FORUM PRB KEMBALI KE KHITAH

"BNPB sudah tidak memperdebatkan lagi terkait keberadaan forum. Semua pegiat kebencanaan  terwadahi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan ini jelas sesuai dengan mandat Undang Undang Nomor  24 tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor  21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, “ Kata Lilik Kurniawan, Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Forum PRB merupakan wadah dari pegiat kebencanaan yang merupakan perwakilan dari lima unsur penthahelix antra lain perwakilan pemerintah yaitu BPBD, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa dan masyarakat. Dari unsur masyarakat termasuk Ormas, LSM, dan Relawan Penanggulangan Bencana.” Katanya lagi, dalam acara “nJagong Maton” di rumah Dinas Kepala Staf Korem Jl. Kahuripan No. E 31 Klojen Kota Malang Jawa Timur, rabu (14/4/2021) malam.

Apa yang dilontarkan oleh Pak Deputi yang murah senyum itu, merupakan upaya meneguhkan keberadaan forum dengan segala kiprahnya sesuai mandat yang ada. Sehingga segala urusan kebencanaan yang menjadi programnya BPBD, sudah seharusnya melibatkan forum.

Bahkan, boleh dikata bahwa semua elemen pentahelix yang ingin berkiprah dalam penanggulangan bencana harus melalui forum sebagai pintu utama. Bukan yang lain. Karna mandatnya memang begitu.  Termasuk kewenangan mengkoordinir Desk Relawan itu ada pada Forum PRB, dalam rangka membantu BPBD. Sedangkan yang menggerakkan  relawan ke lapangan itu masing-masing organisasi/komunitas sesuai dengan kemampuannya (khususnya kemampuan financial dan personal).

Dengan “kewenangannya” yang luar biasa itu, tentulah semua pengurus forum dituntut mumpuni dalam segala hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Termasuk mampu “memelihara” soliditas antar elemen pentahelix dengan jargon yang humanis, ‘Saling Menguatkan Bukan Melemahkan’. Itulah khittah Forum yang sesungguhnya. 

Hal ini seperti yang sering dikatakan oleh Sekjen FPRB Jawa Timur, bahwa Forum PRB itu bergerak disemua fase kebencanaan. Di dalam Pra Bencana Forum PRB mampu memastikan bahwa semua perencanaan pembangunan disemua level harus berbasis Pengurangan Risiko Bencana artinya mulai seperti  Desa Tangguh Bencana, dan Keluarga tangguh bencana merupakan bagian dari risiko bencana.

Ketika dalam fase tanggap darurat, Forum PRB mampu mengkoordinir relawan dalam desk relawan. Artinya,  forum mengendalikan data dan memetakan relawan yang ada dilapangan, untuk memudahkan koordinasi dan mobilisasi relawan. Apabila di satu lokasi kekurangan relawan, bisa segera menggeser relawan dari lokasi lain. Hal ini untuk menghindari penumpukan relawan pada satu lokasi tertentu saja.

Masalahnya, maukah relawan relawan digeser ?. karena, selama ini relawan datang ke lokasi bencana itu sesuai panggilan nurani dan seringkali bertindak berlebihan karena konsep SKPDB kurang berjalan, karena terkungkung pada aturan dan masih adanya ego sektoral yang saling menelikung. Mungkin, inilah pekerjaan rumah yang harus dimainkan oleh forum sebagai katalisator.

Ketika memasuki fase pasca bencana, Forum PRB mampu membantu mengkoordinir pemulihan secara cepat dengan membangun lebih baik secara aman, sesuai pendekatan ‘buid back better’, yaitu disamping membangun kembali bangunan yang hancur akibat bencana, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh agar risiko bencana berkurang secara signifikan.

Acara yang dihadiri oleh berbagai komunitas relawan itu seakan menjadi penanda kembalinya Forum PRB kepada khittahnya yang akhir-akhir ini menjadi ‘perbincangan’ liar tanpa dasar, diantara komunitas relawan.   

