LITERASI MENINGKATKAN WAWASAN RELAWAN

Budaya literasi itu bukan sekedar kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung saja. Namun, mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, membangun jejaring kemitraan dan menciptakan peluang kerja dan bekerja sama dengan pihak lain,  itu juga merupakan bekal yang perlu dimiliki untuk relawan penanggulangan bencana guna meningkatkan kesejahteraan hidup dalam arti yang luas.

Dalam lamannya theconversation.com dikatakan bahwa rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

     

     Ya, literasi ini begitu penting di dalam kehidupan jaman now yang diwarnai kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini tentu membawa pengaruh terhadap pola relasi antar manusia. Etika dan sopan santun pun dinomor duakan.

Untuk itulah, di era ketatnya persaingan globalisasi, kemampuan literasi sangat diperlukan dalam segala lini kehidupan manusia. Hal ini mengingat kemampuan literasi ini bisa menjadi kunci manusia untuk berproses menjadi manusia yang lebih berpengetahuan dan berperadaban tanpa meninggalkan etika ketimuran.  

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kemampuan literasi ini adalah dengan banyak membaca buku dan sering bersemuka bersama kawan untuk tukar informasi, saling cerita pengalaman untuk menginspirasi sesama. Ya, intinya banyak berilaturahmi dengan sesama relawan penanggulangan bencana, pasti ada sesuatu yang bisa diambil untuk menambah wawasan sekaligus mempererat tali silaturahim.

SRPB JATIM, dengan kegiatan rutinnya yang bernama Arisan Ilmu, bisa juga dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi relawan penanggulangan bencana. Sambil bersilaturahmi, mereka berbagi cerita, saling menginformasikan pengalamannya.

Apalagi, masing-masing relawan telah memiliki aneka pengalaman yang bisa menginspirasi sesamanya untuk memperkaya pengetahuan yang akan berguna kelak dikemudian hari. Begitu juga nara sumber yang diundang juga berkompeten dalam bidangnya. Hal ini tentu membuat mereka yang berkesempatan hadir akan bertambah wawasannya.

Dalam lamannya gurudigital.id, dikatakan bahwa literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan  individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya National Institut for Literacy sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.

Dari pernyataan di atas, nyatalah bahwa relawan pun perlu meningkatkan kemampuan literasi dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sebagai relawan yang aktif dalam penanggulangan bencana dan tentunya bisa membantu BPBD dalam upaya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. Termasuk ikut serta menjaga kelestarian alam dalam rangka mengurangi dampak bencana. Hal ini sesuai dengan jargon BNPB yang dimunculkan saat Rakornas 2019, "Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita"

Apalagi, relawan itu tidak selamanya mampu aktif turun ke lokasi bencana, karena kekuatan fisiknya  semakin renta dimakan usia. Pasti ada saatnya untuk ‘undur diri’. Untuk itulah kekuatan okol harus berganti dengan kekuatan akal. Dengan kemampuan literasi yang dimiliki, akan memudahkan beradaptasi dengan lingkungan baru yang tidak jauh dari dunia kerelawanan. Misalnya menjadi fasilitator dalam pendidikan dan pelatihan kebencanaan, menjadi pembicara dalam seminar kebencanaan, menjadi konsultan untuk penanggulangan bencana, dan sebagainya.

Artinya, penguatan budaya literasi melalui kegiatan Arisan Ilmu menjadi penting bagi relawan dalam rangka memperluas wawasan sekaligus membuka jejaring kemitraan antar relawan. Siapa tahu dari situ akan terbangun kolaborasi dan sinergi yang cantik dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

Semoga kegiatan rutin Arisan Ilmu yang diagendakan oleh SRPB JATIM, bisa melahirkan relawan pembelajar bagi sesamanya. Hal ini sejalan dengan Perka BNPB nomor 17 tahun 2011. Disana jelas disebutkan bahwa relawan penanggulangan bencana perlu memiliki kecakapan atau keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

Kemahiran tersebut dapat digabungkan dalam kelompok kecakapan Perencanaan, Pendidikan, Sistem informasi geografis dan pemetaan, Pelatihan gladi dan simulasi, Kaji cepat bencana, SAR dan evakuasi, Transportasi, Logostik, Keamanan pangan dan nutrisi, Dapur umum, Pengelolaan lokasi pengungsian dan huntara, Pengelolaan pos penanggulangan bencana, Kesehatan, Air bersih sanitasi dan kesehatan lingkungan, Keamanan dan perlindungan.

