YANG TERCATAT DARI PIT RISET KEBENCANAAN IABI 2019

“Tantangan Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana diantaranya adalah Kerjasama belum menjadi kebutuhan dan kesadaran bersama, Koordinasi dan komunikasi belum mampu dilakukan dengan baik, dan Kapasitas pemangku belum kuat,” Kata Eko Teguh Paripurno.

Celetukan dosen UPN Jogja yang biasa dipanggil Kang ET, muncul dalam Special Session di arena Pekan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan yang ke 6 (enam), bertempat di ruang serba guna, Ina DRTG, BNPB, Sentul, Bogor, selasa (18/6).

Kegiatan yang mengambil tema “Inovasi Sosial dan Teknologi Kebencanaan Menuju Revolusi 4.0” diramaikan dengan diskusi panel, seminar internasional, pemeran kebencanaan, lomba tematik inovasi kebencanaan dan pendaftaran anggota baru IABI.

Adapun tujuan gelaran ini, seperti yang tersurat dalam buku panduan adalah, Menghimpun para ahli kebencanaan untuk meningkatkan budaya riset dan memberikan kontribusi pemikiran secara komprehensif, holistic dan sistemik, Sarana berbagi pengalaman terbaik dalam mengembangkan iptek melalui pendidikan, riset dasar dan terapan dari berbagai jenis dan karakteristik bencana di Indonesia.

Memperoleh manfaat berupa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih memahami arti penting penanggulangan bencana, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana ditingkat lokal, nasional, regional (asia-pasifik) dan global.

Mensinergikan kebutuhan kajian/penelitian di Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan bersama dalam mengembangkan pengetahuan kebencanaan di Indonesia sesuai dengan jenis ancaman yang ada, dan menjadi referensi riset yang terintegrasi untuk penanggulangan bencana di Indonesia serta dapat menjadi baseline perencanaan dan pendanaan riset/penelitian di Indonesia.

Seperti yang tersurat dalam buku panduan pelaksanaan PIT Riset Kebencanaan tahun 2019, dikatakan bahwa, BNPB yang diamanatkan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, telah menyusun dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) untuk periode 2010-2014.

Berdasarkan hasil review terhadap implementasi kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga terkait yang tertuang dalam dokumen tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sudah banyak melakukan upaya penelitian dan riset yang terkait dengan kebencanaan, baik yang dilakukan oleh para pakar/peneliti di lembaga penelitian, maupun yang ada di perguruan tinggi. Namun perencanaan, pelaksanaan dan dokumentasi hasil penelitian/riset tersebut masih belum terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, para pelaku penelitian/pakar yang merupakan potensi sumberdaya pengetahuan Indonesia juga masih belum terwadahi dalam suatu koordinasi yang baik, sehingga informasi sebaran peneliti dengan keahliannya masih sulit terjangkau oleh peneliti lain dan para pelaku penanggulangan bencana lainnya, termasuk para pengambil kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Menyadari kondisi tersebut, maka sekitar 350 Ahli Kebencanaan yang berasal dari para akademisi, birokrat, lembaga riset, para praktisi PB, dan anggota masyarakat yang peduli bencana telah mendeklarasikan pembentukan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) sebagai organisasi profesi nir-laba pada tanggal 5 Juni 2014 bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-1 di Surabaya.

Pada kesempatan tersebut telah disusun blue print dan roadmap Riset Kebencanaan Indonesia. IABI dibentuk dengan tujuan untuk (1) mensosialisasikan perkembangan konsep dan pengetahuan tentang kebencanaan (knowledge development) kepada pemangku kepentingan terutama para penentu kebijakan, perguruan tinggi dan lembaga riset, swasta/industri, dan masyarakat/LSM kebencanaan, dan (2) melakukan riset kebencanaan yang strategis dan menjadi prioritas nasional untuk dipublikasikan dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat akademis.

Dari seluruh kegiatan yang ada, penulis tertarik pada special session tentang pendidikan kebencanaan, yang diantaranya membahas Kebijakan, praktek dan perkembangan SMAB di Indonesia,  Kebijakan dan perkembangan praktek perguruan tinggi tangguh bencana yang diwadahi dalam Forum PT-PRB.

Ada juga tentang Kebijakan, praktek dan perkembangan pendidikan kebencanaan pada pramuka, dan Pendidikan Kebencanaan pada PAUD, serta Pesantren. Kemudian juga dibahas masalah Gerakan pendidikan kebencanaan di Indonesia oleh Konsorsium Pendidikan Kebencanaan.

Semua yang dibahas itu merupakan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang diharapkan membawa dampak pada tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap masalah bencana, seperti tumbuhnya kesiapsiagaan menghadapi bencana secara mandiri.

Masing-masing pemateri bercerita tentang kesuksesan melakukan aksi ‘mengedukasi’ masyarakat yang menjadi sasaran programnya. Sayangnya, program itu tidak dilakukan di semua daerah (hanya daerah tertentu sesuai dengan bunyi proposal).

Apalagi, dalam melakukan  aksi-aksi pengurangan risiko bencana secara mandiri, tentulah akan semakin banyak tantangan yang dihadapi. Selain ketersediaan anggaran, juga tantangan seperti yang dikemukakan Kang ET di atas.

