SIAGA KOTA SURABAYA SEBAGAI WADAH KOMUNITAS

Sabtu kliwon (12/10), malem minggu,  bertempat di seputaran Taman Bungkul Surabaya, beberapa komunitas yang menekuni bidang ‘pengawalan’ ambulance berkumpul. Satu persatu datang bersalaman, untuk kemudian duduk melingkar di trotoar. Sambil menikmati lalu lintas malam mereka ngobrol ngalor ngidul menyamakan chemistry agar terbangun sinergi melaksanakan aksi. Ya, sesungguhnyalah lewat komunitas masing-masing individu bisa berinteraksi dan berekspresi sebagai makhluk sosial.

mBah Gugel bilang, komunitas merupakan kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu, dimana mereka  saling berinteraksi dan memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.  Biasanya mereka memiliki program membantu sesamanya, juga berupaya meningkatkan kapasitas anggotanya agar keberadaan komunitas itu makin tampak kiprahnya dimata khalayak ramai.

Konon, keberadaan Siaga Kota Surabaya ini berfungsi sebagai wadah berkumpulnya aneka komunitas pegiat kemanusiaan, juga pecinta lingkungan yang peduli terhadap kondisi Kota Surabaya dengan segala problemanya. Khususnya terkait dengan kurang sadarnya masyarakat terhadap kelancaran perjalanan ambulance yang sedang membawa korban. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemberian informasi, respon cepat hingga penanganan awal pada suatu kejadian.

Sebagai wadah, kebaradaan Siaga Kota Surabaya diharapkan benar-benar bisa berperan sebagai koordinator dari berbagai komunitas untuk berbagi informasi, baik untuk anggota komunitas maupun kepada warga kota Surabaya pada khususnya. Semua harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, kesetaraan dan terbuka untuk komunitas apa saja yang peduli pada sesama.

Sukur-sukur ke depan Siaga Kota Surabaya juga bisa menjadi katalisator yang menyuarakan kepentingan komunitas agar didengar oleh pihak-pihak terkait yang memiliki kesamaan perhatian terhadap aksi kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Termasuk upaya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat yang ada di seputaran wilayah Surabaya.

Apalagi, konon, masing-masing individu dari komunitas itu telah memiliki ‘kedekatan’ dengan pihak CC 112 Kota Surabaya dan institusi lain yang bisa mendukung kegiatannya. Ini merupakan modal tersendiri dalam rangka membangun relasi dengan ‘penguasa’ di Kota Pahlawan ini.

Dari pertemuan-pertemuan yang (harus) digelar secara rutin itulah nantinya diharapkan muncul program yang bisa mendekatkan komunitas dengan masyarakat dan pemerintah kota. Sehingga keberadaan Siaga Kota Surabaya akan semakin ‘diakui, dilihat, dan dilibatkan’ dalam hal pengawalan ambulance dan kegiatan lain.

Ini penting untuk menghapus penilaian masyarakat pengguna jalan yang selama ini sering dikecewakan oleh tingkah arogan dari oknum tertentu saat melakukan pengawalan. Untuk menghindari sikap arogansi itulah perlu ada semacam kode etik pengawalan yang disepakati. Termasuk pelatihan dengan berbagai materi yang mendukung kegiatan komunitas dibawah koordinasi Siaga Kota Surabaya. Salam Tangguh, Salam kemanusiaan. [eBas]

 

PEMBEKALAN SERTIFIKASI RELAWAN MITRA SRPB JATIM

         Ada yang bilang bahwa sertifikasi relawan itu  merupakan proses pemberian sertifikat kepada relawan yang sudah memenuhi persyaratan kompetensi tertentu, yang didukung bukti fisik sesuai bidang yang diambil.

Sementara Sugeng Yanu, sebagai pemateri tunggal acara sosialisasi sertifikasi relawan kepada mitra SRPB JATIM, mengatakan bahwa sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan asesor untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survalen, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat.

