KOLABORASI ITU SALING MENGISI

    Sungguh, sebuah kerja besar yang sedang dirancang dengan kebersamaan, dan kini tinggal menunggu hari pelaksanaan yang telah disepakati. Yaitu kegiatan Sharing Session PPGD dan Psikososial yang bertempat di Aula BPBD Kota Surabaya, serta Kegiatan Bersih-bersih Sampah Pantai dalam rangka peringatan hari sampah nasional, bertempat di pantai sekitar Benteng, dekat Suramadu.

    Kedua kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antar  komunitas relawan Kota Surabaya, untuk mewujudkan pembentukan “paguyuban” yang pernah digagas saat acara kopdar di BPBD tahun lalu, sekaligus meningkatkan wawasan, kapasitas dan mempererat tali silaturahmi antar komunitas relawan.

    “Kepada seluruh panitia mari kita tunjukan bahwa relawan bisa mandiri, kita tunjukan keguyuban dan solidaritas kita dalam kegiatan kolaborasi ini tidak harus bergantung pada BPBD, serta mengutamakan kebersamaan dan hadir berdasarkan panggilan hati nurani,” Kata Harper, Ketua Panitia mengingatkan anggotanya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Irfan, yang ditunjuk sebagai koordinator gerakan bersih sampah, yang didukung oleh berbagai komunitas relawan dan pecinta alam, agar mengedepankan kebersamaan dalam keberagaman dalam kegiatan yang diselenggarakan secara kolaboratif ini.

    Dalam buku-buku literatur tentang managemen, dikatakan bahwa kolaborasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan kerja sama dan saling membantu dalam sebuah kehiatan antara kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

    Sementara, Abdulsyani mengartikan kolaborasi sebagai bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

    Berkaca kepada konsep kolaboratif di atas, maka dua kegiatan yang dilakukan di bulan februari, yang katanya bulan kasih sayang (valentine’s day) secara keroyokan ini, bisalah dikatakan sebagai perwujudan dari makna kolaboratif versi komunitas relawan.

    Nyatanya memang begitu. Untuk mensukseskan dua kegiatan menjelang datangnya bulan ramadan ini, semua komunitas berkontribusi sesuai kemampuannya. Ada yang menyumbangkan tenaganya, dananya, waktunya, bahkan ada yang meminjamkan sarana prasarana pendukung lainnya.

     Ya, mereka dengan sukarela dan bergembira saling mengisi kekurangan yang ada. Semua dilakukan demi suksesnya kegiatan, seperti yang diharapkan oleh ketua panitia di atas.

    Perlu diketahui bahwa “kerja keroyokan” yang dilakukan ini merupakan langkah kecil untuk mendorong terbentuknya paguyuban relawan yang diformalkan, serta salah satu cara menginisiasi segera terbentuknya Forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) Kota Surabaya.

    Ada yang berpendapat bahwa, idealnya ketua forum itu dipegang oleh kepala OPD terkait, agar memudahkan koordinasi antar pihak (pentahelix) dan “pencarian” dana operasionalnya. Sementara pendapat lain mengatakan, ketua harus ditangan masyarakat agar aroma independennya terasa dan tidak terkooptasi oleh kepentingan lain. Ya, monggo saja mana yang disepakati.

    Yang penting, dalam kerja-kerja kolaboratif itu, ada prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah perlunya transparansi dan saling menghormati, Pembagian peran yang bertanggung jawab, dan Hubungan kerja yang efektif.

    Harapannya, kolaborasi itu bisa kontinyu dan adaptif, dengan memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Selamat berkolaborasi. Semoga yang pertama ini bukan menjadi yang terakhir. Salam Literasi, saling menginspirasi. [eBas/Rabu pagi belum ngopi-15022023]

 

PERGANTIAN PENGURUS ITU SEBUAH KENISCAYAAN

    Tahun 2023 telah memasuki bulan februari. Dua bulan lagi adalah bulan April. Jika tidak salah, di bulan itulah pada tahun 2017 yang lalu terjadi proses penyusunan kepengurusan baru forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) Jawa Timur maupun sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana (SRPB) Jawa Timur.

    Apakah nanti pada bulan April 2023, peristiwa itu akan terulang kembali ?. semua sangat tergantung kesepakatan dan kebijakan, bukan pada aturan. Bahkan, mungkin saja proses pergantian kepengurusan itu ditunda karena sesuatu dan lain hal.

