PERLUKAH PROGRAM SERTIFIKASI RELAWAN?

Ternyata prosesi Sertifikasi relawan itu ada dua versi. Pertama sertifikasi gratis yang didanai oleh Negara dan diselenggarakan di BPBD Provinsi (umumnya), dengan mengundang relawan terpilih. Kedua, sertifikasi berbayar yang diselenggarakan oleh Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disetujui oleh LSP-PB.

Karena didanai Negara, maka pelaksanaan sertifikasi gratisan ini ada kuotanya dan harus terpenuhi untuk memudahkan peng-SPJ-annya. Sehingga yang terjadi, demi memenuhi kuota, maka dicarilah relawan yang mau disertifikasi gratisan melalui pengumuman di media sosial.

Sayangnya sertifikasi gratisan ini kurang mendapat sambutan yang hangat dari relawan. Sehingga jalan pintasnya adalah siapa saja relawan yang mau langsung didaftarkan sebagai peserta sertifikasi dengan persiapan ala kadarnya.

Gak peduli dia berkompeten, berpengalaman, punya kapasitas dan layak disertifikasi atau tidak. Disini yang penting adalah kuota terpenuhi dan daya serap anggaran lancar untuk memudahkan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, jangan kaget setelah mengikuti sertifikasi, relawan yang dinyatakan lulus dan berhak memegang sertifikat, tidak ada ‘perubahan’ yang signifikan.

Sementara, pelaksanaan sertifikasi berbayar di TUK, dapat dipastikan diikuti oleh mereka (relawan/pekerja kemanusiaan) yang punya duit, mau bayar dan benar-benar menyiapkan diri untuk disertifikasi melalui serangkaian uji kompetensi, untuk kepentingan tertentu setelah lulus sertifikasi.

Pertanyaannya kemudian, apa hak dan kewajiban para relawan yang sudah lulus sertifikasi. Adakah perlakuan ‘istimewa’ yang diberikan oleh BNPB/BPBD kepada relawan yang bersertifikat ?. misalnya mendapat pembinaan secara berkala untuk meningkatkan wawasan dan kapasitasnya. Diikutkan dalam pelaksanaan program BNPB/BPBD, seperi mengikuti rapat, kegiatan sosialisasi PRB, diklat, dan sejenisnya.

Sehingga ada perlakuan yang berbeda antara relawan bersertifikat dengan yang belum. Tentu hal ini akan membanggakan bagi relawan pemegang sertifikat karena sertifikatnya benar-benar bermanfaat, dan dengan sertifikat itu relawan diakui kompetensinya di bidang penanggulangan bencana. dampaknya, akan memotivasi relawan lain untuk menyiapkan diri mengikuti sertifikasi. Baik yang gratisan maupun yang berbayar.

Namun demikian, upaya Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB) mendorong semua relawan penanggulangan bencana mengikuti sertifikasi (uji kopetensi) ternyata masih belum banyak diketahui oleh relawan dan menyisakan beberapa pertanyaan yang gampang-gampang sulit untuk dijawab. Seperti, mengapa relawan harus disertifikasi?. relawan yang bagaimana yang harus mengikuti sertifikasi,

Tezar, seorang relawan yang cukup berpengalaman di Kota Malang mengatakan bahwa, untuk saat ini yang wajib disertifikasi adalah relawan professional yang bernaung di bawah lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan (biasa disebut pekerja social). Merekalah yang memerlukan sertifikasi sebagai pengakuan bahwa mereka kompeten dan ahli dibidangnya untuk menunjang kariernya.

Masih menurut aktivis pramuka yang biasa dipanggil ‘Tezar Sang Pencerah’, relawan yang bergerak berdasar panggilan jiwa, sertifikasi itu tidak terlalu penting. Hal yang terpenting adalah ketika terjadi bencana mereka bisa hadir dan membantu sesamanya yang sedang terkena musibah. Itu saja sudah cukup bagi para relawan pegiat sosial berbasis tebal tipisnya dompet pribadi. Pengakuan sosial bahwa mereka sudah hadir di sana itu sudah menjadi sertifikat yang membanggakan bagi mereka.

Pertanyaan lain yang sulit dijawab adalah, jika terjadi bencana, apakah hanya relawan bersertifikat saja yang boleh turun memberikan pertolongan. Senyatanyalah masalah sertifikasi ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi relawan, agar mereka tahu dan paham manfaatnya sertifikasi.

