MUKIDI BICARA TENTANG "THE SPHERE PROJECT"

Seperti biasa, Mukidi dan kawan-kawannya, menghabiskan malamnya dengan cangkruk’an di warkop langganan, untuk sekedar ngopi dan nggedabrus ngalor ngidul menunggu datangnya kantuk yang akan mengantar ke pelukan malam.

Ya, malam itu Mukidi datang sambil membawa buku tebal, yang dipinjam dari temannya. Saya sebagai teman akrabnya, yakin seyakin yakinnya, bahwa buku setebal 400 halaman itu tidak mungkin dibaca semua. Paling-paling yang dibaca hanya kata pengantar dan beberapa bagian yang dianggap menarik oleh Mukidi.

“Ini buku hebat, sangat penting untuk dimengerti oleh kita yang sering terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Namanya The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards In Humanitarian Response. Harus kita adakan acara bedah buku agar kita bisa memahaminya bersama-sama sebagai relawan yang bermartabat dan bermanfaat bagi umat,”. Katanya bersemangat.

“Wah bukunya berbobot sekali, abot banget. Sampiyan opo wis moco Cak?. Aku mendadak mual yen dikongkon moco, sampiyan critani wae yo Cak,” Kata Cak Kaspo sambil nyakot rondo royal (tape goreng) kesukaannya.

“Saya sih belum baca, ini buku lama terbitan tahun 2011. Saya pingin membaca edisi terbaru yang berbahasa Indonesia. Katanya bukunya lebih tipis,” Kata Mukidi tanpa ekspresi karena sibuk nyruput kopi.

“Walah Cak, tibaknya sami mawon. .... Buku lama maupun buku baru, jika judul dan bahasannya sama, ya pastilah sama. Paling yang berubah hanya redaksinya dan informasi terbaru yang akan melengkapinya,” Sindir Dhalbo, sambil membuka buka buku bersampul hijau.

Dengan gayanya, Mukidi bilang bahwa buku ini menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menjamin kehidupan yang bermartabat bagi warga yang terkena bencana. Diantaranya memberikan kecukupan akan kebutuhan: pasokan air, sanitasi, dan promosi kebersihan, ketahanan pangan dan gizi; hunian, dan bantuan non-pangan, serta kesehatan.

Masih kata Mukidi, pendekatan Sphere ini berbasis hak asasi dan berpusat pada masyarakat dalam aksi kemanusiaan. Sphere menekankan pentingnya keterlibatan penduduk yang terkena bencana dan pemerintah dalam seluruh tahapan tanggap darurat.

Dengan kata lain, Kegiatan membantu warga setempat, hendaknya dikomunikasikan dengan para pemuka masyarakat untuk mengetahui kapasitas warga lokal yang bisa dimanfaatkan untuka mendukung program sekaligus membangun kemandirian warga agar cepat pulih kehidupannya pasca bencana.

Sambil membuka halaman 29, dari buku Sphere yang lumayan tebal, Mukidi membaca dengan keras, Empat Prinsip Utama Perlindungan: 1. Hindari semakin terpaparnya penduduk terkena bencana terhadap ancaman sekunder sebagai akibat kegiatan atau bantuan Anda; 2. Jamin akses penduduk terkena bencana terhadap bantuan yang bersifat imparsial atau tidak membeda-bedakan – sesuai dengan proporsi kebutuhan dan tanpa diskriminasi;

Nomor 3. Lindungi penduduk terkena bencana dari bahaya fisik dan psikologis akibat kekerasan dan paksaan atau ancaman; dan 4. Bantu penduduk terkena bencana untuk pemenuhan hak asasinya, dapat mengakses bantuan dan segera dapat pulih dari dampak kekerasan atau penganiayaan.

“Cak Kaspo, sampiyan paham apa yang dikatakan Cak Mukidi ?,” Tanya saya sambil makan mie goreng yang menjadi makanan favorit relawan.

“Paham sih tidak, cumak terkesima oleh gaya Cak Mukidi berorasi. Kayak penjual jamu di pasar Kepanjen,” Katanya sambil menahan tawa.

“Mungkin perlu ada lokakarya atau diskusi terbuka untuk berbagi pengalaman tentang praktek baikThe Sphere Project di lapangan. Karena saya yakin belum semua relawan tahu dan mengerti tentang Sphere ini. Pertanyaannya, siapa yang berani mensponsorinya?,” Kata Cak Dhalbo.

“Kalau saya yakin, bahwa apa yang ada di buku Sphere ini akan sulit dilakukan di lapangan karena berbagai kendala setempat. Misalnya adanya kepentingan politik lokal dan keterbatasan SDM,” Tambah Cak Kaspo.