Harapannya, dengan acara “nJagong Maton”  ini, semua relawan menjadi paham akan peran dan fungsi forum, untuk kemudian bersama membantu menjalankan misi forum dengan segala programnya. Dengan demikian, kedepan tidak akan muncul lagi istilah Matahari Kembar dalam penanggulangan bencana. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/sumber:mediadestara/16042021]

 

 

 

DUNIA USAHA DALAM PUSARAN PENTAHELIX

Mukidi berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana di Kota Mangga, Probolinggo. Pesertanya berkelas, dari dunia usaha. Bukan orang biasa. Terlihat dari bajunya yang rapi, dan wangi baunya. Cara bicaranya pun jelas mereka orang terdidik yang menjadi panutan kawulo cilik.

Ada pula pejabat yang datang untuk memberi motivasi agar dunia usaha sebagai salah satu elemen pentahelix, semakin tampak kiprahnya yang maksimal dalam kegiatan penanggulangan bencana di wilayahnya.

“Peneguhan peran dunia usaha sangat jelas dalam upaya penanggulangan bencana,”.  Kata Hasan Irsyad, dari komisi E, DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam acara Sosialisasi Penanggulangan Bencana, di Probolinggo, Jumat (9/4/2021).

Masih kata anggota dewan dari partai golkar ini, bahwa, BPBD juga telah membentuk Destana. Sehingga keterlibatan dunia usaha akan melengkapi unsur pentahelix yg memang harus terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Timur.

Dari pernyataan di atas, menurut Mukidi, sudah selayaknya jika di dalam Forum PRB ada unsur dunia usaha yang terlibat aktif bersinergi dengan unsur pentahelix lainnya dalam upaya penanggulangan bencana. Baik itu pada saat pra bencana, tanggap bencana, maupun pasca bencana.

Sedikitnya, 100 perwakilan kelompok dunia usaha dari berbagai daerah hadir dalam kegiatan yang “dimotori” BPBD Provinsi Jatim, BPBD Kota Probolinggo dan FRPB Jatim. Harapannya jelas, agar peran dunia usaha semakin tampak dalam urusan kebencanaan, sekaligus menjadi pemicu daerah lain untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana seperti yang digelar oleh pemerintah kota Probolinggo ini.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pengurus utama Forum PRB Jawa Timur, juga muncul himbauan agar  Kabupaten/Kota yang belum terbentuk FPRB harus segera membentuk. Karena keberadaan FPRB dimandatkan dari UU 24 tahun 2017 dan PP nomor 21 tahun 2008, dan menjadi salah satu indikator capaian IKD.

"Penanggulangan bencana ini juga masuk dlm prioritas Ibu Gubernur Khofifah sebagaimana yg tertuang dalam visi misi beliau; Nawa Bhakti Satya, poin Jatim Harmoni. Prioritasnya,  pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana," papar Gatot Subroto, Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur.

Dalam benak Mukidi, jelas dalam kegiatan ini, yang diutamakan adalah terbangunnya kesadaran akan perlunya kesiapsiagaan menghadapi bencana dari semua unsur pentahelix. Dari situlah kemudian diharapkan muncul gerakan bersama membangun ketangguhan bangsa yang berwawasan pengurangan risiko bencana.

Sasarannya adalah masyarakat yang bertepat tinggal di daerah rawan bencana. artinya masyarakat harus dipahamkan akan adanya potensi bencana yang ada di daerahnya. Sehingga mereka mampu secara mandiri beradaptasi terhadaap jenis bencana yang ada di daerahnya, mengantisipasi datangnya bencana dan memproteksi diri dari bencana agar selamat, serta memiliki daya lenting untuk segera cepat pulih dari derita akibat bencana.

Rupanya, peran-peran inilah yang perlu segera dimainkan oleh seluruh elemen pentahelix agar gerakan literasi bencana melalui sosialisasi pengurangan risiko bencana benar-benar terasakan oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.