Karena, sampai saat ini antusiasme relawan untuk mengikuti sertifikasi gratis saja masih kurang greget. Banyak sudah yang ditawari untuk ikut sertifikasi tapi tidak sedikit yang membalas dengan senyuman sinis. Apalagi harus membayar untuk mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Tempat Uji Kompetensi. Sungguh, saat ini, hanya orang-orang ‘hebat’ sajalah yang mau mengikuti sertifikasi relawan berbayar.

Semoga dalam kegiatan pertemuan relawan “Dharma Relawan Adhirajasa” di Pulau Bali, tanggal 26 – 28 Maret 2019, yang menjadi programnya BNPB, bahasan tentang sertifikasi mendapatkan sambutan yang positif dari relawan. Sehingga, ke depan program sertifikasi itu akan menjadi idola bagi relawan, dan relawan yang sudah mendapatkan sertifikat juga bangga dan benar-benar mumpuni dibidangnya serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kompetensi sebagai relawan penanggulangan bencana. Salam Tangguh. [eBas/sabtu pahing 23/3]

   

RAKOR SRPB JATIM TAHUN 2019

Sungguh, persiapan rapat koordinasi sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM) tahun 2019 ini diiringi dengan kejadian bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, longsor, dan puting beliung di berbagai daerah di jawa timur.

Tentu hal ini sangat menguras kesibukan relawan membantu BPBD dalam penanggulangan bencana. diantaranya, melakukan evakuasi warga terdampak, penyediaan dapur umum, dan distribusi logistik kepada korban di pengungsian. Semoga kalian tetap tabah, sabar, sehat dan semangat. Pasti Tuhan akan mencatat segala amal yang kalian perbuat.      

Sementara SRPB JATIM sebagai wadah “bertemunya” berbagai organisasi relawan seluruh jawa timur mempunyai agenda rutin yang harus dijalankan sesuai amanah dari kongres di Kota Malang Tahun 2017, yaitu melaksanakan rakor sebagai media evaluasi dan berkaca diri terkait dengan agenda yang telah disepakati.

Dimana, dalam rakor nanti akan dibahas program apa saja yang telah dijalankan sesuai kesepakatan musker tahun 2018 di Obis Camp, Trawas, Mojokerto. Serta kendala apa saja yang ditemui sehingga beberapa program belum bisa dilaksanakan. Bagaimana solusinya dan rencana apa yang akan diagendakan untuk tahun 2019 ini.

Sungguh, maju mundurnya SRPB JATIM itu sangat tergantung ada tidaknya rasa “Melu handarbeni” dari masing-masing pengurus dan anggota terhadap keberadaan SRPB JATIM yang saat ini semakin dikenal dimana-mana dan telah mendapat kepercayaan dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

Hal ini tampak pada pemberian ijin penggunaan ruangan di salah satu gedung BPBD untuk dijadikan ‘kantor’ SRPB JATIM, serta dilibatkannya beberapa personil SRPB JATIM dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BPBD.

Tentu kepercayaan ini hendaknya dijaga dengan karya nyata. Dengan rasa kebersamaan dan kekompakan, pastilah bisa melaksanakan. Yang penting ada saling pengertian. Begitulah harapannya. Karena, dulu diawal terbentuknya SRPB JATIM, pengurus pernah berharap diberi ruangan untuk tempat berkumpul. Sekarang sudah diberi, tinggal bagaimana meramaikan ruangan, seperti yang pernah diharapkan.

Untuk itulah, melalui rakor yang dilaksanakan serba sederhana apa adanya karena kesibukan semuanya dan situasi keprihatinan dibayangi terjadinya bencana ini, bisa menghasilkan kesepakatan yang menyejukan dalam rangka menegaskan kembali keberadaan SRPB JATIM sebagai wadah silaturahmi, memupuk rasa saling peduli, saling berbagi informasi dan berkoordinasi membangun sinergi, dalam rangka meningkatkan kapasitas relawan dalam hal penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Serta sebagai mitra BPBD yang akan memudahkannya melakukan pendataan, pembinaan dan pengerahan relawan dalam tugas-tugas kemanusiaan secara professional.