“Ya jelaslah, antara teori dan praktek itu sering berbeda. Jangankan Sphere, masalah SKPDB, dan aktivasi renkon ke renop saja, serta penggunaan dana BTT, kata mBakyu Paitun, masih sering kedodoran,” Kata Mukidi, sambil membuka-buka buku Sphere. Entah dibaca atau sedang mencari gambar dan foto ilustrasi, yang ternyata tidak ada sama sekali. [eBas/SelasaLegi-19072022]

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NGOBROL ASIK TENTANG SPAB

            Seperti biasa, beberapa anggota Jamaah LC yang tidak sibuk, selalu menikmati malam dengan ngopi bareng di basecamp Keputih, Surabaya. Kali ini Kaspo datang sambil membawa sekilo gula pasir dan roti goreng. Sedang Mukidi membawa gorengan. Begitulah budaya gotong royong yang tercipta di kalangan anggota Jamaah LC. Saling berbagi tanpa paksaan, apalagi dipaksa. Semua berbasis keikhlasan.

Sambil menikmati kopi adukannya si Dhalbo, mereka ngobrol tentang program sosialisasi satuan pendidikan aman bencana (SPAB) yang akan dilaksanakan oleh Mukidi dan timnya. Ya, Mukidi memang salah satu anggota tim SPAB yang mumpuni sehingga dipercaya banyak pihak.

Dalam berbagai literatur, dikatakan bahwa konsep SPAB adalah satuan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga satuan pendidikan dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana. Dengan tujuan, Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana;, Melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana,

Kemudian, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana, Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan Pendidikan, Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana,

Selanjutnya, memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan Pendidikan, Memulihkan dampak bencana di satuan Pendidikan, dan Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB.

Sayangnya, harapan yang indah itu belum seindah warna aslinya. Kata Cak Kaspo, yang dari tadi sibuk dengan gawainya, bahwa praktek SPAB selama ini masih terkesan asal jalan dan seremonial belaka tanpa tindak lanjut (sangat tergantung anggaran). Sebuah anggapan pribadi dari Cak Kaspo yang perlu dipahami tanpa emosi.

 “Menurut saya, program SPAB itu diutamakan untuk sekolah yang di daerahnya ada potensi bencana,” Kata si Dhalbo, menimpali anggapan Cak Kaspo, sebagai upaya meningkatkan wawasan. Minimal mengasah kemampuan berargumentasi (ngeyelan).

Masih kata Dhalbo, yang suka ngeyel itu, dalam program SPAB, yang dipentingkan adalah, pihak sekolah paham akan adanya potensi bencana di daerahnya, dan bagaimana mengurangi risikonya, serta apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana dan harus berbuat apa setelah bencana.

“Ingat lho, pendidik itu tugasnya sudah banyak. Disamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar, juga harus menyelesaikan urusan administrasi untuk keberlangsungan kariernya agar tidak disemprit atasannya,” Ujarnya, sambil nyakot roti goreng.

Artinya, tiga modul SPAB yang meliputi Pilar 1, tentang Fasilitas Sekolah Aman, Pilar 2, tentang Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana, serta Pilar 3, yang membahas Manajemen Bencana di Sekolah, tidak harus dikuasai oleh warga sekolah.

Untuk itu perlu ada kerjasama dengan forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) setempat dalam melakukan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, sesuai jenis potensi bencana yang ada. Termasuk membentuk tim siaga bencana sekolah dan menyusun berbagai dokumen yang diperlukan.

“Kayaknya tidak mungkin semua itu dibebankan ke pihak sekolah. Harus ada pihak ke tiga yang dilibatkan agar SPAB dapat benar-benar berkontribusi dalam upaya membangun budaya tangguh,” Tambahnya.

Semua peserta terkesima oleh ocehan si Dhalbo. Sudah mirip bicaranya nara sumber kebencanaan, yang biasa disewa oleh lembaga dan tidak tergantikan.

“Tumben omonganmu enak di denngar dan ada benarnya. Emang tadi pagi sarapan apa kok pinter,” Seloroh Mukidi, yang disambut gelak tawa lainnya. Seperti biasanya, si Dhalbo hanya nyengir kuda.

Tapi ingat, masih kata Mukidi, bahwa program SPAB itu sudah ada aturannya (dan anggarannya) yang harus dilakukan dengan baik agar tidak menjadi temuan saat ada pemeriksaan dari inspektorat, misalnya.

“Namanya program ya harus berjalan sesuai aturan dan ada laporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Masalah program itu berdampak atau tidak kepada sasaran, itu urusan lain,” Ucapnya lagi.

