JAGONGAN ANTAR RELAWAN ITU MENYENANGKAN

Hayuuuuk wis, ngumpul nang MAKO SAR-SER. Di daerah Kalilom Lor Timur 1B/31, Surabaya. Jumat, 28 Juli 2023, pk. 19.00. Agenda: Nyruput kopi ireng, Ngemil, Ngomong Ngalor-Ngidul, sinambi Guyon. Begitu ajakan Ki Rebo, panggilan akrab Prijoko Utomo di grup whatsapp Relawan Suroboyo Bersatu.

“Gak usah sungkan. Seperti aku kalo datang di berbagai pertemuan relawan, yo gak pakai sungkan-sungkanan. Kita ngobrol sambil ngopi, serta ngemil kacang godog, gedang goreng dan pohong goreng buatan istriku,” Tambahnya.

Sebuah ajakan yang sulit untuk ditolak bagi relawan yang tidak sibuk. karena, sesungguhnyalah acara kumpul-kumpul ngobrol bareng itu merupakan sebuah ajang silaturahmi untuk mempererat pertemanan.

Bahkan dalam ajaran agama dikatakan bahwa silaturahmi dapat memperpanjang usia dan melapangkan rejeki. Benar tidaknya pernyataan itu, masing-masing pribadilah yang dapat menjawabnya.

Sayang ajakan Ki Rebo ini berbarengan dengan himbauan dari pihak kepolisian agar warga Surabaya pada hari itu sebaiknya tetap di rumah demi keamanan, terkait adanya acara dari salah satu perguruan silat yang rawan terjadinya “gesekan”.

Namun semua itu tidak mengurangi keseruan jagongan tanpa rencana, juga tanpa panitia. Masing-masing, tanpa sungkan menceritakan pengalamannya, terkait dengan kerja-kerja kemanusiaan di lokasi bencana, maupun kegiatan pencarian pendaki yang hilang di gunung, maupun saat mengikuti kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas.

Diantara seruputan kopi panas, melintas cerita tentang lahirnya SRnC (Surabaya Rescue and Care), yang berawal dari komunitas breaker (radio komunikasi yang bernama GONG JITU), diambil dari nama frekwensi radio 140170.

Kemudian, karena sesuatu dan lain hal, maka sebagian anggotanya mendirikan  SAR-SER dan sudah memiliki akta kelembagaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham. 

Sementara yang lain tetap bergerak dengan bendera yang dipilihnya. Sedangkan yang bernaung di SAR-SER, kini masih ada dan terus ada. Walaupun personilnya keluar masuk karena faktor sekolah dan pekerjaan.

Tentu, masing-masing personil punya cerita sendiri dari sudut pandang pribadi, dan itu sah sah saja. Begitulah romantisme berkomunitas. Alangkah baiknya jika ada yang mau mendokumentasikan pengalaman masa lalu sebagai bahan pembelajaran generasi baru.

Begitu juga saat mencecap gedang goreng krispi bikinan nyonya rumah, diketemukan alasan mengapa setiap ada kegiatan berupa rapat atau diklat untuk peningkatan wawasan, selalu saja yang tampil mewakili komunitas hanya itu-itu saja orangnya.

Ternyata semua itu dikarenakan,  hanya orang-orang itulah yang memiliki waktu untuk mewakili komunitasnya. Sementara anggota yang lain punya kesibukan dengan pekerjaannya.

Cerita pengalaman pun terus bergulir saling bersahutan. Termasuk ketaatan seluruh anggota SAR-SER terhadap doktrin organisasi, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, datang paling awal, selesai tugas pulang lebih awal, tanpa menunggu publikasi. Dengan kata lain, bekerjalah dalam senyap tanpa pamrih.

Sebuah doktrin yang mudah diucapkan namun sulit dikerjakan dijaman yang mengedepankan portofolio dan bukti fisik untuk sebuah perbuatan. Itulah pilihan ditengah perubahan jaman yang dinamis dan pragmatis.

