SRIKANDI PENSIUN JADI RELAWAN

“Saya mau pensiun dari kegiatan sosial di dunia relawan bencana, mengingat usia sudah menjelang renta. Sudah waktunya yang muda tampil menggantikan kiprah saya,” Kata mbakyu Srikandi, saat menunggu acara Arisan Ilmu yang digelar rutin oleh pengurus SRPB JATIM dalam rangka meningkatkan tali silaturahim diantara relawan penanggulangan bencana.

Masih kata mbakyu yang memiliki kepintaran dibidang pengobatan herbal ini, seorang relawan itu, disamping harus pandai dan memiliki kapasitas yang mumpuni, juga secara fisik harus kuat, sehat dan tahan banting menghadapi situasi yang ekstrim.

“Sekarang fisik saya sudah tidak sekuat dulu lagi, jadi saya harus tahu diri dari pada memaksakan ikut ke operasi di lokasi bencana, ternyata harus dievakuasi dan dikumpulkan dengan para pengungsi. Aduh betapa malunya diri ini,” Ujarnya sambil tersenyum simpul.

Kang Petruk mendengarkan curhatnya mbakyu Srikandi sambil menikmati gedang godog dan ketan bubuk. Kang Petruk paham bagaimana galaunya hati seorang relawan yang tidak bisa ikut operasi saat tanggap darurat. Karna ada anggapan kuat, bahwa relawan belum bisa disebut relawan jika belum pernah turun langsung ke lokasi bencana melakukan evakuasi, membantu dapur umum, ikut mendistribusikan logistik, dan kegiatan yang memerlukan bantuan relawan.

“Oalah mbakyu, ngapain sampiyan galau dan minta pensiun sebagai relawan bencana?. Ayak ayak wae, relawan kok pensiun. Emangnya dulu sampiyan mendaftar sebagai relawan dimana, dan siapa yang akan memberi surat keputusan pensiun?” Goda Kang Petruk sambil nyengir.

Ya, sesungguhnyalah relawan itu adalah panggilan hati, dan tidak semua orang mampu menjadi relawan. Karena disana membutuhkan adanya rasa kepedulian dan komitmen terhadap masalah kemanusiaan. Kata mbah Gugel, hal ini sejalan dengan Definisi relawan menurut Schroeder (1998) adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal.

Sementara, arti relawan penanggulangan bencana sesuai dengan Perka nomor 17 tahun 2011, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana

Kang Petruk mencoba menghibur mbakyu Srikandi yang sedang menikmati Es Cao. Dia bilang bahwa dalam penanggulangan bencana itu ada tiga fase. Yaitu fase pra bencana, fase tanggap darurat bencana, dan fase pasca bencana. monggo, jika mampu, relawan bisa terlibat di ketiga fase tersebut. Namun, jika ada keterbatasan tertentu, seperti kekuatan fisik yang menurun karena usia. Maka bermainlah di fase pra bencana yang tidak menguras tenaga (okol).

Pada fase pra bencana itu, relawan bisa menyelenggarakan pelatihan bersama masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. apalagi saat ini pemerintah sedang getol mewacanakan pendidikan mitigasi bencana diajarkan di sekolah. Sebuah peluang yang bisa ditangkap oleh relawan.

“Acara arisan ilmu juga masuk dalam fase pra bencana. Untuk itu jika mbakyu Srikandi sudah merasa tidak mampu ikut operasi di lokasi bencana. kiranya bisa tetap aktif di fase pra bencana sebagai pendidik, dan motivator kepada relawan muda jaman now di acara Arisan Ilmu atau lainnya. jadi, relawan itu tidak ada pensiunnya mbakyu,” Ujarnya sok tau, kemeruh, dan metuwek.