Diawal penyampaian materi, Sugeng Yanu yang juga aktif di gerakan pramuka, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pembekalan masalah sertifikasi ini merupakan inovasi yang kreatif dari pengurus SRPB JATIM. lebih tepatnya sosialisasi dulu, baru pembekalan.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi relawan yang digelar di Ruang Siaga, Kantor BPBD Provinsi Jawa Timur, minggu (29/9) ini, dalam rangka menyiapkan relawan yang akan mengikuti sertifikasi agar hasilnya tidak mengecewakan dan benar-benar kompeten dibidang yang akan disertifikasi. Disamping itu juga untuk menghindari peserta yang sudah terpilih mengikuti sertifikasi tiba-tiba muntaber (mundur tanpa berita).

Sungguh, jika waktunya sertifikasi kemudian pesertanya tiba-tiba muntaber, maka pengurus SRPB JATIM yang blingsatan mencarikan penggantinya. Ini  menjadi problem tersendiri. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan pihak lain kepada pengurus.

Untuk menghindari peserta yang muntaber inilah acara Arisan Ilmu kali ini digelar dengan materi pembekalan sertifikasi. Harapannya, hanya mereka yang benar-benar seriuslah yang akan dibina dan didampingi lebih lanjut agar tidak muntaber.

Arisan ilmu yang ke 26 ini didominasi oleh wajah baru yang datang dari berbagai komunitas. Bahkan ada dua mahasiswi STIKES Kota Malang, nekat datang berdua naik motor berboncengan. Begitu juga dengan relawan dari Kota tuak Tuban, berboncengan penuh semangat ingin tau apa itu sertifikasi relawan, sekaligus ‘nyambangi’ markaz SRPB JATIM. siapa tahu mereka bisa mengadopsi di daerahnya. subhanallah, semoga perjalanan kalian mendapat barokah.

Seperti biasa nasi lodeh, lauk ikan asin, mendol dan es cao meramaikan Arisan Ilmu. Ditambah dengan hadirnya wedang kemaruk (ramuan daun kemangi dan perasan jeruk) sumbangan Bukaji Rukiyati menambah semangat peserta menikmati makan siang bersama sambil bercengkerama untuk mengakrabkan suasana.

Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Seperti, perlunya ada tanda khusus bagi relawan yang telah tersertifikasi. Karena sampai saat ini manfaat dari sertifikasi belum terasakan oleh relawan yang telah memiliki sertifikat. Artinya, selama ini saat terjadi tanggap darurat bencana, semua relawan yang datang ke lokasi langsung beraksi tanpa melihat kompetensi yang dimiliki, serta tanpa pernah ditanya sudah tersertifikasi atau belum oleh petugas posko induk (yang belum tentu sudah tersertifikasi).

Ada juga saran agar SRPB JATIM berani menggelar acara sarasehan yang menghadirkan unsur birokrasi, akademisi dan praktisi serta relawan dari berbagai komunitas untuk membahas praktek penanggulangan bencana yang semakin baik  sesuai kompetensi yang terstandar di dalam aturan sertifikasi.

Sugeng Yanu, menimpali terkait dengan usulan cerdas dari peserta yang baru pertama ikut arisan ilmu,  bahwa kebijakan daerah masih sering belum ‘konek’ dengan masalah penanggulangan bencana. Mereka masih sibuk mengerjakan program-program ‘populer’ yang bisa segera menyerap anggaran. Sementara program yang berupaya menyiapkan masyarakat tangguh bencana masih sedikit (belum menjadi prioritas).

“Ketika pimpinan tidak mau mengagendakan kegiatan pra bencana, maka yang terjadi adalah tidak adanya program yang mengarah ke upaya pendidikan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Sementara kegiatan simulasi atau gladi lapang sering kali hanya untuk memenuhi seremonial saja, jarang dilakukan di tempat yang berpotensi terjadi bencana,” Ujarnya sambil tersenyum penuh arti.