Sungguh, doktrin yang dianut SAR-ER ini mengingatkan pada petuah Djoko Saryono, salah satu senior mapala Jonggring Salaka ikip malang, yang kini menjadi guru besar di almamaternya. Dia bilang, jadilah manusia yang memberikan pelayanan kepada sesama dengan pijakan kemanusiaan mendahului formalisme agama, suku, ras, gender dan sekat-sekat sosial.

Juga teringat pada Romo Mangun Wijaya, yang mengatakan, jadilah burung manyar yang terbang dikebiruan luas langit kemanusiaan. Sebuah kalimat yang padat makna. Dan narasi ini pun kehabisan kata untuk meneruskan cerita, karena tidak mampu mencerna kemana terbangnya burung manyar yang kini semakin jarang terlihat oleh mata. Salam Tangguh, Seduluran Sak Lawase. [eBas/migguPahing-30072023]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMBORE FORUM PRB AJANG BERBAGI INFORMASI ANTAR PEGIAT PRB

 Tidak ada salahnya jika jambore dimaknai sebagai kegiatan bersama antar pegiat pengurangan risiko bencana (PRB), yang dilakukan di alam bebas, sebagai wahana berkomunikasi tukar informasi, dan berbagi pengalaman terkait dengan praktik baik pelaksanaan program PRB dimasing-masing daerah. Untuk kemudian saling mengadopsinya, dengan konsep ATM (amati, tiru dan modifikasi).

 Sementara itu tujuan jambore adalah untuk mempererat persaudaraan antara pegiat PRB, serta saling belajar memahami budaya, dan kearifan lokal yang berlaku di daerah lain. Selain itu, jambore juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta dalam berbagai bidang, seperti leadership, teamwork, dan life skill, yang mendukung kegiatannya.

 Untuk itulah pengurus Forum PRB Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan jambore yang menjadi agenda berkala dan ditunggu-tunggu banyak pihak. Semua keperluan jambore dipersiapkan dengan cermat agar tidak mengecewakan para pihak.

 Termasuk (mungkin) panitia menyiapkan stand pameran yang menjual souvenir berupa kaos, cemilan khas daerah, dan lainnya sebagai kenangan Jambore F-PRB tahun 2023 di Coban Putri, bagian wilayah administratif Kota Batu..

 Panitia pun bekerja penuh semangat dan saling bahu membahu demi suksesnya acara jambore yang bergengsi. Karena tidak mudah “mengorkestrasi” kegiatan yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi dan karakter berbeda. Apalagi agenda yang akan dibahas sangat penting untuk perjalanan Forum PRB ke depan.

 Ya, agenda yang ingin dibahas diantaranya adalah pelibatan seluruh elemen pentahelix dalam PRB yang harus semakin nyata, bukan hanya seremonial belaka. Sehingga pola koordinasi antar aktor semakin nyata untuk meningkatkan efektivitas kerja-kerja kemanusiaan dalam membangun ketangguhan masyarakat.

 Termasuk meningkatkan peran desk relawan agar semakin efektif dan efisien dalam mengelola potensi relawan saat masa tanggap darurat, untuk menghindari tumpang tindih peran karena terjadinya penumpukan relawan hanya di satu titik.

 Mungkin perlu juga dipikirkan oleh panitia bahwa saat focus group duscussion juga membahas tentang perlunya agenda pembinaan kepada komunitas yang menjadi mitranya dalam bentuk peningkatan kapasitas dan wawasan agar tidak “mundur alon-alon” kerena merasa tidak “disentuh”, apalagi dilibatkan dalam kegiatan.

 Ya, sesungguhnyalah jumlah mitra Forum PRB itu banyak sekali, namun nyatanya yang terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan hanya beberapa saja, lainnya hanya makmum, menunggu di tikungan menanti undangan dan kesempatan. Sehingga muncul istilah 4-L (loe lagi loe lagi). model dominasi minoritas inilah yang perlu dicarikan solusi agar terjadi pemerataan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan.