Kemudian, keterampilan tentang Gender dan kelompok rentan, Psikososial/konseling/penyembuhan trauma, Pertukangan dan perekayasaan, Pertanian peternakan dan penghidupan, Administrasi, Pengelolaan keuangan, Bahasa asing, Informasi dan komunikasi, Hubungan media dan masyarakar, Pemantauan evaluasi dan pelaporan, Promosi dan mobilisasi relawan.

Tentulah masing-masing kecakapan ini perlu diagendakan untuk dibahas dalam kegiatan Arisan Ilmu. Untuk didiskusikan bersama sambil nyruput kopi dalam rangka menyamakan pemahaman pesan yang tersirat dalam Perka 17, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi relawan penanggulangan bencana. Salam Tangguh, Salam Literasi, tetap menginspirasi. [eBas/senin pahing, 22/4]    

  

HARI KESIAPASIAGAAN BENCANA 2019 (SEBUAH HARAPAN)

Konon, upaya BNPB menjadikan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)  tersebut bertujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana. Dengan kata lain, melalui peringatan HKB, masyarakat disadarkan bahwa penanggulangan bencana itu merupakan urusan semua pihak (Everybody’s business), seperti yang diperlihatkan dalam logonya BNPB/BPBD.

BNPB dan BPBD pun telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh komunitas relawan untuk menyemarakkan  HKB 2019 dengan kreativitas masing-masing, dalam rangka ‘mensosialisasikan’ mitigasi dan kesiapsiagaan guna membangun budaya tangguh menghadapi bencana kepada khalayak ramai, wabil khusus masyarakat yang berdomisili di kawasan rawan bencana.

Bahkan, informasi dari warganet mengatakan bahwa ada telegram dari menteri dalam negeri kepada gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia untuk melaksanakan perintah kegiatan HKB dengan melakukan latihan evakuasi bencana di wilayahnya masing-masing serentak pada jam 10.00 – 12.00 waktu setempat. Ini menandakan betapa pentingnya membangun kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sungguh tepatlah motto yang dihembuskan oleh BNPB, “Kita Siap, Kita Selamat”, yang pada akhirnya kita bisa menyelamatkan.

Ya, seperti diketahui bersama bahwa saat ini Indonesia yang terletak di lingkaran cincin api, sehingga memiliki banyak zona sesar alias patahan dan gunung api sehingga sering dilanda gempa dan letusan gunung api. Termasuk bencana  banjir, dan longsor yang menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.

Sehingga upaya pengurangan risiko bencana melalui latihan kesiapsiagaan, mitigasi struktural dan non struktural, mutlak perlu diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya yang daerahnya memiliki potensi bencana. Paling tidak masyarakat menjadi tahu risiko yang ada disekitarnya, dan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

Disamping kesadaran akan pentingnya pendidikan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, ajakan “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita” dengan upaya cinta lingkungan, cinta kali bersih dan kesadaran untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, kiranya juga perlu di jadikan gerakan sebagai upaya mitigasi non struktural yang tumbuh dari kesadaran individual.

Tinggal bagaimana, upaya penguatan kesadaran individu yang sedang menggebu ini mendapat dukungan dari pemerintah ?. Misalnya, merespon masukan dari warga tentang adanya kerusakan inftrastruktur tertentu yang bisa berpotensi menimbulkan bencana, membuat regulasi yang pro mitigasi atau penegakan regulasi yang sudah ada dengan bijaksana agar semuanya tetap terkendali.

