DIDIK MULYONO BERBAGI CERITA TENTANG SAPALIBATISME

Sepulang dari rumah Pakdhe Kopros, aku mencoba japri Mas Didik untuk bertanya tentang kepemimpinan model sapalibatisme. Ya istilah sapalibatisme ini muncul saat jagongan dengan Pakdhe Kopros sambil nyruput kopi rempah yang rasanya agak menyengat hangat.

Alhamdulillah, Mas Didik membalas ‘japrianku’ dengan panjang lebar. Dia bilang, Sapalibatisme itu menurutku Bergerak bersama, kan prinsipnya masing-masing diberi ruang bermain sesuai mandat dan kapasitasnya,

“Sebagai contoh sederhana, ya blok mesin itu, dimana masing-masing spare part bergerak untuk mendinamisir energi yang bisa dihasilkan oleh 1 unit blok mesin,” Katanya memberi contoh.

Sementara, Kata temannya Pakdhe kopros, langkah kepemimpinan sapalibatisme, harus bermula, berangkat, dan berasal dari pihak yang paling mempunyai kuasa dalam urusan kebencanaan.  Merekalah yang seharusnya “menyapa dan melibatkan" berbagai pihak (pentahelix) dalam penanggulangan bencana.

Siapa dia ?. Jelas pemerintah. Dalam hal ini BNPB dan BPBD yang diberi kuasa mengamalkan UU nomor 24 tahun 2007. Sementara forum, sesuai dengan visinya diharapkan turut memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup digunakan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya.

Dalam japrinya, Mas Didik bilang bahwa, Sapalibatisme itu punya prasyarat. Yaitu, masing-masing pihak diberi peran sesuai proses bisnis yang disepakati para pihak, serta kapasitasnya, agar tidak tumpang tindih peran yang mengesankan rebutan peran.

Jika masing-masing pihak sudah mau duduk bersama, selanjutnya mereka bersama menata peran dan posisi masing-masing, sehingga masing-masing ‘puzzle’ bisa menyajikan gambaran yang utuh.

Menata peran (tata laksana/proses bisnis), itu harus dilakukan secara dialogis partisipatoris, agar masing-masing pihak tidak mengganggu, atau malah melumpuhkan fungsi pihak lain. Disinilah letak kesulitannya.

Dengan kata lain, Forum dapat dimaknai sebagai wadah diskusi untuk mencari titik temu atau kesepakatan dari berbagai ide/gagasan/pandangan berdasarkan turunan dari regulasi, maupun pengetahuan dan pengalaman nyata di daerah.

Dari situ kemudian ada upaya mewujudkannya (dimulai dari membuat rencana, mengorganisir, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, mengontrol atau mengevaluasi) dalam rangka menggapai suatu kondisi yang lebih baik sesuai tujuan  bersama.

          “Pertanyaannya sekarang adalah, Forum PRB mau ngapain ke depan? Jawabannya akan menentukan pemilihan strategi dan arah ke depan FPRB,” Kata Mas Didik menggelitik.

Aku diam saja karena memang tidak bisa menjawab. Mas Didik pun juga tidak memberikan jawaban solutif. Bahkan dia ngajak membayangkan Forum PRB sebagai sebuah keluarga yang kita ada di dalamnya. Kira-kira apa yang kita harapkan dari keluarga tersebut ke depan?. Bagaimana cara agar bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk lingkungan dan wilayahnya.

Untuk itu, masih menurut Mas Didik, keberadaan forum harus bisa memberi manfaat kepada semua elemen yang terlibat di dalamnya,  termasuk teman-teman komunitas di kawasan rawan bencana, yang menjadi orang pertama sibuk ketika bencana melanda wilayahnya.

Aku menyimak segala gagasan Mas Didik dalam postingannya, sambil berkomentar di grup whatsapp sebelah yang membahas masalah tarik ulur RUU Penanggulangan Bencana.