Relawan penanggulangan bencana sebagai bagian dari pentahelix pun harus memainkan perannya pada fase pra bencana, seperti yang termaktub di dalam Perka nomor 17 tahun 2011. Namun demikian, semua gerakan yang dilakukan oleh elemen pentahelix, termasuk dunia usaha (biasanya melalui CSR nya) haruslah dalam koordinasi BPBD. Agar tidak berjalan sndiri, maka BPBD harus rajin “merawat” sinergitas pentahelix yang sedang dibangun oleh pengurus Forum PRB Jawa Timur. “Yang bagaimana itu ?,” Tanya Mukidi sambil nyruput kopi di ruang lobi. [eBas/RabuKliwon-14042021]

SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

    “Saran saya, kemendikbud harus melakukan SPAB sebagai program utama dengan teknis setiap fasilitas pendidikan harus ada instrumen evaluasinya (penilaian). Salah satunya instrumen mengenai SPAB dan manajemen bencana di setiap sekolah. Jika tidak ada maka kepala sekolahnya diberi sangsi. Misalnya diturunkan pangkatnya, atau dipindah ke sekolah lain. Sementara untuk sekolah swasta yang tidak melaksanakan SPAB diberi hukuman administratif,” Kata Sultan Afandi, peserta NGOPI PB (ngobrol pintar penanggulangan bencana) #4.

    Kegiatan yang diadakan secara online ini merupakan agenda rutin dari gerakan literasi bencana. Temanya bermacam-macam, seputar penanggulangan bencana. Pesertanya pun beragam.

    Ngopi PB #4 yang digelar hari rabu (24032021) malam, mengambil tema Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia. Sangat menarik, karena Indonesia yang rawan bencana itu belum banyak mendapat perhatian dari semua pihak. Khususnya dunia pendidikan, belum memandang serius perlunya mengenalkan masalah bencana kepada siswanya. Padahal sudah ada modul SPAB yang diterbitkan oleh BNPB.

    Termasuk desain bangunan dan fasilitas pendidikan banyak yang belum ramah anak. Banyak yang dibangun di daerah yang memiliki potensi bencana. Muncullah pertanyaan ‘nakal’, kira-kira apa yang bisa ditempuh oleh banyak pihak ?. Hal ini mengingat bencana adalah urusan bersama. Pemerintah sendiri jelas tidak akan mampu mengatasi bencana sendirian.

    Pertanyaan nakal di atas, tampaknya sulit dijawab. Karena banyak instansi yang memiliki program penanggulangan dengan sasaran yang telah ditentukan. Mereka berjalan sendiri sesuai dengan aturan penganggarannya, juga kepentingannya. Sehingga bisa memunculkan rivalitas diantara mereka, dan masyarakat pun bingung dibuatnya. Ujung-ujungnya semua hanya untuk kepentingan daya serap anggaran tanpa kelanjutan yang memandirikan.

    Sementara ini, yang banyak mempraktekkan program SPAB adalah sekolah swasta. Mereka berkreasi sendiri untuk mengenalkan masalah bencana kepada seluruh elemen sekolah (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan). Bahkan sudah ada yang secara periodik melakukan simulasi jika terjadi bencana di daerahnya (sesuai dengan potensi bencana yang ada).

    Mereka bisa begitu karena “didukung” oleh kawan-kawan LSM yang memiliki aturan sendiri dalam berkegiatan. Sementara pelaksanaan SPAB di sekolah negeri masih bisa dihitung dengan jari. Belum banyak yang berani melakukan karena masih menunggu pentunjuk dan arahan dari pimpinan diatasnya.

    Disinilah perlu adanya kesadaran terhadap risiko bencana yang mungkin terjadi di daerahnya, sehingga tumbuh semangat membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana, diantaranya melalui proses internalisasi lewat pembelajaran di sekolah.    

    Semua itu kuncinya adalah, adanya regulasi tentang SPAB yang benar-benar dipahami dan dijalankan oleh semua pihak. Kemudian SPAB diintegrasikan dalam mata pelajaran dan ekstra kurikuler. Jika memungkinkan ada evaluasi penyelenggaraan SPAB seperti program Adi Wiyata, lomba SPAB, jambore SPAB dan sosialisasi SPAB dalam kegiatan masa orientasi siswa.

    Dalam acara NGOPI PB juga muncul pendapat bahwa dana BOS dan dana desa bisa digunakan untuk kegiatan SPAB dan kebencanaan. Seperti penyuluhan dan pelatihan pengurangan risiko bencana, pemasangan rambu evakuasi, pembangunan tempat pengungsian dan sejenisnya.