Ya, ke depan, SRPB JATIM pun diharapkan bisa menjadi “think tank” nya BPBD dengan memberikan masukan yang berarti sebagai bahan penyusunan kebijakan yang ‘pro relawan’, berdasarkan kajian dan diskusi-diskusi  yang dilakukan lewat acara Arisan Ilmu. akan lebih indah lagi jika SRPB JATIM bisa mengajak pengurus Forum PRB JATIM untuk bersinergi memberi masukan kepada BPBD dalam rangka pengurangan risiko bencana di Jawa Timur.

Paling tidak, dalam keputusan rakor nanti ada kesepakatan untuk mengefektifkan jalur komunikasi lewat media sosial (grup whatsApp). Secara berkala menginformasikan situasi dan kondisi masing-masing daerah, keadaan cuaca dan potensi terjadinya bencana di daerahnya. Hal ini akan memudahkan membangun koordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut,  

Bismillah, semoga semangat kongres tahun 2017 tetap berkobar di sanubari agar eksistensi SRPB JATIM semakin berarti bagi institusi yang membidangi maupun bagi organisasi. Ingat, tugas-tugas ke depan telah menanti, dan banyak pihak yang ingin mengerti agenda apa yang akan disepakati ditahun ini. Wallahu a’lam bishowab. Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan. [eBas/senin 11/3]

KOMUNIKASI ANTAR INSTANSI TAK SELALU SERASI

Sambil cangkruk, menikmati kopi ireng udekane Cak Min, penjaga warkop langganan, saya mendengarkan celoteh mas Dalbo yang galau melihat aneka bencana silih berganti menyapa berbagai daerah dengan membawa kerugian harta benda, bahkan nyawa.

Menurut sebuah seminar yang baru saja diikuti mas Dalbo, nara sumbernya bilang, bahwa aturan perundangan tentang penanggulangan bencana sudah ada, pelatihan dan simulasi menghadapi bencana juga sudah sering diadakan, penyusunan rencana penanggulangan bencana dan renkon serta rapat koordinasi pun juga sudah rutin dilakukan. Termasuk pendidikan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, yang saat ini sedang ngetren dibicarakan (dan dilakukan?).

Namun nyatanya, setiap kali terjadi bencana, semuanya panik, seakan apa yang pernah dipelajari, lupa begitu saja. Dampaknya pun (terkait jumlah korban dan kerugian) kurang lebih masih sama dengan bencana-bencana yang sudah pernah terjadi. Ya, mungkin bencananya sama, tapi berbeda dampak dan penanganannya di setiap daerah. Termasuk anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara pun kian membengkak.

“Hal ini mungkin karena kebijakan daerah yang tidak sama, SDM setempat yang masih perlu ditingkatkan, atau mungkin juga anggaran daerah terkait dengan penanggulangan bencana yang belum memadai sehingga belum setahun anggarannya sudah habis karena banyaknya kejadian dan salah memprediksi potensi bencana,” Kata saya sambil nyruput kopi, mencoba menetralkan kegalauan mas Dalbo.

“Iya, Cak, tadi di seminar ada peserta yang bilang bahwa respon penanggulangan bencana itu juga tergantung pemahaman dan kepedulian penguasa setempat. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka bencana bisa dimanfaatkan untuk ajang pencitraan, dan sebagai komoditas mencari simpati, bahkan bisa dieksploitasi untuk mendatangkan donasi,” Kata mas Dalbo sambil nyakot pisang goreng kesukaannya.

Ya, apa yang disampaikan mas Dalbo itu benar-benar terjadi dan dilakukan secara sadar oleh oknum, seperti yang pernah dilansir oleh Koran Kompas, yang memberitakan bahwa bencana telah dijadikan sebagai ladang korupsi. Para pelaku tidak hanya berani menyelewengkan dana dan proyek bantuan, tetapi juga tega memeras korban bencana.

Gempa Lombok, NTB, mendorong anggota DRPD memeras kepala dinas pendidikan dan kontraktor terkait proyek rehabilitasi gedung sekolah yang terdampak gempa. sedang pegawai kemenag memotong dana pembangunan masjid pasca gempa.

Dalam gempa-tsunami di Palu dan Donggala, Sulteng, KPK menangkap pengusaha dan pejabat PUPR. mereka terlibat suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk korban gempa-tsunami.