Pertanyaannya kemudian, bisakah komunitas-komunitas peduli bencana itu mampu mendobrak tantangan itu?. Dalam skala kecil, mungkin sudah banyak yang telah melakukan dan ada hasilnya. Namun tidak sedikit yang belum melakukan karena selalu menunggu datangnya ‘sipengampu’. Bahkan ada yang berhasil baik saat didampingi, namun berantakan saat program pendampingan usai.

Secara berseloroh, seorang peserta PIT melempar guyonan yang cukup menohok. “Jangan-jangan kita semua telah kena sihir koordinasi, yaitu koor nya ada di nasi. Artinya, jika ada nasinya, baru bisa mewujudkan koordinasi,” Katanya sambil terpingkal-pingkal.

Guyonan itu pun dilanjutkan dengan plesetan kata komunikasi. Yaitu, dikongkon teKo, trus muni, dan langsung di kasi (disuruh datang, kemudian berbicara dan diberi baru bisa beraksi). Yang mendengar pun tertawa sambil menikmati kuliner malam di Kota Bogor. Ada babat, paru, usus, pete, tahu dan tempe. Semua digoreng dan dinikmati bersama nasi panas dan sambal yang pedas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. sampai bertemu di arena PIT Riset Kebencanaan yang ke 7 (tuju) di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa timur. [eBas/kamis legi-20/6].    

SRPB DAN TAGANA ITU BEDA

“Mas Bro, saya  perhatikan, setiap ada bencana di berbagai daerah di Indonesia, tenda SRPB kok tidak pernah kelihatan ya ?,” Kata Mukidi dengan polosnya sambil menikmati rengginang sisa lebaran kemarin.

Masih kata Mukidi, yang sering dilihanya adalah orang-orang memakai kaos bertuliskan tagana yang sibuk melakukan evakuasi, dan tenda besar bertuliskan tagana, biasanya berfungsi sebagai Dapur Umum. Ada juga mobil operasional double cabin bertulisan tagana, yang setia lalu lalang kesana kemari diada henti.

“SRPB itu kan wadah koordinasi antar organisasi relawan. Jadi, saat ada bencana, relawan yang tergabung dalam SRPB, semua turun atas nama dan atas perintah induk organisasi masing-masing. Sementara, SRPB hanya mencatat organisasi mana saja yang turun ke lokasi untuk memudahkan koordinasi,” Kata Mas Bro mencoba menjelaskan kepada Mukidi yang belum tahu  benyak tentang tugas dan fungsi SRPB.

Sambil menikmati keciput dan opak gapit, Mas Bro bilang, bahwa keberadaan tagana itu memiliki payung hukum dalam melakukan kegiatan dibidang penanggulangan bencana, yaitu Permensos RI nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tagana.

Disana jelas disebutkan bahwa Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat tagana adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Dengan demikian jelaslah bahwa tagana memang wajib hadir di lokasi jika ada bencana, dalam rangka mobilisasi penugasan  langsung dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial/instansi sosial provinsi, dan dinas sosial/instansi kabupaten/kota secara berjenjang. Jelas komandonya. Beda dengan relawan, beda pula dengan SRPB yang tidak punya payung hukum. Bahkan ada yang bilang bahwa tagana itu bukan relawan, tapi pekerja kemanusiaan yang dibayar dan difasilitasi.

Dalam Pasal 6, disebutkan tagana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 7 (1) Tugas tagana dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada Pra Bencana mempunyai fungsi: a. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; c. kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana; d. peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; e. fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; f. sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; g. evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan h. upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

(2) Tugas tagana dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi: a. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas / instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; b. mengidentifikasi / mendata korban bencana; c. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman; d. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara; e. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum; f. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik; g. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial; h. memobilisasi dan menggerakan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan i. mengupayakan tanggap darurat lainnya.

(3) Tugas tagana dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pasca bencana mempunyai fungsi: a. mengidentifikasi/mendata kerugian material pada korban bencana; b. mengidentifikasi/mendata kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana; c. melaksanakan penanganan psikososial dan rujukan; d. mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan e. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

Mukidi menyimak penjelasan Mas Bro penuh perhatian. Pelan-pelan Mukidi memahami perbedaan antara tagana dengan SRPB, yang sampai saat ini belum memiliki tenda sendiri. Apalagi mobil operasional double cabin.  

 Dalam permensos juga disebutkan bahwa tagana pun mempunyai hak, diantaranya mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah melalui pemberian Nomor Induk Anggota yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan mendapat fasilitas, sarana dan prasarana dari Pemerintah berkaitan dengan tugas tugasnya; dan mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah.

“Mudah-mudahan sampiyan paham, sehingga tidak menyamakan kiprah tagana yang geraknya difasilitasi oleh pemerintah dengan SRPB yang segala geraknya sangat tergantung pada kesehatan dompet pribadi,” Seloroh Mas Bro sambil nyruput kopi karena kesereten nogosari.