Artinya, seorang relawan yang sudah tidak mampu turun ke lapangan itu, bukanlah akhir dari segala aktivitas pengabdian untuk kerja-kerja kemanusiaan sebagai khalifatullah. Karena, orang bijak pernah berfatwa bahwa “Darma kita kepada sesama tidak harus dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik semata. Sambil menjadi orang biasa pun jalan darma tetap terbuka dengan menebar ilmu dan keterampilan yang kita miliki, agar hidup bermanfaat dan barokah.

Upaya Kang Petruk menghibur mbakyu Srikandi harus terputus ketika nara sumber Arisan ilmu memulai materinya. Kali ini materinya tentang Sistem Informasi Kenbencanaan Berbasis Online. Mungkin perlu juga direncanakan materi tentang Basic Life Support part two. Wallahu a/lam bishowab. [eBas/jumat kliwon-5/4]

DHARMA RELAWAN ADHIRAJASA 2019 (yang pertama bukan yang terakhir)

      “Relawan harus sering berkumpul untuk bersilaturahmi, saling peduli tukar informasi untuk membangun sinergi merencanakan aksi mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, serta turut serta menjaga alam dengan melakukan penghijauan di lereng gunung, lahan gundul dan mangrovisasi di tepi pantai,” Kata Yeka, mengawali obrolan malam di dalam tenda yang cukup dingin.

Sementara di luar, gerimis tetap setia membasahi bumi perkemahan Nangun kerti, di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebuah tempat yang memiliki pemandangan indah, dekat dengan destinasi wisata yang disuka oleh wisatawan domestik maupun wisatawan manca Negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ya, relawan dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul memenuhi undangan BNPB untuk mengikuti gelar Dharma Relawan Adhirajasa  yang dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2019. Mereka membahas tentang Desk Relawan, Sertifikasi Relawan, serta Kluster Relawan.  Selain itu juga ada sosialisasi Destana, Gerakan PRB, dan Hari Kesiapsiagaan Bencana.

Beberapa peserta bilang bahwa pemilihan lokasinya lumayan merepotkan peserta. Karena gerimis selalu turun membasahi lokasi, membasahi tenda yang bocor disana sini. Termasuk pemasangan spanduk dan umbul-umbul yang tidak dipasang ditepi jalan utama sebagai penanda bagi peserta yang baru datang, sehingga sering keliru lokasi. Namun semua itu bisa diatasi dengan caranya sendiri, yang penting tetap bahagia bisa bertemu dengan sesama relawan dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Ya begitulah, kegiatan ini memang dirancang sebagai wadah bertemu para relawan penanggulangan bencana untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi terkait dengan peningkatan kapasitas relawan sebagai potensi terlatih membantu BNPB/BPBD dalam penanggulangan bencana. baik itu saat pra bencana, tanggap bencana, maupun paska bencana.

Tujuan kegiatan yang mengambil tema “Mensinergikan Semangat Kebersamaan dan Kerelawanan untuk Ketangguhan Bangsa." antara lain, membangun jejaring relawan di berbagai daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas relawan melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh BNPB maupun BPBD. Dari kegiatan ini diharapkan  dapat mengukuhkan rasa persaudaraan yang ada serta memperkokoh ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BNPB, Doni Monardo, yang mengatakan tentang pentingnya pembangunan mental dan penguatan kapasitas relawan untuk meningkatkan kesadaran dalam memahami risiko bencana dan pentingnya mengurangi dampak kejadian bencana melalui pendidikan, 

Masih kata jendral berbintang tiga itu, bahwa relawan diharapkan tidak hanya bekerja pada tanggap darurat saja namun juga dilakukan pra dan paska bencana. Seperti melakukan sosialisasi mitigasi untuk pengurangan risiko bencana, menjaga dan memperbaiki lingkungan, melalui aksi penghijauan, bersih-bersih sampah dan sejenisnya.

Malam itu, bumi perkemahan yang bersih itupun masih tetap basah oleh hujan, tenda pun juga basah. Relawan tidur dalam gelisah, menikmati kondisi yang serba basah dengan tabah. Sambil ngopi, mereka bicara tentang sertifikasi dan desk relawan yang dibahas seharian. Sebuah konsep yang sedang diwacanakan untuk dijadikan kebijakan secara nasional.

