MITIGASI BANJIR DAN LONGSOR DI SAAT MUSIM HUJAN

Akhir September berlanjut ke Oktober merupakan musim pancaroba yang mulai menyapa warga. Hujan yang turun sporadis di beberapa wilayah merupakan pertanda musim penghujan akan tiba. Alam telah member tanda agar warganya menyiapkan segala sesuatunya agar bisa mengurangi dampak yang mungkin terjadi saat musim hujan dengan segala ancamannya.

Banjir dan longsor adalah ancaman utama. Khususnya bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar sungai dan bebukitan. Pemukiman warga pun tidak luput dari ancaman banjir jika sampah dan endapan lumpur dibiarkan memenuhi got, sehingga airnya meluap kemana-mana.

Tentulah diperlukan persiapan untuk mengantisipasi datangnya potensi bencana. diantaranya adalah melakukan edukasi kepada warga melalui berbagai sarana yang ada. Seperti arisan warga, PKK, kelompok yasinan, karang taruna dan lainnya. Termasuk siswa sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Dalam kegiatan tersebut, warga diajak untuk mengenali apa dan mengapa terjadi banjir, apa penyebabnya dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak banjir, serta apa yang harus dilakukan saat banjir dan pasca banjir.

Begitu juga dengan ancaman bencana longsor. Semua harus dipahamkan kepada warga. Termasuk mengadakan kegiatan penghijauan di sepanjang bantara sungai dan daerah yang rawan longsor, berswadaya membuat jalur dan pemasangan rambu-rambu evakuasi, serta menentukan tempat evakuasi sementara. Semua bisa dilakukan secara bergotong royong.

Membangun plengsengan, pembuatan sumur resapan, cekdam dan pintu air dan pembangunan fisik lainnya, juga merupakan rangkaian dari upaya mitigasi bencana (ini urusannya pemerintah)

Sementara untuk siswa sekolah, Sejak beragam kejadian bencana besar di Indonesia, pendidikan pengurangan risiko bencana dianggap penting untuk dilaksanakan melalui sekolah dengan pendekatan partisipasi siswa. Hal ini sebagai upaya menciptakan generasi yang memiliki budaya tangguh bencana.

Siswa harus diajari bagaimana membantu penyelamatan asset sekolah. Seperti buku perpustakaan, arsip-arsip penting, Komputer dan sejenisnya. Sudah waktunya sekolah memasang rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul. Tidak ada salahnya jika sekolah memiliki ruangan yang representatif dan aman untuk menyelamatkan asset sekolah.   

Untuk itulah pihak sekolah hendaknya membuka diri jika ada relawan ingin melakukan sosialisasi satuan pendidikan aman bencana (SPAB), yaitu satuan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang aman dan memiliki budaya keselamatan yang mampu melindungi warganya dari bahaya bencana.

Mariana dalam siagabencana.com, mengatakan bahwa Konsep SPAB ini terdiri atas tiga pilar: pilar 1 mengenai fasilitas belajar yang aman, pilar 2 mengenai manajemen penanggulangan bencana di sekolah, pilar 3 mengenai pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Masih kata fasilitator pengirangan risiko bencana ini, Ada 10 Indikator kunci minimal dalam SPAB: (1) Meningkatnya pengetahuan warga sekolah mengenai satuan pendidikan aman bencana; (2) Memiliki konstruksi yang memenuhi standar bangunan tahan gempa; (3) Memiliki Sarpras (Alat pemadam api ringan, Pelampung, Tambang, Rambu kebencanaan, P3K, Megaphone); (4) Terkumpulnya informasi mengenai risiko, ancaman, dan kapasitas di sekolah; (5) Memiliki kebijakan sekolah aman bencana (SK kepsek); (6) Memiliki prosedur tetap kedaruratan; (7) Memiliki tim siaga bencana; (8) Memiliki peta & jalur evakuasi; (9) Terpasangnya media kampanye; (10) Melakukan simulasi secara rutin.