Pertanyaannya kemudian, bisakah itu dilakukan ?. semoga kemeriahan gelar HKB tahun 2019, yang mengangkat tema, Siaga Bencana dimulai dari Diri  Sendiri dan Keluarga. Serta tema yang melibatkan emak-emak, “Perempuan Menjadi Guru Siaga Bencana dan jadikan Rumah sebegai Sekolahnya”. benar-benar bisa membawa manfaat bagi upaya pengurangan risiko bencana. Semua ini bisa terwujud jika BNPB/BPBD berhasil membangun sinergi antar berbagai elemen pentaheliks. Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan. [eBas-Jumat paing-12/4]      

SRIKANDI PENSIUN JADI RELAWAN

“Saya mau pensiun dari kegiatan sosial di dunia relawan bencana, mengingat usia sudah menjelang renta. Sudah waktunya yang muda tampil menggantikan kiprah saya,” Kata mbakyu Srikandi, saat menunggu acara Arisan Ilmu yang digelar rutin oleh pengurus SRPB JATIM dalam rangka meningkatkan tali silaturahim diantara relawan penanggulangan bencana.

Masih kata mbakyu yang memiliki kepintaran dibidang pengobatan herbal ini, seorang relawan itu, disamping harus pandai dan memiliki kapasitas yang mumpuni, juga secara fisik harus kuat, sehat dan tahan banting menghadapi situasi yang ekstrim.

“Sekarang fisik saya sudah tidak sekuat dulu lagi, jadi saya harus tahu diri dari pada memaksakan ikut ke operasi di lokasi bencana, ternyata harus dievakuasi dan dikumpulkan dengan para pengungsi. Aduh betapa malunya diri ini,” Ujarnya sambil tersenyum simpul.

Kang Petruk mendengarkan curhatnya mbakyu Srikandi sambil menikmati gedang godog dan ketan bubuk. Kang Petruk paham bagaimana galaunya hati seorang relawan yang tidak bisa ikut operasi saat tanggap darurat. Karna ada anggapan kuat, bahwa relawan belum bisa disebut relawan jika belum pernah turun langsung ke lokasi bencana melakukan evakuasi, membantu dapur umum, ikut mendistribusikan logistik, dan kegiatan yang memerlukan bantuan relawan.

“Oalah mbakyu, ngapain sampiyan galau dan minta pensiun sebagai relawan bencana?. Ayak ayak wae, relawan kok pensiun. Emangnya dulu sampiyan mendaftar sebagai relawan dimana, dan siapa yang akan memberi surat keputusan pensiun?” Goda Kang Petruk sambil nyengir.

Ya, sesungguhnyalah relawan itu adalah panggilan hati, dan tidak semua orang mampu menjadi relawan. Karena disana membutuhkan adanya rasa kepedulian dan komitmen terhadap masalah kemanusiaan. Kata mbah Gugel, hal ini sejalan dengan Definisi relawan menurut Schroeder (1998) adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa mendapatkan upah secara finansial atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal.

Sementara, arti relawan penanggulangan bencana sesuai dengan Perka nomor 17 tahun 2011, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana

Kang Petruk mencoba menghibur mbakyu Srikandi yang sedang menikmati Es Cao. Dia bilang bahwa dalam penanggulangan bencana itu ada tiga fase. Yaitu fase pra bencana, fase tanggap darurat bencana, dan fase pasca bencana. monggo, jika mampu, relawan bisa terlibat di ketiga fase tersebut. Namun, jika ada keterbatasan tertentu, seperti kekuatan fisik yang menurun karena usia. Maka bermainlah di fase pra bencana yang tidak menguras tenaga (okol).

Pada fase pra bencana itu, relawan bisa menyelenggarakan pelatihan bersama masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. apalagi saat ini pemerintah sedang getol mewacanakan pendidikan mitigasi bencana diajarkan di sekolah. Sebuah peluang yang bisa ditangkap oleh relawan.

“Acara arisan ilmu juga masuk dalam fase pra bencana. Untuk itu jika mbakyu Srikandi sudah merasa tidak mampu ikut operasi di lokasi bencana. kiranya bisa tetap aktif di fase pra bencana sebagai pendidik, dan motivator kepada relawan muda jaman now di acara Arisan Ilmu atau lainnya. jadi, relawan itu tidak ada pensiunnya mbakyu,” Ujarnya sok tau, kemeruh, dan metuwek.

