WARGA MARINA IKUT LOMBA KAMPUNG TANGGUH SEMERU

Edibasuki,Keputih:

Konon, pembentukan kampung tangguh semeru itu sebagai upaya memutus rantai sebaran covid-19 agar tidak membahayakan kehidupan warga kampong yang sampai saat ini masih ‘kesulitan’ mentaati protokol kesehatan, dengan berbagai alasan.

Untuk itulah semua peran elemen masyarakat sangat diperlukan disini, baik aspek pengembangan maupun pemikiran kritis membangun agar membuat masyarakat sebagai individu tangguh dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial maupun menciptakan kondusifitas dan bebas Covid-19.

Begitulah gambaran warga perumahan marina yang begitu kompak bergotong royong membangun kerjasama untuk ikut menangani pagebluk covid-9. Warga dipandu para pengurus kampung bersepakat membangun posko tangguh.

Adapun susunan keanggotaan posko tangguh dibagi dalam beberapa satuan tugas (satgas). Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Sejahtera, Satgas Wani Jogo, dan Satgas Wani Ngandani.

Mereka bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan RW setempat terkait dengan pencegahan covid-19; melakukan koordinasi dengan ketua TR, Kelurahan/kecamatan, puskemas atau lembaga yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan covid-19 dalam rangka pelaksanaan tugas; meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap pencegahan dan penanggulangan covid-19; mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian dari perwujudan gerakan masyarakat hidup sehat; mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik sebagai upaya nyata pencegahan penularan covid-19.

Untuk lebih memantapkan lagi keberadaan satgas covid-19 yang dibentuk dengan surat keputusan dari Kecamatan Sukolilo, nomor 3601/165/436.9.9/2020, mereka sepakat untuk sering berkomunikasi. Baik luring maupun daring, yang dipimpin langsung oleh Ketua RW 06 dan beberapa tokoh masyarakat penggerak warga.

Dari situlah biasanya terjadi pertukaran informasi. Khususnya info situasi warga dan wilayah masing-masing RT yang berhubungan dengan kesehatan warga. Hal ini sebagai upaya deteksi dini untuk dilaporkan agar cepat ditangani oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya.

Sungguh, membangun kesadaran warga untuk mau bergotong royong, bekerjasama sebagai makhluk sosial, tidaklah mudah. Semua ini adalah kerja keras dari pengurus yang diberi amanah warga untuk mengkoordinasikan langkah warga untuk kerukunan, kekompakan, kenyamanan dan keamanan warga perumahan bumi marina emas.

Seperti diketahui, warga perumahan marina sangat beragam. Berbagai suku, agama, ras, jenis pendidikan, pekerjaan, status sosial ada di dalamnya. Tetapi mereka sangat kompak dalam kegiatan kebersamaan, saling menghargai dan bertutur sapa saat berpapasan.

Kondisi warga marina yang guyub itulah, yang membuat beberapa pengurus RW berkomunikasi dengan pihak polsek Kecamatan Sukolilo agar diberi kesempatan untuk mengikuti lomba kampung tangguh semeru. Gayung pun bersambut. Tanpa banyak cakap, warga dibantu beberapa polisi sektor Sukolilo bergandeng tangan menyiapkan pernak-pernik yang dipersyaratkan untuk memenangi lomba kampung tangguh semeru. [eBas/Rabu-08072020]

KAMPUNG TANGGUH DALAM BAHASAN WEBINAR

Jumat kliwon (19/6), siang hari habis solat jumat, saya mengikuti diskusi webinar dengan tema “Pemuda, Pemimpin dan Kesukarelawanan dimasa Pandemi”. Kegiatan ini diadakan oleh komunitas pemuda Surabaya. Lumayan partisipannya banyak dan dinamis, walau kadang koneksi internetnya putus nyambung.

Mereka secara bergantian menyoroti masalah sosial yang timbul akibat pandemi yang berkepanjangan. Mulai dari anak sekolah yang terpaksa menjalani belajar jarak jauh melalui daring (yang dipertanyakan efektivitasnya, karena media daring merupakan hal baru yang harus didukung dengan dana untuk beli sarana dan pulsa).