Masih menurut Mas Bro, selama dua tahun berjalan sejak kelahirannya, SRPB lebih banyak melakukan konsolidasi dan edukasi kepada relawan dan berbagai pihak dalam rangka membangun sinergi terkait upaya peningkatan kapasitas relawan yang nantinya bisa membantu ‘pemerintah’ dalam penanggulangan bencana maupun upaya penyuluhan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. [eBas/Jum’ad Kliwon, 14/6]

  

  

SEPENGGAL CERITA TENTANG SRPB JATIM

Cerita ini diawali dengan keterlibatan penulis dalam kegiatan forum pengurangan risiko bencana jawa timur (F-RPB JATIM).  Untuk itu, disini penulis merasa wajib mengucapkan terimakasih kepada Pak Misdarno, staf BPBD Provinsi Jawa Timur, dan Mas Didik, ‘direktur’ AIFDR Jawa Timur, yang berkenan melibatkan penulis belajar menjadi bagian dari F-PRB JATIM. dimana saat itu yang menjadi sekjen adalah Syaiful (almarhum).

Dari pergaulan  dengan aktivis F-PRB JATIM , diantaranya mbah Dharmo, Cak Rurid, dan mBak Arna, penulis menjadi tahu bahwa sebagai organisasi, F-PRB JATIM belum mempunyai kantor sekretariat untuk berkumpul, bersemuka antar anggota dalam rangka menyusun agenda organisasi.

Betapa memprihatinkannya, organisasi yang menyuarakan konsep PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) belum memilki kantor. Sejak itulah setiap berkesempatan mengikuti rapat yang melibatkan BPBD JATIM, selalu saja penulis angkat bicara “memohon” agar diberi salah satu ruang di kantor BPBD JATIM untuk dijadikan Sekretariat F-PRB JATIM.

Ruang tersebut, disamping untuk keperluan rapat dan urusan administrasi forum, juga menjadi tempat berkumpulnya relawan penanggulangan bencana sebagai salah satu elemen yang memperkuat keberadaan F-PRB JATIM, disamping Akademisi, Birokrat, Praktisi, tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Media. Jauh sebelum istilah pentahelix dipopulerkan.

Singkat cerita, Pak wawan, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, mengundang beberapa organisasi relawan untuk berdiskusi tentang rencana pembentukan sekretariat bersama (sekber) relawan. Saat itu sempat pula penulis tanyakan, mengapa membentuk sekber relawan ?. kenapa tidak Sekber F-PRB JATIM yang didalamnya juga melibatkan relawan ?.

Beliau bilang, F-PRB JATIM beda dengan Sekber Relawan. Forum anggotanya terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Sedangkan Sekber Relawan khusus mewadahi organissi relawan sejawa timur untuk memudahkan berkoordinasi, berkomunikasi serta memudahkan pembinaan terkait meningkatkan kapasitas dalam hal penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Begitulah, rapat pembentukan Sekretariat bersama terus bergulir, bertempat di Gedung Siaga, BPBD Provinsi Jawa Timur. Rapat itu didampingi Sugeng Yanu, sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan didukung sepenuhnya oleh Mercycorp (Lukman, Nandar, dan Afkar).

Secara aklamasi, peserta rapat menunjuk Dian Harmuningsih sebagai Ketua. Priyo Sancoyo, Sekretaris yang gak pernah aktif, dan Edi Basuki, sebagai bendahara yang tidak pernah membawa uang babar blas (karena memang tidak ada uang sama sekali). Ya, adanya hanya menyusun konsep kemudian rapat, konsultasi dan revisi, agar keberadaannya nanti tidak ‘layu sebelum berkembang’.

Rapat demi rapat terus berlangsung untuk mematangkan rencana kongres dengan segala kemampuan yang ada. Beberapa personil pun secara sukarela membantu bersibuk ria menyiapkan rapat relawan. Muncullah Hamid, Rizal, Wawan, Sri, Digdo, dan lainnya. mereka saling bahu membahu menyusun acara tanpa kenal lelah. ’Sing Penting Kongres Sukses’. Begitulah semboyan pasukan berani capek ini.

Sekitar 90 organisasi relawan yang hadir dari 110 undangan yang disebar. Dengan penuh semangat dan biaya mandiri, mereka berdatangan ke Hotel Regent Park, Kota Malang untuk berkongres. Ya, kongres pembentukan Sekber relawan itu berlangsung beberapa hari setelah F-PRB JATIM mengadakan Musyawarah Besar dalam rangka pergantian pengurus, di Hotel Pelangi, Kota Malang (24 – 25 April 2017).

Selama dua hari (28 - 29 April 2017) mereka rapat merumuskan ‘jabang bayi’ Sekber yang kemudian diberi nama sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM). Pengurusnya pun diambil dari wakil-wakil organisasi relawan berbasis keterwakilan daerah di Jawa Timur. Dian Harmuningsih dipilih secara aklamasi sebagai koordinator. Disepakati pula SRPB JATIM hanya memiliki statuta sebagai AD/ART yang menjadi payung hukum dari segala penyusunan program dan keputusan yang akan diambil pengurus.

Seminggu pasca kongres, pengurus SRPB JATIM mulai sibuk menyusun laporan pelaksanaan kongres dan merencanakan kegiatan rutin sebagai upaya membangun persepsi dan chemistry diantara relawan dari berbagai organisasi, yang tentunya sudah memiliki visi misi sendiri. Semuanya coba disatukan untuk bersama-sama bekerja menggerakkan roda organisasi SRPB JATIM  dengan berbagai kegiatan penanggulangan bencana. baik itu saat pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pra bencana, dalam rangka peningkatan kapasitas relawan.

