran paradigma responsif ke arah preventif dalam penanggulangan bencana ke dalam bahasa masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas]

JAMBORE RELAWAN

Konon, sebagai upaya tindak lanjut dari Latihan Gabungan yang dipelopori Komunitas Relawan Indonesia (Latgab K.R.I) di Hutan Wisata Pacet, Mojokerto, maka kawan-kawan dari K.R.I Malagraya menggagas kegiatan yang diberi nama Jambore Relawan Merah Putih. Kegiatan yang mengambil tempat di daerah Lembah Dieng, Kota Malang, diikuti oleh beberapa organisasi relawan.

Dengan berbekal semangat kebersamaan antar berbagai elemen relawan, jambore ini bertujuan untuk saling berbagai informasi, tukar pengalaman, sekaligus mempererat tali silaturahim. Bersama berupaya membongkar ego sektoral yang selama ini menjadi ganjalan dalam membangun kegiatan bersama, seperti latihan gabungan.

Ya, ego sektoral yang membanggakan bendera sendiri dengan memandang sebelah mata bendera yang lain, itu masih ada, masih dipelihara. Buktinya, ada yang sengaja tidak mau datang, bahkan mengajak untuk tidak ikut Jambore Relawan yang baru pertama digelar secara mandiri, tanpa fasilitasi dari pemerintah, apalagi bantuan dana.

Mungkin, mereka yang tidak ikut itu merasa bahwa Jambore Relawan itu sudah bukan kelasnya. Sehingga mereka tidak datang dengan alasan sibuk atau tidak diundang. Padahal jauh hari panitia sudah mengirimkan undangan, juga disebar melalui media sosial.

Ya, itu sah-sah saja mereka tidak datang. Karena, mungkin merasa tidak ada untungnya ikut kegiatan yang dimotori oleh K.R.I Chapter malangraya, yang nota bene sebuah organisasi baru, yang belum punya nama, dana, dan prestasi yang mendunia seperti mereka.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, jum’ad sampai minggu (14 – 16 april 2017) menyajikan materi dasar kebencanaan. Dalam penyajian materi, selalu diselipi dengan guyonan yang membuat suasana dinamis. Dengan konsep dialogis partisipatoris pemateri memberikan contoh nyata, seperti kegiatan mitigasi, evakuasi dan penyiapan dapur umum, sehingga peserta mudah memahami materi.

Untuk acara praktek dan simulasi,korlapnya Cak Ghombenk dan Bang Jhone Brengos. Mereka berdua menyajikan materi water rescue, vertical rescue dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Semua berjalan sesuai skenario, semua peralatan pendukung juga berfungsi dengan baik.

Pesertanya pun tidak kalah heboh, mereka penuh semangat mengikuti instruksi. Jatuh bangun bersama  untuk mempererat tali silaturahim, mengasah keterampilan dan meningkatkan kapasitas sebagai rekawan penanggulangan bencana yang tangguh, terampil dan trengginas melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Ya, jambore sebagai ajang pertemuan antar relawan untuk saling berbagi informasi dan pengalaman yang dikemas secara apik dan menarik. Apalagi, panitia pelaksana berhasil menggandengn komunitas musik untuk unjuk karya dengan segala gaya, membuat suasana penuh suka dan semuanya bergembira.  

Hanya ada satu kata, jambore relawan ini harus ada kelanjutannya. Tentunya pasca kegiatan ini harus terus dipupuk rasa kebersamaan yang telah dijalin lewat jambore, melalui berbagai media komunikasi. ingat !!! .... sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Selamat buat semuanya. [eBas]

  

CATATAN LONGSOR PONOROGO

 Akhirnya, longsor itu datang juga dan mwarga pun menjadi korban. Padahal, beberapa hari sebelumnya tanda-tandanya sudah tampak. Seperti keretakaan dan amblasnya tanah dibeberapa titik. Warga pun sudah diberi tahu. Kalau malam mereka mengungsi ditempat yang telah ditentukan oleh BPBD setempat. Pagi hari mereka kembali ke rumahnya, bekerja di ladangnya, seperti biasanya.