Mereka juga bicara pemberlakuan PSBB, masa transisi menuju new normal dan banyaknya penyandang ODP, PDP, OTG, dan pasien positif covid-19, serta masalah pembentukan kampung tangguh oleh warga secara bergotong royong. Swadaya murni tanpa difasilitasi, hanya didorong dan dimotivasi.

Dalam webinar, Salah seorang pegiat kampung tangguh, sempat ngudo roso. Dia bilang bahwa di kampungnya warga urunan mendirikan posko kampung tangguh, namun sampai sekarang belum pernah mendapat bantuan dari pemkot.

Pernah ditanyakan ke kelurahan, mereka hanya menghimbau agar kegiatannya dibiayai sendiri secara bergotong royong. Dalihnya, semua itu untuk kepentingan warga sendiri (dana diambilkan dari kas RT/RW). Sungguh bijak sekali jawabannya. Diplomatis tapi menyakitkan.

Padahal, konon ada Surat Edaran dari pejabat pusat yang isinya dana Desa/kelurahan bisa digunakan untuk upaya penanganan pandemi covid-19. Misalnya untuk pengadaan disinfektan, hand sanitizer dan biaya operasional lainnya (termasuk bantuan pendirian kampung tangguh sebagai posko siaga covid-19 serta akomodasi warga yang jaga).

Konon, juga ada Surat Edaran dari kemendagri, dimana di dalamnya menyebutkan keterlibatan masyarakat (relawan, LSM/OMS, dunia usaha) dalam gugus tugas percepatan penanganan covid-19. Sementara kemendikbud juga mengeluarkan peraturan terkait dengan pembelajaran dimasa pandemi yang mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Di dalamnya juga mengatur tentang pendirian posko pendidikan, yang melibatkan masyarakat.

Pertanyaannya, masyarakat yang mana, dan kapan dilibatkan ?. selalu saja dijawab sedang dikoordinasikan. Ya, kerja-kerja keroyokan begini ini biasanya terkendala pada ego sektoral masing-masing yang terlibat, karena mereka punya anggaran sendiri yang harus habis dibelanjakan sesuai aturannya sendiri.

Masih menurut pegiat kampung tangguh ini, rencananya akan diadakan lomba kampung tangguh. Kira-kira kriteria pemenangnya apa ya ?. banyaknya ODP, sedikitnya PDP atau adanya yang posistif covid-19 dan isolasi mandiri ?. jika benar akan dilombakan, dapat dipastikan yang menang adalah kampung yang warganya mau diajak urunan banyak (karena mandiri tidak ada subsidi, paling hanya diarahkan harus begitu jangan begini).

Dana yang tidak sedikit itu untuk ‘menghias’ posko kampung tangguh, sekaligus menjamu tim penilai lomba agar senang hatinya. Biasanya kalau menang, pasti dulu-duluan menepuk dada sambil bilang ini warga saya, ini berkat arahan dan binaan saya. Apalagi kalau ada hadiahnya, dipastikan akan banyak yang kepingin ‘nyubit’ sedikit. Perilaku semacam ini persis seperti pepatah jawa, “Gelem mangan nangkane, ora gelem jibrat pulute”.

“Sesungguhnyalah, sebelum terbentuk kampung tangguh, sudah ada program Desa Tanggunh Bencana, Desa Siaga, dan Kampung Siaga, dengan segala programnya. Mengapa harus membentuk baru, kenapa yang sudah ada itu tidak dioptimalkan ?,” Tanya partisipan webinar yang suaranya putus nyambung karena koneksi internetnya lemot. Sementara saya sendiri mengalami trouble dibagian audio. Bisa mendengarkan namun suara saya tidak bisa didengar oleh partisipan lain. Mungkin inilah yang disebut gagap teknologi.