Dulu, rencana pertama yang diharapkan adalah melakukan pendataan seluruh organisasi relawan di Jawa Timur untuk dibukukan (sebagai bank data), Istilahnya Direktori Relawan. Harapannya, dengan adanya data ini akan  memudahkan koordinasi dan komunikasi jika sewaktu -  waktu di perlukan dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun pengurangan risiko bencana.

Pertemuan-pertemuan pengurus pun secara berkala diadakan. Dari situ tercetuslah gagasan untuk membuat kegiatan rutin sebagai media saling belajar. Disepakatilah nama, Arisan Ilmu Nol Rupiah. Tujuan gelaran itu adalah sebagai media berkumpul untuk saling berbagi dan bersilaturahmi.

Itu penting, karena jika tidak ada media berkumpul, maka pasca kongres, semua peserta balik kanan ngurusi kesibukan hariannya masing-masing. Lupa menghidupi semangat kongres dengan segala keputusan yang disepakati. Inilah penyakit organisasi yang baru berdiri, jika tidak diantisipasi.

Begitulah, acara Arisan Ilmu yang digelar secara berkala menjadi media interaksi untuk membangun sinergi dan menambah wawasan dengan berbagai topik bahasan. Sebagai upaya menterjemahkan pesan UU nomor 24 tahun 2007, khususnya pasal 26, ayat 1, poin b, Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.  

Walaupun masih dalam proses mencari bentuk, kegiatan ini telah mencuri perhatian dan menginspirasi berbagai pihak untuk menduplikasi ke dalam programnya dengan beragam versi sesuai selera masing-masing. Sekecil apapun, itulah prestasi yang membanggakan dari aktivis SRPB JATIM.

Setahun menjelang kongres yang ke dua, SRPB JATIM telah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan kebencanaan. baik yang diselenggarakan BPBD, maupun BNPB dan instansi lain. Bahkan mendapat apresiasi positif dari Pak Suban, Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur dan jajarannya, dengan diberi ijin menempati salah satu ruangan di kantor BPBD sebagai sekretariat, lengkap dengan pemasangan ‘name board’ yang sangat  ‘Eye Catching’ sebagai tempat berkumpulnya relawan dalam merencanakan aksi yang terkoordinasi.

Di samping ‘keberhasilan’ yang dicapai, ada saja oknum yang tega menghambat laju perkembangan SRPB JATIM. Ya, itu memang wajar terjadi, sesuai hukum alam. Rasa suka dan tidak suka, yang datang dan yang pergi adalah sebuah sunatullah yang tidak bisa dihindari. Mereka yang tidak suka adanya SRPB JATIM itu pasti punya argumentasi sendiri yang seolah-olah bener dari nalar oknum yang keblinger.

Untuk itulah semua harus dihadapi dengan karya nyata. Bukan dijawab dengan sekedar saling berbantah. Ya, karya nyata yang berdampak pada meluasnya jaring kemitraan, meningkatkan kapasitas relawan serta terjadinya kaderisasi sebagai bentuk munculnya rasa “melu handarbeni” SRPB JATIM dengan segala suka dukanya dalam berproses sebagaimana organisasi yang sudah mapan.

Dari situ kemudian, diharapkan semua dapat berpartisipasi meramaikan kongres ke dua tahun 2020. Termasuk merevisi statuta dan perlu tidaknya SRPB JATIM memiliki akta notaris sebagai syarat legalitas formal sebuah organisasi. Sehingga narasi yang dikembangkan oleh oknum bahwa SRPB JATIM hanya didominasi oleh beberapa orang dan kepentingan tertentu, akan terpatahkan dengan sendirinya.

Di sisi lain, jika SRPB JATIM gagal melakukan kaderisasi, maka disitulah titik klimak kiprahnya untuk kemudian perlahan namun pasti, akan ditinggalkan oleh anggotanya, karena merasa tidak mendapat keuntungan apa-apa selama berkiprah bersama. Untuk itu, teruslah bergerak menunjukkan karya yang bisa ditindak lanjuti pasca kongres nanti. Waspadalah.

Berharap  sepenggal cerita ini dapat menginspirasi untuk mendokumentasikan segala kisah pengalaman dalam bentuk tulisan agar menjadi ‘jejak sejarah’ bahwa kita pernah ada dengan segala suka dukanya. Ingat, pesan Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu (dan pengalaman,red) dengan menuliskannya. Ya, narasi panjang tentang  cerita hidup para pegiat kemanusiaan (termasuk pelestari lingkungan) akan menjadi kenangan tersendiri bagi mereka yang membaca dengan hati nurani. Wallahu a’lam bishowab. Salam Tangguh, Salam Lestari.[eBas/Jakarta diwaktu pagi usai hujan semalam, minggu-9/6]

      

      

NGABUBURIT MENJADIKAN RELAWAN SEMAKIN SOLID

        Di bulan ramadhan, yang namanya ngabuburit itu telah menjadi sebuah ritual yang menyenangkan bagi mereka yang sempat meramaikan bersama sanak kerabat dan handaitolannya. Apapun bentuknya, yang penting bisa berbuka puasa bersama dengan riang gembira.