    Itu bisa saja terjadi, tidak salah dan tidak ada masalah. Semua bisa dikompromikan, mengingat ke duanya adalah organisasi “nir laba” dengan aturan yang tidak mengikat bagi pengurus. Apalagi anggotanya yang terdiri dari berbagai elemen.    

    Konon, ada yang bilang bahwa pergantian kepengurusan suatu organisasi merupakan hal yang sangat mutlak untuk dilakukan sebagai media alih generasi, serta wadah pembelajaran bagi anggota yang akan menjadi pengurus nantinya.

    Proses alih generasi ini bertujuan agar estafet kepemimpinan suatu organisasi bisa berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan friksi karena adanya kepentingan. Baik itu kepentingan individu, maupun kepentingan salah satu kubu yang ada di situ. 

    Dengan demikian, jika prosesi pergantian kepengurusan itu berjalan tidak mulus, maka itu pertanda kehidupan organisasi kurang sehat, kurang dinamis, dan elemen yang ada di dalamnya kurang memiliki rasa kepedulian terhadap organisasinya, karena mengutamakan kepentingannya dengan mengesampingkan nasib organisasinya.

    Untuk itulah  Proses pergantian kepengurusan organisasi harus disikapi sebagai suatu kebutuhan, dalam rangka pengembangan organisasi yang dinamis mengikuti gerak jamannya. Bukan untuk yang lain. Misalnya sebagai batu loncatan untuk mengamankan kepentingannya. Biasanya disini berlaku pepatah, habis manis sepah dibuang.

    April kurang dua bulan lagi. Sementara kasak kusuk menuju pergantian kepengurusan belum terasa, juga belum menjadi wacana yang mewarnai jagongan sambil ngopi di warung langganan. Beda dengan tahun sebelumnya.

    Ada apa gerangan ?. entahlah, sampai saat ini belum ada kasak kusuk yang menggelitik. Belum ada yang berani melempar isue suksesi kepengurusan. Mungkin semua aktivisnya sedang dililit kesibukan, larut dalam kehidupan masing-masing menikmati “zona nyaman” yang telah didapat lewat berbagai program.

    Semoga ini bukan pertanda sikap apatis anggota terhadap organisasi, akibat kebuntuan komunikasi dalam kepengurusan, karena masing-masing sibuk dengan agendanya sendiri, mengamankan kepentingannya dan mencari peluang pribadi dengan memanfaatkan kesempatan yang ada.

    Semoga pula, di tahun yang bershio kelinci air ini, tidak berdampak pada proses tiga tahunan, pergantian kepengurusan F-PRB maupun SRPB Jawa Timur. Namun bisa saja di tahun politik ini, agendanya diundur (istilahnya ditambah satu periode lagi) atas nama ketentraman dan ketertiban umum. Wallahu a’lam bishowab. Salam waras, salam literasi. [eBas/Rabu-08022023]

 

 

 

 

 

 

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ADALAH KUNCI MEMBANGUN SINERGI

   Ternyata, disamping proses koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi, diperlukan juga kepandaian orangnya yang ditunjuk untuk melakukan koodinasi dan komunikasi. Disitulah letak keberhasilannya.

    Hal ini dibuktikan oleh Alfin dan Dedi saat menjadi utusan menghadap ke Pak Pejabat BPBD Kota Surabaya. Walaupun terkesan mendadak, ternyata mereka berdua diterima oleh Ridwan Mubarun (Sekretaris BPBD Kota Surabaya), dan Yanu (Kabid PK, BPBD Kota Surabaya), dengan tangan terbuka penuh keramahan.

   Apalagi mbakyu Lilik selalu menebar senyum, membuat Alfin nyaman menyampaikan maksud dan tujuan kedatanyannya untuk merealisasikan kegiatan relawan di Kantor BPBD Kota Surabaya, seperti yang pernah dijanjikan.

   Yang jelas, relawan dipersilahkan menggunakan Aula BPBD Kota Surabaya beserta fasilitasnya (karpet, terpal), dengan catatan bersurat terlebih dulu. Sementara untuk fasilitas lainnya akan dikoordinasikan dulu dengan bidang PK.