 Jika memungkinkan, perlu juga mengadakan evaluasi program untuk melihat faktor penghambat dan pendukung keterlaksanaan program yang telah disusun dan disepakati bersama. Ini penting untuk meminimalisir munculnya “program dadakan” yang tidak pernah dibahas bersama dalam sebuah rapat pengurus.

 Sebelum acara Jambore ditutup, ada baiknya juga disepakati masalah suksesi kepemimpinan, yang menurut aturan harus dilaksanakan di tahun 2023, yang bershio kelinci air. Wacana suksesi ini hendaknya digulirkan agar masing-masing calon segera berbenah diri menyusun strategi untuk menggantikan mBah Dharmo dengan segala prestasinya selama menjadi Sekjen F-PRB Jawa Timur periode 2020 - 2023.

 Semoga kawan-kawan pegiat PRB selalu dalam kondisi sehat jiwa raga dan dompetnya, sehingga di arena jambore nanti dapat membeli aneka souvenir yang dijajakan sebagai kenangan yang terindah.

 Sampai bertemu di Coban Putri, tempat diselenggarakannya jambore F-PRB yang rencananya akan dihadiri oleh orang nomor satu di Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa, dan sederet orang penting lainnya. Termasuk kehadiran pejabat teras BNPB. Sukses pelaksanaan, sukses kegiatan, sukses semuanya. F-PRB Jatim Jaya, bermartabat selamanya. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/KamisWage-27072023]

RAPAT PERSIAPAN KONGRES SRPB JATIM UNTUK MEMILIH PENGURUS BARU

Menurut Peraturan yang disepakati, tahun 2023, yang bertepatan dengan tahun politik, sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana (SRPB) Jawa Timur, wajib menggelar kongres untuk memilih pengurus baru. Ya, pergantian pengurus merupakan hal wajar di dalam organisasi yang dinamis.

Untuk itulah, Dian Harmuningsih, sebagai koordinator SRPB Jatim, mengadakan rapat pengurus secara daring pada hari Kamis (20/07/2023). hal ini demi efisiensi waktu dan tenaga. Mengingat kebanyakan pengurusnya berdomisili di luar Kota Surabaya.

Dian, yang menjadi koordinator dua periode ini, diawal sambutannya mengatakan bahwa, untuk pelaksanaan kongres kali ini BPBD Provinsi Jawa Timur kemungkinan besar tidak memberikan dukungan dikarenakan banyaknya kegiatan mendadak yang menguras anggaran. Seperti banyaknya kejadian bencana di beberapa daerah di Jawa Timur.

“Saya sudah bertemu salah satu kasie di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur, untuk konsultasi penyelenggaraan kongres beberapa hari yang lalu. Untuk itulah kita harus mencari alternatif pencarian dana agar kongres tetap berjalan sesuai aturan. Jika perlu, kongres secara daring juga menarik, namun tetep diupayakan luring,” Katanya.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pengurus SRPB Jawa Timur. Ada yang berhalangan hadir dikarenakan kesibukan. Rapat tersebut merupakan langkah awal dalam melakukan persiapan kongres, yang di dalamnya ada pemilihan pengurus. Agar tidak terjadi kemandegan roda organisasi.

Biasanya, Proses pemilihan pengurus itu dilakukan secara bertahap. Dimulai dari persiapan, sosialisasi, penyampaian visi misi bakal calon koordinator, hingga pada tahap pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Ini penting, agar tidak terjadi penambahan periode seperti yang akhir-akhir ini sering diwacanakan untuk kepentingan tertentu, melalui berbagai media.

Wawan, wakil koordinator SRPB mengatakan agar peserta webinar memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan apa saja terkait dengan perjalanan SRPB yang sejak pandemi covid-19, banyak agenda yang tertuda.

 “Silahkan kawan-kawan mengutarakan saran, usulan dan sejenisnya untuk menjadi bahan kongres sekaligus perbaikan kinerja organisasi dimasa depan, pasca kongres,” Ujarnya.