Kini, memasuki pertengahan bulan oktober, tentu berbagai pihak yang membidangi kebencanaan sudah mulai menyiapkan diri menghadapi datangnya musim penghujan dengan segala dampaknya. Termasuk antisipasi ancaman tsunami di pantai selatan jawa, seperti hasil penelitian dari ITB.

Ya, semuanya perlu disiapkan dengan melibatkan elemen pentahelix dibawah koordinasi BPBD setempat. Semua ini dalam rangka membangun kesiapsiagaan warga di kawasan rawan bencana. yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan  untuk mengantisipasi  bencana  melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Salam Tangguh. [eBas/SelasaPahing-13102020]

PERINGATAN BULAN PRB 2020 SECARA DARING

“Kita masih lemah dalam menuliskan pengalaman saat penanganan bencana, khususnya dalam fase tanggap darurat. Padahal semua catatan dari para aktor penanggulangan bencana, baik itu saat pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana itu sangat diperlukan untuk bahan pembelajaran. Dengan demikian, seandainya ada bencana lagi tidak akan terjadi pengulangan kesalahan dalam penanggulangan bencana,” Kata Khalid Syaifullah, Koordinator Forum PRB sumatera barat, dalam webinar peringatan bulan pengurangan risiko bencana (bulan PRB) tahun 2020.

Konon, dalam bulan PRB 2020 ini, tema yang diambil adalah “Daerah Punya Aksi”. Mungkin, yang dimaksud aksi disini adalah, salah satunya berupa gerakan literasi kebencanaan, dalam bentuk membukukan sebuah peristiwa bencana, untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya tangguh bencana.

Ya, dengan membukukan peristiwa kebencanaan, akan membuat masyarakat tidak lupa dan mau belajar pada kejadian bencana masa lalu. Dari situ diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran bersama untuk berdialog saling tukar informasi dan pengalaman antar komunitas relawan terkait dengan kerja-kerja pengurangan risiko bencana.

Seperti diketahui bahwa upaya penanggulangan bencana itu urusan bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media massa. Ketika seluruh elemen pentahelix dapat bersinergi dalam pengurangan risiko bencana, maka harapannya bisa mengurangi dampak bencana yang berkepanjangan. Artinya, masyarakat yang menjadi korban bencana dapat segera melenting dari keterpurukan akibat bencana.

Dalam surat pemberitahuan peringatan bulan PRB 2020, kegiatan ini mengangkat pesan akan pentingnya tata kelola risiko bencana yang baik dalam mengelola dan mengurangi tingkat risiko dan menghindari munculnya risiko bencana baru. Hal ini sejalan dengan kata bijak yang disampaikan Eny Supartini, Direktur Kesiapsiagaan BNPB dalam webinar yang terkait dengan bulan PRB 2020.

Dia bilang, 1). Bila kita tidak melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan terjadi bencana. Maka, yang kita hadapi adalah tragedi. 2). Bila kita tidak melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan tidak terjadi bencana. Maka, yang kita hadapi adalah keberuntungan.

Kemudian yang ke 3). Bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan terjadi bencana. Maka, yang kita hadapi adalah reduce risiko. 4). Bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan tidak terjadi bencana. Maka, yang kita hadapi adalah melakukan investasi.

Apa yang dikatakan Ibu Direktur ini tampaknya ada kaitannya dengan upaya mengurangi ancamannya, dan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di daerahnya. Hal ini sejalan dengan harapan dibentuknya destana. Yaitu mampu bertindak mandiri sesuai kapasitas untuk mencegah, mengurangi, beradaptasi, serta mengantisipasi potensi bencana, dan mampu segera memulihkan diri pasca bencana (daya lenting) serta siap menghadapi bencana yang akan datang.

Tentu, membangun masyarakat berbudaya tangguh dan destana yang berdaya, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Harus ada pendampingan dan pembinaan yang terprogram. Salah satunya melalui kegiatan peringatan bulan PRB.