    Dan yang lebih menyenangkan adalah, BPBD siap memfasilitasi minuman dan gorengan. Walaupun statusnya masih insha Allah, namun itu sudah melegakan. Pertanda BPBD meridhoi keberadaan komunitas relawan dengan program swadayanya, sebagai upaya peningkatan kapasitas, sekaligus mempererat tali silaturahmi.

    Pejabat BPBD pun dengan senang hati berkenan memberikan sambutan dan membuka acara Sharing Session PPGD dan Simulasi Psikososial, yang dilaksanakan pada hari sabtu (18/02/2023).  Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi relawan untuk membangun sinergi dan kerja-kerja kolaboratif antar pihak.

    Yang penting dan perlu dicamkan adalah, Panitia dan peserta harus saling mengingatkan untuk tidak merusak fasilitas yang ada di BPBD. Mari kita tunjukkan bahwa relawan itu punya etika dan sopan santun.

   Dari hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Alfin dan Dedi, langsung ditindak lanjuti oleh panitia yang dipimpin oleh Harper. List kebutuhan acara pun di paparkan. Diantaranya, Banner kegiatan 3m x 1m, penanggung jawabnya  KTGD, 4 dus Air mineral dalam gelas dibelikan SAR SER, Jajanan Polopendem ditangani  Posko Bersama, dan lainnya.

  Tanpa paksaan, semua komunitas berkontribusi sesuai kemampuannya. Inilah gotong royong dan kebersamaan versi relawan dalam rangka mensukseskan kegiatan bersama dengan konsep dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

   Semoga koordinasi dan komunikasi antara relawan dan BPBD ini sebagai langkah awal yang akan berkelanjutan dengan berbagai kegiatan yang bermakna. Salam Tangguh, Salam Kompak Persahabatan. [eBas/Selasa-07022023, bersamaan dengan peringatan satu abad NU].

 

 

 

 

TERUS BERGERAK MENEBAR MANFAAT

 Konon, sebagai tindak lanjut dari pelatihan PPGD bagi masyarakat awam, yang diselenggarakan sebulan yang lalau, tepatnya tanggal 18 Desember 2022, adalah sosialisasi seputar peraturan penggunaan ambulance dan escorting, yang akan dipandu oleh kawan-kawan dari Sidoarjo.

     Namun karena tidak ada kabar beritanya (mungkin karena kesibukan), maka upaya tindak lanjut itu menjadi tidak lanjut. Dampaknya, upaya melanggengkan silaturahmi antar komunitas relawan menjadi terhenti,

     Tentu, ini menjadi keprihatinan seluruh Jamaah LC, yang sejak lama mencoba memelihara ukhuwah komunitas relawan lewat berbagai kegiatan kebersamaan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas, serta memperluas jejaring kemitraan antar berbagai pihak yang peduli kepada kemanusiaan.

     Berangkat dari keresahan itulah, beberapa anggota Jamaah LC, mencoba mencari cara bagaimana mengisi kekosongan kegiatan di awal tahun 2023. Ya, harus segera ada kegiatan, entah apa bentuknya, yang penting ada kegiatan.

     Ini penting, mengingat tahun 2023, yang konon dikaitkan dengan tahun politik, biasanya akan ada larangan berkumpul dari aparat, atas nama ketertiban dan keamanan. Nah, mumpung belum ada larangan itulah, maka Jamaah LC bergerak cepat untuk segera mengadakan kegiatan, tanpa harus menunggu kesiapan kawan-kawan dari Sidoarjo, yang tidak konfirmasi sama sekali tentang kesiapannya.

     Berdasarkan diskusi yang tidak formal di basecamp sambil makan mie goreng campur ceker ayam, termasuk rekomendasi dari mbakyu Arti Novelia, yang kini hijrah ke Jakarta, tepatnya bekerja di Kementerian Kesehatan, disepakati mengadakan pelatihan PPGD tahap 2, dengan tema penanganan dan evakuasi dalam kondisi darurat.

     Ya, kegiatan di awal tahun yang bershio kelinci air ini, akan didampingi oleh dokter Yohanes Ary Prayoga, dari Jombang. Sementara disepakati pula pesertanya diutamakan yang belum mengikuti pelatihan tahap pertama.

     Hal ini terkandung maksud untuk pemerataan kesempatan bagi relawan yang belum pernah mengikuti pelatihan ala Jamaah LC, yang mengedepankan silaturahmi antar relawan. Ini sangat perlu untuk memudahkan koordinasi dalam kerja-kerja kemanusiaan.