Sementara dalam bencana tsunami selat Sunda, polisi menetapkan beberapa pegawai rumah sakit yg melakukan pungli dlm proses pengurusan jenazah korban tsunami. Sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban.

Praktek tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban. termasuk menghambat proses rehabilitasi pasca bencana (willi toisuta/kompas,28/1).

“Lha terus simpulan dari seminar itu apa Cak,?” Tanya saya setelah ngobrol ngalor ngidul tentang upaya penanggulangan bencana yang konon harus dikerjakan secara keroyokan antara BPBD/BNPB, kementerian dan Oganisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

“Simpulannya?. Katanya sih perlu membangun komunikasi yang harmonis antar instansi terkait agar ada pemahaman tentang upaya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, terpadu, tepat, cepat dan terukur. Yang bagaimana itu, saya dan peserta seminar lainnya juga tidak paham karena sibuk nikmati kudapan yang disediakan, hehehe…” Kata mas Dalbo sambil mringis, hilang galaunya.

Namun, semua peserta seminar sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi itu harus segera dibangun dan disepakati bersama, sehingga benar benar bisa mengurangi risiko bencana dan tidak terulang kembali kesalahan administrasi.

Konon, salah satu penyebab saling lempar tanggungjawab antar OPD dalam penanggulangan bencana itu  adalah adanya beda tupoksi, dan beda prioritas pembangunan daerah. Sehingga segala masukan yang terkait dengan potensi bencana sering kali masih diabaikan. Termasuk info hasil penelitian para ahli/pakar kebencanaan.

Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam berbagai komunitas peduli masalah kebencanaan dan pelestarian alam?.

Ya, tetap saja berkiprah melaksanakan program sesuai visi misinya. Melakukan edukasi, mengadakan sarasehan dan diskusi untuk menambah wawasan dan meningkatkan persaudaraan, serta berlatih bersama meningkatkan kapasitas. Baik itu menggunakan dana bantuan pemerintah (proyek dari BPBD/BNPB), ataupun mandiri berbasis urunan.

 “Yakinlah bahwa jalan dharma itu bisa dimana saja, berupa apa saja, dan bersama siapa saja yang penting manfaatnya berdampak pada sesama,” Kata saya meyakinkan mas Dalbo agar tidak galau karena masalah komunikasi dan koordinasi yang enak didiskusikan tapi sulit dibuktikan. Wallahu a’lam bishowab.[eBas/selasa pahing-26/2]

  

EDUKASI ALAM BEBAS LINTAS KOMUNITAS

 Pagi hari di Minggu pahing (10/2), seputaran Taman Buderan Waru sudah mulai ramai oleh berbagai komunitas pecinta alam. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di jatim, dalam rangka belajar bersama tentang navigasi darat (ada juga yang menyebut navigasi hutan gunung).

Berbagai komunitas OPA, SISPALA,  MAPALA, dan lainnya datang ke Taman Bunderan Waru dengan tujuan satu, untuk bertemu dan berbagi cerita diantara teman baru dibawah koordinasi FORMALITAS JATIM (forum bersama lintas komunitas jawa timur). Sebuah wadah berkumpulnya berbagai komunitas yang bergerak di bidang cinta alam dan pelestarian lingkungan.

Konon, pemilihan tempat kegiatan di Taman yang dilintasi jembatan tol menuju bandara Juanda itu, selain lokasinya strategis, mudah ditempuh dari mana-mana, juga ideal untuk praktek prusiking, rappelling, vertical rescue, maupun untuk kegiatan outbond yang tidak mengganggu keteriban umum.

Menurut pengurus FORMALITAS JATIM, kegiatan ini telah mendapat ijin dari pemkot melalui kecamatan Gayungan  untuk memanfaatkan Taman Bunderan Waru sebagai ‘Hutan Edukasi’ bagi para pegiat outdoor activities  di jawa timur.  Bahkan rencananya di lokasi yang berada diperbatasan Surabaya dan Sidoarjo ini akan dilengkapi dengan toilet portable.

Kegiatan rutinan yang dikemas dalam program “Edukasi Alam Bebas” dengan motto Berbagi dan Belajar Bersama itu saat ini telah didukung oleh sekitar 42 komunitas (hal ini tampak pada logo komunitas yang ditempel di balihonya), dan kemungkinan masih akan bertambah. Mengingat, FORMALITAS JATIM ini sifat keanggotaannya bebas tanpa batas.