Pensiunan karyawan BPBD Provinsi  Jawa timur ini juga mengatakan bahwa, menurut UU nomor 24 tahun 2007, operasi bencana harus dipimpin oleh unsur birokrasi atau orang lain yang ditunjuk oleh birokrat. Sementara, masih menurut pria berambut putih ini, kalau dulu, sebelum ada UU Penanggulangan Bencana, siapa saja yang datang ke lokasi bencana lebih dulu, dialah yang menjadi pemimpin. Sekarang, siapapun yang datang lebih dulu boleh melakukan kegiatan penanggulangan bencana, namun tidak boleh memimpin.

Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta ini sebagai upaya SRPB JATIM untuk menjelaskan tentang manfaat relawan mengikuti sertifikasi. diantaranya membantu relawan meyakinkan kepada orang lain/institusi bahwa dirinya kompeten dalam bekerja untuk menghasilkan produk/jasa, membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan rasa percaya diri, membantu dalam memenuhi persyaratan regulasi, dan membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas Negara.

Dengan demikian, ke depan diharapkan relawan memahami tentang  proses sertifikasi yang agak panjang karena harus terukur, objektif, tertelusur, diterima (acceptable), dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Disamping itu relawan yang berminat mengikuti sertifikasi haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi melalui uji kompetensi.

Di penghujung acara, atas kemurahan hati pejabat BPBD Provinsi Jawa Timur, semua peserta yang datang bergembira, mendapat bingkisan berupa makanan siap saji khas bencana, yang dikemas dengan warna orange. Ada nasi goreng, nasi rawon, bubur kacang ijo, dan banyak lagi jenisnya. Mereka senang karena tidak semua relawan berkesempatan menikmatinya.

Oleh panitia, diharapkan makanan kemasan tersebut segera ‘dieksekusi’ agar tidak kedaluwarsa. Kecuali jika makanan yang diproduksi oleh BNPB itu akan dijadikan ‘pajangan’ dirumahnya untuk kenang-kenangan, dipamerkan kepada tetangga dan handai taulan sebagai relawan yang diperhatikan oleh BPBD. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/ selasa wage-011019].

   

  

GERAKAN PEDULI MANGROVE UNTUK KEHIDUPAN

          Sabtu wage (21/9) sore, berbagai komunitas pecinta alam dan pegiat pelestarian alam, berkumpul di Hutan Mangrove Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Satu persatu, dengan tertib mereka melakukan registrasi ulang untuk mendapatkan nomor tenda yang dipersiapkan oleh panitia.

Mereka datang dalam rangka turut memeriahkan kegiatan “Eiger Mangrove Adoption 2019” bekerjasama dengan mapala Palasdhika, STIE Mahardhika, Surabaya, dalam rangka penanaman bibit mangrove sebagai langkah partisipasi dalam pelestarian mangrove di pantai timur Surabaya.

Konon, kegiatan ini merupakan yang pertama di Surabaya, dalam rangka ‘mengingatkan’ kepada komunitas pecinta alam agar tidak bosan untuk belajar cinta lingkungan dan upaya pelestarian daerah pesisir dalam arti sebenarnya. Karena, sesungguhnyalah, upaya pelestarian alam itu tidak bisa lepas dari keterlibatan komunitas. Untuk itulah sudah waktunya pemerintah lebih erat lagi merangkul para relawan lingkungan.

Ini penting, karena pantai yang ditumbuhi oleh mangrove dapat menjaga ekosistem, mencegah abrasi, memecah gelombang serta menahan kecepatan tsunami. Disisi lain, hutan mangrove bisa menjadi tempat perkembang biakan berbagai jenis unggas. Khususnya burung dan hewan pantai lainnya.

Kegiatan yang dihelat di alam terbuka di kawasan hutan mangrove ini juga diisi dengan acara “Sharing Session” tentang darurat mangrove yang dipandu oleh Lulut Sri Yuliani, pakar mangrove yang pernah memperoleh hadiah kalpataru tingkat Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Seluruh peserta khidmat mendengarkan tausyiah seputar mangrove.