    Namun semua itu tergantung kepada kebijakan pejabatnya. Guru dan karyawan dibawah hanya bisa menunggu arahan dan perintah atasan. Tidak berani mendahului karena bisa dianggap melanggar aturan.

    Untuk itulaha, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah, bagaimana membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di bawahnya dalam upaya mengimplementasikan gerakan SPAB agar ketika terjadi bencana, anak-anak tidak menjadi korban.

    Risma, dari FPRB Provinsi Aceh, mengatakan bahwa masalah SPAB itu adalah keberlanjutan program dan anggarannya. Semua tidak akan berlanjut jika masih kurangnya kesadaran dalam mengimplementasikan. Termasuk kesadaran dari para pengambil kebijakan, pihak sekolah serta elemen pentahelix lainnya dalam hal pengurangan risiko bencana.

    Sesungguhnyalah, setiap orang itu, secara naluri memiliki kemampuan untuk beradaptasi menghadapi bencana dan dapat segera pulih kembali kehidupannya pasca bencana tanpa menunggu bantuan dari luar. Tinggal bagaimana naluri sadar bencana itu “dikelola” menjadi sebuah kesadaran komunal.

    “Mari kita dorong pemerintah mengemas SPAB yang memiliki ruh PRB, dan tidak dikerjakan berbasis proyek saja, tapi benar-benar harus mampu mengukur dampak,” Kata peserta dari Kota Tahu, Kediri, Jawa Timur. Sebuah ajakan yang sangat menohok bagi para pegiat pengurangan risiko bencana. Salam Literasi, saling peduli saling menginspirasi. [eBas/RabuPon-07042021]

 

 

 

SINERGITAS PENTAHELIX ALA FPRB PAMEKASAN

Dalam lamannya bnpb.go.id, Konon, Jendral Doni Monardo, Kepala BNPB mengatakan bahwa pentahelix dimaknai sebagai kerangka kerja dalam berkegiatan dan berkarya agar lebih maksimal, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia.

“Pencegahan dan penanganan bencana alam, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dalam hal ini, pentahelix adalah sebuah jawaban. Tinggal disesuaikan jurus pentahelix prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Sebab karakter masalahnya berbeda beda dan juga memperhatikan aspek lokal,“ ucap Doni, dalam sebuah kegiatan di Westin Nusa Dua, Bali, senin (13/1/2021).

Sementara, kawan-kawan yang aktif di forum pengurangan risiko bencana (F-PRB), mengatakan bahwa pentingnya membangun  sinergitas pentahelix yang melibatkan kerja sama dari lima elemen masyarakat, yakni pemerintah, kalangan pengusaha, komunitas, media, dan akademisi.

Masing-masing elemen memberikan sumbangsihnya dalam pemecahan masalah pengurangan risiko bencana secara kolaboratif, koordinatif dan partisipatif, dengan mengesampingkan perbedaan dan menguatkan kebersamaan dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Tampaknya, gambaran di atas, mulai dipraktekkan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam F-PRB Kabupaten Pamekasan, Jawa timur, yang dipimpin oleh Budi Cahyono. sehingga kegiatannya tertata dan melibatkan semua pihak, sesuai kemampuan dan kesempatan.

Malam itu, sabtu kliwon (20/3/2021), di halaman rumahnya Budi Cahyono, mereka duduk lesehan tanpa sungkan karena perbedaan jabatan,  ikut “mangayu bagyo” hajatan mantu putra pertamanya.

Penulis dan rombongan sempat berkenalan dengan mereka, juga mendengarkan cerita mereka membangun sinergi pentahelix dalam FPRB Kabupaten yang telah “direstui” oleh Bupati Pamekasan. Kegiatannya banyak dan kini kiprahnya semakin dikenal oleh khalayak.

Ada juga cerita tentang keberhasilannya ‘merestorasi’ mobil Toyota Dyna rusak di sebuah puskesmas untuk kendaraan operasionalnya. Bahkan kini sedang ‘mengincar’ mobil Izusu Panther milik Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, yang sudah tidak digunakan karena rusak.