Begitu juga dengan SRPB JATIM, tidak mau ketinggalan. Dengan segala keterbatasannya mampu menggelar acara ngabuburit. Malah sampai tiga kali, sungguh luar biasa karena tidak diduga sama sekali, semua terjadi secara spontan atas nama kebersamaan. Ya begitulah, bersama kita bisa.

Pada hari yang disepakati, sejumlah komunitas relawan dan pegiat lingkungan alam, berkumpul di Griya Nirwana, Sumorame, sidoarjo, rumah Dian Harmuningsih, Koordinator sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM), kamis (23/5) sore, ngabuburit di rumah depan sawah.

Mereka meluangkan waktu untuk mengadakan acara buka bersama, dalam rangka menjalin tali silaturahmi antar berbagai komunitas yang hadir, sekaligus merencanakan bersama program SRPB JATIM pasca lebaran 2019.

Acara yang dihadiri oleh Sugeng Yanu, mantan kepala seksi PK di BPBD Provinsi Jawa timur, digelar secara nonformal sambil lesehan. Mereka saling ngobrol menunggu saat adzan magrib, memperkenalkan diri dan menceritakan program organisasinya. Siapa tahu mereka bisa saling mereplikasi program sesuai kemampuan dan potensi yang ada.

Sementara Dian, sebagai tuan rumah tampak sibuk ngurusi konsumsi. Dosen UIN ini dibantu Sri dan Ocha, menyiapkan menu istimewa untuk buka puasa. Ada lodeh manisah, Sambel terong, Sayur Kepiting, Sayur Mujahir dan iwak Pe rasa pedas, Es cao, Es tebu, dan legen segar, siap disantap bersama.

Sambil menikmati aneka gorengan dan buah semangka, Basuki, salah seorang pengurus, mengawali diskusi dengan menyampaikan usulan rencana kegiatan bulan Juni 2019. Diantaranya, mengadakan Halal bi Halal Lintas Komunitas yang mengambil tempat di Joka, Sedati, Sidoarjo, Program TOT untuk Relawan, dan Arisan ilmu dengan materi Seputar Masalah Hipotermia.

“Kegiatan pasca lebaran merupakan upaya peningkatan kapasitas relawan sebagai fasilitator pelatihan, dan penyuluhan maupun sebagai pembicara dalam sebuah sarasehan,” Ujarnya,

Sementara, Sugeng Yanu, salah seorang inisiator terbentuknya SRPB JATIM mengatakan, acara semacam ini perlu diadakan sebagai upaya menyamakan pemahaman tentang gerak langkah SRPB JATIM dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dibidang penanggulangan bencana maupun sosialisasi pengurangan risiko bencana.

Sugeng, yang juga sebagai asesor dibawah LSP-PB, berharap agar SRPB JATIM berperan sebagai relawan yang memiliki kegiatan sendiri yang tidak mengganggu programnya BPBD, sehingga tidak dianggap merebut kaplingnya orang lain (seperti anggapan oknum yang tidak suka dengan kehadiran SRPB JATIM)

Dia juga berharap pengurus bisa melakukan koordinasi antar relawan dengan pemerintah tanpa harus menghilangkan peran masing-masing organisasi, serta relawan yang berperan sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk berkegiatan di dalam penanggulangan bencana, seperti yang diamanatkan dalam UU 24 tahun 2007.

Dengan demikian acara kumpul-kumpul seperti ini akan menambah wawasan relawan untuk melaksanakan perannya sebagai anggota SRPB JATIM dengan segala aturan yang ada di dalam statuta hasil kongres I di kota Malang.

“Kumpul-kumpul kayak gini ini, selain sebagai media silaturahim dan berbagi informasi.juga diharapkan bisa memunculkan gagasan inovatif terkait upaya peningkatan kapasitas relawan serta menampakkan keberadaan SRPB JATIM agar semakin dikenal oleh khalayak ramai,” Katanya.

Apa yang dikatakan Sugeng, diamini oleh Andreas, wakil dari Organisasi Relawan Surabaya. Bahwa pertemuan semacam ini memang diperlukan untuk memperkuat soliditas dan kebersamaan relawan dalam melakukan kegiatan.

Disamping itu pertemuan secara berkala ini juga bisa dijadikan untuk melakukan evaluasi program yang sudah berjalan maupun membahas issue-issue terkini untuk dijadikan bahasan dalam kegiatan Arisan Ilmu, sehingga tema yang diangkat selalu aktual.

“Semoga acara buka bersama yang digelar secara spontanitas bisa menjadi media tumbuhnya kesadaran ikut memiliki SRPB JATIM beserta program-programnya yang selama ini, kata Pak Sugeng masih dalam jalur yang sesuai dengan semangat kongres dulu,” Tambahnya. [eBas].

NGABURESIK DI PANTAI KENJERAN

Konon, istilah ngabuburit itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang  dalam rangka menunggu saat berbuka puasa dibulan romadhon. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai selera. Ada yang sekedar jalan-jalan keliling kota, ada yang cangkruk’an di café atau warkop, ada pula yang ngobrol di taman kota dan kegiatan lain yang menyenangkan.

Begitu juga dengan kawan-kawan komunitas pecinta alam, mereka dengan kreativitasnya membuat acara NGABURESIK, plesetan cerdas dari ngabuburit sambil resik-resik. Konon, kesepakatan ngaburesik itu dibuat di emperan toko, saat kumpul-kumpul sambil ngopi mempererat tali silaturahim.