Ditangan alumni Unesa ini, mangrove yang banyak jenisnya itu dibudidayakan menjadi bahan olahan yang bernilai ekonomi. seperti sirup, tepung, kopi, minyak urut, bahan pewarna untuk membatik dan lainnya. Termasuk sedang diteliti untuk bahan obat pencegah stunting.

Dikatakan darurat mangrove, karena saat ini banyak hutan mangrove yang meranggas menuju kematiannya dikarenakan musim kering, dan banyaknya sampah plastik yang menutupi tunas mangrove sehingga mengganggu pertumbuhan mangrove sekaligus kehidupan flora fauna di sekitarnya. Belum lagi ulah manusia mengalih fungsikan pasisir pantai untuk kepentingannya.

“Ingat ya, menanam pohon bakau itu bukan untuk pamer. Tapi harus tulus dan dijaga sampai benar-benar tumbuh subur,” Kata Lulut bersemangat. Disamping itu, dalam menanam mangrove juga harus memperhatikan kondisi pesisir. Apakah termasuk pantai berlumpur, berpasir atau pantai karang.

Dengan mengetahui kondisi pesisir bisa disesuaikan dengan jenis bibit mangrove yang cocok. Sehingga pertumbuhannya bisa maksimal. Sementara Cak Roy, dari komunitas relawan Surabaya, mengatakan bahwa menanam bibit mangrove harus diberi pemberat di bagian akarnya atau batangnya diberi tegakan bambu., agar tidak hanyut oleh gelombang pasang surut.

Diakhir paparan tentang darurat mangrove, muncul keinginan mendirikan ‘Sekolah Mangrove’ kerjasama antara pihak eiger dengan pakar mangrove. Hal ini dikarenakan masih minimnya edukasi tentang tanaman mangrove yang banyak jenisnya sekaligus menyimpan manfaat yang tidak sedikit untuk kehidupan manusia.

Kegiatan yang juga diramaikan dengan aneka kuis dan musik akustik ini, tidak terlepas dari partisipasi pihak eiger yang peduli terhadap upaya peningkatan kapasitas berbagai komunitas pegiat alam.

Sungguh, ucapan terimakasih patutlah disampaikan kepada eiger atas segala fasilitas yang diberikan demi suksesnya acara penanaman bibit mangrove untuk membangun habitat flora dan fauna pantai yang rusak akibat kekeringan. Harapannya, pihak eiger bisa melestarikan kegiatan semacam ini sebagai tempat berkumpulnya aneka komunitas untuk saling bersilaturahmi, dan berkoordinasi, Sudah waktunya meninggalkan ritual penanaman mangrove sekedar acara seremonial untuk kepentingan pencitraan semata. Salut untuk manajemen eiger, semoga barokah.

Rembang malam pun menjelang, satu satu peserta memasuki tenda yang telah disiapkan sebagai tempat melepas penat seharian, tidur sejenak untuk menghimpun tenaga. Karena esok ritual penanaman bibit mangrove dimulai. Ingat, tindak lanjut dari penanaman adalah pemeliharaan, karena disitulah titik awal awal hidup matinya pohon mangrove. Salam Lestari, Salam Literasi, tetap menginspirasi. [eBas/08123161763].

SRPB JATIM GELAR WORKSHOP JURNALISTIK

Sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana jawa timur (SRPB JATIM) sebagai wadah berkumpulnya organisasi relawan di jawa timur, di bulan September 2019 ini mempunyai gawe special, yang bernama Workshop Jurnalistik Kebencanaan.

Dikatakan special karena kegiatan ini hanya dikhususkan untuk relawan yang sungguh-sungguh berminat dalam bidang jurnalistik. Disamping itu, Workshop ini merupakan kegiatan pertama yang digelar SRPB JATIM dengan model berbayar (tidak seperti Arisan Ilmu Nol Rupiah sebagai ikon SRPB JATIM). Masing-masing peserta wajib berdonasi Rp. 135.000,- dengan mendapat fasilitas Kaos mbois, Piagam untuk kelengkapan seritikasi, dan Konsumsi yang memenuhi standar gizi nasional.