Semakin malam, obrolanya semakin mengasyikkan. Walaupun tidak masuk dalam tataran ilmiah, namun seluruh peserta berani dengan merdeka mengemukakan pendapat bahkan saling mendebat untuk memperkuat pendapat tanpa menghujat.

Dalam kesempatan itu Mukidi juga bilang, bahwa dia pernah mendengar tentang konsep ketangguhan masyarakat dalam sebuah rapat yang digelar sambil saling merapat.

Dikatakan bahwa tanda masyarakat tangguh itu memiliki akses informasi tentang bencana sehingga bisa segera bersiap diri, kemudian memiliki daya antisipasi terhadap segala kemungkinan, lalu daya proteksi diri menghadapi bencana yang datang, memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan, sesuai konsep Living Harmony with Risk, serta memiliki daya lenting untuk segera pulih diri pasca bencana.

Semua ini tentu tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah (dalam hal ini BPBD). Perlu menggandeng F-PRB sebagai mitra yang bisa diajak untuk melaksanakan program BPBD. Apalagi F-PRB Jawa timur memiliki program SDSB (sambang dulur sinau bareng). Itu bisa dimanfaatkan untuk menindak lanjuti program SPAB (dan destana) dalam rangka membangun budaya tangguh bencana.

Obrolan asik ngalor ngidul yang tidak ada simpulannya itu berlangsung sampai larut malam. Tanda bahwa anggota Jamaah LC senang jagongan bertukar pengalaman untuk menambah wawasan, sekaligus bergotong royong memperkuat pertemanan tanpa melemahkan, seperti yang sering disuarakan oleh banyak pihak. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/kamis Legi-14072022]

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MISI UNTUK INISIASI F-PRB TELAH USAI

Sungguh senang dan bangga rasanya, saya dilibatkan menjadi salah satu bagian dari grup whatsapp yang diberi nama Bibitan F-PRB Surabaya. Seluruh anggotanya sangat antusias melaksanakan tugas melakukan inisiasi pembentukan forum pengurangan risiko bencana (F-PRB) Kota Surabaya. Langkah-langkah yang dilakukan juga diupayakan sesuai dengan pedoman pembentukan F-PRB yang diterbitkan oleh Ninil Jannah, dan kawan-kawan.

Karena mayoritas anggota Bibitan ini terdiri dari “wong cilik” dan banyak yang kurang paham dengan apa itu forum (hanya berbekal semangat), maka mereka hanya bisa bergerak di kalangan komunitas wong cilik, untuk diajak jagongan menyamakan pemahaman akan pentingnya keberadaan Forum sebagai mitra kritis BPBD dalam melaksanakan program kebencanaan. Baik itu terkait dengan upaya PRB, maupun penanggulangan bencana.

Hasil dari jagongan itu selalu dikabarkan melalui media sosial agar diketahui banyak pihak, bahwa “wong cilik” telah bergerak mengkomunikasikan rencana pembentukan F-PRB Kota Surabaya, lewat pertemuan informal. Seperti lesehan di warung kopi pinggir kali, di daerah Buduran, Sidoarjo. Serta tempat lain yang tidak layak jika harus mengundang kaum borjuis.

Inginnya, grup Bibitan F-PRB Surabaya mengundang semua unsur pentahelix yang mewakili institusi. Namun dirasa tidaklah mungkin jika “wong cilik” mengajak jagongan “wong gedi”, takut kualat dan pasti tidak direwes. Konon, ada yang bilang bahwa sebaiknya inisiatornya itu mereka yang punya “Pengaruh” bukan “wong cilik” yang selalu dipandang sebelah mata.

Namun karena “wong cilik” lebih sat set wat wet, maka merekalah, atas bimbingan Ninil Jannah, bisa bergerak lebih dulu dan terus bergerak, bertukar ide, bersulang pengalaman, mengatur strategi serta menyusun peta jalan pembentukan forum. Tentu saja sambil ngopi.

Semua kelakuannya coba di dokumentasikan semampunya, sebagai bukti bahwa “wong cilik” telah berbuat menginisiasi pembentukan F-PRB Kota Surabaya, walaupun masih dalam konsep dan mencari jalan untuk bisa sowan ke pejabat yang membidanginya. Maklum “wong cilik” tidak punya akses ke “istana”.

Alhamdulillah, pesan yang dihasilkan lewat jagongan informal itu telah didengar oleh beberapa pihak yang punya akses. Sehingga gagasan pembentukan forum semakin mengkristal ditangan mereka yang handal. Ya, gagasannya “wong cilik” ditangkap sebagai peluang yang menjanjikan.

Konon, komunikasi tingkat tinggi sudah dimulai, dan rapat terbatas pun sudah dilaksanakan. Sementara itu, semakin banyak pihak yang ingin berkontribusi sendiri, dengan caranya sendiri tanpa mengajak “wong cilik”.