Ya, mereka sepakat berkegiatan menunggu saatnya berbuka sambil melakukan hal-hal yang positif menjaga kebersihan pantai dari sampah plastik. Lokasinya di pantai kenjeran. Tepatnya, disekitar “Taman Suroboyo” yang belum diresmikan, masih tahab finishing, namun sudah diramaikan oleh pengunjung dan pedagang.

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa komunitas, mereka secara spontan bersinergi membangun aksi bersih-bersih. Pinjam istilahnya Cak nDaru, sinergitas tak pandang golongan atau komunitas. Semua lebur oleh keragaman, namun satu tujuan yang sama. Surabaya harus bebas dari sampah plastik.

“Pantai Kenjeran ini kita jadikan titik awal kegiatan bersih-bersih sampah plastik sampai terlihat hasilnya, baru bergeser ke tempat lain,”Kata Ki Rebo, saat melakukan evaluasi kegiatan ngaburesik sambil menikmati hidangan buka puasa, hasil sumbangan dari donatur.

Masih kata Ki Rebo, jika memungkinkan kegiatan ini ditindak lanjuti dengan melakukan edukasi kepada masyarakat agar tumbuh kepedulian terhadap sampah, dan kebersihan lingkungan. Termasuk mengupayakan penambahan tempat sampah di beberapa sudut taman sekitar pantai. Pemasangan rambu-rambu larangan buang sampah sembarangan. Pemasangan poster ajakan peduli sampah. Seperti, “Kebersihan Sebagian dari Iman”, “Arek Suroboyo Peduli Sampah, “Warga Surabaya Cinta Lingkungan Bersih, Nyaman dan Asri”, dan lainnya sesuai kreativitas kawan-kawan.

Kegiatan yang digelar hari sabtu pon (18/5) itu sedikit banyak telah memunculkan semangat bersama untuk menindak lanjuti. Dan kawan-kawan Sahabat pena ditunjuk sebagai ‘Leading sector’ (starter) program ini, sesuai konsep yang digaungkan oleh BNPB, “Kita Jaga Alam-Alam Jaga Kita”.

Untuk merealisasikannya, tentu diperlukan komunikasi yang harmonis dan setara antar komunitas. Mengingat upaya edukasi masalah lingkungan dan kebersihan untuk mewujudkan Surabaya bersih dari sampah (plastik), itu bukan hal yang gampang. Perlu proses panjang dan berkesinambungan.

Tidak ada salahnya jika dokumentasi kegiatan ngaburesik itu di share kemana-mana sebagai upaya menebar virus peduli sampah plastik. Dimana, konon Indonesia adalah penghasil sampah (plastik) terbesar ke dua di dunia. Untuk itulah upaya penyadaran akan dampak sampah plastik perlu segera dilakukan. Sukur-sukur jika Sahabat Pena berkenan melaporkan kegiatan ini kepada penguasa Surabaya, agar mereka tahu dengan harapan kedepan mereka mau membantu.

Terkait dengan ngaburesik ini, Ki Rebo, mengatakan bahwa ini kegiatan yang sangat positif, mengajarkan kepada diri sendiri dan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang nyaman dan aman. Nyaman dari polusi sampah, da n aman dari akibat yang ditimbulkan oleh polusi sampah.

Beliau juga mengatakan, salut kepada rekan-rekan Sahabat Pena yang memulai mengajak kepada kita arti pentingnya Kota Surabaya Bebas dari Sampah. Artinya, aksi ngaburesik yang tercetus di bulan yang penuh mahfiroh dan barokah ini hendaknya benar-benar bisa menjadi titik awal gerakan bersih sampah.

Di sisi lain, menurut Cahyo dari grup Federal, mengingatkan bahwa sampah plastik yang banyak menyangkut di pangkal pohon bakau di kawasan wisata konservasi mangrove wonorejo, sangat membahayakan kesuburan pohon bakau dan menghambat pertumbuhan tunasnya. Hal ini mengingat, keberadaan mangrove itu konon berfungsi sebagai penghambat terjadinya abrasi, banjir rob dan pemecah gelombang tsunami hingga 80%.

“Hal ini kiranya juga perlu menjadi perhatian dan peran serta komunitas pecinta alam yang selalu peduli terhadap kerusakan lingkungan,” Ujarnya.

       Rembang petang pun beranjak malam. Keramaian taman di malam minggu mulai terasa, ditingkah suara asongan menawarkan dagangannya untuk mengais rejeki malam minggu. Lamat terdengar adzan isya’ memanggil umat-NYA untuk ke masjid. Beribadah malam, mengharap ridho, ampunan dan pahala NYA.

Satu-satu peserta ngaburesik balik kanan, kembali pulang membawa selaksa kenang, sambil berharap pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk merancang aksi yang semakin berisi, bisa segera datang. Semoga langkah kecil ini merupakan awal dari langkah besar yang bermakna bagi upaya pelestarian lingkungan alam. Wallahu a’lam bishowab. Salam Lestari. [eBas]  

SRPB JATIM TIDAK PUNYA DUIT, TAPI BISA DO IT

       “Cak, sampiyan tahu gak, kemarin pas terjadi bencana banjir di beberapa kota di jawa timur, banyak organisasi relawan yang turun membantu dengan membawa logistik cukup  dan perlalatan rescue yang memadai, termasuk ada yang membawa mobil dapur umum, “ Kata mas Dalbo mengawali obrolan malam di warung kopi langganan.