Atas nama protokol kesehatan untuk mencegah sebaran pandemi covid-19, penyelenggaraan peringatan bulan PRB 2020 dilakukan secara daring. Namun demikian, maknanya tetap sama seperti acara tahun sebelumnya. Yaitu terjadinya koordinasi dan kemitraan antar aktor PRB (pentahelix) dalam membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. baik dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas, maupun mengadakan kegiatan bersama antar aktor pada saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. seperti penyusunan peta risiko bencana, renkon, RPB, jitupasna dan sejenisnya yang di dukung anggaran daerah.

Untuk menyemarakkan peringatan bulan PRB 2020, Forum PRB Provinsi Sumatera barat, menyelenggarakan webinar tentang refleksi 11 tahun gempa dan 10 tahun tsunami mentawai dalam bingkai pengurangan risiko bencana, minggu (4/10/2020), melalui aplikasi zoom. Semua bicara masalah ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pertanyaannya kemudian, apakah keberadaan aktor PRB sudah bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah yang membidangi penanggulangan bencana.

Sementara, salah Bung Carlo, seorang peserta bilang bahwa ada empat masalah dalam upaya program pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana, melalui destana. Yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, data base tidak tersedia, keberlanjutan program tidak jelas, dan rendahnya sinergitas antar Kantor/Lembaga terkait.

Ini semua bisa terjadi, masih menurut Bung Carlo, dikarenakan belum semua stake holder menganggap penting PRBBK. Sayang pertanyaan dan pernyataan diatas tidak sempat dibahas karena keterbatasan waktu. Paling tidak, apa yang dikatakan Bung Carlo dapat dijadikan pembelajaran yang berharga, agar ke depan bisa lebih baik lagi. Salam tangguh, salam sehat, tetap selamat menginspirasi umat. [eBas/SeninWage-05102020]  

 

  

 

 

 

 

ERNA IKUT ARISAN ILMU SRPB JAWA TIMUR

Kegiatan Arisan Ilmu yang di gelar SRPB Jawa Timur secara online, pada hari Jumat legi (02/10/2020) telah usai. Peserta yang datang dari berbagai daerah pun merasa senang mendapat pencerahan untuk menambah wawasan tentang desa tangguh bencana beserta problematikanya.

Berbagai komentar pun silih berganti di grup whatsapp. Semua komentar menjadi masukan yang berharga untuk menggelar Arisan Ilmu selanjutnya. Dimana pun, kendala utama webinar adalah koneksi internet dan kondisi pulsa.

“Pembicaraan sore ini berat namun bermanfaat. Paparan ilmu dari Keynote Speaker dan kedua Narasumber sangat bermanfaat. Sharing ilmu dari para Panelis juga baik dan bermanfaat. Terima kasih Panitia, Keynote Speaker dan para Narasumber. Selamat dan sukses selalu buat Arisan Ilmu Nol Rupiah SRPB Jawa Timur,” Kata Erna, dari  Unesa (dulu bernama IKIP Negri Surabaya).

Erna, yang juga aktivis Palasdhika ini, memberi apresiasi positif tentang materi yang disajikan oleh nara sumber. Tentu harapannya, Erna tidak hanya sekedar mengapresiasi, tapi juga turut andil memberi solusi untuk mengeksekusi sebuah aksi membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana secara mandiri.

Syamsul Maarif, dalam arahannya mengatakan bahwa Upaya mewujudkan Desa Tangguh Bencana merupakan konsekwensi logis dalam rangka mengurangi risiko bila bencana menerpa di wilayah setempat, dalam hal ini Desa/Kelurahan.

“Peran komunitas menjadi sangat sentral dalam mewujudkan visi tersebut, karena komunitaslah yang paling tahu terhadap situasi dan kondisi yang ada di wilayahnya. Baik kondisi dan potensi geologis, geografis, hidrologis, demografis, serta terutama aspek sosiologisnya,” Kata dosen Sosiologi Universitas Negeri Jember.