“Dulu, diawal wabah corona, jika di sebuah kampong ada yang di duga ODP, langsung saat itu juga seluruh aparat Desa sibuk daan dilakukan penyemprotan pakai mobil pemadam kebakaran sehari tiga kali berhari-hari. Namun sekarang jika ada warga yang positif covid-19, tanggapannya biasa saja, tidak seheboh dulu. Barangkali sudah capek,” Kata partisipan yang lain.

Dia pun juga bilang bahwa sekarang di kampungnya sudah tidak ada lagi bilik semprot yang pernah dibangun secara swadaya. Demikian juga posko siaga sudah mulai jarang dijaga, sedangkan spanduk bertuliskan kampung tangguh covid-19 sudah sobek disana sini. Kalaupun ada aparat yang datang, paling hanya duduk ngobrol dan ngopi setelah itu pergi.

Padahal buku petunjuk pendirian posko dan pembentukan relawan siaga covid-19, sudah ada tapi tampaknya belum dibaca. Sehingga dibanyak tempat, saat ini posko kampung tangguh tidak ubahnya seperti siskamling.

Sungguh, boleh dikata kegiatan webinar kali ini sarat dengan keluhan akan penanganan pageblug dari Kota Wuhan beserta dampak ikutannya. Padahal pemerintah sudah habis-habisan merusaha memutus rantai sebaran wabah. Salah satunya membuat protokol kesehatan, himbauan untuk physical and social distancing dalam menjalankan aktivitas hidup keseharian.

Diakhir webinar, yang bertindak sebagai Host mengingatkan kembali agar semua partisipan berkenan untuk mensosialisasikan kepada khalayak ramai agar taat protokol kesehatan, istirahat di rumah, makan makanan bergizi untuk meningkatkan imun tubuh dimasa pandemi, agar penerapan PSBB tidak terulang kembali, sehingga kita bisa segera masuk transisi menuju new normal yang ditandai semakin terkendalinya pandemi (walau masih berpotensi meledak kembali jika kita semua abai). Salam Tangguh, Salan Sehat, Ayo Kita Lawan Covid-19. [eBas/ndlemingsabtupahing/dinihari-20062020]

NEW NORMAL BUKAN KEMBALI NORMAL

Sejak istilah new normal diperkenalkan kepada khalayak ramai melalui berbagai media, masyarakat antusias menyambutnya dengan berbagai cara suka cita. Pemerintah daerah pun dengan berbagai argumentasinya mulai menanggalkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dalam lamannya tirto.id, dikatakan bahwa definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.

Pasar, toko, mall, terminal mulai ramai kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Termasuk warkop langganan juga mulai dijejali pelanggan setianya. Ada yang bermasker, ada yang membawa masker, juga banyak yang tidak bermasker. Tentu semua dilakukan tanpa menjaga jarak, karena warga beranggapan sudah kembali normal.

Sambil nyruput kopi dan ngemil gorengan, obrolan seru tentang apa saja berseliweran. Termasuk bicara masalah zona merah pandemi covid-19, rapid test massal, korban positif yang berjatuhan dikubur sesuai protokol kesehatan dan bantuan sosial yang salah sasaran.

Wacana new normal pun semakin santer menggema, pemerintah juga sudah berancang-ancang memberlakukan dengan menyusun aneka peraturan. Konon, sebelum diberlakukan new normal, akan diawali dengan masa transisi. Namun masyarakat sudah memulainya dengan segala aktivitasnya dengan normal.

Banyak yang salah kaprah dengan istilah new normal. Ada yang mengartikan bahwa new normal itu adalah kondisi yang sudah normal kembali seperti sebelum ada pandemi yang mematikan ini. Karena sudah dianggap aman, maka sebagian orang mulai menanggalkan maskernya, abai dengan social and physical distancing dan meninggalkan protokol kesehatan.

Sehingga yang terjadi, penyandang ODP, PDP, OTG dan positif Covid-19 masih saja bertambah. Mengapa bisa begitu ?. sesungguhnyalah, dalam era new normal itu, virus corona masih ada dengan segala ancamannya, namun sudah bisa dikendalikan.