“Iya, kata teman-teman yang sudah di lokasi sejak awal juga bilang bahwa mereka datang lebih dulu sebagai bentuk emergency respon dari pada yang lain,” Kata Cak Mukidi menjawab sambil membaca Koran Memo, Koran kesayangannya. Korang yang selalu memuat peristiwa perkosaan dan kriminalitas.

“Lha kapan lho SRPB bisa membeli mobil dapur umum dan perahu karet?. Masak SRPB kalah dengan yang lain.” Ujar mas Dalbo penuh selidik.

lha dalah, sebuah pertanyaan lugu dari mereka yang belum tahu, termasuk mas Dalbo ini. Ya wajarlah, sebagai orang yang baru bergabung menyangka jika SRPB JATIM itu terdiri dari kaum beruang yang punya duit banyak.

Mas Dalbo juga menganggap bahwa SRPB JATIM itu sama dengan organisasi relawan lain yang donaturnya banyak berlimpah duit lebih, sehingga bisa bergerak kemana-mana, kapan saja dengan dukungan logistik dan peralatan yang lebih dari cukup. Oalah mas Dalbo sampiyan kok ya ada-ada saja.

Kantor Sekretariat saja belum punya, masih tergantung kepada kebaikan pihak lain yang berkenan meminjamkan tempat untuk beraktivitas dan bersilaturahmi, dalam rangka membangun sinergitas antar organisasi relawan, berbagi informasi dan saling tukar pengalaman sebagai upaya meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana. Peralatan pun juga masih milik masing-masing individu.

        

        Ya, sesungghnyalah SRPB JATIM itu memang tidak punya duit, yang dimiliki adalah semangat untuk berbagi dan berekspresi, serta ber ‘ do it ‘ secara bersama-sama untuk kemaslahatan bersama, dan ternyata, ketika semuanya dilakukan bersama-sama dengan penuh komitmen, maka semuanya bisa terlaksana.

Contoh kongkritnya adalah kegiatan Arisan ilmu Nol Rupiah yang sudah digelar berkali-kali sebagai media menambah wawasan dan pengetahuan. Tanpa mengandalkan dana besar, ternyata kegiatan itu tetap bisa berjalan tanpa mengurangi makna untuk belajar.

Begitu juga saat berkeinginan mengadakan baju dan kaos seragam. Semua dibicarakan bersama untuk mufakat, baru kemudian dengan modal semangat rencana itu di eksekusi untuk urunan bagi mereka yang berkenan untuk memiliki baju dan kaos seragam. Tidak ada paksaan untuk memiliki. Sehingga issue diluar sana yang mengatakan bahwa SRPB JATIM itu dananya di support oleh BPBD adalah salah besar dan ngawur pol.

Cak Dalbo hanya mecucu saat dijelaskan apa itu SRPB JATIM dengan segala suka dukanya, karena belum semua elemen mau mengakui dan menerima kehadiran SRPB JATIM. Semuanya terjadi dikarenakan sentimen pribadi, mungkin juga sakit hati karena kalah pinter, takut tersaingi, dan takut kalah popularitas. Sungguh, SRPB JATIM lahir bukan untuk itu. Semua terjadi karena salah persepsi semata karena jarang duduk bareng, ngopi bersama.

Sekali lagi, SRPB JATIM lahir untuk mempererat tali silaturahmi serta memperluas jejaring kemitraan antar relawan, pegiat alam, pekerja kemanusiaan, dan pemerintah yang membidanginya. keberadaannya merupakan wadah untuk saling belajar dan tukar pengalaman dibidang kebencanaan. Tidak menutup kemungkinan sebagi tempat terjadinya transaksi ekonomi dan siapa tahu juga sebagai ajang pertemuan jodoh, utamanya bagi yang masih jomblo.

Bisa keberadaannya berperan sebagai katalisator yang menjembatani antara keinginan dan kebutuhan relawan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan kapasitas, sehingga memudahkan pendataan, pembinaan dan mobilisasi organisasi relawan jika tugas-tugas kemanusiaan memanggilmya untuk turun membantu sesamanya yang sedang dilanda bencana.

“Nah, agar sampiyan memahami dan tidak salah paham dengan apa itu SRPB JATIM, monggo sampiyan sering mengikuti dan terlibat dalam kegiatannya. Ini penting agar sampiyan juga bisa turut menjelaskaan kepada mereka yang tidak tahu dan sok tahu, apa itu SRPB JATIM dengan segala keterbatasannya. Karena sesungguhnyalah di SRPB JATIM itu selalu diupayakan agar tidak ada dusta diantara kita,” Kata Cak Mukidi menyudahi obrolan hangat malam itu karena harus segera pulang untuk menunaikan solat tahajud dan persiapan makan sahur bersama keluarga kecilnya. [eBas/selasa-14/5, malem ke sepuluh bulan romadhon 1440]  

………………………………………………

   

DESK RELAWAN, SEBUAH KONSEP YANG MASIH PREMATUR UNTUK DILAKSANAKAN

           “Lha kayak beginilah seharusnya desk relawan itu. Berperan dalam membantu pendataan, khususnya data tentang keberadaan relawaan yang ikut turun dalam operasi penanggulangan bencana,”  Kata Mukidi, ketika meninjau lokasi bencana  sekaligusmemberikan bantuan sembako. Mas Muk, begitu panggilannya, juga menyempatkan mampir di tenda  desk relawan, yang didirikan atas inisiatif relawan mitra SRPB JATIM.