Harapannya “wong cilik”, tentulah pengurus forum yang akan dibentuk nanti berisikan perwakilan dari seluruh unsur pentahelix yang ikut berproses. Bukan pendatang baru yang nunggu di tikungan dengan segala konsep yang dibawa sesuai selera dan kepentingannya. Namanya juga harapan, jadi ya bisa saja tinggal harapan.

Dengan demikian, menurut saya, sudah waktunya “Tim Bibitan” yang terdiri dari berbagai komunitas “wong cilik” undur diri, karena misi menginisiasi telah selesai, sesuai janji saat deklarasi. Kini waktunya para pihak yang kompeten (dan mungkin yang punya ambisi) untuk berbuat membentuk F-PRB Kota Surabaya. Tentu disini “wong cilik” hanya sekedar angka ikut, yang boleh tidak diikutkan.

Ya, misi itu telah selesai. Semua telah berlalu, tinggal kenangan yang indah saat jagongan bersama mengawali kasak kusuk membentuk F-PRB Kota Surabaya, yang konon banyak relawannya, banyak akademisinya, banyak praktisinya dibidang kebencanaan, namun terlambat membentuk forum, entah karena apa.

Jelas kenangan itu akan abadi. Jejak digital akan menyimpan. Untuk kemudian disuatu saat nanti muncul kembali, entah kapan. Semoga, saat muncul kembali nanti, keberadaan F-PRB Kota Surabaya sudah beraksi dengan program-programnya membentuk ketangguhan warga Kota menghadapi potensi bencana yang ada, diantaranya, kebekaran dan genangan yang membahayakan  saat musim penghujan. [eBas/SabtuWage-02072022]

 

 

 

 

PERLUNYA MEMBANGUN KESEPAHAMAN ANTAR BPBD DAN FPRB

Kemarin, hari senin (30/05/2022). Sebagian pengurus FPRB Jawatimur, didampingi unsur pengarah dan staf Siap Siaga, berkesempatan audiensi dengan kepala BPBD Provinsi Jawa Timur beserta beberapa pejabat lainnya, di Ruang Tangguh yang dingin.

Snack dan makan siangnya dikemas dalam kotak yang menarik, membuat peserta rapat nyaman untuk berdialog membangun kesepahaman tentang kerja-kerja pengurangan risiko bencana yang bisa dikolaborasikan dan dikoordinasikan antar pihak.

Dalam kesempatan itu Mbah Darmo, sebagai Sekjen FPRB, menyampaikan program forum yang sudah dan sedang dikerjakan. Termasuk menjelaskan tentang dana operasional yang digunakan, agar tidak ada dusta diantara mereka.

“Saya sampaikan disini bahwa dana program didapatkan melalui urunan dari sebagian honor saat menjadi nara sumber, serta penjualan souvenir. Sampai saat ini belum pernah meminta sumbangan suka rela dari anggota,” Tegasnya.

Mungkin, pertemuan keakraban ini akan semakin bermakna jika Mbah Darmo juga menyampaikan 10 hal yang harus diketahui tentang FPRB, seperti yang pernah dikatakan oleh Lilik Kurniawan, yang sekarang menjabat sebagai Sestama, BNPB, dan bergelar Doktor. Sehingga masing-masing pihak memahami akan keberadaan forum.

Adapun 10 hal yang pernah disampaikan di Hotel Grand Mercure Mirama, Surabaya, senin (26/10/2020), itu diantaranya adalah FRPB sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya, FRPB dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, serta secara spesifik  diatur dalam Perka BNPB  yang dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya, FPRB memiliki Visi: Memastikan Pembangunan Daerah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana, Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD  dengan OPD, antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga usaha.

FPRB juga memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup digunakan dalam penanggulangann bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya, dan memastikan pemberdayaan masyarakat  dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.

Guna merealisasikannya, tentu perlu sering duduk bersama membahas agenda bersama antar pihak (multihelix). Termasuk saat BPBD menyusun program kerja yang ada hubungannya dengan relawan, hendaknya forum dilibatkan, agar programnya tepat sasaran dan manfaatnya terasakan oleh penerima manfaat.

Begitu juga saat forum akan mengadakan rapat dengan berbagai pihak, hendaknya BPBD yang mengundang, selanjutnya yang presentasi tentang program terkait dengan PRB adalah forum. Karena OPD tidak mungkin mau datang jika yang mengundang rapat itu forum. Hal ini telah dilakukan oleh FPRB Provinsi Bali (hasil ngobrol dengan Ketuanya di arena Rumah Resiliensi Indinesia saat penyelenggaraan GPDRR di Nusa Dua, Bali, 25/05/2022).