Mengutip berita di lamannya tirto.id, dimana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi corona.

"Jadi WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normalnya, new normal-nya itu dengan COVID-19, sampai kita menemukan vaksin," jelas Kepala Bappenas.

Indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. 2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19. 3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.

Dengan 3 indikator itu, Pemerintah akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak dan WHO mensyaratkan R0-nya tadi itu atau R0 pada waktu t atau Rt, itu setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari di bawah 1, maka daerah itu dinyatakan siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB, sekaligus masuk ke new normal.

Bagaimana menjelaskan masalah new normal kepada masyarakat agar tidak salah kaprah ?. tentunya dengan melakukan sosialisasi tentang kebiasaan baru dalam menjalani kehidupan sesuai protokol kesehatan yang lebih massif lagi dan melibatkan semua elemen pentahelix, termasuk melalui media massa.

Sesungguhnyalah sosialisasi protokol kesehatan itu sudah lama diperkenalkan sejak covid-19 ada. Namun karena promosinya kurang gencar tanpa diikuti dengan regulasi dan pengkondisian lingkungan, maka protokol itu hanya didengar atau diketahui saja tanpa dilaksanakan. Apalagi budaya masyarakat bersifat komunal, sehingga anjuran jaga jarak itu ya agak tertolak.  

Untuk itulah, dimasa transisi menuju new normal, pemerintah hendaknya membangun sinergi multisektor, termasuk tokoh masyarakat, untuk penanganan pandemi covid-19 secara efektif. Paling tidak masyarakat bisa membantu mensosialisasikan kepada khalayak untuk taat protokol kesehatan saat memasuki era new normal.  

Sebenarnya aturan pelibatan masyarakat sebagai salah satu elemen pentahelix, sudah ada. Tapi tampaknya masih perlu dimotivasi agar upaya menerapkan new normal benar-benar membawa kenormalan baru dalam aktivitas hidup yang produktif. Salam tangguh. [eBas/RabuWage-17062020]

MASJID PERUMAHAN MARINA EMAS SESUAI PROTOKOL KESEHATAN.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatu... sholat Jumat perdana setelah vacum hampir dua bulan... Insha'Allah besok tanggal 13 Syawal 1441 H (  5 Juni 2020 ) akan dilaksanakan di Masjid Al Ikhlas, dimulai jam 11.45. Tetap menjalankan protokol kesehatan : pake masker, bawa sajadah sendiri, cuci tangan, cek suhu tubuh, jaga jarak dan tidak kontak phisik dengan jamaah lain,”.

Demikianlah postingan pengurus masjid di grup whatsApp Warga Bumi Marina Emas, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, memberitahukan kepada warga perumahan bahwa masjid sudah dibuka kembali setelah ‘lockdown’.

Untuk mengawalinya, pengurus sudah menyiapkan segalanya. Termasuk membersihkan lingkungan masjid dan mengatur shaf dengan memberi tanda jarak aman seperti yang dianjurkan dalam Surat Edaran Mentri Agama yang dituangkan dalam buku Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.

Ada 11 kewajiban yang diatur, yaitu: Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah; Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;

Kemudian, Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;

Masjid wajib menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;

Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter; Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;

Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;

 Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Takmir Masjid melalui beberapa kali rapat pengurus membahas pedoman di atas. Setelah dirasa semua sudah terpenuhi dan aman, barulah takmir berani mengaktifkan kembali.

Kehati-hatian takmir patut diapresiasi, sebagai langkah aman membantu memutus rantai sebaran covid-19 agar tidak merajalela di komplek perumahan bumi marina emas. Mengingat sudah ada indikasi corona masuk marina, menyapa warga.

Bahkan sudah ada yang meninggal (seorang satpam dan seorang ibu rumah tangga di Blok E, RT 05/RW 06). Semoga tidak bertambah, seiring meningkatnya kesadaran warga akan kebersihan menuju era new normal.