Ya, tidak mungkinlah warga terdampak tahan hidup lama di pengungsian, apalagi di tenda. Begitu juga dengan pemerintah (BPBD), dengan anggaran terbatas hanya bisa menyediakan konsumsi ala kadarnya, yang penting gizinya tercukupi. Itupun jangka waktunya terbatas.

Sementara datangnya longsor selama ini belum bisa diduga dengan akurat. Di sisi lain, tuntutan hidup warga meronta untuk segera dipenuhi. Maka, yang terjadi adalah nekat. Nekat pulang untuk menengok dan membersihkan rumahnya. Nekat ke ladang untuk berkebun mencari nafkah.

Kalau sudah begini, pemerintah serba repot. Mau melarang, tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup warga terdampak. Membiarkan, sepertinya mengabaikan bahaya.

Namun malang tidak dapat ditolak, ketika warga asik melakukan aktivitas hidupnya, longsor datang menerjang. Semua tungang langgang menjadi korban. Longsornya bukit di sebelah barat Desa Banaran memang tak pernah disangka oleh warga setempat.

Bukit yang asri tiba-tiba longsor dan menimbun hidup-hidup warga yang tinggal di bawahnya. Apalagi selama ini bukit tersebut hijau dan subur memberi penghidupan kepada banyak warga dengan bercocok tanam aneka tanaman hortikultura, juga tanaman obat. Sepeti jahe yang siap panen.

Ya, akhirnya semua mendadak repot. Warga repot menyelamatkan diri, relawan repot membantu evakuasi, repot menyiapkan tempat pengungsian, repot menyiapkan dapur umum, repot mencatat bantuan yang masuk serta pemanfaatannya.

Dibawah komando BPBD, relawan juga repot membantu distribusi logistik, repot mencari korban, membersihkan fasilitas umum untuk memperlancar penanganan korban bencana. Pemerintah daerah pun repot mencairkan anggaran dana siap pakai untuk kedaruratan. Bahkan dibeberapa kasus ada yang ikut repot memanfaatkan kesempatan ditengah kesemrawutan adminstrasi. Ada juga yang repot memanfaatkan longsor sebagai media wisata bencana yang wajib diabadikan dengan berbagai gaya selfi, sedang yang lainnya secara suka rela mengumpulkan donasi kemanusiaan.

Amin Widodo, pakar sekaligus pegiat kebencanaan, mengatakan bahwa, sebenarnya longsor itu tidak ‘ujug ujug’ datang meminta korban. Tapi ada tanda-tanda khas yang mengawali, diantaranya: (1) ada longsor-longsor kecil, (2) retakan-retakan di tanah dan di tembok/pagar, (3) pohon yang tumbuh miring atau tiang listrik miring, (4) pohon yang terangkat dan terlihat akarnya.

Masih kata Amin, ada salah persepsi terkait istilah ‘tanah gerak’ yang berkembang di masyarakat dan dianggap biasa. Padahal, seharusnya masyarakat yang bermukim di kawasan rawan longsor, bisa melaporkan ke pemerintah setempat jika melihat tanda-tanda tanah mau longsor dan harusnya oleh pemerintah segera di survey untuk penanganan dan solusinya. Namun semua itu masih sering diabaikan.

Apalagi, saat ini terjadi alih fungsi yang begitu massif. Lereng gunung dibabati, hutan pun digunduli, sementara bagian bawahnya dijadikan pemukiman. Sementara, longsor itu identik dengan gerak benda bidang miring. Sangat mungkin manusialah yang mempercepat proses longsor dengan menebangi pohon yang akarnya berfungsi sebagai pengikat tanah dan batuan.