Konon, kegiatan special ini lahir dari hasil ngobrol tipis-tipis di kartor sekretariat SRPB JATIM, lantai dua, BPBD Provinsi Jatim, sambil menikmati makanan yang dibawa sendiri oleh anggota sebagai simbol kerukunan dan kebersamaan. Semoga saja kedepan bisa muncul kegiatan special lainnya dalam semangat meningkatkan kapasitas relawan.

Kegiatan yang special ini digelar di ruang Siaga BPBD Provinsi Jawa timur. Ruangannya representatif untuk rapat dengan fasilitas sound system, LCD, dan AC yang cukup dingin melenakan mata, alias ngantuk.

Rizki Danianto, praktisi jurnalistik, berkenan berbagi ilmu untuk membekali relawan saat meliput peristiwa kebencanaan. Baik saat pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Harapannya, relawan bisa menyampaikan berita dengan benar yang didukung data, fakta berdasar 5 W 1 H, dan foto-foto yang ‘beretika’ agar tidak meresahkan berbagai pihak.

Kata Yossi Merapi, praktisi media TV, menyebarkan berita tidak boleh berubah menjadi bencana jurnalistik. Karena, berita yang disampaikan itu bisa berpengaruh terhadap psikologis masyarakat, khususnya yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan isi pasal 5 kode etik jurnalsitik wartawan Indonesia “wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya” (Budayana, 2012:47)

Untuk angkatan pertama ini, pesertanya dibatasi untuk 15 orang saja yang datang dari berbagai organisasi. Dengan jumlah peserta yang terbatas ini dimaksudkan bisa lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Begitu juga rencana untuk kegiatan selanjutnya. Karena, konon kata panitia, animo relawan untuk ikut kegiatan berbayar ini banyak sekali, di luar perkiraan.

Mungkin semua ini karena materinya yang menarik, dan disampaikan langsung oleh ahlinya. Dalam workshop ini materi yang disajikan meliputi, cara mencari berita, cara menulis berita, lima langkah menulis berita, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, fotografi, dan jurnalistik kebencanaan. Semuanya disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Peserta sangat antusias mengikuti sajian materi. Mereka mencatat penjelasan nara sumber untuk kemudian melakukan praktek wawancara sekaligus menulis berita dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Kiranya perlu diketahui bahwa berita merupakan laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai yang penting dan menarik bagi sebagian khalayak, bersifat baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa. Dengan demikian, Peristiwa atau pendapat tidak akan menjadi berita, bila tidak dipublikasikan media massa secara periodik. (JB. Wahyudi dalam Djuroto,2004:47). 

Dengan demikian tulisan yang akan dibuat nanti haruslah mudah dimengerti oleh pembacanya.

Tentu, seusai mengikuti workshop ini peserta harus terus berlatih dan berlatih terus dengan tekun dan sabar, untuk memperkaya perbendaharaan kata dan mampu membuat narasi serta mengembangkan berita menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca (seperti, in deep news, feature, maupun opini yang menggugah nurani pembacanya). Paling tidak, kedepan peserta dapat memanfaatkan keberadaan web.srpb dengan berbagai berita terkait peristiwa kebencanaan di daerahnya. Salam Tangguh, Salam literasi, terus menginspirasi. [eBas/minggu pon-150919]

  

RELAWAN PERLU KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

          “Pengalaman kita dulu waktu gempa Padang, relawan sangat dimudahkan. Apalagi saat selesai tugas, relawan mendapat surat pengantar dari Dan Ops Bandara Tabing menuju Halim. Sehingga BNPB mempermudah kita untuk balik kanan ke daerah asal kita. Namun sekarang sepertinya relawan dipersulit,” Komentar seorang relawan dalam postingan di grup WhatsaPP.

Komentar lain menyebutkan bahwa, kami sebagai relawan tidak minta muluk-muluk dari pemerintah. Kami hanya minta dipermudah untuk fasilitasi relawan dalam hal transportasi menuju daerah bencana dan pulangnya. Masalah operasional relawan di lokasi itu masing-masing relawan sudah siap sesuai dengan kapasitas jam terbang kami.