Berawal dari cuplikan cerita pengalaman Mukidi melihat proses kegiatan desk relawan di lapangan yang mendapat sambutan menyenangkan dari berbagai pihak, termasuk BPBD. Semua itu karena relawannya bisa ‘berdiplomasi” dengan meyakinkan tentang konsep desk relawan hasil bahasan di acara Dharma Relawan Adhirajasa, di Buleleng, Provinsi Bali.

 Obrolan malam pasca acara Arisan Ilmu tentang Memanen Air Hujan bersama Komunitas Banyu Bening, dari Jokja, mengalir begitu saja tanpa topik, yang penting ngobrol sambil nikmati gorengan sisa acara. obrolan terus mengalir tanpa moderator, juga tanpa menunggu pengampu dari pihak tertentu.

Di dalam konsep desk relawan, keberadaannya itu diantaranya adalah mendata relawan yang datang untuk membantu menangani bencana. Yang perlu didata itu diantaranyan, nama relawan, nama organisasi relawan, jumlah personil, kemampuan yang dimiliki, logistik dan peralatan yang dibawa, berapa hari mereka akan beroperasi di lokasi, dan lainnya.

Kemudian, data tersebut diserahkan ke posko induk untuk dijadikan bahan laporan maupun untuk menyusun kebijakan rencana operasi selanjutnya, terkait dengan pemberian tugas relawan. Misalnya menugaskan relawan untuk melakukan evakuasi, melibatkan relawan membantu di dapur umum, membantu pendistribusian logistik, pencatatan keluar masuknya bantuan dari masyarakat dan lainnya. Harapannya, operasi penanggulangan bencana dapat berjalan tertib , efektif, efisien, dan terukur. Sehinga tidak ada dusta diantara mereka.

Sesungguhnyalah konsep desk relawan itu perlu dikaji kembali kesangkilan dan kemangkusannya setelah dilakukan ujicoba operasional dalam penanganan bencana. Harus ada acara duduk bersama antar berbagai elemen untuk melakukan evaluasi pasca ujicoba desk relawan di atas, sebagai upaya menggugah kesadaran tentang upaya membumikan konsep desk relawan.

Seperti diketahui, keberadaan desk relawan baru bisa berjalan sesuai gagasan awal, jika di masing-masing Kabupaten/Kota sudah terbentuk Sekber Relawan yang akan bertanggungjawab terhadap aktivitas desk relawan (yang jika memungkinkan bisa didampingi oleh sekber provinsi). Untuk itulah perlunya ada kegiatan sosialisasi. Baik tentang konsep desk relawan, maupun perlunya pembentukan sekber di masing-masing kabupaten/kota (sukur-sukur bisa difasilitasi oleh pemda setempat). sebuah harapan yang "masih jauh panggang dari api"

Dalam obrolan tanpa konsep itu, Sebagai orang yang paham tentang manajemen bencana, Mukidi juga bilang, bahwa relawan yang berinisiatif mendirian desk relawan haruslah berkoordinasi dengan BPBD setempat. Perlu atau tidaknya tenda desk relawan didirikan itu harus berdasar pada hasil kaji cepat dan disetujui oleh BPBD setempat. 

Jika disetujui, maka desk relawan bisa melakukan tugas-tugasnya di tenda tersendiri yang difasilitasi oleh BPBD, dimana, tendanya dekat dengan tenda posko induk untuk memudahkan koordinasi, terkait dengan perkembangan situasi, kondisi dan data terbaru yang didapat oleh relawan di lapangan.

Setelah pasca bencana, dimana seluruh operasi penanggulangan bencana ditutup, maka harus ada evaluasi bersama tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan. Baik itu laporan tentang efektitas pelaksanaan desk relawan, maupun laporan yang berkaitan dengan administrasi secara keseluruhan.

Pertanyaannya kemudian, maukah organisasi relawan yang ada di daaerah itu dikoordinir dalam satu sekretariat bersama tanpa menghilangkan ‘keunikan’ masing-masing organisasi ?. Pertanyaan ikutan lainnya adalah, Apakah konsep desk relawan ini akan disambut gembira oleh relawan dan BPBD ?. atau sedekar indah di wacana dan baru dicobalaksanakan setelah ada pihak yang mengampu. 

disinilah perlunya ada dialog yang hangat dan berkesinambungan diantara berbagai elemen yang akan menjalankan sekber dan desk relawan. Semua itu perlu untuk membangun kesepahaman dan membuang sikap “like and dislike” antar personil yang dianggap berbeda. tanpa itu, sangat rawan konflik karena beda pemahaman Wallahu a’lam bishowab [eBas/simpulan obrolan semalam pasca Arisan Ilmu tentang dongeng memanen air hujan dari komunitas banyu bening Jokja yang punya motto, ngombe banyu udan ben ora edan-13/5]