Mewujudkan Desa Tangguh Bencana, berarti menuntut adanya upaya untuk mengurangi/menghilangkan ancamannya, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas yang ada baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Tentunya kerja-kerja seperti ini tidak bisa dilakukan hanya dalam sekali sentuhan saja. Proses pembiasaan ini memerlukan perlakuan dalam waktu panjang. Sementara BPBD tidak akan mampu menangani sendiri. Untuk itulah keberadaan relawan harus dirangkul dan dilibatkan.

Dengan demikian, nantinya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana diharapkan mampu bertindak mandiri sesuai kapasitas untuk mencegah, menyerap, beradaptasi, serta mengatasi setiap bencana yang melanda, dan mampu segera memulihkan diri pasca bencana dan siap menghadapi bencana yang akan datang.

Apalagi saat ini marak ajakan untuk melakukan mitigasi tsunami di daerah pesisir selatan pulau jawa. Hal ini dipicu hasil riset ITB mengenai prediksi Tsunami di pesisir selatan Jawa. Diperkirakan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Untuk itu, tidak ada salahnya jika berbagai komunitas relawan yang domisilinya berdekatan dengan pantai mulai merancang melakukan sosialisasi dan mitigasi agar masyarakat tidak resah.

Sementara gempa dan tsunaminya tidak ada yang tahu kapan datangnya, bahkan mungkin tidak jadi datang atau 20 tahun lagi baru datang. Inilah (mungkin) tugas Erna dan kawan-kawannya dalam melakukan pendampingan.

Tentu yang bisa dilakukan relawan adalah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui kegiatan destana yang benar-benar berdaya untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Semoga, melalui kegiatan Arisan Ilmu ini, akan muncul Erna-Erna baru yang peduli terhadap keberadaan destana yang benar-benar mandiri dalam kegiatannya seperti yang tersirat dalam arahan Profesor Syamsul Maarif.

Paling tidak, Erna-Erna baru ini bisa menginisiasi terselenggaranya diskusi sebagai media untuk berbagi pengalaman dan informasi, terkait dengan ajakan melakukan mitigasi tsunami untuk menangkal keresahan masyarakat tepi pantai, sekaligus menyiapkannya menghadapi bencana yang datangnya tanpa memberi kabar dulu. Salam Tangguh.[eBas/SabtuPahing-03102020].

 

 

 

 

RELAWAN JAGONG BARENG PAK PAPANG

         “Terimakasih kepada Pak Papang yang telah berkenan jagongan di warkop Lorong Café, ngobrol bareng dengan relawan. Terima kasih tausyiahnya yang menggelitik dan asik. Sangat menginspirasi kami untuk dijadikan sebuah aksi,” Kata Temannya Cak Alfin, setelah mendengarkan uraian panjang Pak Papang tentang relawan, destana PRBBK dan covid-19.

Ya, Pak Papang, yang digelari Panglima Relawan, minggu (20/9/2020) malam, berkenan mampir ke Warkopnya Cak Alfin untuk ngobrol lesehan bersama relawan sambil menikmati kopi racik dan jajanan ala kadarnya. Tanpa canggung, Pria yang kesehariannya menjadi staf di BNPB ini, ngincipi jajanan yang dihidangkan. Sehingga suasana semakin akrab bersahabat.

Dalam kesempatan itu, Pak Papang juga bercerita tentang perkembangan komunitas banyu bening dan gagasan untuk meningkatkan peran Forum PRB di semua tingkatan sebagai aktor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sesuai konsep PRBBK.

Dalam salah satu tausyiahnya pria yang datang ke Lorong Café didampingi Cak Jie ini menantang relawan untuk membuat desa binaan yang dikerjasamakan dengan berbagai komunitas, agar terjadi koordinasi diantara aktor lokal. (mungkin beliau bermaksud untuk menghilangkan ego sektoral diantara komunitas, yang sampai saat ini masih ada). Sebuah tantangan yang tidak mudah dijawab.