Artinya, seorang relawan yang sudah tidak mampu turun ke lapangan itu, bukanlah akhir dari segala aktivitas pengabdian untuk kerja-kerja kemanusiaan sebagai khalifatullah. Karena, orang bijak pernah berfatwa bahwa “Darma kita kepada sesama tidak harus dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik semata. Sambil menjadi orang biasa pun jalan darma tetap terbuka dengan menebar ilmu dan keterampilan yang kita miliki, agar hidup bermanfaat dan barokah.

Upaya Kang Petruk menghibur mbakyu Srikandi harus terputus ketika nara sumber Arisan ilmu memulai materinya. Kali ini materinya tentang Sistem Informasi Kenbencanaan Berbasis Online. Mungkin perlu juga direncanakan materi tentang Basic Life Support part two. Wallahu a/lam bishowab. [eBas/jumat kliwon-5/4]

DHARMA RELAWAN ADHIRAJASA 2019 (yang pertama bukan yang terakhir)

      “Relawan harus sering berkumpul untuk bersilaturahmi, saling peduli tukar informasi untuk membangun sinergi merencanakan aksi mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, serta turut serta menjaga alam dengan melakukan penghijauan di lereng gunung, lahan gundul dan mangrovisasi di tepi pantai,” Kata Yeka, mengawali obrolan malam di dalam tenda yang cukup dingin.

Sementara di luar, gerimis tetap setia membasahi bumi perkemahan Nangun kerti, di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebuah tempat yang memiliki pemandangan indah, dekat dengan destinasi wisata yang disuka oleh wisatawan domestik maupun wisatawan manca Negara dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ya, relawan dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul memenuhi undangan BNPB untuk mengikuti gelar Dharma Relawan Adhirajasa  yang dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2019. Mereka membahas tentang Desk Relawan, Sertifikasi Relawan, serta Kluster Relawan.  Selain itu juga ada sosialisasi Destana, Gerakan PRB, dan Hari Kesiapsiagaan Bencana.

Beberapa peserta bilang bahwa pemilihan lokasinya lumayan merepotkan peserta. Karena gerimis selalu turun membasahi lokasi, membasahi tenda yang bocor disana sini. Termasuk pemasangan spanduk dan umbul-umbul yang tidak dipasang ditepi jalan utama sebagai penanda bagi peserta yang baru datang, sehingga sering keliru lokasi. Namun semua itu bisa diatasi dengan caranya sendiri, yang penting tetap bahagia bisa bertemu dengan sesama relawan dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Ya begitulah, kegiatan ini memang dirancang sebagai wadah bertemu para relawan penanggulangan bencana untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi terkait dengan peningkatan kapasitas relawan sebagai potensi terlatih membantu BNPB/BPBD dalam penanggulangan bencana. baik itu saat pra bencana, tanggap bencana, maupun paska bencana.

Tujuan kegiatan yang mengambil tema “Mensinergikan Semangat Kebersamaan dan Kerelawanan untuk Ketangguhan Bangsa." antara lain, membangun jejaring relawan di berbagai daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas relawan melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh BNPB maupun BPBD. Dari kegiatan ini diharapkan  dapat mengukuhkan rasa persaudaraan yang ada serta memperkokoh ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala BNPB, Doni Monardo, yang mengatakan tentang pentingnya pembangunan mental dan penguatan kapasitas relawan untuk meningkatkan kesadaran dalam memahami risiko bencana dan pentingnya mengurangi dampak kejadian bencana melalui pendidikan, 

Masih kata jendral berbintang tiga itu, bahwa relawan diharapkan tidak hanya bekerja pada tanggap darurat saja namun juga dilakukan pra dan paska bencana. Seperti melakukan sosialisasi mitigasi untuk pengurangan risiko bencana, menjaga dan memperbaiki lingkungan, melalui aksi penghijauan, bersih-bersih sampah dan sejenisnya.

Malam itu, bumi perkemahan yang bersih itupun masih tetap basah oleh hujan, tenda pun juga basah. Relawan tidur dalam gelisah, menikmati kondisi yang serba basah dengan tabah. Sambil ngopi, mereka bicara tentang sertifikasi dan desk relawan yang dibahas seharian. Sebuah konsep yang sedang diwacanakan untuk dijadikan kebijakan secara nasional.