Sementara, pengurus lain yang enggan disebut namanya, berharap agar semua pengurus mencoba menghubungi komunitas relawan yang menjadi anggota mitra SRPB untuk diajak kembali meramaikan kongres yang ke 3 tahun 2023. Sukur-sukur juga menanyakan ketidak aktifannya dalam berkegiatan dengan SRPB. Ini penting untuk bahan evaluasi.

“Keberadaan bidang humas dan kemitraan juga perlu sesering mungkin memberitakan segala kiprah SRPB lewat media sosial yang dimiliki. Seperti agenda Srikandi Siaga Bencana (SSB), program SPAB, dan pelatihan fasilitator SPAB, serta agenda lain agar diketahui oleh anggota mitra dan khalayak ramai,” Pungkasnya. [eBas/JumatPon-21072023]

 

 

 

 

 

PERLU ADA PRA KONGRES AGAR ACARANYA BERJALAN SUKSES

Sesuai ketentuan yang berlaku, tahun 2023, yang juga disebut tahun politik, SRPB Jatim harus menyelenggarakan kongres yang ke 3 dalam rangka pergantian pengurus. Ya, tahun ini masa bakti kepengurusan SRPB Jatim tahun 2020 - 2023 telah paripurna.

Dengan demikian, sebagai organisasi yang dinamis dan taat azas, maka estafet kepengurusan SRPB Jatim merupakan sunatullah. Tidak ada upaya penundaan kongres, sebagai upaya menambah masa jabatan pengurus untuk beberapa periode lagi.

Sungguh itu tidak boleh terjadi, apapun kondisinya, karena menyalahi aturan dan mendzolimi ketentuan yang disepakati bersama, serta tidak layak menjadi panutan komunitas yang menjadi mitranya.

Sebelum kongres SRPB Jatim digelar, ada baiknya pengurus mengadakan rapat pra kongres yang dihadiri oleh seluruh mitranya, sebagai upaya mengkondisikan semua mitra yang terlibat, sekaligus memberi semangat kepada mitra yang selama kepengurusan tidak aktif dalam agenda SRPB Jatim. Bahkan mungkin ada yang sudah lupa karena jarang diajak/dilibatkan dalam kegiatan.

Dalam rapat pra kongres (bisa via zoom), diantaranya dapat diisi dengan menjelaskan kembali tentang visi misi organisasi, serta tujuan didirikannya SRPB Jatim oleh kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Siapa tahu ada gagasan cerdas untuk mereaktualisasi visi misi sesuai jamannya. Sehingga nanti dapat dijadikan bahasan dalam kongres.

Isue yang berseliweran dari berbagai pihak (yang mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan karena mengandung unsur subjektivitas), mengatakan bahwa sejak musim covid-19 di medio awal 2020, banyak agenda yang dijadwal ulang. Seperti kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah, yang menjadi program “iconic” SRPB Jatim, harus dihentikan karena adanya social distancing sebagai upaya memutus perkembangan covid-19 yang telah memangsa ribuan nyawa.

Begitu juga persoalan komunikasi antar personil yang mengalami hambatan karena kesibukan dan “gesekan” tipis-tipis. Masalah keterlibatan mitra dalam kegiatan, yang mandiri maupun yang tidak mandiri, juga menjadi gosip yang menyesakkan dada. Termasuk isue kedekatan dalam pelibatan personil.

Hal ini terjadi (mungkin) karena belum semua mitra memiliki kapasitas yang memadai untuk dilibatkan dalam sebuah kegiatan, dan hal ini memang harus dilakukan agar kegiatannya bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sesungguhnyalah, isue-isue yang berkembang secara sepihak dan subjektif itu juga terjadi di hampir semua organisasi. Biasanya isue yang berbau “like and dislike” akan mereda dengan sendirinya jika sudah ada komunikasi yang hangat diantara yang berselisih paham.

Isue-isue semacam inilah di dalam rapat pra kongres disampaikan secara transparan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama berbasis win-win solution. Sehingga saat kongres, semua mitra SRPB Jatim akan hadir untuk membahas nasib organisasi yang akan dinahkodai oleh pengurus baru yang dipilih dalam kongres ke-3 tahun 2023.