“Relawan harus selalu belajar meningkatkan kapasitas secara mandiri. Jangan hanya tergantung pada pemerintah. (dalam hal ini BPBD atau BNPB). Jagongan seperti ini juga merupakan media belajar bersama, bukan sekedar ngopi kemudian pergi,” Pesan Kasubdid Pemberdayaan Sumber Daya BNPB.

Sambil menikmati wingko babat, Pangarso Suryotomo, begitu nama lengkap Pak Papang, melemparkan pertanyaan kepada relawan, yang malam itu ikut ngobrol bareng. Pertanyaan yang tidak pernah diduga oleh siapa saja.

“Relawan itu apa tho, mengapa seseorang mau jadi relawan. apakah relawan juga mengedukasi keluarganya tentang pengurangan risiko bencana?,” Katanya sambil mempermainkan asap rokoknya.

Semua diam, senyam senyum saling melirik mencari jawaban. Mau menjawab takut salah, sehingga diam adalah pilihan terbaik. Yah, Sebuah pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan dan jarang dipermasalahkan. Semua mengalir begitu saja untuk kemudiam surut ke belakang seiring usia yang semakin renta, diganti oleh yang muda. Begitulah siklus keberadaan relawan.

Andaikan dijawab, pasti akan banyak jawaban yang saling bertabrakan. Karena jawabannya pasti beragam, sesuai keyakinan dan kepentingan masing-masing individu. Mungkin akan muncul jawaban yang normatif. Seperti panggilan jiwa, sekedar hobi, ingin membantu sesama, dan seabreg jawaban lain.  

Dalam hipwee.com, dijelaskan panjang lebar tentang mengapa orang menjadi relawan. Diantaranya, disebutkan bahwa dengan menjadi relawan, membuat pikiranmu menjadi terbuka, kamu belajar memahami perbedaan, kamu belajar untuk tulus menolong, berempati, dan tentu saja ini akan membentuk kepribadianmu lebih baik. Kamu belajar, bahwa terkadang bahagia itu bukan hanya soal uang, tapi bagaimana rasanya bahagia membantu orang lain.

Benar tidaknya, masing-masing relawan lah yang bisa menjawab, khususnya yang berkesempatan jagongan di warkop Lorong Cafe. Yakinlah Pak Papang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan beliau Cukup dijadikan bahan renungan agar dalam berkegiatan, masing-masing relawan bisa total melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Wallahu a’lam bisshowab. Bersatu Bersinergi Untuk Peduli dan Menginspirasi. [eBas ndleming dewe/seninKliwon-21092020]  

 

  

 

 

  

WARUNG KOPI TEMPAT CARI INSPIRASI

Di Surabaya ini, yang namanya warung kopi (warkop) bak jamur dimusim hujan. Pelanggannya beraneka macam latar belakang, seperti mahasiswa, ojek, pensiunan, pekerja informal, pencari kerja dan pemuda, termasuk relawan. Mereka meluangkan waktunya di warkop sekedar ngobrol, melepas penat terhadap aktivitas yang dijalaninya setiap hari. 

Tidak sedikit mereka cangkruk di warkop untuk janjian mencari peluang bisnis. Bahkan sekarang banyak pelajar yang memanfaatkan wifi gratisan yang disediakan warkop untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh berbasis koneksi internet, akibat pandemi covid-19.

Dimana-mana di seluruh sudut Kota ada warkop dengan berbagai variannya. Ada warkop ala kadarnya berupa gerobak dorong  (bahkan menggunakan sepeda genjot),  yang bisa segera kabur jika ada satpol PP yang rajin melakukan obrakan.

Ada juga warkop yang menempati bangunan permanen. Baik di tepi jalan utama (yang cenderung harganya sedikit mahal), maupun yang bercokol di perkampungan dengan harga relatif murah sesuai kocek pelanggannya.

Salah satu warkop kelas rakyat yang ada di perkampungan adalah ‘Lorong Café’, milik Cak Alfin, seorang aktivis yang sering terlibat dalam programnya BNPB dan BPBD. Warkop yang dilengkapi wifi itu berada di Jalan Dukuh Kupang XXVI, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

Tempatnya sederhana, di seberangnya juga ada warkop, yang dijual hampir sama jenisnya. Menu utamanya adalah kopi dan gorengan, tapi mereka tidak pernah bersaing dalam menjemput rejeki-NYA. Masing-masing punya pelanggan tetap.