    Dalam kesempatan yang langka itu, Amin Widodo, berharap agar semua kegiatan relawan dalam pengurangan risiko bencana maupun aksi penanggulangan bencana divideokan dengan menarik untuk kemudian disebarkan melalui media sosial agar dikenal oleh khalayak ramai.

    Dengan kata lain, Jika pengalaman dan praktek baik yang telah dikerjakan itu hanya didokumentasikan dalam bentuk buku, jelas kurang menarik pembacanya. Sehingga pesan pembelajaran tidak sampai. Akibatnya kejadian bencana itu akan terulang dan terus berulang tanpa penyelesaian, dengan mempelajari kejadian yang telah dialami.

     Apa yang disampaikan oleh dosen ITS ini benar dan perlu ditindaklanjuti. Sekarang ini era milenial yang memanfaatkan vlog sebagai media pembelajaran untuk mengkomunikasikan suatu pesan akan pentingnya kesiapsiagaan, dan ketangguhan kepada masyarakat.

       Ya, peristiwa bencana hendaknya dijadikan bahan pembelajaran yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya penyadaran untuk membangun budaya tangguh bencana, dengan strategi jauhkan bencana dari masyarakat, jauhkan masyarakat dari bencana, dan living harmony with risk.

    Konon, ketangguhan itu bisa dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mencari informasi tentang potensi bencana yang ada, kemudian memiliki kemampuan mengantisipasi, proteksi, adaptasi dan memiliki daya lenting dalam rangka pemulihan pasca bencana.

    Sedangkan Cak Su’ud dari Siap Siaga mengharapkan agar BPBD semakin peduli melibatkan keberadaan forum dalam berbagai kegiatan untuk membangun kolaborasi antar pihak yang saling menguntungkan.  

    Sedangkan Budi Santoso, sebagai kepala BPBD Provinsi Jawa Timur  akan berusaha mencarikan sumber dana dari CSR untuk mendukung kegiatan kesiapsiagaan dalam bentuk edukasi, sosialisasi kebencanaan. Termasuk upaya pelestarian alam melalui penanaman pohon di daerah rawan bencana.

    Acara ramah tamah ini diakhiri dengan foto bersama. Tentu masing-masing pihak berharap agar semua obrolan itu ada tindak lanjutnya dalam bentuk program keroyokan antar pihak dalam rangka membangun ketangguhan berkelanjutan, seperti yang direkomendasikan dalam GPDRR ke-7 tahun 2022 di Nusa Dua, Bali, baru-baru ini. [eBas/SelasaPahing-31-05-2022]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUNGGU REALISASI REKOMENDASI UNTUK RESILIENSI

             Pada acara penutupan gelaran Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7, di Bali Nusa Dua Convention Centre pada Jumat (27/5/2022). Indonesia berkesempatan untuk menyampaikan tujuh rekomendasi terkait Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan.

Tujuh rekomendasi itu dihasilkan lewat berbagai masukkan dari diskusi dan berbagi pengalaman praktik baik upaya pengurangan risiko bencana, selama gelaran GPDRR berlangsung, sejak tanggal 23 sampai 28 Mei 2022.

Tinggal bagaimana pemerintah, dalam hal ini BNPB/BPBD mensikapi rekomendasi tersebut. Apakah segera beraksi dengan merangkul berbagai pihak atau abai, menunggu arahan dan petunjuk dari atasannya, yang entah kapan akan memberi instruksi.

Pertanyaannya kemudian adalah, dari tujuh rekomendasi hasil GPDRR itu, mana yang bisa segera ditindak lanjuti oleh komunitas relawanyang dirupakan dalam programnya, sebagai bentuk partisipasi nyata membantu pemerintah membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

Penulis mencoba meminta pendapat beberapa orang anggota F-PRB Jawa Timur terkait dengan tujuh rekomendasi, yang mungkin bisa dikerjakan sesuai kapasitas, terkait dengan rekomendasi yang dirumuskan di Pulau Dewata.

Anin Faros, sebagai fasilitator Desa Tangguh Bencana, yang sering bersentuhan dengan masyarakat, mengatakan bahwa rekomendasi nomor empat dan lima yang mungkin bisa dikaitkan dengan program forum.  

Rekomendari ke empat itu mengatakan bahwa, bencana memberikan dampak berbeda kepada setiap orang. Untuk itulah perlunya pendekatan partisipatif dan berbasis HAM untuk memasukkan semua, sesuai prinsip "Tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita" dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko. 

Rekomendasi itu juga berharap dapat melibatkan generasi muda dan profesional muda sebagai bentuk investasi yang harus ditingkatkan untuk merangsang inovasi dan solusi kreatif. 