Begitu juga dengan elemen media, sangat aktif memberitakan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh relawan di Kabupaten Pamekasan. Termasuk kegiatan penanganan pandemi covid-19, diantaranya penyemprotan disinfektan, pemulasaraan korban covid-19, pembagian masker dan lainnya dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

Sementara dari elemen swasta, konon ada yang berkenan meminjamkan mobil ambulance untuk kegiataan kemanusiaan. Ada pula yang mendonasikan logistik untuk mendukung pergerakan relawan. sementara elemen lainnya juga berkontribusi dalam membesarkan forum.

Terkait dengan upaya membangun sinergitas pentahelix, menurut Budi Cahyono, yang juga menjadi pengurus forum relawan penanggulangan bencana (FRPB), perlu pemahaman secara benar tentang konsep pentahelix bagi pemangku kebijakan. Hal ini sesuai UU No 24 tahun 2007, bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama.

“Untuk itu maka sudah waktunya sinergi pentahelix itu di wujudkan dengan nyata, bukan hanya teori. Ingat sinergi itu mudah diucapkan namun sulit dilakukan jika ego individu yang didahulukan,” Ujarnya.

Dari obrolan yang gayeng itu, bisa diambil simpulan bahwa diperlukan hadirnya seorang tokoh yang mengendalikan organisasi nirlaba. Paling tidak, diperlukan pengurus yang kober, banter, pinter, seger, bener mengelola organisasi.

Budi pun telah membuktikan bahwa mengelola organisasi kerelawanan itu harus sabar dengan mengedepankan dialogis partisipatoris dengan semua elemen yang terlibat. Rajin berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota dan lembaga mitra yang ada.

Budi, yang berkumis lebat dan perokok kuat itu, juga selalu melibatkan semua anggota. Tidak hanya dikerjakan sendiri oleh beberapa pengurus saja. baik dalam penyusunan rencana program dan pelaksanaannya.

Larut malam pun menjelang, tanda semua harus pulang ke peraduan malam. Sambil bersalam-salaman, penulis dan rombongan minta diri kepada sohibul hajat teriring harapan,  Selamat mantu putra pertama. Semoga lancar hingga harinya tiba. Dan semoga yang menikah (Mas Wahyu) menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah. [eBas/SeninPahing-22032021]

 

 

 

 

 

 

  

GERAKAN BERSIH-BERSIH MASJID

Sungguh, merupakan kebanggaan tersendiri bisa ikut kegiatannya Komunitas Gerakan Bersih-bersih Masjid. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari komunitas yang begitu cair dalam berkegiatan. Mereka tidak punya aturan yang mengikat. Semuanya mengalir begitu saja, yang penting program bersih-bersih Masjid berjalan lancar sesuai kesepakaatan antara takmir Masjid dengan komunitas.

Hari minggu pahing (07032021) DI Masjid Al-Muslimin, Dukuh Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya utara, Komunitas Gerakan bersih-bersih Masjid mengadakan kerja bakti. Tanpa menunggu pesertanya lengkap, acara dimulai. Ada yang langsung menggulung karpet untuk kemudian disapu dan di pel, menyikat lantai kamar mandi, pagar dan dinding. Sementara, yang lain membersihkan kipas angin dan pendingin ruangan.

Peralatan yang dibawa pun langsung turut mempermudah pekerjaan. Misalnya, sapu, sikat lantai, cairan pembersih, tangga lipat, lap pel, vacuum cleaner, dan sejenisnya.Tidak lupa mereka juga membawa konsumsi sendiri. Nasi bungkus, gorengan, lengkap dengan minumnya.

Ya, mereka berusaha membantu membersihkan Masjid tanpa merepotkan takmirnya. Sehingga, semua keperluan untuk melaksanakan program kerja bakti ini berusaha dicukupi sendiri. Kalau pun takmir ikut “Suguh, Lungguh lan Gupuh” itu merupakan kehendak takmir sendiri di luar scenario mereka.

Sungguh banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan bersih-bersih Masjid. Sebuah gerakan yang mengedepankan kebersamaan, keikhlasan, dan komitmen terhadap gerakan untuk mendapat barokah-NYA.

Komunitas yang sangat cair ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kepercayaan, dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan sikap gotong royong,  melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk umat.