Siapakah calon pengurus yang potensial duduk di kepengurusan yang baru ?. idealnya sudah muncul dengan segala dinamikanya, untuk kemudian di rapat pra kongres menjadi ajang kontestasi rencana aksi.

Sayangnya semua pihak enggan menampilkan potensinya, namun siap jika ditunjuk. Inilah salah satu bukti kesantunan semua anggota SRPB Jatim, yang tidak pernah gegabah dengan amanah. Bersikap merendah namun siap menerima perintah.

Bismillah, selamat mengadakan rapat pengurus, kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya untuk menyiapkan “ubo rampe” pelaksanaan kongres ke-3 tahun 2023. Ini bisa diselenggarakan secara daring maupun luring. Tergantung ada tidaknya anggaran pendukung, dari yang mendirikan SRPB Jatim. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/SeninWage-17072023]

 

 

 

YANG TERCATAT DARI WEBINAR F-PRB PROVINSI NTT

Kalaksa BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo, dalam  webinar yang mengambil topik harmonisasi data PKD ke dalam data destana, jumat (14/07/2023), yang diadakan oleh F-PRB NTT, mengatakan bahwa banyak program dari kementerian (lembaga) yang masuk ke Desa.

Namun masing-masing masih mengedepankan ego sektoral dalam “membelanjakan” anggarannya untuk selesainya pogram tangguh bencana. Padahal, katanya bencana itu urusan bencana, namun ternyata masing-masing masih punya aturan main sendiri-sendiri.

Sehingga, yang sering terjadi, program destana dari BNPB dan BPBD untuk membangun desa tangguh, kurang berdampak positif. Seperti banyak program yang mengucur ke desa namun setelah itu “hilang” gaungnya seiring selesainya pelaporan program.

“Seandainya semua program dari berbagai lembaga itu dapat disinergikan dengan satu panduan yang sama, pastilah upaya membangun desa tangguh itu akan tercapai,” Kata kalaksa dalam paparannya.

Hal ini sejalan dengan paparannya, yang mengatakan bahwa dalam destana, proses pengelolaan risiko bencana adalah proses aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan.

Untuk itulah, perlu kiranya para pihak duduk bersama memikirkan bagaimana “mengawinkan” berbagai program yang masuk ke desa untuk membangun satu desa tangguh bencana yang benar-benar tangguh, dengan dukungan dana desa. Mengingat, sampai saat ini penggunaan dana desa untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, belum menjadi prioritas.

Sementara itu, petrasa wacana, dari CBDRM policy development advisor, mengatakan bahwa akhir-akhir ini bencana semakin sering datang dengan segala dampak yang ditimbulkan. Sehingga banyak masyarakat yang terganggu kehidupannya, bahkan menjadi korban.

Sehingga, ke depan perlu kiranya melibatkan elemen pentahelix, khususnya dunia usaha dan NGO yang memiliki dana untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat.

Ini penting, agar apa yang dilakukan sejalan dengan visi PRBBK tahun 2024 - 2045, yaitu mewujudkan resiliensi masyarakat indonesia terhadap bencana dan krisis iklim untuk pembangunan berkelanjutan.

Petra juga menampilkan misi PRBBK yang perlu dipahami oleh para pihak, diantaranya, penguatan kebijakan dan program PRBBK yang sinergis, inklusif, berperspektif gender, mandiri dan berkelanjutan. Kemudian, upaya peningkatan kapasitas ketangguhan serta kepemimpinan lokal dalam pengembangan PRBBK, dan Perluasan melalui pelembagaan dan replikasi praktek PRBBK berbasis kawasan dalam konteks sosial ekologi dan risiko bencana.

Harapannya, semua kebijakan yang masuk ke desa harus berbasis PRBBK. Sebuah harapan yang tampaknya jauh panggang dari api. Hal itu karena semua program masih berbasis pada daya serap anggaran sehingga sulit untuk meniadakan ego sektoral.