Kini, masjid Al-Ikhlas yang berdiri megah di Komplek perumahan marina emas sudah berfungsi seperti sedia kala. Oleh karena banyak anak kos yang pulang kampong mengikuti anjuran belajar jarak jauh lewat daring, maka jamaah masjid tidak sebanyak dulu jaman sebelum datangnya wabah dari Wuhan.

Beberapa kegiatan rutin masjid, seperti taman pendidikan Al-Qur’an, dam pengajian, untuk sementara dihentikan. Sekali lagi, semua merupakan upaya warga perumahan masina emas membantu memutus sebaran virus yang telah membikin wilayah Surabaya menjadi zona merah.

Semoga melalui aktivitas ‘berdoa’ di masjid, Tuhan segera membebaskan manusia dari pageblug yang memporak porandakan tata kehidupan normal, bahkan telah membuhuh ratusan orang di seluruh Indonesia.

Sebagai warga yang peduli sesama, mari bersama membantu gugus tugas percepatan penanganan covid-19, dengan doa dan mentaati protokol kesehatan disaat beraktivitas di luar. Harapannya, pandemi covid-19 beserta istilah yang muncul mengiringinya, seperti OPD, PDP, OTG dan lainnya bisa segera berlalu dari Indonesia, termasuk dari perumahan bumi marina emas, Keputih, Surabaya.   Salam Sehat. [eBas/MingguWage-07052020]

IABI ber-WEBINAR-ria

Ada yang menarik dalam kegiatan webinar tentang persepsi ahli kebencanaan dalam new normal  covid-19. Acara ini diselenggarakan oleh IABI, Rabu (3/6).Pesertanya banyak sekali dari berbagai daerah serta latar belakang akademik dan pengalamannya. Kalau para ahli yang kepakarannya telah teruji berbicara ‘tinggi’ dengan segala pengalamannya yang didukung aneka teori dan informasi, itu biasa. Sangat mencerahkan dan menyemangati para pegiat kebencanaan.

Sambil mendengarkan paparan para pakar, mata saya tertambat pada beberapa chat dari partisipan. Diantaranya Dadang dari Jawa Barat. Dia bilang bahwa FPRB tiap hari senin dan kamis ngantor di BPBD dalam untuk memperkuat BPBD dalam penanganan covid-19. Wah, ini hebat. Karena tidak semua FPRB yang ada, dilibatkan (melibatkan diri) dalam memperkuat BPBD.

Namun sayang, masih kata Dadang, BPBD Jabar nyaris tidak diberdayakan oleh BTTC. Untuk itu kiranya BNPB perlu pendekatan kepada BTTC agar mau melibatkan BPDB (sesuai amanat UU 24 tahun 2007, bahwa bencana itu ranahnya BNPB/BPBD, red).

“Relawan yang biasa bekerja dikebencanaan nyaris tidak diberdayakan. Padahal banyak dari mereka yang memiliki kemampuan, terutama untuk pendampingan di masyarakat (baik dalam rangka edukasi untuk mengkomunikasikan program pemerintah maupun melakukan psikososial, red),” Katanya. pinjam istilahnya Fauzi adalah sebagai upaya promotif kepada masyarakat terkait konsep new normal.

Menurut Dadang, hal ini bisa terjadi diantaranya, karena kepala daerah sibuk membuat struktur baru yang diisi oleh SDM yang tidak memiliki kapasitas mengimplementasikan manajemen bencana/kedaruratan. (dan kelakuan itu secara politis dibolehkan sebagai bagian hak seorang pejabat, red).

Kata ‘nyaris’ yang dimunculkan oleh Dadang itu menurut penulis yang kurang pintar ini, bisa berarti dilibatkan tapi tidak signifikan (sekedar angka ikut). Buktinya, banyak relawan teman penulis yang dilibatkan dalam penanganan covid-19. Bukan sebagai konseptor yang sibuk dalam rapat-rapat dengan pejabat. Tapi cukup terlibat dibidang Packing, Quality Control and Distribution of Logistic.