Anggota Komunitas Gerakan Bersih-bersih Masjid ini kebanyakan datang dari berbagai organisasi pecinta alam. Karena seringnya bertemu saat berkegiatan di alam bebas itulah, (mungkin) tercetus untuk mengadakan aksi bersama membersihkan Masjid.

Cara kerjanya cukup sederhana, tidak terlalu prosedural. Mereka menghubungi takmir untuk minta ijin membersihkan Masjid. Jika takmir memberikan ‘lampu hijau’, mereka langsung menentukan hari dan mengkomunikasikannya melalui media sosial yang ada, dengan konsep ‘gethok tular’. Maka atas nama kebersamaan dan saling menguatkan, aksi bersih-bersih Masjid siap direalisasikan.

Begitulah cara kerjanya kawan-kawan Komunitas Gerakan Bersih-bersih Masjid, tanpa harus rapat bertele-tele. Semuanya akan melakukan apa yang harus dilakukan sesuai kemampuan. Disitulah banyak pelajaran yang dapat diambil untuk diduplikasikan ke komunitas lain.

Tentunya, saat mengawali membuat gerakan ini juga tidak mudah. Namun, karena semua didasari dengan keikhlasan membantu takmir membersihkan rumah ibadah. Akhirnya dapat berjalan,maju bersama saling menguatkan. Pelan namun pasti. Pesertanya tidak pernah tetap. Selalu silih berganti sesuai kelonggaran waktu anggotanya. Termasuk penulis sendiri yang belum bisa istiqomah mengikuti Gerakan Bersih bersih Masjid. [eBas/JumatWage-19032021]

 

  

 

   

 

RELAWAN ITU YA HARUS TURUN KE LOKASI BENCANA

“Mohon ijin Pakdhe, saya minggu ini absen ikut Arisan ilmu. Waktunya geser ke wilayah Semarang, bantu relawan menangani  bencana banjir di sana. Kalo hanya terus-terusan aktif ikut arisan dan pelatihan saja, Lha kapan bisa langsung giat di lapangan?,” Kata Mas Kaspo, minta ijin tidak ikut kegiatan rutinan.

Ya, Mas Kaspo ini sosok relawan yang berdedikasi tinggi, selalu terjun ke setiap lokasi bencana membantu evakuasi dimana-mana. Dia bisa begini karena semuanya tercukupi. Termasuk dukungan dari keluarga, anak dan istri.

Sepintas, apa yang dikatakan Mas Kaspo ini benar adanya. Jika seseorang berani menahbiskan diri sebagai relawan, maka harus siap berangkat setiap saat jika terjadi bencana dimanapun berada, dengan atau tanpa permintaan.

Sementara tidak semua relawan bisa seperti Mas Kaspo. Banyak hal yang harus dipikirkan sebelum memutuskan untuk berpartisipasi di lokasi bencana, khususnya saat fase tanggap bencana. baik itu yang berhubungan dengan pekerjaan, kondisi rumah tangga, dan tentu saja masalah keuangan yang mendukung aktivitas selama di medan laga.

Kecuali mereka yang menjadikan kerelawanan sebagai pekerjaan dan dibayar. Mereka inilah yang disebut "pekerja kemanusiaan", yang wajib terlibat langsung dalam setiap terjadi bencana. Karena mereka ini dibayar ya untuk menangani bencana. Dalam pergerakannya, mereka selalu menunggu surat perintah agar tidak salah, sehingga sering terlambat datang ke lokasi. Tidak perlu diberi contoh siapa mereka, semua sudah paham.

Mas Kaspo menganggap bahwa bersilaturahmi nambah dulur, nambah ilmu serta wawasan itu bisa langsung didapatkan di lokasi bencana sekaligus mempraktekkan ilmu yang telah di dapat. Seperti ilmu tentang SKPDB, manajemen dapur umum, penanganan penyintas dan sebagainya, yang ternyata banyak yang belum bisa dipraktekkan karena beberapa kendala.

“Insyaallah praktek langsung di lokasi bencana akan banyak hasil nyata yang kita dapatkan, daripada terus kumpul-kumpul berteori, ngrasani sana sini  dan latihan tanpa makna. Lebih baik gerakan senyap tapi pasti dan tanpa di publikasikan,” Tambahnya, sedikit pongah.