Kemudian, yang sering terjadi adalah munculnya anggapan bahwa desa/kelurahan yang telah mendapatkan program destana, langsung dianggap sudah tangguh bencana. Begitu juga dengan sekolah yang telah mendapat giliran program SPAB, langsung dilabeli dengan sekolah yang sudah aman bencana.

Untuk itulah, strategi yang diambil dalam rangka harmonisasi data destana untuk bahan penilaian ketangguhan desa, menurut kalaksa BPBD Provinsi NTT adalah, pertama, membuat desa/kelurahan tangguh bencana. Baik tingkat kabupaten/kota, provinsi. Terutama tingkat nasional, guna membangun kolaborasi, menjauhkan ego sektor dan mengintegrasikan semua upaya membangun desa/kelurahan tangguh bencana.

Kedua, kolaborasi dengan semua unsur pentahelix melalui F-PRB. Sedangkan program desa/kelurahan tangguh bencana sebagai media membangun ketangguhan desa/kelurahan.

Kemudian, mengoptimalkan media KKN Tematik di daerah masing-masing untuk pendataan, serta desa dengan otonominya mengintegrasikan PRBBK ke dalam seluruh proses pembangunan desa/kelurahan.

Dari sekian banyak komentar peserta webinar, komentar Fatoni dari PSKK UB, sangat menarik. Dimana dia mengatakan bahwa program destana itu sampai kiamat pun tidak akan selesai menjangkau seluruh desa/kelurahan di seluruh indonesia. Untuk itu perlu melibatkan kampus dengan KKN Tematiknya tentang upaya pengurangan risiko bencana.

Dia juga merasa, masih ada pihak yang menganggap kehadiran F-PRB sebagai saingan BPBD, sehingga keberadaannya belum termanfaatkan secara optimal. sebuah curhat yang dikemas dalam bentuk usulan yang seolah-olah benar, padahal banyak faktor yang bermain di situ.

 Mungkin maksud Fatoni adalah, program yang disusun F-PRB belum dapat disinergikan dengan programnya BPBD, terkait upaya pengurangan risiko bencana. Termasuk keterlibatan seluruh elemen pentahelix masih sekedar seremonial. Kondisi inilah yang kiranya perlu dipecahkan bersama.

Sementara, keberadaan komunitas relawan sebagai bagian dari pentahelix, juga belum dilibatkan dalam pelaksanaan PRBBK. Karena (mungkin), masih dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dibidangnya.

Padahal, sering kali relawan tampil duluan di fase tanggap darurat dengan SDM yang apa adanya, namun hasil kerjanya cukup membanggakan dalam membantu penanggulangan bencana. Namun masih sering dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak yang kurang paham Perka BNPB nomor 17 tahun 2011.

Hal ini perlu dimaklumi bahwa, yang bisa “bermain” dalam PRBBK untuk membangun desa/kelurahan tangguh, itu adalah para pihak yang memiliki anggaran. Sehingga, dengan anggaran itulah mereka bisa “memerintahkan” mereka yang menjadi sasaran untuk berbuat sesuatu sesuai agendanya.

Sementara, komunitas relawan paling bisanya sekedar sosialisasi upaya pengurangan risiko bencana dengan sasaran terbatas, dan hasilnya pun ya sekedar pengenalan untuk kemudian dilupakan. Kecuali punya anggaran lebih untuk menindak lanjutinya. Atau ada pihak lain yang ikut cawe-cawe mendanai relawan untuk melaksanakan programnya.

Usulan menarik juga muncul dari Norman, ketua F-PRB NTT. Dia mengusulkan agar desa/kelurahan yang tidak mengikuti proses PKD dengan baik, maka diberi sanksi pengurangan anggaran desa/kelurahan.

Apapun gagasan yang muncul dalam webinar kali ini, termasuk upaya tindak lanjutnya, patutlah diacungi jempol kepada F-PRB NTT yang disokong Siap Siaga, dapat menyelenggarakan webinar dengan dinamis.