Sementara Syafri dari Sumatra Utara, mempertanyakan kenapa IABI, FPRB dan MPBI tidak dilibatkan dalam GTTC. (dalam hati, penulis juga bertanya kepada Bang Syafri, kenapa kok Cuma IABI, FPBI dan MPBI saja yang ditanyakan. Kan banyak tuh komunitas lain yang berbuat secara mandiri, kenapa itu tidak di koordinasikan oleh GTTC agar mudah memobilisasinya?).

Ternyata kegalauan Syafri dijawab oleh Gholantara, bahwa ternyata masih adanya ego sektoral yang membuat komunikasi dan koordinasi lemah. Sehingga perlu ada kesepahaman antara pusat dan daerah, dalam menangani pandemi covid-19. Disisi lain personil GTTC harus mau menampakkan kinerjanya dengan melibatkan pentahelix sesuai nilai gotong royong yang ada didalam kandungan Pancasila.

Tak terasa gelaran webinar ini, kata Pak Lilik Kurniawan berbarengan dengan ulang tahun IABI yang ke 4 (?). Semua pakar melontarkan pendapatnya yang dikemas dalam ‘power point’. Konon nantinya semua materi akan dikirimkan ke semua peserta webinar. Sementara, oleh timnya Pak Lilik akan dijadikan bahan masukan penyusunan kebijakan dalam penanganan wabah dari Kota Wuhan ini.

Semoga Pak Lilik juga memperhatikan beberapa chat dari peserta yang lumayan tajam menginspirasi untuk dijadikan bahan tambahan masukan. Bahkan ada beberapa chat yang meminta agar IABI turun langsung mendapingi satuan GTTC. Tapi itu tidak mudah, ada faktor lain yang berpengaruh. Jangankan mendampingi, rapat saja hampir jarang.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Hendro dalam menjawab ‘permintaan’  Uda Kabuik. Dalam chatnya, Dosen Unitomo, Surabaya ini bilang, “Siap Uda Kabuik. Kami akan turun dengan mendorong pada penguatan dan pendayaan lembaga yang sudah ada, termasuk programnya.”. Katanya.

Masih kata Hendro, kadang karena berkelindan dengan agenda politik maka acapkali inisiasi programnya seolah berdiri sendiri dan tidak merujuk pada program yang serumpun.

“Kadang untuk masuk dalam format dan tata kelola baru dalam gugus tugas di daerah, memang tidak mudah,” Ujarnya. Semoga si Uda dan kawan yang lain memahami mengapa IABI kurang tampak keterlibatannya di dalam gegap gempitanya pandemi Covid-19 menuju new normal. Berharap webinar dari IABI ini ada kelanjutannya sebagai media silaturahmi virtual di era new normal. Salam Tangguh. [eBas/RabuKliwon-03062020]

  

  

HERD IMMUNITY DIMATA WONG BODO

Sebelum pembaca terlanjur membaca ini tulisan, perlu diketahui bahwa bahasan tentang herd immunity ini berdasarkan kaca matanya Wong Bodo. Jadi jangan dibaca dengan serius, cukup di lihat dan disenyumi saja. sukur-sukur tidak usah dibaca saja. daripada setelah membaca malah tertular virus bodo yang tidak harus diperiksa dengan rapid test. Hehehehe…….

Tulisan ini dimulai dengan ………………………………………………

“Denger-denger, karena Lockdown dan pembatansan sosial berskala besar (PSBB) tidak berhasil, maka yang akan ditempuh pemerintah tampaknya mengarah ke Herd Immunity. Artinya menyerahkan rakyat pada seleksi alam, yang kuat bertahan kemudian immun, yang lemah akan mati dengan sendirinya,” Begitu salah satu postingan yang sempat menghiasai whatsApp.

Dilansir dari aljazeera (20/3/2020), Herd Immunity mengacu pada situasi dimana cukup banyak orang dalam satu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut.