Grundelan bernada menuntut ini sering kali hanya berputar-putar ‘di belakang’ tanpa pernah dimunculkan ke permukaan saat ada pertemuan resmi yang digelar pemerintah dan dihadiri relawan. Sehingga pesan yang berupa harapan dari relawan tidak pernah ditanggapi.

Hal ini karena pemerintah memang tidak pernah mendengar pesan itu secara langsung (dan terbuka). Artinya selama ini belum terbangun komunikasi antara relawan dengan pemerintah. Mungkin termasuk dengan unsur pentahelix lainnya, seperti akademisi, dunia usaha, dan media.

Padahal, dengan berkomunikasi kita dapat berinteraksi, saling bertukar pikiran, ide, atau gagasan dengan manusia lainnya dalam rangka membentuk kesepahaman. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh pakar komunikasi, Atep Aditya Barata dalam pakarkomunikasi.com (2017),  yang mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan, berita, atau informasi yang terjadi diantara dua orang atau lebih. Proses ini dilakukan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerimanya.

Artinya, masih kata Atep,  Komunikasi melibatkan dua atau lebih manusia, sebab ketika berkomunikasi terjadi proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan melalui berbagai media, bergantung tujuan serta target yang ditentukan.

Setelah pesan tersampaikan, feedback dari komunikan yang menerima pesan diperlukan. Sebab melalui feedback yang diberikan komunikan, komunikator dapat mengetahui apakan komunikasi berjalan dengan efekti atau tidak.

Sementara,  Agus M. Hardjana, seorang pakar komunikasi lain merumuskan bahwa komunikais adalah kegiatan disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan  melalui media tertentu kepada penyampai pesan.

Menurut Mendy Aisha, tujuan dari komunikasi adalah terwujudnya perubahan, pembentukan sifat, opini atau pendapat, pandangan, dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator.

Sementara itu, relawan pun harus melakukan koordinasi agar tidak muncul kesalahpahaman diantara mereka. Menurut James G March dan Herben A Simon, dalam Utsman Ali (2015), Pengertian Koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantungan.

Masih menurut lamannya pakarkomunikasi.com, Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordianasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Tujuan koordinasi diantaranya untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi. Serta untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan beberapa teori yang disampaikan oleh pakarnya, maka ada baiknya jika para pegiat kebencanaan, yang saat ini disebuat pentahelix, mulai meningkatkan komunikasi dan koordinasi diantara mereka dalam sebuah pertemuan yang terjadwal secara berkala. Baik yang didanai oleh anggaran BNPB/BPBD maupun dana ‘bantingan’ diantara mereka sendiri, dalam rangka menggagas program pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana), yang bisa menjadi bahan masukan BPBD/BNPB untuk penyusunan kebijakan. Sayangnya, budaya ‘bantingan’  kurang diminati.

Dengan seringnya berkomunikasi dan berkoordinasi (sambil ngopi, misalnya), maka “suara sumbang” yang sering muncul bisa dieliminasi dan dicarikan solusi, misalnya yang terkait dengan dukungan transportasi yang sering dikeluhkan dan sangat dibutuhkan relawan yang ingin turut beroperasi membantu penanggulangan bencana di lokasi. [eBas/Selasa legi-3/9]

BNPB Sosialisasi Desa Tangguh Tsunami

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan sosialiasi Desa Tangguh Bencana (Destana) tsunami bersama tim ekspedisi dan telah menyasar 512 desa di 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana tsunami.

"Kegiatan ini dalam rangka penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami dan untuk pengembangan Desa Tangguh Bencana yang berada di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/8/2019).

BPNB sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana, membuat langkah untuk melindungi masyarakat berisiko yang berada di desa/kelurahan tersebut. Ekspedisi ini juga melibatkan lima unsur (pentahelix), yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, lembaga usaha, dan media.