Namun, sesungguhnyalah konsep tersebut masih perlu waktu untuk berproses agar bisa diterima oleh semua pegiat kebencanaan. Khususnya orang BNPB dan BPBD harus paham benar agar bisa memberi penjelasan yang kaffah kepada relawan yang ingin tahu tentang sertifikasi dan desk relawan. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman seperti yang sudah-sudah.

Semakin malam diskusi menghangat penuh semangat, berbagai pendapat mencuat mempertajam bahasan. Bersahut kata dan konsep untuk membangun kesepahaman diantara relawan. Alangkah indahnya jika diskusi dalam rangka  Dharma Relawan Adhiraja ini menghasilkan catatan kritis yang disampaikan kepada BNPB untuk melengkapi penyusunan laporan kegiatan ini dan diberikan kepada BPBD Kabupaten/Kota untuk bahan diskusi bersama relawan. Sehingga kegiatan Dharma Relawan Adhirajasa yang baru pertama diselenggarakan ini benar-benar ada tindak lanjutnya untuk kemaslahatan relawan sebagai mitra kritis BNPB/BPBD. Wallahu a’lam bishowab.[eBas/senin legi, 1/4]

PERLUKAH PROGRAM SERTIFIKASI RELAWAN?

Ternyata prosesi Sertifikasi relawan itu ada dua versi. Pertama sertifikasi gratis yang didanai oleh Negara dan diselenggarakan di BPBD Provinsi (umumnya), dengan mengundang relawan terpilih. Kedua, sertifikasi berbayar yang diselenggarakan oleh Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang disetujui oleh LSP-PB.

Karena didanai Negara, maka pelaksanaan sertifikasi gratisan ini ada kuotanya dan harus terpenuhi untuk memudahkan peng-SPJ-annya. Sehingga yang terjadi, demi memenuhi kuota, maka dicarilah relawan yang mau disertifikasi gratisan melalui pengumuman di media sosial.

Sayangnya sertifikasi gratisan ini kurang mendapat sambutan yang hangat dari relawan. Sehingga jalan pintasnya adalah siapa saja relawan yang mau langsung didaftarkan sebagai peserta sertifikasi dengan persiapan ala kadarnya.

Gak peduli dia berkompeten, berpengalaman, punya kapasitas dan layak disertifikasi atau tidak. Disini yang penting adalah kuota terpenuhi dan daya serap anggaran lancar untuk memudahkan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Jadi, jangan kaget setelah mengikuti sertifikasi, relawan yang dinyatakan lulus dan berhak memegang sertifikat, tidak ada ‘perubahan’ yang signifikan.

Sementara, pelaksanaan sertifikasi berbayar di TUK, dapat dipastikan diikuti oleh mereka (relawan/pekerja kemanusiaan) yang punya duit, mau bayar dan benar-benar menyiapkan diri untuk disertifikasi melalui serangkaian uji kompetensi, untuk kepentingan tertentu setelah lulus sertifikasi.

Pertanyaannya kemudian, apa hak dan kewajiban para relawan yang sudah lulus sertifikasi. Adakah perlakuan ‘istimewa’ yang diberikan oleh BNPB/BPBD kepada relawan yang bersertifikat ?. misalnya mendapat pembinaan secara berkala untuk meningkatkan wawasan dan kapasitasnya. Diikutkan dalam pelaksanaan program BNPB/BPBD, seperi mengikuti rapat, kegiatan sosialisasi PRB, diklat, dan sejenisnya.

Sehingga ada perlakuan yang berbeda antara relawan bersertifikat dengan yang belum. Tentu hal ini akan membanggakan bagi relawan pemegang sertifikat karena sertifikatnya benar-benar bermanfaat, dan dengan sertifikat itu relawan diakui kompetensinya di bidang penanggulangan bencana. dampaknya, akan memotivasi relawan lain untuk menyiapkan diri mengikuti sertifikasi. Baik yang gratisan maupun yang berbayar.