Salah satu pelanggannya adalah beberapa relawan yang aktif dibidang kemanusiaan. Ya, mereka sering cangkruk disitu. Biasalah, ngopi bareng adalah kegiatan rutin, sambil berbagi informasi diantara mereka, juga sambil guyon menghibur diri, melupakan sejenak “hiruk pikuknya kehidupan”, agar tidak terkapar karena pandemi.

Seperti halnya selera ngopi, ada yang suka kopi sasetan, juga ada yang senang racikan yang langsung di aduk oleh Cak Alfin. Begitu juga dengan topik pembicaraannya pun tidak pernah ditentukan. Apa saja yang menarik pasti menjadi obrolan yang berpanjang-panjang tanpa batas, tanpa simpulan karena memang tidak ada yang perlu disimpulkan.

Ya, di warkop “Lorong Café”, menjadi tempat yang nyaman bagi relawan untuk cangkrukan sambil ngobrol tentang apa saja. Termasuk tentang isue terbaru, seperti pencegahan covid-19, ancaman denda bagi yang tidak memakai masker, dan pembagian sembako bagi masyarakat yang ekonominya terpapar pandemi.

Semuanya menjadi bahan obrolan yang menarik sesuai tingkat pemahaman masing-masing. Termasuk pengalaman yang dialami sebelum cangkruk di “Lorong Cafe” juga menarik untuk diceritakan sambil menikmati gorengan. Tentu tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ngobrol disini mengutamakan kesetaraan. Di warkop, semua sama kedudukannya tanpa mempermasalahkan status sosial. Semua bebas berekspresi dengan cerita yang dipunyai. Masalah salah dan benar, tidak begitu penting. Asalkan yang dibahas bisa mengundang tawa semuanya.

Semua dinikmati dengan santuy dan dikembalikan kepada individu masing-masing. Yang jelas, dari obrolan itu pasti ada yang dapat diambil hikmahnya. Namun bisa juga semua yang diobrolkan itu berlalu begitu saja. Semuanya sah-sah saja, bahkan ngutang pun dibolehkan berdasarkan kepercayaan.

Yang jelas, ngobrol di warkopnya Cak Alfin itu “ngangeni” bagi siapa saja yang pernah mampir ngincipi jajanannya. Apalagi si pemilik warkop ini tidak pelit terhadap ilmu dan informasi yang dimiliki. Selalu saja membuka diri untuk berbagi. Apalagi jika hanya ngobrol ngalor ngidul, Cak Alfin ini jagonya.

Sebagai tempat ngobrol yang nyaman, tidak menutup kemungkinan “Lorong Cafe” bisa menjadi wahana meningkatkan wawasan sekaligus menginisiasi peserta ngobrol untuk membuat aksi nyata yang disepakati dan disinergikan dengan berbagai komunitas. Menjadi aksi bersama untuk kemaslahatan sesama, sekaligus memperluas jejaring kemitraan.

Atau, semua hasil obrolan informal di warkopnya Cak Alfin itu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pengurus SRPB Jawa Timur untuk dijadikan program bersama. Yang penting harus ada komitmen bersama sambil menikmati kopi racikan yang diseduh langsung oleh si pemilik “Lorong Cafe”. Salam Tangguh, Bersatu Bersinergi untuk Peduli. [eBas/nDleming SabtuPon-19092020]

 

 

 

 

   

 

 

RENCANA KONTIJENSI PENANGGULANGAN BENCANA

Konon, setiap jenis bencana diharapkan untuk dibuatkan rencana kontijensi (renkon). Walaupun, belum tentu bencana itu datang, tapi perlu ada rekon. Bahkan ada yang bilang renkon harus dibuat di setiap tahun, karena pos anggarannya ada.