BNPB mendefinisikan relawan dalam lingkup Penanggulangan Bencana adalah, seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Kata kuncinya adalah kemampuan, kepedulian, sukarela dan ikhlas.

Masalah kepedulian, sukarela dan keikhlasan itu tentu semua paham. Atas  nama keikhlasanlah, muncul guyonan Relawan itu berhasil tidak dipuji, gagal dimaki, dan sakit salah sendiri. Sedangkan kemampuan disini harus dipahami dengan baik. Kemampuan bisa berarti kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kebencanaan.

Namun masalah kemampuan kesehatan pribadi dan keuangan sebagai pendukung kegiatan, juga harus diperhatikan oleh relawan yang benar-benar relawan. Bukan relawan sebagai "pekerja kemanusiaan" yang dibayar untuk aktif di fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

“Saya salut sama rekan-rekan  yang super hebat. Selalu tampil di lokasi bencana mendharma bhaktikan tenaga dan waktunya menolong sesama. Saya sendiri jarang turun di fase tanggap darurat, Selama ini lebih banyak bergerak pada fase pra bencana, mengedukasi masyarakat tentang pengurangan risiko bencana,” Kata Mas Dalbo, sambil menunduk malu kepada Mas Kaspo.

Mukidi yang duduk dekat Paitun menimpali, bahwa dalam kebencanaan itu dikenal tiga fase, yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Sampai saat ini relawan banyak yang bergerak di saat tanggap darurat, karena memang fase itulah yang sangat sexy.  Diliput media dan menjadi perhatian khalayak ramai.

Disana banyak para superhero yang beraksi melakukan evakuasi, distribusi logistik dan makanan siap saji, serta kegiatan heroik lainnya, sambil up date status di media sosial dengan berbagai gaya selfi, mengabadikan moment untuk dokumentasi pribadi.  

“Di fase tanggap darurat ini banyak mata yang melihat. Sementara fase lainnya masih dipandang sebelah mata. Padahal, semua fase sangat perlu sentuhan para superhero,” Kata Mukidi berlagak kayak nara sumber pendamping destana.

Sambil nyruput kopi, Mukidi bilang bahwa dirinya sudah tua, kalau banyak hadir di fase tanggap darurat, takut kumat encoknya, seperti Pak Raden, pamannya si Unyil. Untuk itu, kini lebih sering melibatkan diri dalam giat edukasi pengurangan risiko bencana, sosialisasi SPAB dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas relawan.

Di dalam Perka BNPB nomor 17,  tahun 2011, dijelaskan tentang peran relawan dimasing-masing fase. Jadi, tidak ada kewajiban bagi relawan untuk bermain di ketiga fase. Tidak ada keharusan relawan turun ke lokasi bencana. Semua yang dilakukan harus sesuai dengan ‘kemampuan’, termasuk kemampuan keuangan dan kesehatan.

Ini penting agar kehadirannya di lokasi tidak menjadi beban relawan lainnya. dengan demikian, seperti halnya Mukidi yang merasa encoknya sering bermasalah, sebaiknya aktif di fase pra bencana saja.

Apalagi sekarang BPBD Provinsi Jawa timur telah memiliki MOSIPENA dan program SPAB. Maka, relawan yang usianya sepantaran Mukidi bisa turut aktif  disitu, melakukan edukasi dan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. Termasuk berbagi ilmu dan pengalaman lewat acara rutinan Arisan Ilmu Nol Rupiah yang digelar di Joglo Kadiren, Gedangan, Sidoarjo, oleh SRPB Jawa Timur. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/RabuPon-03022021]

BPBD JATIM PUNYA MOSIPENA

Mungkin BPBD Provinsi Jawa Timur adalah satu-satunya kantor yang mempunyai mobil edukasi penanggulangan bencana (MOSIPENA).  Ya, sebuah mobil merek isuzu yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai sarana edukasi tentang literasi bencana, terkait upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.  