Dengan kata lain, Herd Immunity bertujuan membiarkan orang tertular sampai mendapatkan kekebalan virus. Strategi ini dengan cara menginfeksi penduduk secara langsung, yaitu dengan membiarkan sampai 70% populasi terinfeksi Covid19 sehingga akan mendapatkan kekebalan antibodi secara alami.

Dalam bahasa Jawa pasaran, Herd Immumity bisa diartikan:
“Urip yo sukur, Mati yo dikubur, lainnya gak ikut campur,”.

Dengan demikian, dapat dipastikan akan banyak orang yang mati sebelum mencapai 70%. Jelas yang akan sekarat duluan adalah mereka yang berprofesi sebagai pemulung, tukang rombeng, pengemis dan pekerja kasar lainnya. Karena mereka bandel tidak mau menerapkan protokol kesehatan di dalam aktivitasnya.

Ya, mereka terpaksa membandel karena harus mencari nafkah setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan pangan dengan mengabaikan protokol kesehatan.

Kalau pemerintah memaksa mereka di rumah dalam rangka social/physical distancing, berarti harus menyediakan logistik untuknya. Jelas itu tidak mungkin dilakukan karena jumlah kaum ini banyak, dan tidak terdata karena mereka tidak punya KTP, sementara itu anggaran pemerintah tidak mencukupi.

Maka langkah praktis (walau terkesan kurang berperi kemanusiaan dan mungkin melanggar HAM) adalah membiarkan mereka bebas mencari nafkah dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Percayalah mereka punya daya adaptasi yang tinggi, tentu dengan risiko ditanggung sendiri.

Jadi, dengan Herd Immunity ini tentu dimungkinkan akan terjadi pengurangan jumlah penduduk yang lumayan besar karena mati, khususnya kaum melarat yang berprofesi sebagai pemulung dan sejenisnya yang terpaksa abai terhadap keselamatan dan kesehatan karena masalah perut.

 Mungkin nanti yang mati itu gak usah di kubur karena akan menghabiskan lahan pemakaman, saking banyaknya mayat. Langkah yang efektif adalah di kremasi secara missal.

 Konon, menurut postingan di media sosial, Herd Immunity yg pelan-pelan akan diberlakukan dengan jalan memberi kelonggaran beraktivitas di luar. Pusat pertokoan, Pasar, Rumah Makan, Tempat Wisata dan  Transportasi massal dibuka, walau tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian, siswa dan guru mulai masuk sekolah, begitu juga kantor diperbolehkan aktif kembali. Tentunya dengan melaksanakan aturan yang digariskan agar terhindar dari penularan covid-19.

Sisi positif dari program Herd Immunity, menurut Rendy, dalam tulisannya di farmasetika.com, adalah 1) pandemi akan cepat berakhir; 2) situasi melahirkan terbentuknya individu baru yang lebih kebal, beradaptasi dengan penyakit baru; dan 3) perkembangan perekonomian tidak terhambat.

Sedang sisi negatifnya akan kehilangan penduduk lebih dari separuh populasi karena kematian massal

Agar bisa bertahan, maka mau tidak mau harus 1). Mengubahlah gaya hidup bersih, berolahraga, makan sehat, minum vitamin. 2). Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, sering cuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan lingkungan.

Namun semua itu tidak ada yang berani menjamin wabah akan berkurang. Buktinya, dengan pemberlakuan PSBB saja jumlah penderita covid-19 terus bertambah, termasuk korban meninggal. Kecuali jika masyarakat patuh kepada protokol kesehatan dan aturan pendukung lain yang dikeluarkan pemerintah. Sementara kata berita yang beredar, banyak Negara yang mencoba menerapkan konsep New Normal maupun mencoba meniadakan PSBB, banyak yang belum berhasil.  