Harapannya semua yang telah belajar di Taman Bunderan Waru bisa mengembangkan ilmunya di komunitasnya. Sehingga akan terbentuk sosok pecinta alam yang tangguh, trengginas dan mumpuni dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang pecinta alam yang benar-benar mencintai alam, termasuk menjaga kebersihan lingkungan gunung yang didaki dari serakan sampah, memelihara kelestarian flora fauna   di hutan yang dijelajahi. Termasuk kegiatan Cabut paku dari pohon.

Sungguh kegiatan Edukasi Alam Bebas dengan materi yang beragam itu dan dikemas secara partisipatif dan menyenangkan itu, juga mengajarkan akan pentingnya rasa kesetiakawanan, kejujuran, kerjasama dan bergotong royong untuk melakukan kegiatan bersama. Istilah kerennya penguatan pendidikan karakter. Merekapun, jika diperlukan bisa dimobilisasi untuk ikut terjun dalam fase tanggap darurat bencana.

Manakala dirasa sudah cukup lelah dan materi sudah tersampaikan, baik teori maupun praktek. Maka acara pun dicukupkan untuk kemudian masing-masing peserta kembali pulang, menunggu informasi kapan bertemu lagi.

Tidak lupa pertemuan yang penuh makna itu diabadikan lewat foto bersama maupun berswafoto melalui handphone masing-masing untuk bahan cerita kepada temannya yang belum sempat bergabung di Taman Bunderan Waru, agar suatu saat bisa berpartisipasi meningkatkan kompetensi. [eBas]

PROGRAM SRPB JATIM 2019

Menurut Saiman (2002:31), sekretariat merupakan suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap pada suatu kantor atau suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.

Dari definisi di atas, tidak terlalu salah jika disini mengartikan bahwa  sekretariat bersama (sekber), merupakan wadah berkumpulnya berbagai organisasi yang memiliki kesepahaman untuk bersilaturahmi, merancang aksi bersama yang didasari rasa saling peduli untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka peningkatan kapasitas relawan dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Sementara, tanggungjawab dari yang berkesempatan piket di sekber   adalah secara bersama-sama saling menguatkan dan membantu dalam menjalankan perannya sebagai koordinator dan penghubung antara relawan dengan para pemangku kepentingan. Diharapkan, dari situ terbangun sinergitas positif diantaranya, untuk merancang kegiatan bersama (jika memungkinkan).

Nah, mengawali tahun 2019 ini, rupanya keberadaan sekber relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM) semakin dikenal oleh pejabat BPBD. Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa tonggak sejarah itu dimulai saat kegiatan penyusunan SOP yang berkaitan dengan kiprah relawan penanggulangan bencana, di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, akhir 2018 lalu, yang diampu sepenuhnya oleh Mercycorp. (terimakasih mas Lukman, mas Nandar, dan mas Afkar).

Setelah itu, pengurus SRPB semakin sering diajak bersemuka, bahkan japri-japrian untuk berkoordinasi merencakan aksi. Seperti terlibat dalam mensukseskan acaranya BNPB yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, yaitu rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana (rakornas PB) 2019 yang dihadiri presiden. Partisipasi aktif ditampakkan oleh seluruh relawan yang dikoordinir oleh SRPB, sehingga sempat menarik perhatian dari berbagai pihak. (semoga semangat SRPB bisa menginspirasi pihak lain untuk menduplikasikannya).

Pengurus SRPB JATIM pun ditawari untuk melaksanakan rakor yang mengundang sekitar 160 organisasi mitra terdaftar, juga mengadakan kegiatan gelar peralatan, serta beberapa program lain yang mungkin akan menyusul, dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus mempererat paseduluran antar relawan (semoga benar adanya).

Adapun anugerah terindah yang diberikan pejabat BPBD Provinsi Jawa Timur di awal tahun babi ini adalah, SRPB diijinkan menempati salah satu ruangan di gedung BPBD untuk dijadikan sekretariat untuk memudahkan berkoordinasi dengan berbagai pihak (terkait dengan pendataan, pembinaan, dan mobilisasi bila diperlukan). Juga sebagai tempat  berinteraksi tukar informasi antar relawan dari berbagai latar belakang, dengan tetap mengedepankan kemandiriannya, termasuk mandiri dibidang konsumsi.