Semoga  materi webinar dapat direplikasikan di daerah lain. tentunya dengan dukungan Siap Siaga atau, pihak lain yang berkepentingan. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/SabtuPahing-15072023]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PEREMPUAN DIBERDAYAKAN LEWAT BIMTEK SRIKANDI SIAGA BENCANA

Konon, sebuah organisasi dikatakan sehat jika pengurusnya kompak merumuskan program secara bersama-sama. Dimana, program yang akan disepakati itu merupakan hasil menjaring suara dari anggota dan mitranya. Sehingga program yang diagendakan itu benar-benar menjadi kebutuhan bersama dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan, terkait dengan bidang kerja yang digeluti.

Dengan kata lain, organisasi yang sehat tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat bagi anggota dan mitranya saja, namun juga manfaat yang positif bagi khalayak ramai. (dalam hal ini komunitas relawan).

Narasi di atas, tampaknya juga “dimiliki” oleh pengurus sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana (SRPB) Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dalam menu program yang dikemasnya. Diantaranya adalah Bimtek Srikandi Siaga Bencana, chapter 3. kegiatan ini dikhususkan untuk kaum perempuan.

Mengapa perempuan perlu “dikenalkan” dengan masalah kebencanaan ?. karena, di beberapa kasus, Perempuan yang tidak dilibatkan  dalam kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, menjadikan dirinya rentan sebagai korban bencana.

Untuk itulah program Bimtek Srikandi Siaga Bencana, dengan sasaran perempuan, merupakan program cerdas yang dimunculkan oleh SRPB Jatim, dalam rangka memberdayakan perempuan dibidang kebencanaan.

 Dalam sebuah diskusi dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimaknai sebagai upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses informasi terkait kebencanaan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya.

Artinya, setelah kaum perempuan mengikuti program, yang kali ini digelar di Pondok SPMAA Pasuruan. Tepatnya di Dusun Tamanan, Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan,, minggu 23 Juli 2023, mereka akan semakin berdaya dalam mengkomunikasikan masalah kebencanaan di komunitasnya serta masyarakat sekitarnya.

Sehingga, saat terjadi bencana, mereka bersama para pihak dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Misalnya, mereka dapat membantu pendataan di posko, menyiapkan konsumsi di dapur umum sekaligus pendistribusiannya.

Mereka juga dapat diperbantukan dalam mengelola pos pengungsian untuk memberikan informasi kepada penyintas, klaster kesehatan serta membantu pemberian dukungan psikososial kepada anak-anak dan emak-emak.

Semoga program Bimtek Srikandi Siaga Bencana, terus menjadi salah satu program unggulan SRPB Jawa Timur, walaupun berganti kepengurusan. Seperti diketahui, tahun 2023 ini sesuai aturan, kepengurusan SRPB Jatim harus “diperbaharui” lewat kongres SRPB Jatim ke 3 tahun 2023.

Ya, program unggulan sebagai bentuk sumbangsih SRPB Jatim dalam upaya memberi bekal pengetahuan yang memadai di bidang kebencanaan sehingga dapat memerankan diri sebagai agen perubahan dalam membantu membangun budaya tangguh dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Dimana,  upaya membangun budaya sadar bencana itu akan lebih efektif jika dimulai dari lingkungan keluarga, dan perempuanlah pemeran utamanya. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/RabuWage-12072023]

TRAINING OF FACILITATOR PROGRAM SPAB

"Yang di tunggu-tunggu. Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur menyelenggarakan Training of Facilitator (TOF) SPAB batch 1 pada hari Sabtu - Minggu, 5-6 Agustus 2023. bertempat di News Hotel, Pepelegi, Kab. Sidoarjo,"

Begitulah sebuah postingan di grup whatsapp yang dimunculkan oleh pengurus SRPB Jatim, menjelang Kongres ke-3 dengan agenda pergantian pengurus sesuai ketentuan yang ada.