Yang jelas, pandemi ini akan melahirkan orang miskin baru, karena banyak PHK dimana-mana. Semoga era New Normal yang akan diberlakukan nanti (bersamaan dengan Herd Immunty) tidak berdampak pada timbulnya gejolak sosial  yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Wallahu a’lam bishowab. Mohon maaf lahir dan batin. [eBas/JumatKliwon-29052020]

GERAKAN RELAWAN MEMBANTU RELAWAN

Bermula dari keinginan untuk sekedar membantu kawan-kawan relawan yang kehidupannya terdampak wabah dari Kota Wuhan. Mereka banyak bekerja di sektor informal, sehingga harus mengurangi aktivitasnya di luar sesuai himbauan social distancing. Akibatnya tidak bisa bekerja seperti biasanya, dan itu artinya penghasilannya berkurang.

Dari situlah muncul secara spontan gagasan untuk urunan pengadaan sembako. Sebuah gerakan mulia yang mencoba menterjemahkan jargon Bersatu Bersinergi Untuk Peduli. Program itu bernama Lumbung Pangan Relawan (LPR)

Rencananya, dalam satu paket sembako yang akan dibagikan berisi beras 5Kg, Minyak goreng 2L, Mie goreng 5 Bungkus, Sarden dan Kecap. Ya, isinya bisa bertambah lagi jika donaturnya semakin banyak.

Alhamdulillah, walau dengan agak tertatih tatih, donasi yang terkumpul bisa menjadi berpuluh-puluh paket. Nantinya, paket sembako itu akan didistribusikan kepada relawan yang berhak menerima. Karena ada relawan yang secara sosial ekonomi tidak berhak mendapatkan, tetapi berhak menjadi donatur.

Pertanyaannya kemudian, setelah nanti semua paket sembako habis terdistribusikan, bagaimana selanjutnya ?. tetap membuka donasi untuk pengadaan sembako lagi atau selesai sampai disini?.

Ada baiknya para penggagas segera mengkondisikan semangat Relawan membantu Relawan agar gagasan mulia ini bisa lestari memberi manfaat yang memberdayakan, bukan menciptakan ketergantungan baru bagi mereka yang dibantu.

Dari hasil japri sana sini, ada yang memberi masukan agar LPR dikembangkan dalam berbagai macam usaha ekonomi. Juga ada yang ingin LPR kedepan berfungsi sebagai usaha simpan pinjam atau pra-koperasi. Bahkan ada yang usul membuka rental outdoor equipment.

“Agar kegiatan LPR tidak mengganggu program SRPB, ada baiknya jika di dalam kepengurusannya dibentuk seksi usaha untuk kemandirian financial,” Kata anggota lain yang enggan disebutkan namanya, terkait dengan gagasan mulia ini.

Masih kata dia, ada baiknya SRPB mengadakan pelatihan cara menyusun proposal untuk mencari dana kegiatan tertentu sehingga program peningkatan kapasitas relawan mitra SRPB terwujud secara berkesinambungan.

“Sebenarnya LPR itu bisa berjalan tanpa tergantung dari pihak luar jika seluruh organisasi mitra SRPB berkomitmen mendukung dengan menggalakkan iuran kepada anggotanya sebesar dua ribu rupiah per orang setiap bulan, pasti akan terkumpul dana yang lumayan untuk dijadikan modal usaha atau pengadaan paket sembako,” kata yang lainnya lagi.

Yups, semakin banyak usulan akan memperkaya wawasan pengurus SRPB dalam upaya mematangkan program LPR, agar keberadaannya bukan sekedar musiman, tapi benar-benar membawa manfaat bagi relawan mitra SRPB.

Mungkin dua tiga orang berkumpul dulu ngobrolin kelanjutan LPR, atau saling japri-japrian menyamakan konsep dan aturan main LPR, begitu seterusnya, sebelum mengadakan rapat secara luring maupun daring.

Tidak ada salahnya jika gagasan mulia ini juga di-sounding-kan kepada para senior, mereka yang dituakan. Siapa tahu mereka berkenan memberikan masukan dan dukungan kepada LPR yang mandiri, bermartabat dan bermakna, sehingga Gerakan Relawan Membantu Relawan ini membawa kebermanfaatan bagi mitra SRPB. Kuncinya adalah, komitmen bersama untuk ber fastabiqul khairat.[eBas/SelasaPahing-26052020]