Namun, sesungguhnyalah konsep tersebut masih perlu waktu untuk berproses agar bisa diterima oleh semua pegiat kebencanaan. Khususnya orang BNPB dan BPBD harus paham benar agar bisa memberi penjelasan yang kaffah kepada relawan yang ingin tahu tentang sertifikasi dan desk relawan. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman seperti yang sudah-sudah.

Semakin malam diskusi menghangat penuh semangat, berbagai pendapat mencuat mempertajam bahasan. Bersahut kata dan konsep untuk membangun kesepahaman diantara relawan. Alangkah indahnya jika diskusi dalam rangka  Dharma Relawan Adhiraja ini menghasilkan catatan kritis yang disampaikan kepada BNPB untuk melengkapi penyusunan laporan kegiatan ini dan diberikan kepada BPBD Kabupaten/Kota untuk bahan diskusi bersama relawan. Sehingga kegiatan Dharma Relawan Adhirajasa yang baru pertama diselenggarakan ini benar-benar ada tindak lanjutnya untuk kemaslahatan relawan sebagai mitra kritis BNPB/BPBD. Wallahu a’lam bishowab.[eBas/senin legi, 1/4]

PERLUKAH PROGRAM SERTIFIKASI RELAWAN?

Ternyata prosesi Sertifikasi relawan itu ada dua versi. Pertama sertifikasi gratis yang didanai oleh Negara dan diselenggarakan di BPBD Provinsi (umumnya), dengan mengundang relawan terpilih. Kedua, sertifikasi berbayar yang diselenggarakan oleh Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disetujui oleh LSP-PB.

Karena didanai Negara, maka pelaksanaan sertifikasi gratisan ini ada kuotanya dan harus terpenuhi untuk memudahkan peng-SPJ-annya. Sehingga yang terjadi, demi memenuhi kuota, maka dicarilah relawan yang mau disertifikasi gratisan melalui pengumuman di media sosial.

Sayangnya sertifikasi gratisan ini kurang mendapat sambutan yang hangat dari relawan. Sehingga jalan pintasnya adalah siapa saja relawan yang mau langsung didaftarkan sebagai peserta sertifikasi dengan persiapan ala kadarnya.

Gak peduli dia berkompeten, berpengalaman, punya kapasitas dan layak disertifikasi atau tidak. Disini yang penting adalah kuota terpenuhi dan daya serap anggaran lancar untuk memudahkan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, jangan kaget setelah mengikuti sertifikasi, relawan yang dinyatakan lulus dan berhak memegang sertifikat, tidak ada ‘perubahan’ yang signifikan.

Sementara, pelaksanaan sertifikasi berbayar di TUK, dapat dipastikan diikuti oleh mereka (relawan/pekerja kemanusiaan) yang punya duit, mau bayar dan benar-benar menyiapkan diri untuk disertifikasi melalui serangkaian uji kompetensi, untuk kepentingan tertentu setelah lulus sertifikasi.

Pertanyaannya kemudian, apa hak dan kewajiban para relawan yang sudah lulus sertifikasi. Adakah perlakuan ‘istimewa’ yang diberikan oleh BNPB/BPBD kepada relawan yang bersertifikat ?. misalnya mendapat pembinaan secara berkala untuk meningkatkan wawasan dan kapasitasnya. Diikutkan dalam pelaksanaan program BNPB/BPBD, seperi mengikuti rapat, kegiatan sosialisasi PRB, diklat, dan sejenisnya.

Sehingga ada perlakuan yang berbeda antara relawan bersertifikat dengan yang belum. Tentu hal ini akan membanggakan bagi relawan pemegang sertifikat karena sertifikatnya benar-benar bermanfaat, dan dengan sertifikat itu relawan diakui kompetensinya di bidang penanggulangan bencana. dampaknya, akan memotivasi relawan lain untuk menyiapkan diri mengikuti sertifikasi. Baik yang gratisan maupun yang berbayar.