Ekspedisi ini terbagi dalam empat segmen, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, yang masing-masing segmen diikuti 200 orang. Dari target 518 desa, hanya tercapai 512 desa yang berhasil disosialisasikan tentang kesiapsiagaan dan potensi tsunami.

"42 ribu masyarakat yang kami datangi, lebih dari 3.700 orang perangkat desa yang kami berikan pemahaman bencana. Kendala di lapangan banyak kami alami, termasuk penolakan dari kepala daerah tersebut," ucap Deputi Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan. 

Diketahui, ada 600 ribu lebih masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tsunami. Fakta Tim Destana di lapangan menemukan tingkat kesiapsiagaan cukup baik bagi daerah yang sudah pernah mengalami tsunami, namun yang belum mengalami tsunami masih banyak yang belum paham dan tidak tahu kemana harus melakukan evakuasi.

"Selain itu, infrastruktur yang masih belum memadai untuk evakuasi. Dari timur Jawa ke barat, masih banyak daerah wisata, yang hampir sebagian besar tidak punya rambu peringatan tsunami. Hal ini sangat riskan bagi keselamatan pengunjung," ucap Lilik.

Kepala BNPB Doni Monardo juga menggagas pembangunan monumen tentang peristiwa bencana alam yang sudah terjadi. Monumen itu ditujukan agar masyarakat mengingat peristiwa bencana alam. Menurutnya, bencana tidak dapat dihindari, namun bisa dikurangi risikonya.

"Konsep pentahelix merupakan sosialisai yang terbaik. Perangkat desa ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan sosialisasi kepada RW/RT dan keluarga, namun tetap memperhatikan kearifan lokal. Poinnya, masyarakat harus sadar potensi bencana yang ada, memahami dan mampu melakukan upaya pencegahan, dan masyarakat menjadi tangguh serta mampu dalam menyelamatkan diri dari bencana," tutur Doni. 

Selanjutnya, kegiatan ini akan dilanjutkan menjadi KKN tematik Destana dan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Selain itu, ada dua buku mengenai tulisan ekspedisi dan foto perjalanan ekspedisi untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat lain. [sumber:news.detik.com/berita/14/8]

SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA MASUK DIKLAT PAUD DIKMAS

Tahun 2019, yang bertepatan dengan shio babi tanah ini, BP-PAUD dan DIKMAS Jawa timur mempunyai terobosan baru dalam menggelar pelatihan untuk lembaga mitra. Kegiatan yang bertema “Peningkatan Kompetensi SDM melalui Bimtek (LKP, PAUD, PKBM), berlangsung di “Kampus Gebang Putih 10” Surabaya.

Terobosan baru itu adalah dimunculkannya materi tentang pengurangan risiko bencana, yang di dalamnya berisi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Sebuah materi baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Mengapa baru sekarang diadakan ?.

Seperti diketahui, sejak terjadinya gempa di Pulau Lombok yang meluluh lantakkan Kabupaten Lombok Utara, kemudian disusul gempa Palu (Sulawesi tengah) yang diberengi dengan tsunami dan likuifaksi (jenis bencana baru yang belum dimasukkan ke dalam UU 24 tahun 2007, sebagai salah satu jenis bencana).

Ke dua bencana yang melanda daerah yang berbeda ini belum selesai ditangani, sudah disusul gempa selat sunda yang memunculkan tsunami di pantai pangandaran dan lampung. Di susul dengan berbagai bencana di daerah lain dengan korban harta benda dan nyawa yang tidak sedikit.

Dari situlah kemudian muncul ‘himbauan’ presiden dan mendikbud agar pendidikan mitigasi bencana diajarkan di sekolah. Sayangnya himbauan itu kurang disambut serius dikarenakan ada anggapan materi pelajaran di dalam kurikulum sudah padat.

Bagaimana dengan satuan pendidikan nonformal (SKB, PKBM, PAUD, dan LKP) dalam menyambut himbauan presiden dan mendikbud itu?. Sama saja, setali tiga uang. Bahkan terkesan tidak ada yang peduli melakukan pengkajian untuk dijadikan program aksi sebagaimana yang dihimbaukan oleh presiden.