Kiranya ke depan bahaya longsor akan terus mengancam, banyak hutan gundul, lereng pun tidak rimbun lagi. Pohon besar ditebang. Berganti tanaman sayur dan buah yang secara ekonomi lebih menjanjikan. Padahal dibalik itu, konon bahaya longsor siap beraksi, tinggal menunggu giliran, entah kapan dan dimana, yang jelas bencana longsor pasti akan kembali menyapa. Apakah longsor Ponorogo tidak dijadikan bahan pembelajaran?.[eBas]

MEWADAHI RELAWAN DALAM SEKBER

Gus Ipul, panggilan akrab wakil gubernur Jawa Timur, dalam beritalima.com, hari senin (27/3), mengatakan bahwa, di Jawa Timur, terdapat 125 kelompok relawan yang masih berdiri sendiri, belum terwadahi. Ke depan kelompok relawan tersebut akan diwadahi dalam satu kesekretariatan (sekber), sehingga tindakan yang dilakukan akan terintegrasi dan akan terjadi penguatan kapasitas. Dengan demikian, penanganan bencana dipastikan akan lebih terstrukutur dan terorganisasi baik.

Dengan kata lain, Sekber  dibentuk dengan tujuan, diantaranya  untuk (1) mengkoordinasikan serta mengkonsolidasikan organisasi relawan dalam satu wadah untuk memudahkan komunikasi dan tukar informasi, (2) melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi relawan menghadapi program sertifikasi berdasar pengklasteran.

Sekber diharapkan menjadi media untuk mempublikasikan kegiatan relawan dalam penanggulangan bencana, sehingga diketahui oleh khalayak ramai. Sekber pun juga menjadi wadah saling belajar serta membangun jaringan dengan para pemangku kepentingan lain (Kementerian/Lembaga, LSM Nasional/International, Donor, Dunia Usaha dan Komunitas) yang bergerak dibidang kebencanaan.

Memang, kendalanya adalah, masih kentalnya rasa ego sektoral. Masing-masing merasa sok pintar, sok berpengalaman, sok senior, merasa punya dana banyak sehingga tidak mau diatur apalagi diajak bekerjasama. Kendala inilah yang perlu dibongkar jika ingin gagasannya Gus Ipul tentang rencana pembentukan sekber sebagai wadah relawan membawa barokah bagi sesama.

Dalam UU 24 tahun 2007 dikatakan bahwa  Relawan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.

Sudah terbukti, bahwa, dalam banyak kejadian bencana, relawan telah memainkan peran penting. Bersama masyarakat terdampak, mereka bekerja cepat bergotong royong mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, dan upaya penanggulangan bencana lainnya secara mandiri, memanfaatkan potensi yang ada sebelum bantuan dari pemerintah (dalam hal ini BPBD) datang. Pinjam istilah yang muncul di diskusi publik di Hotel Santika, Surabaya dengan tema, Membedah Tata kelola Bencana Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam menangani korban bencana haruslah cepat, tepat dan humanis.

Hal ini sejalan dengan tujuan penanggulangan bencana, diantaranya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik, serta mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Apalagi, masih menurut wagub jatim, bahwa Sebanyak 29 kabupaten/kota di Jatim merupakan daerah yang berisiko tinggi bencana. Risiko tinggi bencana yang dihadapi 29 daerah itu tidak sama. Ada yang rawan bencana tanah longsor, banjir, puting beliung, gempa dan gunung berapi. Bencana terbanyak adalah banjir. Ada juga bencana kekeringan dan kebakaran hutan.

Ke-29 daerah itu adalah Lumajang, Malang, Jember, Banyuwangi, Pacitan, Pasuruan, Blitar, Sumenep, Tulungagung, Trenggalek, Probolinggo, Pamekasan, Kediri, Tuban, Gresik, Lamongan, Situbondo, Surabaya, Bondowoso, Bangkalan, Mojokerto, Ponorogo, Madiun, Jombang, Sampang, Nganjuk, Magetan, Bojonegoro dan Sidoarjo. 

Dengan banyaknya daerah rawan bencana itu, relawan melalui sekber bisa berperan lebih dalam satu komando. Dengan kata lain, pengurus sekber bergandengan tangan dengan BPBD, mendorong relawan berpartisipasi aktif mensukseskan program BPBD, serta membangun kapasitas relawan berbasis kearifan lokal dalam melaksanakan upaya-upaya PRBBK. mensosialisaikan perkembangan konsep PRBBK dan kegiatan penanggulangan bencana kepada khalayak ramai di daerah rawan bencana.