Namun demikian, upaya Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB) mendorong semua relawan penanggulangan bencana mengikuti sertifikasi (uji kopetensi) ternyata masih belum banyak diketahui oleh relawan dan menyisakan beberapa pertanyaan yang gampang-gampang sulit untuk dijawab. Seperti, mengapa relawan harus disertifikasi?. relawan yang bagaimana yang harus mengikuti sertifikasi,

Tezar, seorang relawan yang cukup berpengalaman di Kota Malang mengatakan bahwa, untuk saat ini yang wajib disertifikasi adalah relawan professional yang bernaung di bawah lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan (biasa disebut pekerja social). Merekalah yang memerlukan sertifikasi sebagai pengakuan bahwa mereka kompeten dan ahli dibidangnya untuk menunjang kariernya.

Masih menurut aktivis pramuka yang biasa dipanggil ‘Tezar Sang Pencerah’, relawan yang bergerak berdasar panggilan jiwa, sertifikasi itu tidak terlalu penting. Hal yang terpenting adalah ketika terjadi bencana mereka bisa hadir dan membantu sesamanya yang sedang terkena musibah. Itu saja sudah cukup bagi para relawan pegiat sosial berbasis tebal tipisnya dompet pribadi. Pengakuan sosial bahwa mereka sudah hadir di sana itu sudah menjadi sertifikat yang membanggakan bagi mereka.

Pertanyaan lain yang sulit dijawab adalah, jika terjadi bencana, apakah hanya relawan bersertifikat saja yang boleh turun memberikan pertolongan. Senyatanyalah masalah sertifikasi ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi relawan, agar mereka tahu dan paham manfaatnya sertifikasi.

Karena, sampai saat ini antusiasme relawan untuk mengikuti sertifikasi gratis saja masih kurang greget. Banyak sudah yang ditawari untuk ikut sertifikasi tapi tidak sedikit yang membalas dengan senyuman sinis. Apalagi harus membayar untuk mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Tempat Uji Kompetensi. Sungguh, saat ini, hanya orang-orang ‘hebat’ sajalah yang mau mengikuti sertifikasi relawan berbayar.

Semoga dalam kegiatan pertemuan relawan “Dharma Relawan Adhirajasa” di Pulau Bali, tanggal 26 – 28 Maret 2019, yang menjadi programnya BNPB, bahasan tentang sertifikasi mendapatkan sambutan yang positif dari relawan. Sehingga, ke depan program sertifikasi itu akan menjadi idola bagi relawan, dan relawan yang sudah mendapatkan sertifikat juga bangga dan benar-benar mumpuni dibidangnya serta bermanfaat dalam upaya peningkatan kompetensi sebagai relawan penanggulangan bencana. Salam Tangguh. [eBas/sabtu pahing 23/3]

   

RAKOR SRPB JATIM TAHUN 2019

Sungguh, persiapan rapat koordinasi sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM) tahun 2019 ini diiringi dengan kejadian bencana hidrometeorologi. Seperti banjir, longsor, dan puting beliung di berbagai daerah di jawa timur.

Tentu hal ini sangat menguras kesibukan relawan membantu BPBD dalam penanggulangan bencana. diantaranya, melakukan evakuasi warga terdampak, penyediaan dapur umum, dan distribusi logistik kepada korban di pengungsian. Semoga kalian tetap tabah, sabar, sehat dan semangat. Pasti Tuhan akan mencatat segala amal yang kalian perbuat.      

Sementara SRPB JATIM sebagai wadah “bertemunya” berbagai organisasi relawan seluruh jawa timur mempunyai agenda rutin yang harus dijalankan sesuai amanah dari kongres di Kota Malang Tahun 2017, yaitu melaksanakan rakor sebagai media evaluasi dan berkaca diri terkait dengan agenda yang telah disepakati.

Dimana, dalam rakor nanti akan dibahas program apa saja yang telah dijalankan sesuai kesepakatan musker tahun 2018 di Obis Camp, Trawas, Mojokerto. Serta kendala apa saja yang ditemui sehingga beberapa program belum bisa dilaksanakan. Bagaimana solusinya dan rencana apa yang akan diagendakan untuk tahun 2019 ini.

Sungguh, maju mundurnya SRPB JATIM itu sangat tergantung ada tidaknya rasa “Melu handarbeni” dari masing-masing pengurus dan anggota terhadap keberadaan SRPB JATIM yang saat ini semakin dikenal dimana-mana dan telah mendapat kepercayaan dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

Hal ini tampak pada pemberian ijin penggunaan ruangan di salah satu gedung BPBD untuk dijadikan ‘kantor’ SRPB JATIM, serta dilibatkannya beberapa personil SRPB JATIM dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BPBD.