Sedangkan rekomendasi ke lima, intinya ingin memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu lima tahun ke depan.  Respons terhadap seruan tersebut harus mempertimbangkan rantai nilai peringatan dini yang berpusat pada masyarakat secara menyeluruh dari ujung ke ujung – mulai dari penilaian risiko hingga infrastruktur dan menjangkau tujuan akhir. 

“Upaya ini tentunya bisa disampaikan oleh forum saat melakukan program sambang desa sianu bareng dan sapa destana,” Katanya melalui sambungan seluler.

Sementra itu, Cak Anam, disamping sebagai pengurus FPRB, juga aktid di LPBI-NU Kabupaten Mojokerto, mengatakan bahwa apa yang dihasilkan diacara GPDRR itu semuanya baik, jika semua pihak berkomitmen untuk mencoba memulai melaksanakannya.

“Rekomendasi pertama bisa dilakukan dengan mendekati pemegang kebijakan lokal. Upaya ini memang berat, tapi harus dicoba lakukan dengan melibatkan para pihaak,” Tambahnya.

Untuk rekomendasi yang ke dua, masih kata Cak Anam, bisa dilakukan dengan mendekati masyarakat secara langsung. Upaya ini juga berat, karena mainstream masyarakat kita terhadap program pengurangan risiko bencana, masih jauh panggang dari api.

Sedangkan yang ke empat, bisa dilakukan dengan melanjutkan apa yang sudah dilakukan forum bersama masyarakat (diantaranya pembentukan dan pendampingan destana, serta program sapa destana)

“Terkait rekomendasi yang terakhir, forum bisa mendorong melalui keseriusan stakholder yang membidangi administrasi kebencanaan, terkait perhitungan IRBI bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan hanya seremonial belaka,” Kata pria berkulit sawo matang yang humoris ini.

Tentu masih akan banyak lagi pendapat yang muncul bagaimana merealisasikan tujuh rekomendasi yang dihasilkan di Pulau Bali ini, untuk membangun budaya tangguh, berdasarkan kapasitas dan kepentingan masing-masing pihak. Ya, para pihak memang boleh menterjemahkannya kedalam programnya.

Jika memungkinkan, diperlukan sinergitas dan kerja-kerja kolaboratif antar pihak untuk merealisasikan tujuh rekomendasi. Dengan kata lain, masing-masing pihak turut berkontribusi aktif mengawal tujuh rekomendasi.

Mengingat pentingnya masalah ini, Kepala BNPB mengatakan, harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat, serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi.

Beberapa waktu yang lalu, saat penyelenggaraan Konfrensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XIV tahun 2021, juga menghasilkan beberapa rekomendasi.

Namun sampai saat ini gaungnya semakin menghilang terbawa kesibukan lain yang harus segera diselesaikan. Akankah tujuh rekomendasi yang dihasilkan di Sofitel Bali Nisa Dua Beach Resort, Provinsi Bali itu, akan mengalami nasib yang sama ?. [eBas/mingguKliwon-29052022] 

HALAL BIHALAL LINTAS KOMUNITAS RELAWAN

Konon, hasil dari jagongan hari sabtu (07/05/2022), beberapa hari pasca Idul Fitri, di Basecamp Jamaah LC, diantaranya adalah menyepakati untuk mengadakan acara halal bihalal lintas komunitas relawan di Surabaya.

Sejak itu, masing-masing personil yang terlibat mulai membagi diri sesuai kemampuan. Siapa membawa apa, siapa melakukan apa dan siapa membeli apa. Semua berkontribusi dalam suasana gotong royong guyub rukun, tanpa melihat besar kecilnya kontribusi yang diberikan.

Semua anggota Jamaah LC bergembira. Karena kegiatan ini merupakan yang pertama diselenggarakan oleh mereka yang masih miskin pengalaman berorganisasi. Hanya semangat kebersamaanlah yang membuat semua berjalan.

Karena kesibukan anggota, maka semua koordinasi dan komunikasi dilakukan secara daring. Termasuk menu apa yang akan ditampilkan saat halal bihalal pun dibahas dan disepakati secara virtual. Menu lontong sayur terpiih sebagai hidangan wajib. Mereka berbagi diri. Siapa membawa lontong, tahu, cecek, manisa, santan, bumbu, sambel, ceker ayam, telur, dan kerupuk.

Ada juga yang berkenan menyumbang air gelas dalam kemasan, buah, aneka jajanan, dan lainnya yang mendukung suksesnya acara. Semua dilakukan sebagai salah satu bentuk gotong royong yang dikembangkan Jamaah LC.