Sungguh, sebuah kepercayaan yang harus dibuktikan dengan aksi nyata yang membawa kemaslahatan bagi para pegiat lingkungan dan kemanusiaan. serta mumpuni jika dilibatkan dalam pelaksanaan program BPBD terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, seperti yang diamanatkan dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030, bahwa Pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan dan kemitraan semua lapisan masyarakat, termasuk relawan sebagai tenaga potensial yang terlatih.

Semoga mereka yang tergabung dalam SRPB JATIM tetap bersemangat mengemban amanah yang diberikan dengan memberikan kontribusi yang signifikan sesuai kapasitas masing-masing dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aktivitasnya, seperti menyiapkan personil yang bertugas piket rutin secara bergantian, agar di sekretariat ramai dengan suara relawan yang beragam dalam kebersamaan. Salam tangguh, Salam kemanusiaan. [eBas, sabtu kliwon, 9/2]*  

 

DIKLAT MITIGASI BENCANA BAGI PAMONG BELAJAR

Maraknya bencana yang terjadi di beberapa daerah dengan dampak korban harta, benda bahkan nyawa yang tidak sedikit, mendorong presiden Jokowi menghimbau agar pendidikan mitigasi  bencana diajarkan di semua jenjang pendidikan (termasuk pendidikan nonformal,red). Ini penting, agar masyarakat luas semakin siap menghadapi bencana yang sulit ditebak kedatangannya, juga dampaknya. Apa yang dikatakan pressiden itu sejalan dengan jargon, Kenali bahayanya, kurangi risikonya.

Terkait dengan himbauan presiden, pamong belajar BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur mengadakan diklat mitigasi bencana selama tiga hari. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sujarno, Kasie program balai yang terletak di jalan gebang putih, Surabaya. Bertempat di ruang Agus Salim, rabu (23/1).

Dalam sambutannya, pria kelahiran Pacitan ini mengatakan bahwa kesiapsiagaan  dan mitigasi bencana merupakan hal baru yang hendaknya dipelajari oleh pamong belajar agar bisa berperan serta membantu pemerintah dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

“Mengingat Surabaya dilewati patahan bumi yang berpotensi terjadinya gempa, tidak ada salahnya jika seluruh gedung yang ada di Balai dipasang rambu-rambu jalur evakuasi. Tidak ada salahnya jika kita bersiap diri sebagai upaya antisipasi,” Ujarnya.

Diklat yang diselenggarakan atas inisiatif kelokpok kerja (pokja) Dikmas ini sepenuhnya dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran Balai. Materi yang dipelajari meliputi, Konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat, Prinsip dan Karakteristik bencana, Trauma healing, Simulasi evakuasi korban gempa, Bongkar pasang tenda, PPGD, dan Pengenalan water rescue.

“Kami tidak berharap bencana datang, namun jika terjadi bencana kami paham harus bertindak seperti apa dan bagaimana melakukan evakuasi mandiri untuk mengurangi jumlah korban sebelum bantuan dari pihak luar datang,” Kata peserta diklat yang enggan disebut jati dirinya.

Begitu juga dengan masyarakat yang menjadi sasaran program paud dan dikmas. Dimana mayoritas dari mereka banyak yang berdomisili di kawasan rawan bencana. mereka harus disadarkan akan potensi bencana melalui pendidikan mitigasi yang diselipkan dalam pembelajarannya.

Jika tidak disiapkan melalui diklat dan simunasi, maka masyarakat tidak akan terlatih. Dampaknya tentu akan banyak korban yang berjatuhan saat benar-benar terjadi bencana, karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi bencana.

Sementara, Masduki, dari pokja dikmas, mengatakan bahwa diklat ini baik sekali, merupakan pengalaman baru sehingga tahu tentang masalah penanggulangan bencana. untuk itu perlu kiranya ditindak lanjuti  dengan melibatkan lembaga mitra Balai. Seperti tutor dan engelola PKBM, LKP, dan PAUD, agar mereka juga memiliki kesadaran akan potensi bencana di daerahnya, dan bisa mengintegrasikan pendidikan mitigasi ke dalam program pembelajarannya. Harapannya, peserta didiknya menjadi paham akan bencana dan pentingnya pelestarian alam.