Tentu kepercayaan ini hendaknya dijaga dengan karya nyata. Dengan rasa kebersamaan dan kekompakan, pastilah bisa melaksanakan. Yang penting ada saling pengertian. Begitulah harapannya. Karena, dulu diawal terbentuknya SRPB JATIM, pengurus pernah berharap diberi ruangan untuk tempat berkumpul. Sekarang sudah diberi, tinggal bagaimana meramaikan ruangan, seperti yang pernah diharapkan.

Untuk itulah, melalui rakor yang dilaksanakan serba sederhana apa adanya karena kesibukan semuanya dan situasi keprihatinan dibayangi terjadinya bencana ini, bisa menghasilkan kesepakatan yang menyejukan dalam rangka menegaskan kembali keberadaan SRPB JATIM sebagai wadah silaturahmi, memupuk rasa saling peduli, saling berbagi informasi dan berkoordinasi membangun sinergi, dalam rangka meningkatkan kapasitas relawan dalam hal penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Serta sebagai mitra BPBD yang akan memudahkannya melakukan pendataan, pembinaan dan pengerahan relawan dalam tugas-tugas kemanusiaan secara professional.

Ya, ke depan, SRPB JATIM pun diharapkan bisa menjadi “think tank” nya BPBD dengan memberikan masukan yang berarti sebagai bahan penyusunan kebijakan yang ‘pro relawan’, berdasarkan kajian dan diskusi-diskusi  yang dilakukan lewat acara Arisan Ilmu. akan lebih indah lagi jika SRPB JATIM bisa mengajak pengurus Forum PRB JATIM untuk bersinergi memberi masukan kepada BPBD dalam rangka pengurangan risiko bencana di Jawa Timur.

Paling tidak, dalam keputusan rakor nanti ada kesepakatan untuk mengefektifkan jalur komunikasi lewat media sosial (grup whatsApp). Secara berkala menginformasikan situasi dan kondisi masing-masing daerah, keadaan cuaca dan potensi terjadinya bencana di daerahnya. Hal ini akan memudahkan membangun koordinasi dengan BPBD untuk penanganan lebih lanjut,  

Bismillah, semoga semangat kongres tahun 2017 tetap berkobar di sanubari agar eksistensi SRPB JATIM semakin berarti bagi institusi yang membidangi maupun bagi organisasi. Ingat, tugas-tugas ke depan telah menanti, dan banyak pihak yang ingin mengerti agenda apa yang akan disepakati ditahun ini. Wallahu a’lam bishowab. Salam Tangguh, Salam Kemanusiaan. [eBas/senin 11/3]

KOMUNIKASI ANTAR INSTANSI TAK SELALU SERASI

Sambil cangkruk, menikmati kopi ireng udekane Cak Min, penjaga warkop langganan, saya mendengarkan celoteh mas Dalbo yang galau melihat aneka bencana silih berganti menyapa berbagai daerah dengan membawa kerugian harta benda, bahkan nyawa.

Menurut sebuah seminar yang baru saja diikuti mas Dalbo, nara sumbernya bilang, bahwa aturan perundangan tentang penanggulangan bencana sudah ada, pelatihan dan simulasi menghadapi bencana juga sudah sering diadakan, penyusunan rencana penanggulangan bencana dan renkon serta rapat koordinasi pun juga sudah rutin dilakukan. Termasuk pendidikan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, yang saat ini sedang ngetren dibicarakan (dan dilakukan?).

Namun nyatanya, setiap kali terjadi bencana, semuanya panik, seakan apa yang pernah dipelajari, lupa begitu saja. Dampaknya pun (terkait jumlah korban dan kerugian) kurang lebih masih sama dengan bencana-bencana yang sudah pernah terjadi. Ya, mungkin bencananya sama, tapi berbeda dampak dan penanganannya di setiap daerah. Termasuk anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara pun kian membengkak.