Dalam kegiatan yang digelar secara lesehan itu, di Basecamp Jamaah LC Keputih, senin (16/05/2022), masing-masing yang hadir memperkenalkan diri serta aktivitas komunitasnya. Dari situlah akan diketahui kapasitasnya sebagai modal untuk membangun kegiatan bersama yang bermanfaat langsung bagi masyarakat yang menjadi sasarannya.

Mereka juga menceritakan bagaimana perjalanan komunitasnya sejak awal berdiri sampai sekarang dengan segala aktivitasnya. Bukan hanya bergerak dibidang kebencanaan saja. Namun juga dibidang pendakian, penjelajahan, terlibat dalam pencarian dan evakuasi pendaki yang mengalami kecelakaan di gunung. Tak lupa mereka juga melakukan upaya konservasi alam dengan melakukan penghijauan di daerah yang gundul akibat penebangan liar dan kebakaran.

Halal bihalal yang dikemas dalam suasana santai ini menampilkan masakan dari relawan yang biasa teribat di dapur umum. Ada ceker ayam bumbu kecap, sayur manisah berkolaborasi dengan tahu dan cecek, lontong yang kenyal menggemaskan, dan kerupuk yang kemriyuk.

Jajanan sisa lebaran pun turut tampil meramaikan mereka yang asih ngobrol berbagi cerita pengalaman. Rengginang khas madura dan pisang lumajang yang digoreng  tanpa gosong itu, sangat pas dinikmati sambil ngopi. Terima kasih mbakyu Anin, yang jauh-jauh dari Senduro, Lumajang datang membawa pisang.

Paling tidak, pada jumpa pertama ini mereka yang datang telah paham akan kiprah masing-masing komunitas, dan rajutan tali silaturahmi pun semakin erat berjabat. Tinggal bagaimana merawat dalam bentuk menggarap program bersama.

Misalnya mengadakan pertemuan (bahasa kerennya sarasehan), dengan mengundang komunitas yang lebih banyak lagi. Tidak seperti kegiatan kali ini yang belum mampu mengundang semua komunitas relawan Surabaya, dikarenakan adanya keterbatasan penyelenggaraan.

Ya, harap dimaklumi bahwa langkah kecil yang telah diayunkan oleh Jamaah LC perlu ditindak lanjuti agar semakin sempurna dan bermakna.

Malam kian larut, mendung pun menggelayut di kawasan Kelurahan Keputih. Satu satu peserta halal bihalal meninggalkan tempat sambil membawa kesan tersendiri. Tidak lupa juga membawa hidangan yang masih tersisa banyak, agar tidak mubazir.

“Tim Sapu Jagat” pun mulai beraksi membersihkan lokasi. Mengamankan semua peralatan agar tidak kesingsal, dan membuang sampah agar tidak meninggalkan bau yang mengundang lalat, semut dan tikus.

Setelah semua beres, barulah melepas lelah sambil memandangi aneka foto kegiatan, yang sempat diabadikan dan dibagikan di grup whatsapp. Alhamdulillah kegiatan halal bihalal lintas komunitas yang mengusung tema “Tingkatkan Kebersamaan Melalui Ikatan Silaturahmi”, berjalan sesuai rencana. Tinggal melakukan evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk menyelenggarakan kegiatan selanjutnya. Salam Sehat Salam Kemanusiaan. [eBas/SelasaPon-17052022]

  

 

 

 

 

 

 

ARISAN ILMU NOL RUPIAH DI ERA PANDEMI

Paruh pertama tahun 2022, tepatnya 10 April 2022, yang bertepatan dengan bulan ramadhan, pengurus SRPB Jawa Timur, mencoba menggelar program ikonik, Arisan Ilmu Nol Rupiah (AINR), yang selama ini telah banyak menginspirasi komunitas lain untuk menduplikasinya. Karena dipercaya banyak manfaatnya. Paling tidak sebagai media mempererat tali silaturahmi.

Ya, kalau tidak salah, sejak wabah covid-19 dari Kota Wuhan, China “menyerbu” Indonesia, banyak sudah korban nyawa berjatuhan. Untuk mencegahnya, diantaranya adalah pemberlakuan “social distancing” dengan berbagai istilah yang mengikutinya. Diantaranya PPKM dan protokol kesehatan. Otomatis semua kegiatan yang mendatangkan massa untuk berkerumun, seperti kegiatan AINR, dilarang.

Semua kegiatan luring dialihkan menjadi daring. Namun semangat berdaring dikalangan relawan kurang tampak karena berbagai alasan. Banyak kendala yang mengikutinya. Utamanya kendala paket data. Memang beda rasanya berkomunikasi secara luring dengan model daring.