Namun demikian, upaya Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB) mendorong semua relawan penanggulangan bencana mengikuti sertifikasi (uji kopetensi) ternyata masih belum banyak diketahui oleh relawan dan menyisakan beberapa pertanyaan yang gampang-gampang sulit untuk dijawab. Seperti, mengapa relawan harus disertifikasi?. relawan yang bagaimana yang harus mengikuti sertifikasi,

Tezar, seorang relawan yang cukup berpengalaman di Kota Malang mengatakan bahwa, untuk saat ini yang wajib disertifikasi adalah relawan professional yang bernaung di bawah lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan (biasa disebut pekerja social). Merekalah yang memerlukan sertifikasi sebagai pengakuan bahwa mereka kompeten dan ahli dibidangnya untuk menunjang kariernya.

Masih menurut aktivis pramuka yang biasa dipanggil ‘Tezar Sang Pencerah’, relawan yang bergerak berdasar panggilan jiwa, sertifikasi itu tidak terlalu penting. Hal yang terpenting adalah ketika terjadi bencana mereka bisa hadir dan membantu sesamanya yang sedang terkena musibah. Itu saja sudah cukup bagi para relawan pegiat sosial berbasis tebal tipisnya dompet pribadi. Pengakuan sosial bahwa mereka sudah hadir di sana itu sudah menjadi sertifikat yang membanggakan bagi mereka.

Pertanyaan lain yang sulit dijawab adalah, jika terjadi bencana, apakah hanya relawan bersertifikat saja yang boleh turun memberikan pertolongan. Senyatanyalah masalah sertifikasi ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi relawan, agar mereka tahu dan paham manfaatnya sertifikasi.

Karena, sampai saat ini antusiasme relawan untuk mengikuti sertifikasi gratis saja masih kurang greget. Banyak sudah yang ditawari untuk ikut sertifikasi tapi tidak sedikit yang membalas dengan senyuman sinis. Apalagi harus membayar untuk mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Tempat Uji Kompetensi. Sungguh, saat ini, hanya orang-orang ‘hebat’ sajalah yang mau mengikuti sertifikasi relawan berbayar.

Semoga dalam kegiatan pertemuan relawan “Dharma Relawan Adhirajasa” di Pulau Bali, tanggal 26 – 28 Maret 2019, yang menjadi programnya BNPB, bahasan tentang sertifikasi mendapatkan sambutan yang positif dari relawan. Sehingga, ke depan program sertifikasi itu akan menjadi idola bagi relawan, dan relawan yang sudah mendapatkan sertifikat juga bangga dan benar-benar mumpuni dibidangnya serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kompetensi sebagai relawan penanggulangan bencana. Salam Tangguh. [eBas/sabtu pahing 23/3]

   

RAKOR SRPB JATIM TAHUN 2019

Sungguh, persiapan rapat koordinasi sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM) tahun 2019 ini diiringi dengan kejadian bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, longsor, dan puting beliung di berbagai daerah di jawa timur.

Tentu hal ini sangat menguras kesibukan relawan membantu BPBD dalam penanggulangan bencana. diantaranya, melakukan evakuasi warga terdampak, penyediaan dapur umum, dan distribusi logistik kepada korban di pengungsian. Semoga kalian tetap tabah, sabar, sehat dan semangat. Pasti Tuhan akan mencatat segala amal yang kalian perbuat.      

Sementara SRPB JATIM sebagai wadah “bertemunya” berbagai organisasi relawan seluruh jawa timur mempunyai agenda rutin yang harus dijalankan sesuai amanah dari kongres di Kota Malang Tahun 2017, yaitu melaksanakan rakor sebagai media evaluasi dan berkaca diri terkait dengan agenda yang telah disepakati.

Dimana, dalam rakor nanti akan dibahas program apa saja yang telah dijalankan sesuai kesepakatan musker tahun 2018 di Obis Camp, Trawas, Mojokerto. Serta kendala apa saja yang ditemui sehingga beberapa program belum bisa dilaksanakan. Bagaimana solusinya dan rencana apa yang akan diagendakan untuk tahun 2019 ini.