Rencana Kontinjensi penanggulangan bencana merupakan proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi.

Rencana Kontinjensi yang disusun setiap tahun untuk setiap jenis bencana itu, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta membangun komitmen bersama antar lembaga (aktor) pelaku penanggulangan bencana.

Termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat menghadapi bencana, serta kemampuan untuk meminimalisir dampak bencana, dan kemampuan pulih dengan baik, baik itu bagi entitas sosial atau pun sebuah sistem.

Dalam sebuah diskusi informal antar relawan, dikatakan bahwa penyusunan renkon itu sebagai upaya menemukenali potensi bencana yang ada, mendata SDM dan sarana prasarana setempat yang bisa digerakkan saat terjadi bencana.

Ada pula yang bilang bahwa sebelum menyusun renkon hendaknya mengumpulkan data-data yang diperlukan. Seperti data desa yang berhubungan dengan potensi bencana yang ada (pernah terjadi), melakukan mitigasi dengan melibatkan warga setempat, agar datanya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku.

Bahkan dalam diskusi itu juga muncul istilah kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, dan sebagainya. Kiranya masing-masing istilah itu perlu dikupas satu-satu agar relawan yang biasanya hanya berjibaku dalam fase tanggap darurat, tahu tentang banyak hal terkait dengan fase pra bencana.

Dalam diskusi asal ‘njeplak’  itu juga dikatakan bahwa renkon harus jelas siapa berbuat apa. Disamping ketersediaan SDM dan sarpras yg bisa di kerahkan, keterwakilan dan peran dari semua aktor sangat diperlukan, sesuai dengan konsep SKPDB.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan, kadang daerah punya dokumen renkon tapi ketika terjadi bencana, renkon tersebut tidak bisa diaktivasi menjadi renops. Mengapa bisa begitu ?.

Kemungkinan, waktu penyusunannya kurang sesuai, banyak data yang tidak valid, sumberdaya tidak sesuai dengan realita yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, atau bisa jadi renkon yang ada tidak  di update sesuai perkembangan situasi. Bahkan ada daerah yang tidak menyusun renkon karena alasan tertentu.

Padahal seharusnya setelah renkon tersusun, harus disepakati (surat pernyataan komitmen) disimulasikan, direvisi, di sahkan, dan di desiminasikan. Ketika rencon tidak bisa di aktifasi menjadi renops maka pasti ada sesuatu yg salah. Misalnya, aktor yang ada tidak di mobilisasi dan di koordinasikan dengan baik.

Sementara yang lain juga bercerita bahwa, Kondisi di lapangan ketika terjadi bencana, tidak sedikit masing-masing aktor berjalan tanpa komando atau kurang terkoordinir. Maka dari itu, Renkon sangat diperlukan dan dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Namun ingat, karena penyusunan renkon itu merupakan salah satu programnya BPBD, maka pemilihan peserta renkon itu haknya BPBD. Siapa, dari unsur apa dan berapa orang yang akan diajak menyusun renkon itu terserah BPBD. Namun, tidak ada salahnya jika relawan pun mengetahui apa itu rencana kontijensi penanggulangan bencana. wallahu a’lam bishowab. Salam kemanusiaan. bersatu bersinergi untuk peduli dan terus menginspirasi. [eBas/JumatPahing-18092020]

 

 

UJI PETIK JUKLAK PERENCANAAN LOGPAL BNPB

“Website milik BPBD Kabupaten/Kota sering kali kosong tidak ada berita terkait dengan program penanggulangan bencana di daerahnya. Datanya pun banyak yang lama belum diperbaharui. Untuk itu perlu pembaharuan data secara berkala sesuai perkembangan situasi dan kondisi serta pelaksanaan program,” Kata Elok, staf BNPB, dalam sesi tanya jawab uji petik Juklak Perencanaan Logistik dan Peralatan (logpal) BNPB.