Dengan memanfaatkan semarak persiapan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022, dan seijin ‘penghuni’ Joglo Kadiren (Joka), pengurus SRPB Jawa Timur menggelar Arisan Ilmu Nol Rupiah, yang dikemas dalam acara Buka Bersama dan solat magrib berjamaah.

Seperti biasa, masing-masing relawan membawa aneka jajanan sendiri untuk kemudian dinikmati bersama, sebagai cermin sikap saling peduli, dan semangat gotong royong dalam kebersamaan mempererat tali silaturahmi. Termasuk bergotong royong membersihkan lokasi sebelum dan setelah jegiatan. Inilah yang tidak ada jika AINR digelar secara daring.

Kegiatan digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. semua duduk tertib mendengarkan informasi dari berbagai pihak untuk menambah wawasan. Tentu saja bagi yang baru pertama ikut AINR, bisa berkenalan sambil ngobrol berbagi cerita.

Dian Harmuningsih, koordinator SRPB membuka acara dengan menguraikan perjalanan program ikonik dengan segala suka dukanya. Kemudian Dadang Iqwandi, dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, BPBD Provinsi Jawa timur, juga berkesempatan menginformasikan  agenda kegiatan alternatif yang bisa dilakukan para relawan menyongsong HKB 2022. Diantaranya, Sosialisasi pengurangan risiko bencana dan Edukasi kebencanaan dengan memanfaatkan mosipena (mobil edukasi bencana).

Acara inti AINR adalah tausyiaah dari Profesor Syamsul Maarif, terkait dengan peran relawan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, lewat berbagai program yang dijalankan oleh BPBD dan BNPB, diantaranya desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana.

Dalam paparannya, mantan orang penting di BNPB itu menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam kesiapsiagaan mengelola bencana. Mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan dan penghidupan yang mereka jalankan dari sudut pandang mereka sendiri.

Dikatakan pula bahwa, lingkup kesiapsiagaan menghadapi bencana itu diantaranya adalah, Menemukenali dan prediksi risiko,  Memperkirakan kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi risiko bencana,  Meningkatkan kapasitas yang sudah ada secara berkelanjutan, dan Merencanakan untuk mengelola/meredam risiko dengan kemampuan/kapasitas yang bersumber dari berbagai pihak.

Peran relawan di sini adalah membantu masyarakat dalam menemukenali potensi ancaman, pengelolaan/peredaman risiko, kesiapsiagaan, strategi mitigasi dan pemulihan pasca bencana. Sedangkan pemerintah, termasuk pemerintah Desa, memberikan pendampingan berupa, Teknik/keahlian, anggaran, alat dan perlengkapan, serta  logistik administrasi. Tentunya tanpa melahirkan ketergantungan.

Terkait dengan praktik baik untuk menyemarakkan hari kesiapsiagaan menghadapi bencana, yang mengambil tema siap untuk selamat, dengan sub tema Keluarga Tangguh Bencana, Pilar bangsa Menghadapi Bencana. Beberapa peserta Arisan menceritakan kiprah komunitasnya.

Alfin dari komunitas tanggap gawat darurat (KTGD), sekaligus pengasuh Jamaah LC di basecamp keputih dan pengurus Forum PRB Jawa Timur, menjelaskan tetang kegiatan komunitasnya dalam menyongsong HKB tahun 2022 ini, diantaranya adalah akan mengadakan Pelatihan PPGD untuk Driver OJOL.

Sedangkan Erick Alfian, dari Inavor, yang juga anggota Tim SPAB BPBD Jawa Timur, menceritakan kegiatannya terkait HKB 2022 kali ini, yaitu Edukasi KDRT (Kecelakaan Dalam Rumah Tangga) dan Manajemen Sampah sebagai salah satu Pengurangan Risiko Bencana.

Programnya disebut ISBAT INAVOR (Indahnya Saling Berbagi mAnfaaT dari Indonesian Survivor). Pesertanya dari beberapa Pengurus RT dan RW, Ibu rumah tangga dan Asisten rumah tangga, serta Penjaga Keamanan Lingkungan.

Sementara peserta yang lain mencatat apa saja yang perlu dicatat dalam buku catatannya. Ada pula yang tidak mencatat, cukup diingat saja dalam ingatan (itupun kalau masih ingat).

Yang jelas, gelaran AINR secara tatap muka terbatas ini bolehlah dibilang sukses. Untuk itu, tidak ada salahnya jika gelaran berikutnya layak diadakan secara rutin, tinggal membenahi standar operasional prosedurnya, agar kegiatannya semakin baik dan banyak diminati. Apalagi, saat ini pandami semakin melandai. Wallahu a’lam bishowab [eBas/SeninPahing-11042022-barengan dengan demo mahasiswa]