Sungguh, maju mundurnya SRPB JATIM itu sangat tergantung ada tidaknya rasa “Melu handarbeni” dari masing-masing pengurus dan anggota terhadap keberadaan SRPB JATIM yang saat ini semakin dikenal dimana-mana dan telah mendapat kepercayaan dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

Hal ini tampak pada pemberian ijin penggunaan ruangan di salah satu gedung BPBD untuk dijadikan ‘kantor’ SRPB JATIM, serta dilibatkannya beberapa personil SRPB JATIM dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BPBD.

Tentu kepercayaan ini hendaknya dijaga dengan karya nyata. Dengan rasa kebersamaan dan kekompakan, pastilah bisa melaksanakan. Yang penting ada saling pengertian. Begitulah harapannya. Karena, dulu diawal terbentuknya SRPB JATIM, pengurus pernah berharap diberi ruangan untuk tempat berkumpul. Sekarang sudah diberi, tinggal bagaimana meramaikan ruangan, seperti yang pernah diharapkan.

Untuk itulah, melalui rakor yang dilaksanakan serba sederhana apa adanya karena kesibukan semuanya dan situasi keprihatinan dibayangi terjadinya bencana ini, bisa menghasilkan kesepakatan yang menyejukan dalam rangka menegaskan kembali keberadaan SRPB JATIM sebagai wadah silaturahmi, memupuk rasa saling peduli, saling berbagi informasi dan berkoordinasi membangun sinergi, dalam rangka meningkatkan kapasitas relawan dalam hal penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Serta sebagai mitra BPBD yang akan memudahkannya melakukan pendataan, pembinaan dan pengerahan relawan dalam tugas-tugas kemanusiaan secara professional.

Ya, ke depan, SRPB JATIM pun diharapkan bisa menjadi “think tank” nya BPBD dengan memberikan masukan yang berarti sebagai bahan penyusunan kebijakan yang ‘pro relawan’, berdasarkan kajian dan diskusi-diskusi  yang dilakukan lewat acara Arisan Ilmu. akan lebih indah lagi jika SRPB JATIM bisa mengajak pengurus Forum PRB JATIM untuk bersinergi memberi masukan kepada BPBD dalam rangka pengurangan risiko bencana di Jawa Timur.

Paling tidak, dalam keputusan rakor nanti ada kesepakatan untuk mengefektifkan jalur komunikasi lewat media sosial (grup whatsApp). Secara berkala menginformasikan situasi dan kondisi masing-masing daerah, keadaan cuaca dan potensi terjadinya bencana di daerahnya. Hal ini akan memudahkan membangun koordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut,  

Bismillah, semoga semangat kongres tahun 2017 tetap berkobar di sanubari agar eksistensi SRPB JATIM semakin berarti bagi institusi yang membidangi maupun bagi organisasi. Ingat, tugas-tugas ke depan telah menanti, dan banyak pihak yang ingin mengerti agenda apa yang akan disepakati ditahun ini. Wallahu a’lam bishowab. Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan. [eBas/senin 11/3]

KOMUNIKASI ANTAR INSTANSI TAK SELALU SERASI

Sambil cangkruk, menikmati kopi ireng udekane Cak Min, penjaga warkop langganan, saya mendengarkan celoteh mas Dalbo yang galau melihat aneka bencana silih berganti menyapa berbagai daerah dengan membawa kerugian harta benda, bahkan nyawa.

Menurut sebuah seminar yang baru saja diikuti mas Dalbo, nara sumbernya bilang, bahwa aturan perundangan tentang penanggulangan bencana sudah ada, pelatihan dan simulasi menghadapi bencana juga sudah sering diadakan, penyusunan rencana penanggulangan bencana dan renkon serta rapat koordinasi pun juga sudah rutin dilakukan. Termasuk pendidikan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, yang saat ini sedang ngetren dibicarakan (dan dilakukan?).