     Dalam diskusi yang tidak formal itu, ada usulan agar dalam kegiatan nanti juga mengundang BPBD Kota Surabaya, dan BPBD Provinsi Jawa Timur, untuk memberi semangat kepada peserta agar terus bersemangat meningkatkan kapasitas secara mandiri

     Namanya juga usulan, jadi ya bisa disetujui atau ditolak, dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, takut merepotkan, takut mengganggu rutinitas hariannya, maupun takut bersamaan dengan agenda kerjanya.

     Untuk itulah, tampaknya anggota Jamaah LC yang ikut diskusi menyusun agenda awal tahun 2023 ini lebih memilih menjalankan aksi sendiri secara mandiri, dengan konsep dari kita, oleh kita dan untuk kita. 

Ingat kata mbakyu Arti, bahwa ilmu itu akan lebih bermanfaat jika kita tularkan kepada orang lain. dan sebuah kesuksesan apabila orang lain menjadi bisa  berkat ilmu yang kita tularkan. Salam waras, terus bergerak sebisanya. [eBas/RabuPahing-11012023]  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH AMAN BENCANA ITU INDAH DI KONSEP

    Baru-baru ini BNPB merekrut fasilitator SPAB tingkat nasional yang handal dari berbagai daerah di indonesia. Dari sejumlah pendaftar, mereka yang lolos seleksi adalah orang-orang pilihan yang sangat mumpuni dalam menjalankan tugasnya.

    Tentu, ditangan merekalah program SPAB diharapkan bisa seindah konsepnya. Mengingat konsep SPAB itu telah digodog oleh ahlinya, yang sudah malang melintang menekuni masalah kebencanaan di semua fase penanggulangan bencana.

    Ditangan merekalah nantinya konsep SPAB yang tertuang dalam tiga modul bisa dikomunikasikan dengan baik dalam rangka membangun ketangguhan menghadapi bencana melalui sektor pendidikan.

    Ketiga modul itu adalah, Fasilitas Sekolah Aman, Manajemen Bencana di Sekolah, dan Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana. Sungguh, sejak diterbitkan, ke tiga modul ini belum banyak dikenal oleh pihak sekolah. Entah mengapa.

    Contohnya, dalam buku modul dua, tentang Manajemen Bencana di Sekolah. Disana disebutkan tentang sasaran sekolah aman, diantaranya adalah, melindungi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, dan memperkuat ketangguhan warga terhadap bencana melalui pendidikan.

    Disana juga disebutkan bahwa, Sekolah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta sumber daya finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana di sekolah. Mobilisasi sumber daya didasarkan pada kemampuan sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya

    Semengara itu Komite sekolah dan orangtua peserta didik sebagai anggota masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai hak sebagai berikut: a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana.

    Selain memiliki hak, komite sekolah maupun orangtua peserta didik juga memiliki kewajiban yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

    Sayangnya, dalam prakteknya, masih jauh panggang dari api. Hampir semua insan pendidikan masih gagap, gugup, galau, kagok, termehek-mehek, dan keponthal ponthal untuk mencoba menerapkan konsep SPAB di sekolahnya. Semua itu konon karena sekolah sedang menungguh arahan dan petunjuk dari atas untuk melaksanakan SPAB.

    Ya, konon pendidik dan tenaga kependidikan selalu siap melaksanakan, namun harus ada arahan dan petunjuk. Tanpa itu mereka takut disalahkan, dan bisa berimbas ke nasib kariernya. Makanya kebanyakan dari mereka tidak berani melangkah, hanya menunggu perintah saja.

    Semoga saja tahun 2023 nanti, keberadaan fasilitator SPAB yang baru lolos seleksi dan telah menjalani diklat di Jakarta dengan uang rakyat ini bisa memecah kebuntuan komunikasi dalam melaksanakan program SPAB yang konsepnya sangat indah untuk membangun budaya tangguh bencana.

     Tentunya, mereka akan dapat memainkan perannya dengan sempurna, manakala fasilitas dan dukungan dananya memadai. Karena mereka tidak mungkin berjalan sendiri. Mereka juga manusia yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus diselesaikan.