Masih kata Elok, data yang ada di BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi masih sering berbeda dengan yang dimiliki BNPB. Mungkin kedepan hal yang seperti ini perlu ada sinkronisasi data untuk mempermudah penyusunan kebijakan. Termasuk data logpal yang harus siap digunakan setiap waktu.

Apa yang dikatakan Elok merupakan kondisi nyata yang tampaknya masih sulit untuk diperbaiki karena banyak persoalan yang berkelindang di dalam lembaga yang menangani masalah bencana. Apalagi masalah politik lokal sering kali ikut bermain.

Kegiatan uji petik ini bertempat di Hotel Grand Mercure, Surabaya, jumat (11/09/2020). Pesertanya terdiri dari beberapa BPBD Kabupaten/Kota yang ditunjuk, dunia usaha, media massa, dan relawan yang diwakili oleh salah satu pengurus SRPB Jawa Timur.

Dalam naskah yang diuji cobakan, dikatakan bahwa logpal sebagai bagian dari proses penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD, memiliki peran penting dalam meminimalisir dampak atau korba bencana. Ke depan, perencanaan logpal harus dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Disebutkan pula bahwa perencanaan dan pengelolaan logpal harus memenuhi tiga hal yang mendasar. Yaitu melibatkan sinergitas pentahelix, didukung oleh platform berbasis teknologi informasi, serta mobilisasi dan distribusi logpal yang responsif saat terjadi bencana.

Yang tidak kalah pentingnya adalah, keterlibatan media, yang diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi positif serta menjadi bagian dari kekuatan yang konstruktif. Termasuk dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana.

Artinya, media massa diharapkan dapat menyampaikan pesan secara transparan, cepat dan objektif atas bencana yang terjadi, serta apa yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu mempercepat upaya penanggulangan bencana.

Sesi tanya jawab yang dipandu oleh Dosen dari UNITOMO, Surabaya ini sangat dinamis. Masing-masing memberikan masukan terhadap naskah juklak perencanaan logpal untuk penyempurnaan, dikaitkan dengan kondisi dan potensi ancaman bencana yang ada dan berbeda dimasing- masih daerah.

Dalam sesi itu juga disinggung tentang peraturan kepala BNPB nomor 26 tahun 2014, tentang pedoman pemanfaatan logistik. Dikatakan bahwa Logistik yang berada di BPBD Propinsi dan kabupaten/kota pada prinsipnya dipergunakan hanya untuk keadaan darurat bencana, namun apabila dipandang perlu dapat dimanfaatkan pada masa pra bencana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Kemudian dikatakan, Pemanfaatan logistik pada masa pra bencana untuk kebutuhan lain yang menunjang kegiatan kebencanaan diatur tersendiri atau atas persetujuan BNPB. Diantaranya, logistik kategori pangan dapat dimanfaatkan apabila mendekati masa kadaluarsa (2 bulan sebelumnya).

Namun nyatanya, masih banyak BPBD yang belum berani memanfaatkan logistik untuk kegiatan peningkatan kapasitas relawan dalam bidang kebencanaan. Sehingga banyak yang membiarkan logistik kategori pangan kedaluwarsa dan akhirnya dimusnahkan dengan disertai berita acara.

Terkait dengan pelibatan elemen pentahelix, diharapkan BPBD membentuk pusat informasi, pemantauan dan evaluasi situasi di lokasi bencana dengan melibatkan unsur komunitas relawan (masyarakat terlatih). Begitu juga dalam hal memberikan pendampingan (dan sosialisasi PRB) kepada daerah yang memerlukan.

Dengan kata lain, BPBD diharapkan mengkoordinasikan semua komunitas/lembaga yang terkait dalam penanggulangan bencana. Termasuk di dalam pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang sesuai dengan potensi bencana yang ada.

Jangan sampai potensi bencana yang ada itu misalnya erupsi gunung berapi, namun yang diberikan adalah logpal yang berkaitan dengan bencana banjir. Atau semua BPBD diberi bantuan logpal yang sama secara merata, sehingga banyak logpal yang mubadzir. Wallahu a’lam. [eBas/ MingguPahing-13092020]