Namun nyatanya, setiap kali terjadi bencana, semuanya panik, seakan apa yang pernah dipelajari, lupa begitu saja. Dampaknya pun (terkait jumlah korban dan kerugian) kurang lebih masih sama dengan bencana-bencana yang sudah pernah terjadi. Ya, mungkin bencananya sama, tapi berbeda dampak dan penanganannya di setiap daerah. Termasuk anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara pun kian membengkak.

“Hal ini mungkin karena kebijakan daerah yang tidak sama, SDM setempat yang masih perlu ditingkatkan, atau mungkin juga anggaran daerah terkait dengan penanggulangan bencana yang belum memadai sehingga belum setahun anggarannya sudah habis karena banyaknya kejadian dan salah memprediksi potensi bencana,” Kata saya sambil nyruput kopi, mencoba menetralkan kegalauan mas Dalbo.

“Iya, Cak, tadi di seminar ada peserta yang bilang bahwa respon penanggulangan bencana itu juga tergantung pemahaman dan kepedulian penguasa setempat. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka bencana bisa dimanfaatkan untuk ajang pencitraan, dan sebagai komoditas mencari simpati, bahkan bisa dieksploitasi untuk mendatangkan donasi,” Kata mas Dalbo sambil nyakot pisang goreng kesukaannya.

Ya, apa yang disampaikan mas Dalbo itu benar-benar terjadi dan dilakukan secara sadar oleh oknum, seperti yang pernah dilansir oleh Koran Kompas, yang memberitakan bahwa bencana telah dijadikan sebagai ladang korupsi. Para pelaku tidak hanya berani menyelewengkan dana dan proyek bantuan, tetapi juga tega memeras korban bencana.

Gempa Lombok, NTB, mendorong anggota DRPD memeras kepala dinas pendidikan dan kontraktor terkait proyek rehabilitasi gedung sekolah yang terdampak gempa. sedang pegawai kemenag memotong dana pembangunan masjid pasca gempa.

Dalam gempa-tsunami di Palu dan Donggala, Sulteng, KPK menangkap pengusaha dan pejabat PUPR. mereka terlibat suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk korban gempa-tsunami.

Sementara dalam bencana tsunami selat Sunda, polisi menetapkan beberapa pegawai rumah sakit yg melakukan pungli dlm proses pengurusan jenazah korban tsunami. Sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban.

Praktek tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban. termasuk menghambat proses rehabilitasi pasca bencana (willi toisuta/kompas,28/1).

“Lha terus simpulan dari seminar itu apa Cak,?” Tanya saya setelah ngobrol ngalor ngidul tentang upaya penanggulangan bencana yang konon harus dikerjakan secara keroyokan antara BPBD/BNPB, kementerian dan Oganisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

“Simpulannya?. Katanya sih perlu membangun komunikasi yang harmonis antar instansi terkait agar ada pemahaman tentang upaya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, terpadu, tepat, cepat dan terukur. Yang bagaimana itu, saya dan peserta seminar lainnya juga tidak paham karena sibuk nikmati kudapan yang disediakan, hehehe…” Kata mas Dalbo sambil mringis, hilang galaunya.

Namun, semua peserta seminar sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi itu harus segera dibangun dan disepakati bersama, sehingga benar benar bisa mengurangi risiko bencana dan tidak terulang kembali kesalahan administrasi.

Konon, salah satu penyebab saling lempar tanggungjawab antar OPD dalam penanggulangan bencana itu  adalah adanya beda tupoksi, dan beda prioritas pembangunan daerah. Sehingga segala masukan yang terkait dengan potensi bencana sering kali masih diabaikan. Termasuk info hasil penelitian para ahli/pakar kebencanaan.

Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam berbagai komunitas peduli masalah kebencanaan dan pelestarian alam?.