Sebuah ajakan cerdas yang muncul dari para pengurus SRPB Jatim untuk menyiapkan kader penerus yang akan melanjutan gerak roda organisasi, agar tetap dapat memberi manfaat di bidang kebencanaan, dalam rangka membantu terwujudnya budaya tangguh di masyarakat. Khususnya yang daerahnya memiliki potensi bencana, yang harus diwaspadai secara mandiri.

Upaya mewujudkan budaya tangguh itu diantaranya melalui program satuan pendidikan aman bencana (SPAB). Dimana, secara berkala, Tim Fasilitator SRPB Jatim telah melakukannya. Baik secara mandiri, maupun bersinergi dengan para pihak.

Mengingat keberadaan fasilitator SPAB, masih sangat terbatas, maka inisiatif dari SRPB Jatim ini perlu diacungi jempol. Sesungguhnyalah “pusat” pernah menyelenggarakan seleksi dan pelatihan fasilitator SPAB dengan sertifikat nasional. Namun nyatanya para pemegang sertifikat belum dimanfaatkan secara optimal. (ya, mungkin ini karena tidak tersedianya dana tindak lanjut).

Dalam postingannya, panitia TOF menawarkan investasi yang cukup murah bagi relawan yang berkeinginan menjadi bagian dari Tim Fasilitator SPAB bentukan SRPB Jatim. Dengan investasi  Rp 1.250.000, peserta dijanjikan akan mendapat Seragam SPAB, Sertifikat Pelatihan 36JP, Materi Lengkap dengan Praktiknya, serta Penginapan dan Konsumsi selama 2 hari.

Peserta juga akan dilatih oleh fasilitator berpengalaman. Akan dibimbing dengan sepenuh hati oleh nara sumber yang memiliki kapasitas di bidangnya. Sehingga peserta akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan siap terlibat menjadi fasilitator di lapangan, dengan model “team teaching” bersama fasilitator senior, yang dimilikik SRPB Jatim.

Namun postingan tentang pelatihan berbayar ini, tampaknya kurang familier di telinga relawan. Sehingga banyak yang tanya kenapa harus berinvestasi, mengapa tidak digratiskan ?.

Ya, memang selama ini relawan sering mengikuti kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas secara gratisan. Bahkan juga ada pelatihan dimana relawannya mendapat “sangu” saat penutupan acara. Sehingga, ketika ada pelatihan yang tidak gratis, langsung menuai tanya, mengapa harus berbayar.

Mungkin, pengurus SRPB Jatim ini sengaja menggelar pelatihan berbayar, ditujukan kepada mereka yang benar-benar berniat  ingin belajar. Sehingga keikut sertaannya nanti akan serius dan bersungguh-sungguh menyimak agar paham, untuk kemudian siap mempraktekkan di masyarakat. (dalam hal ini siap dilibatkan dalam program SPAB).

Dengan kata lain, tawaran postingan ini tidak berlaku bagi relawan yang tidak mempunyai keinginan kuat menjadi fasilitator SPAB. Sementara, untuk relawan yang berkenan berinvestasi untuk mengikuti kegiatan ini pastilah akan muncul rasa “melu handarbeni” terhadap kegiatan ini, dengan indikator disiplin dan rajin mengikuti semua agenda, serius menyimak materi serta melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh nara sumber.

Mungkin juga, panitia TOF ini berpikir, jika kegiatan digelar secara gratis, maka dikhawatirkan pesertanya tidak serius, dan keikut sertaannya juga seenaknya, tidak disiplin. Dampaknya, kualitas personil yang telah mengikuti TOF akan dipertanyakan. Termasuk kredibilitas SRPB Jatim yang memiliki gagasan pelatihan TOF berbayar ini.

Selamat kepada pengurus SRPB Jatim yang dipenghujung kepengurusannya, tetap solid dengan program-programnya yang disepakati melalui rapat pengurus. Bukan rapat yang diikuti oleh beberapa pengurus saja. Salam Tangguh. [eBas/Jum’atWage-07072023]