“Hal ini mungkin karena kebijakan daerah yang tidak sama, SDM setempat yang masih perlu ditingkatkan, atau mungkin juga anggaran daerah terkait dengan penanggulangan bencana yang belum memadai sehingga belum setahun anggarannya sudah habis karena banyaknya kejadian dan salah memprediksi potensi bencana,” Kata saya sambil nyruput kopi, mencoba menetralkan kegalauan mas Dalbo.

“Iya, Cak, tadi di seminar ada peserta yang bilang bahwa respon penanggulangan bencana itu juga tergantung pemahaman dan kepedulian penguasa setempat. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka bencana bisa dimanfaatkan untuk ajang pencitraan, dan sebagai komoditas mencari simpati, bahkan bisa dieksploitasi untuk mendatangkan donasi,” Kata mas Dalbo sambil nyakot pisang goreng kesukaannya.

Ya, apa yang disampaikan mas Dalbo itu benar-benar terjadi dan dilakukan secara sadar oleh oknum, seperti yang pernah dilansir oleh Koran Kompas, yang memberitakan bahwa bencana telah dijadikan sebagai ladang korupsi. Para pelaku tidak hanya berani menyelewengkan dana dan proyek bantuan, tetapi juga tega memeras korban bencana.

Gempa Lombok, NTB, mendorong anggota DRPD memeras kepala dinas pendidikan dan kontraktor terkait proyek rehabilitasi gedung sekolah yang terdampak gempa. sedang pegawai kemenag memotong dana pembangunan masjid pasca gempa.

Dalam gempa-tsunami di Palu dan Donggala, Sulteng, KPK menangkap pengusaha dan pejabat PUPR. mereka terlibat suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum untuk korban gempa-tsunami.

Sementara dalam bencana tsunami selat Sunda, polisi menetapkan beberapa pegawai rumah sakit yg melakukan pungli dlm proses pengurusan jenazah korban tsunami. Sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban.

Praktek tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban. termasuk menghambat proses rehabilitasi pasca bencana (willi toisuta/kompas,28/1).

“Lha terus simpulan dari seminar itu apa Cak,?” Tanya saya setelah ngobrol ngalor ngidul tentang upaya penanggulangan bencana yang konon harus dikerjakan secara keroyokan antara BPBD/BNPB, kementerian dan Oganisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dunia usaha, dan masyarakat.

“Simpulannya?. Katanya sih perlu membangun komunikasi yang harmonis antar instansi terkait agar ada pemahaman tentang upaya penanggulangan bencana yang efektif, efisien, terpadu, tepat, cepat dan terukur. Yang bagaimana itu, saya dan peserta seminar lainnya juga tidak paham karena sibuk nikmati kudapan yang disediakan, hehehe…” Kata mas Dalbo sambil mringis, hilang galaunya.

Namun, semua peserta seminar sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi itu harus segera dibangun dan disepakati bersama, sehingga benar benar bisa mengurangi risiko bencana dan tidak terulang kembali kesalahan administrasi.

Konon, salah satu penyebab saling lempar tanggungjawab antar OPD dalam penanggulangan bencana itu  adalah adanya beda tupoksi, dan beda prioritas pembangunan daerah. Sehingga segala masukan yang terkait dengan potensi bencana sering kali masih diabaikan. Termasuk info hasil penelitian para ahli/pakar kebencanaan.

Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam berbagai komunitas peduli masalah kebencanaan dan pelestarian alam?.

Ya, tetap saja berkiprah melaksanakan program sesuai visi misinya. Melakukan edukasi, mengadakan sarasehan dan diskusi untuk menambah wawasan dan meningkatkan persaudaraan, serta berlatih bersama meningkatkan kapasitas. Baik itu menggunakan dana bantuan pemerintah (proyek dari BPBD/BNPB), ataupun mandiri berbasis urunan.

 “Yakinlah bahwa jalan dharma itu bisa dimana saja, berupa apa saja, dan bersama siapa saja yang penting manfaatnya berdampak pada sesama,” Kata saya meyakinkan mas Dalbo agar tidak galau karena masalah komunikasi dan koordinasi yang enak didiskusikan tapi sulit dibuktikan. Wallahu a’lam bishowab.[eBas/selasa pahing-26/2]