Sekber pun bisa sebagai sarana menjalin komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antar relawan. Komunikasi antar relawan merupakan hal yang penting, terutama untuk saling berbagi pengalaman, dan bertukar informasi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.

Upaya meningkatkan komunikasi antar relawan dapat dicapai melalui pengembangan buletin, WhatsApp, dan milis relawan penanggulangan bencana, atau media lainnya yang mudah diakses relawan. Semoga upaya mewadahi relawan penanggulangan bencana dalam sekretariat bersama segera terwujud dan terdukung anggarannya. Salam kemanusiaan. [eBas].

NGANJUK MEMBANGUN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA

Kalau tidak salah, istilah masyarakat tangguh bencana itu muncul, pasca bencana tsunami Aceh, erupsi Merapi, dan gampa Jogja, serta bencana lain yang susul menyusul datangnya.

BNPB dan BPBD, melalui programnya berusaha menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Khususnya masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan bencana. Upaya pencegahan itu dilakukan melalui mitigasi struktural, maupun non struktural.

Seperti diketahui, masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama yang langsung  merespon sebelum pihak lain datang. Bagaimanapun bencana alam tidak dapat dihindari keberadaannya. Hal yang dapat dilakukan adalah meminimalisir dampak atau risiko kalau bencana terjadi. Maka masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi Tangguh

Istilah tangguh, dalam kamus bahasa mempunyai arti sukar dikalahkan; kuat; andal tabah dan tahan menderita dan kukuh. Sementara, istilah masyarakat tangguh bencana menurut BNPB adalah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi.

Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana. Jika terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Dari situlah kemudian muncul Desa Tangguh yang merupakan program Nasional/dari BNPB (Perka BNPB 01/2012) dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Masih menurut BNPB, Program ini merupakan wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal Penanggulangan Bencana.

Agar Desa Tangguh itu benar-benar bisa tumbuh berkembang secara mandiri, pemerintah pun, dalam hal ini BNPB dan BPBD mengadakan lomba Desa Tangguh  sebagai upaya memotivasi masyarakat agar secara mandiri membangun kesadaran, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan memanfaatkan potensi lokal.

BNPB dan BPBD pun kini semakin sering melakukan sosialisasi dan edukasi masalah kebencanaan. Ini pun merupakan upaya mendorong tumbuhnya partisipasi, gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam menghadapi bencana, agar dampak yang ditimbulkan bisa dikurangi.

Dalam rangka membangun ketangguhan menghadapi bencana, BPBD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, bekerjasama dengan Yayasan PUSPPITA Surabaya, mengadakan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi pelajar. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari rabu (22/3) di Gedung Olah Raga Kabupaten Nganjuk ini sebagai upaya memberi pemahaman terhadap konsep penanggulangan bencana dengan materi-materi kebencanaan. Peserta pun dipameri beberapa peralatan pendukung operasi penanggulangan bencana.

Dengan jargon, ‘Selalu Hadir Ditengah-tengah Rakyat’, diharapkan peserta mendapat tambahan wawasan tentang kebencanaan, untuk kemudian bisa menggugah kesadaran untuk terlibat membantu BPBD dalam upaya penanggulangan bencana, baik saat pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Tentunya, kegiatan ini perlu ada tindak lanjutnya terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai tenaga potensi yang bisa digerakkan saat bencana datang.

Paling tidak, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah, BPBD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, mengadakan kerja bakti membersihkan got/parit dan sungai dari tumpukan sampah yang menyebabkan sedimentasi. Sehingga, air melimpas ke mana-mana saat hujan lebat. Mengadakan gerakan penghijauan dan pembuatan bipori sebagai bentuk mitigasi non structural, menuju masyarakat tangguh bencana. [eBas]