     Tanpa itu, maka nasib fasilitator yang telah lolos mengikuti seleksi, juga akan sama dengan nasib mereka yang telah berhasil memegang sertifikat kecakapan di bidang tertentu yang dikeluarkan oleh LSP-PB beberapa tahun yang lalu.

     Artinya, jika fasilitator SPAB yang baru terpilih ini tidak dibina  dan dibiarkan mencari proyek sendiri, tentu keberadaannya akan layu sebelum berkembang. Karena mereka mengikuti seleksi menjadi fasilitator SPAB tentunya juga punya motivasi tertentu.

     Tidak mungkinlah jika hanya sekedar untuk kerja-kerja gratisan. Itu jika mereka mau menjawab jujur. Mari kita tunggu aksinya di tahun 2023, yang dikenal dengan tahun politik yang penuh intrik. [eBas/SabtuLegi-31122022].

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANG SELALU DISALAHKAN

Sekarang ini, yang namanya bencana banjir dan longsor, semakin akrab di telinga masyarakat. Hal ini karena semakin seringnya ke dua jenis bencana itu datang menyapa warga dengan segala risiko yang ditimbulkannya, termasuk kematian puluhan warga yang tidak terselamatkan.

Biasanya, disela kesibukan relawan melakukan aksinya menolong korban bencana, muncul dugaan bahwa penyebab banjir adalah hujan yang turun terlalu deras sehingga sungai tidak berdaya menampung air sehingga melimpas kemana-mana.

Sementara, kalau terjadi bencana gempa dan longsor, maka yang disalahkan adalah manusianya, karena dianggap semakin tidak bersahabat dengan lingkungan alam. Atas nama pembangunan, manusia melakukan eksploitasi besar-besaran dimana-mana tanpa mengindahkan aturan tata guna lahan.

Ada juga yang menyalahkan manusianya yang berdomisili di daerah rawan bencana. Mereka tahu jika daerah tempat tinggalnya ada potensi bencana, namun mereka tetap nekat dan beranak pinak di situ, membangun peradabannya sendiri yang turun temurun.

Ya, konon, awalnya mereka tinggal di daerah rawan bencana karena keterpaksaan. Tidak mampu membeli rumah di daerah yang “aman” dan tentunya berharga mahal. Mereka juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga harus memanfaatkan alam untuk mengais rejeki.

Saking asiknya “memperkosa” alam dengan bertubi-tubi tanpa upaya restorasi yang berimbang, maka ancaman banjir dan longsor yang sangat merugikan itu, tinggal menunggu waktu.

Sementara, berbagai pihak telah memberikan informasi dan peringatan dini akan adanya potensi bencana. Namun mereka diam saja, tidak punya daya untuk merelokasi diri ke tempat yang lebih aman. Apalagi mereka juga telah merasa “menyatu” dengan lingkungan alam setempat. Maka BNPB pun menawarkan konsep “Living Harmony with Disaster”.

Ketika banyak bangunan yang rontok karena digoyang gempa, para orang pun kompak menyalahkan bangunannya yang tidak tahan gempa. Menyalahkan mengapa membangun di lokasi yang ada potensi bencananya.

Lho, kok enak banget menyalahkan, tanpa mau memahami sejarah dibangunnya bangunan di lokasi itu. Termasuk adanya “keterpaksaan” membangun dibawah standar minimal karena dananya banyak menguap kemana-mana.

Mengapa tidak menyalahkan lemahnya penegakan regulasi tata guna lahan ?. ya jelas tidak mungkin berana. Karena banyaknya oknum dan kepentingan yang bermain disitu. Tidak tertutup kemungkinan si penegak regulasinya sendiri ikut bermain. Paling tidak ikut “kecipratan” dari permainan oknum di situ.

Sementara para akademisi juga ikut-ikutan saling menyalahkan terkait dengan terjadinya bencana gempa bumi. Contoh nyata adalah gempa Cianjur. Satu pihak bilang gempa disebabkan oleh sesar cimandiri. Sementara yang lain mengatakan bukan sesar cimandiri. Kemudian entah begaimana tetiba ditemukan sesar baru penyebab gempa Cianjur. Namanya sesar cugenang. Apakah ini sebagai bentuk kompromi antar pihak ?.