Ya, tetap saja berkiprah melaksanakan program sesuai visi misinya. Melakukan edukasi, mengadakan sarasehan dan diskusi untuk menambah wawasan dan meningkatkan persaudaraan, serta berlatih bersama meningkatkan kapasitas. Baik itu menggunakan dana bantuan pemerintah (proyek dari BPBD/BNPB), ataupun mandiri berbasis urunan.

 “Yakinlah bahwa jalan dharma itu bisa dimana saja, berupa apa saja, dan bersama siapa saja yang penting manfaatnya berdampak pada sesama,” Kata saya meyakinkan mas Dalbo agar tidak galau karena masalah komunikasi dan koordinasi yang enak didiskusikan tapi sulit dibuktikan. Wallahu a’lam bishowab.[eBas/selasa pahing-26/2]

  

EDUKASI ALAM BEBAS LINTAS KOMUNITAS

 Pagi hari di Minggu pahing (10/2), seputaran Taman Buderan Waru sudah mulai ramai oleh berbagai komunitas pecinta alam. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di jatim, dalam rangka belajar bersama tentang navigasi darat (ada juga yang menyebut navigasi hutan gunung).

Berbagai komunitas OPA, SISPALA,  MAPALA, dan lainnya datang ke Taman Bunderan Waru dengan tujuan satu, untuk bertemu dan berbagi cerita diantara teman baru dibawah koordinasi FORMALITAS JATIM (forum bersama lintas komunitas jawa timur). Sebuah wadah berkumpulnya berbagai komunitas yang bergerak di bidang cinta alam dan pelestarian lingkungan.

Konon, pemilihan tempat kegiatan di Taman yang dilintasi jembatan tol menuju bandara Juanda itu, selain lokasinya strategis, mudah ditempuh dari mana-mana, juga ideal untuk praktek prusiking, rappelling, vertical rescue, maupun untuk kegiatan outbond yang tidak mengganggu keteriban umum.

Menurut pengurus FORMALITAS JATIM, kegiatan ini telah mendapat ijin dari pemkot melalui kecamatan Gayungan  untuk memanfaatkan Taman Bunderan Waru sebagai ‘Hutan Edukasi’ bagi para pegiat outdoor activities  di jawa timur.  Bahkan rencananya di lokasi yang berada diperbatasan Surabaya dan Sidoarjo ini akan dilengkapi dengan toilet portable.

Kegiatan rutinan yang dikemas dalam program “Edukasi Alam Bebas” dengan motto Berbagi dan Belajar Bersama itu saat ini telah didukung oleh sekitar 42 komunitas (hal ini tampak pada logo komunitas yang ditempel di balihonya), dan kemungkinan masih akan bertambah. Mengingat, FORMALITAS JATIM ini sifat keanggotaannya bebas tanpa batas.

Harapannya semua yang telah belajar di Taman Bunderan Waru bisa mengembangkan ilmunya di komunitasnya. Sehingga akan terbentuk sosok pecinta alam yang tangguh, trengginas dan mumpuni dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang pecinta alam yang benar-benar mencintai alam, termasuk menjaga kebersihan lingkungan gunung yang didaki dari serakan sampah, memelihara kelestarian flora fauna   di hutan yang dijelajahi. Termasuk kegiatan Cabut paku dari pohon.

Sungguh kegiatan Edukasi Alam Bebas dengan materi yang beragam itu dan dikemas secara partisipatif dan menyenangkan itu, juga mengajarkan akan pentingnya rasa kesetiakawanan, kejujuran, kerjasama dan bergotong royong untuk melakukan kegiatan bersama. Istilah kerennya penguatan pendidikan karakter. Merekapun, jika diperlukan bisa dimobilisasi untuk ikut terjun dalam fase tanggap darurat bencana.

Manakala dirasa sudah cukup lelah dan materi sudah tersampaikan, baik teori maupun praktek. Maka acara pun dicukupkan untuk kemudian masing-masing peserta kembali pulang, menunggu informasi kapan bertemu lagi.