Santo, salah seorang nara sumber dalam diklat ini, mengatakan bahwa lembaganya siap bersinergi dengan Balai dalam rangka mensukseskan himbauan presiden terkait upaya mengenalkan mitigasi kepada masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Kegiatan diklat yang berlangsung penuh semangat dan canda ini diakhiri dengan praktek PPGD dan foto bersama sebagai upaya mendokumentasikan kegiatan yang baru pertama diselenggarakan oleh pamong belajar BP-PAUD dan DIKMAS Jawa timur. [eBas]

WAKTUNYA TUTOR MENGENAL MITIGASI

kejadian bencana alam yang kerap muncul akhir-akhir ini, seperti gempa,  banjir, tanah longsor, dan sebagainya itu menandakan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap bencana. Ya, dari tahun ke tahun bencana di atas selalu bermunculan diberbagai daerah dengan membawa kerugian yang tidak sedikit, bahkan tidak jarang nyawa melayang karena ketidaksiapan mengadapi bencana. Dengan kata lain, kita memang kurang peduli terhadap upaya mitigasi dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Kini, berbagai media massa tengah meneriakkan akan pentingnya mitigasi. Bahkan presiden pun telah memerintahkan mendikbud untuk memasukkan materi kebencanaan ke dalam kurikulum sekolah. Sementara berbagai komunitas relawan penanggulangan bencana di berbagai daerah telah melakukan sosialisasi kebencanaan serta mengadakan simulasi menghadapi bencana kepada siswa sekolah maupun masyarakat.

Mitigasi adalah kegiatan yang dikerjakan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di  wilayah rawan gempa.

Tujuannya adalah, (1) Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam, (2) Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan. (3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman dan tenang.

Kiranya, pesan-pesan mitigasi bencana itu bisa diselipkan dalam program pendidikan nonformal. Seperti pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan multikeaksaraan, PAUD dan program-program lain yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal. Karena, mayoritas sasaran didik dari pendidikan nonformal itu masyarakat yang masih berkubang dalam lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Mereka belum menganggap bencana sebagai hal yang mengancam, mereka masih sibuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Untuk itu tutor dalam pembelajarannya, diharapkan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat marjinal untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Secara partisipatif, tutor mengajak menyusun langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan kerentanan fisik, lingkungan, kesehatan dan sosial-ekonomi, untuk menurunkan kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat melalui pemberian materi tentang manajemen bencana, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko serta tanggap darurat bencana.

Makanya, tutor sebagai tulang punggung pendidikan nonformal harus ‘move on’ lebih dulu untuk kemudian bersama warga belajar melakukan pendataan dan pemetaan di wilayah kerjanya yang rawan bencana. serta pemasangan raambu- rambu peringatan evakuasi jika terjadi bencana. Hasilnya memang belum tampak, yang penting upaya upaya pengurangan risiko bencana  telah dimulai, termasuk mengajak masyarakat melakukan mitigasi di daerahnya. Agar masyarakat memahami karakteristik bencana di wilayahnya agar dapat terhindar atau paling tidak masyarakat bisa mengenali bahaya bencana yang ada di daerahnya dan mengurangi risikonya.

Wacana yang berkembang akhir-akhir ini, setiap sekolah harus memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Alasannya agar siswa benar-benar terbiasa cara mencegah bencana serta cara menyelamatkan diri dalam keadaan darurat bencana yang ada di daerahnya. Artinya, materi mitigasi ini hendaknya bisa membangun kesadaran siswa untuk mencegah terjadinya bencana dengan mengubah perilaku hidup yang pro pelestarian lingkungan, bukan sebatas pengetahuan saja.

 Sesungguhnyalah upaya penyadaran membangun masyarakat tangguh menghadapi bencana memerlukan proses panjang dan berkesinambungan. Untuk itulah diharapkan kemendikbud mengeluarkan aturan tentang kewajiban sekolah memberi materi mitigasi sesuai dengan potensi bencana yang ada di daerah masing-masing. Kemudian dikerjasamakan dengan BPBD dan komunitas relawan setempat untuk bersama melakukan simulasi kebencanaan, serta merawat lingkungan guna mencegah kerusakan alam di wilayahnya. [eBas/jumat 4/1]