Bisa dikatakan bahwa mosipena merupakan perluasan layanan BPBD dalam memberikan edukasi kebencanaan dengan cara mengunjungi lokasi/daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Dengan sifatnya yang fleksibel dan mudah dipindah kemana-mana, akan mempercepat penyebaran informasi  kebencanaan kepada khalayak ramai dalam suasana santai dan menghibur. Tujuannya adalah agar sebanyak mungkin warga masyarakat memperoleh informasi tentang kebencanaan

Harapan dari mosipena ini, masyarakat memiliki informasi tentang adanya potensi bencana di daerahnya. Mereka juga mampu mengantisipasi, beradaptasi dan memproteksi diri dari bahaya bencana serta memiliki daya lenting pasca terjadinya bencana.

Mobil literasi bencana ini dilengkapi dengan videotron, computer, sound system, buku-buku kebencanaan, dan lainnya yang mendukung edukasi kebencanaan.

Mosipena yang idenya dari Hendro Wardhono, direktur PUSPPITA (Pusat Pelatihan dan penelitian Indonesia Tangguh), Konon dalam operasionalnya, BPBD Jatim akan menggandeng SRPB dan FPRB, sesuai perannya yang ada di dalam perka BNPB nomor 17 tahun 2011, tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.

Untuk itu perlu ada aturan main (SOP) yang jelas. Jika memungkinkan ada penjelasan teknis kepada relawan yang ditunjuk tentang begaimana menjalankan mobil yang perangkatnya tergolong tidak murah. Artinya, tidak sembarang relawan diijinkan membawa mobil ini. Relawan yang ditunjuk harus memiliki track record yang baik, jujur, berkepribadian menarik dan bertanggung jawab.

Ini penting, agar keberadaan mosipena awet, tidak mudah rusak dan bermanfaat dalam rangka membangun budaya tangguh menghadapi bencana. khususnya bagi masyarakat yang di daerahnya ada potensi bencana.

Sudah beberapa kali mobil ini menjalankan fungsinya, mengedukasi masyarakat. Terakhir tampil pada kegiatan Rutinan SRPB Jawa Timur "Arisan Ilmu Nol Rupiah", bertempat di Pondos Pesantren SPMAA, di desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. 

Operatornya dari relawan yang telah menguasai perangkat yang ada di dalamnya. Materinya bisa klasikal, dimana relawan yang menjadi nara sumber menjelaskan tentang pentingnya pengurangan risiko bencana, sosialisasi SPAB dan menumbuhkan kesadaran untuk melakukan kesiapsiagaan menghadapi bencana secara mandiri.

Bisa juga, nara sumber memutarkan film tentang bencana tertentu (disesuaikan dengan potensi bencana yang ada di lokasi) untuk kemudian dijadikan bahan diskusi interaktif, sehingga suasana menjadi hidup.

Mosipena juga bisa berfungsi seperti perpustakaan yang menyilahkan masyarakat membaca di tempat. Sementara petugasnya memutar lagu atau jingle yang berisi pesan-pesan normatif. Seperti ajakan hidup bersih, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, membebaskan sungai dari sampah, dan pesan lain yang mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat.

Disinilah relawan yang bertugas menjalankan mosipena harus kreatif menarik perhatian masyarakat dengan berbagai metode. termasuk mampu melakukan dukungan psikososial terhadap korban bencana (penyintas) saat mosipena berkesempatan mengemban tugas dilokasi bencana.  

Jangan lupa awak mosipena juga rajin memeriksa kelengkapan yang harus dibawa, membuat catatan yang dirangkum menjadi sebuah laporan untuk pertanggungjawaban administrasi. Alangkah baiknya jika setiap selesai bertugas, diadakan evaluasi bersama dengan pihak BPBD untuk bahan pelaksanakan tugas berikutnya. Termasuk mengevaluasi perlunya melengkapi bahan promosi. Seperti tambahan buku dan komik kebencanaan, dan bahan edukasi lainnya yang menarik.

Sungguh, keberanian BPBD Provinsi Jawa timur untuk mengadakan mosipena beserta kelengkapannya, patut diacungi jempol. Ini tanda bahwa upaya pengurangan risiko bencana mendapat prioritas Pemda Jatim dalam rangka membangun kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, untuk meminimalisir jumlah korban akibat bencana. Wallahu a’lam Bishowab. Salam Sehat Salam Literasi. [eBas/SeninLegi-01032021]