Yang jelas, sesar Cugenang atau Patahan Cugenang itu menjadi penyebab gempa Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo. “Ini merupakan patahan aktif yang baru teridentifikasi,” kata kepala BMKG. Sesar Cugenang tidak termasuk ke dalam daftar 295 sesar aktif pemantik gempa yang selama ini sudah tercatat. Belum terdaftar berarti belum diteliti (diselidiki), namun langsung dicatat karena telah menimbulkan kontroversi antar para ahli. Ehm…

Ketika tulisan ini disusun di hari terakhir bulan Desember 2022, di beberapa daerah, banjir masih tetap melanda dengan segala dampaknya. Itu artinya bencana hidrometeorologi masih belum berakhir. Masih setia menebar derita manusia,

Program destana, spab dan sejenisnya yang dibanggakan berbagai pihak, dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, kiranya sedang diuji kebermanfaatannya, dan tampaknya msih kedodoran disana sini. Kiranya, siapa lagi yang patut disalahkan ?. [eBas/SabtuLegi-31122022]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPI DARAT RELAWAN SURABAYA

     “Terimakasih banyak untuk semua rekan-rekan yang telah hadir dalam kegiatan tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kami mewakili panitia mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tadi,” Kata Alfin, Ketua KTGD, sekaligus panitia acara Pelatihan PPGD Untuk Masyarakat Awam.

    Untuk dokumentasi kegiatan, masih kata Alfin di grup WhatsApp,  masih saya upload ke google Drive, kalau sudah selesai nanti saya kirim filenya, sekaligus E-piagam nya.

    Sementara, beberapa peserta juga menyampaikan rasa terima kasih sudah di beri kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini yang sangat menginspirasi, menambah kawan dan wawasan.

    Dengan kata lain, kegiatan “Kopi Darat Relawan” yang digelar hari minggu pon (17/12/2022), dengan nara sumber dokter Airi Mutiar dari Unair ini, sangat menyenangkan bagi peserta. Bahkan ada yang berharap diagendakan kembali untuk pendalaman.

    Ya begitulah, kegiatan “Kopi Darat Relawan ” bergerak kembali. Setelah digelar di Joyoboyo, beberapa bulan yang lalu, kini kembali ke Basecamp nya Jamaah LC, di daerah Keputih, Surabaya.

    Sebenarnya, “Kopi Darat Relawan” ini digagas untuk mendorong terbentuknya Paguyuban Relawan Penanggulangan Bencana Kota Surabaya, atau nama lain yang disepakati saat rapat bersama yang direncanakan bulan November 2022 di BPBD Kota Surabaya, seperti yang dikatakan sendiri oleh Ridwan, seorang pejabat BPBD Kota Surabaya.

    Namun, oleh karena sesuatu dan lain hal, maka rencana indah itu tinggal rencana yang indah untuk dikenang, tentang sebuah wadah relawan untuk berkoordinasi, berkomunikasi, bersilaturahmi, saling bertukar informasi.

    Tak terasa, acara “kopi Darat Relawan” sudah berlangsung tiga kali dengan membahas tema yang berbeda. Sementara, kemeriahan khas relawan itu tetap sama. Termasuk acara wajib, saling berswafoto dan foto bersama, serta bertukar stiker.

    Sampai saat ini penyelenggaraan ‘Kopi Darat Relawan” masih dengan konsep dari, oleh dan untuk relawan. Semuanya dikerjakan bersama-sama dan didanai secara patungan. Termasuk pengadaan konsumsi ala kadarnya.

    Sayangnya masih ada peserta yang belum paham dengan konsep ini, sehinga muncul pertanyaan lucu, yang membuat sakit migren mendadak. “Peserta diberi makan tidak ya?”. Sungguh ini pertanyaan jujur, tanda si penanya belum pernah ikut kumpul bareng relawan penanggulangan bencana yang mandiri segalanya.

    Diakhir pertemuan, peserta dibagi dua, untuk mempraktekkan teknik pernapasan (pijat jantung) dan pembidaian, dibimbing oleh timnya dokter Airi yang merupakan mahasiswa program pasca sarjana kedokteran dengan spesialisasi anestesi.

    Sebagai tindak lanjut “Kopi Darat Relawan”, Bung Panda, dari Tim Ambulance Sidoarjo, berkenan menjadi nara sumber untuk berbicara tentang seputar peraturan penggunaan ambulance dan escorting. Tinggal menunggu kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaannya dimana. [eBas]