Tidak lupa pertemuan yang penuh makna itu diabadikan lewat foto bersama maupun berswafoto melalui handphone masing-masing untuk bahan cerita kepada temannya yang belum sempat bergabung di Taman Bunderan Waru, agar suatu saat bisa berpartisipasi meningkatkan kompetensi. [eBas]

PROGRAM SRPB JATIM 2019

Menurut Saiman (2002:31), sekretariat merupakan suatu tempat di mana terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap pada suatu kantor atau suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.

Dari definisi di atas, tidak terlalu salah jika disini mengartikan bahwa  sekretariat bersama (sekber), merupakan wadah berkumpulnya berbagai organisasi yang memiliki kesepahaman untuk bersilaturahmi, merancang aksi bersama yang didasari rasa saling peduli untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka peningkatan kapasitas relawan dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Sementara, tanggungjawab dari yang berkesempatan piket di sekber   adalah secara bersama-sama saling menguatkan dan membantu dalam menjalankan perannya sebagai koordinator dan penghubung antara relawan dengan para pemangku kepentingan. Diharapkan, dari situ terbangun sinergitas positif diantaranya, untuk merancang kegiatan bersama (jika memungkinkan).

Nah, mengawali tahun 2019 ini, rupanya keberadaan sekber relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM) semakin dikenal oleh pejabat BPBD. Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa tonggak sejarah itu dimulai saat kegiatan penyusunan SOP yang berkaitan dengan kiprah relawan penanggulangan bencana, di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, akhir 2018 lalu, yang diampu sepenuhnya oleh Mercycorp. (terimakasih mas Lukman, mas Nandar, dan mas Afkar).

Setelah itu, pengurus SRPB semakin sering diajak bersemuka, bahkan japri-japrian untuk berkoordinasi merencakan aksi. Seperti terlibat dalam mensukseskan acaranya BNPB yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, yaitu rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana (rakornas PB) 2019 yang dihadiri presiden. Partisipasi aktif ditampakkan oleh seluruh relawan yang dikoordinir oleh SRPB, sehingga sempat menarik perhatian dari berbagai pihak. (semoga semangat SRPB bisa menginspirasi pihak lain untuk menduplikasikannya).

Pengurus SRPB JATIM pun ditawari untuk melaksanakan rakor yang mengundang sekitar 160 organisasi mitra terdaftar, juga mengadakan kegiatan gelar peralatan, serta beberapa program lain yang mungkin akan menyusul, dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus mempererat paseduluran antar relawan (semoga benar adanya).

Adapun anugerah terindah yang diberikan pejabat BPBD Provinsi Jawa Timur di awal tahun babi ini adalah, SRPB diijinkan menempati salah satu ruangan di gedung BPBD untuk dijadikan sekretariat untuk memudahkan berkoordinasi dengan berbagai pihak (terkait dengan pendataan, pembinaan, dan mobilisasi bila diperlukan). Juga sebagai tempat  berinteraksi tukar informasi antar relawan dari berbagai latar belakang, dengan tetap mengedepankan kemandiriannya, termasuk mandiri dibidang konsumsi.

Sungguh, sebuah kepercayaan yang harus dibuktikan dengan aksi nyata yang membawa kemaslahatan bagi para pegiat lingkungan dan kemanusiaan. serta mumpuni jika dilibatkan dalam pelaksanaan program BPBD terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, seperti yang diamanatkan dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030, bahwa Pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan dan kemitraan semua lapisan masyarakat, termasuk relawan sebagai tenaga potensial yang terlatih.

Semoga mereka yang tergabung dalam SRPB JATIM tetap bersemangat mengemban amanah yang diberikan dengan memberikan kontribusi yang signifikan sesuai kapasitas masing-masing dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aktivitasnya, seperti menyiapkan personil yang bertugas piket rutin secara bergantian, agar di sekretariat ramai dengan suara relawan yang beragam dalam kebersamaan. Salam tangguh, Salam kemanusiaan. [eBas, sabtu kliwon, 9/2]*