Padahal, sesungguhnyalah peserta didik dari satuan pendidikan nonformal itu kebanyakan berdomisili di desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana. sehingga kalau terjadi bencana mereka akan menjadi korban pertama, sekaligus sebagai orang yang melakukan penyelamatan terhadap korban bencana, sebelum bantuan dari luar datang.

Dari situlah kemudian, sesuai dengan salah satu tugas BP-PAUD dan DIKMAS Jawa Timur, melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Sementara salah satu fungsinya adalah pengembangan program PAUD dan DIKMAS.

Maka pamong belajar BP-PAUD dan DIKMAS JATIM setiap tahun diwajibkan mengembangkan model. diantaranya model pembelajaran mitigasi bencana pada pendidikan multikeaksaraan. Sasaran dari model ini adalah masyarakat penyandang buta aksara yang baru menyelesaikan program keaksaraan fungsional. Tujuannya adalah sebagai upaya menjaga kemampuan keberaksaraannya agar tidak kembali buta aksara, sekaligus paham akan pentingnya melakukan mitigasi mandiri seperti dalam konsepnya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Kemudian model lain yang masih bersinggungan dengan masalah kebencanaan adalah pengembangan model pembelajaran sadar bencana untuk memperkuat karakter bagi peserta didik LKP. Saat ini model ini masih dalam tahab ujicoba.

Harapannya, setelah mereka menerima materi ini bisa memahami arti penting kesiapsiagaan menghadapi bencana serta mampu melakukan mitigasi untuk mengenali potensi bencana yang ada di daerahnya sebagai upaya mengurangi risiko bencana.

Seperti diketahui, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dengan kata laian, mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk megurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. 

Sedangkan Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007). Kegiatan yang termasuk kesiapsiagaan itu seperti penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharan dan pelatihan personil. Bisa juga dikatakan bahwa Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat.

Sementara, untuk kegiatan bimbingan teknis kali ini, peserta diperkenalkan dengan konsep SPAB, dalam rangka penguatan kapasitas sekolah termasuk kepala sekolah, guru dan siswa tentang kesiapsiagaan agar mereka dapat selamat ketika terjadi bencana.

Dengan kata lain, SPAB sebagai bentuk antisipasi terjadinya bencana di lingkungan sekolah guna mengurangi risiko serta memberi pemahaman kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, terkait risiko bencana yang mengancam daerahnya dimana sekolah itu berada.   

Disamping itu, melalui SPAB peserta dapat turut membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, serta membangun ketahanan warga sekolah dalam menghadapi bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitar sekolah dari ancaman dan dampak bencana.

Dengan memahami SPAB itulah, diharapkan para pengelola satuan pendidikan nonformal bisa menerapkan konsep SPAB di daerahnya, tentunya dengan beberapa modifikasi sesuai dengan karakteristik budaya setempat. Paling tidak pengelolanya membangun kerjasama dengan relawan setempat untuk mensosialisasikan masalah kebencanaan kepada peserta didiknya.

Hal ini mengingat bahwa upaya penanggulangan bencana itu bukan hanya urusan pemerintah, namun urusan semua sesuai konsep pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media), yang dikenalkan oleh Kepala BNPB beberapa waktu yang lalu. Dalam UU 24 tahun 2007, ada pasal yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapat pelatihan tentang kebencanaan dan kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan bencana.

Semoga apa yang dilakukan oleh BP-PAUD dan DIKMAS Jawa timur bisa menginspirasi Balai lainnya untuk turut serta menyisipkan materi kebencanaan dalam kegiatan diklat maupun bimtek yang rutin dilaakukan dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola satuan pendidikan nonformal, dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu program PAUD dan DIKMAS untuk mendukung jargon "menuju SDM unggul Indonesia maju" . Salam Literasi, terus menginspirasi, [eBas/Sabtu wage-17/8]