Mungkin, upaya berbagi peran itu karena masing-masing pihak mempunyai keterbatasan, jadi harus berkolaborasi yang win-win solution dari semua aktor untuk menemukan kesepahaman dalam gerak. Artinya, semua aktor harus memiliki kesamaan dan kesetaraan dalam melihat masalah.

Menurut pria yang pernah tinggal di Surabaya ini, Biasanya, para pihak yang akan dilibatkan selalu mengajukan pertanyaan, benefit apa yang bisa mereka peroleh.  Benefit ini nggak harus melulu tentang financial, tetapi bisa perluasan jejaring, peningkatan pengetahuan, status sosial dari individu komunitas dan sebagainya.

“Nah, benefit itulah yang harus dipastikan diterima oleh para pihak. Bisa nggak forum memberikannya?. Strateginya adalah dengan mengajak dan melibatkan untuk membagi sumberdaya, pemberian kewenangan kepada anggota sesuai nilai dan prinsip yang telah disepakati Bersama,” Ujarnya.

Mungkin, yang perlu diperjelas oleh Mas Didik adalah pemberian kewenangan kepada anggota sesuai nilai dan prinsip yang disepakati. Apalagi saat ini juga muncul isue tentang perlunya Konvergensi PRB dan API (Adaptasi Perubahan Iklim).

Tidak ada salahnya jika forum PRB juga mulai mengadakan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mampu melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan visi forum yang memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Termasuk dalam hal adaptasi perubahan iklim (mungkin lho ya, red).

Yang jelas, Forum PRB itu sama sekali bukan forum relawan. Forum PRB yang terdiri dari elemen pentahelix itu diantaranya punya peran mendorong agar pengurangan risiko bencana sebagai basis pertimbangan pemda dalam menyusun RPJMD yang kemudian dituangkan dalam RAPBD.

Hal ini (mungkin) terkait dengan salah satu visi forum yang berbunyi, memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, peran bergengsi ini tidak mudah dilaksanakan.

Sungguh, tidak ada ruginya berkomunikasi dengan Mas Didik lewat japri. Dia kaya ilmu, dan wawasannya tentang kebencanaan sangat luas sekali. Dia juga sangat menguasai semua regulasi yang melatari aturan main penanganan bencana. ‘Wis talah’ pokoknya gak rugi nyantrik ke Mas Didik, yang tidak pelit untuk berbagi info.

“Matur nuwun Mas Didik atas segala informasinya, dan jangan bosan-bosan memberi arahan dan berbagi informasi kepadaku yang gak pinter-pinter ini,” Kataku sambil menahan kantuk.

“siap mas,” Jawabnya singkat menutup cerita tentang sapalibatisme, yang dikaitkan dengan peran forum pengurangan risiko bencana. [eBas/SelasaWage-18052021, sumber: 87% japrian dari mas Didik]

 

FORUM PRB, VISI DAN PERANNYA

Sepulang dari nyantrik di Joglo Kadiren, Sedati, Sidoarjo, mampir dulu di rumahnya Pakdhe Kopros, minta segalon air hujan. Kemudian menyempatkan beli nasi goreng untuk jaga-jaga, siapa tahu tengah malam nglilir karena lapar. Alhamdulillah tidak ada penyesuaian harga pasca lebaran. Tetap sebelas ribu.

Hasil nyantrik segera ‘diramesi’ untuk di share di grup WhatsApp khusus pengurus forum, sebagai upaya memantik diskusi membahas bagaimana to sebenarnya peran dan fungsi forum itu ?.

Harapannya jelas, agar forum tidak terlena berkegiatan yang bukan ‘maqomnya’. Termasuk bisa benar-benar menampakkan sinergi pentahelix dalam kegiatannya sebagai mitra BPBD, sesuai mandat UU 24 tahun 2007 dan PP 21 tahun 2008.

Salah satu pemantik yang aku coba sodorkan adalah laporan relawan Provinsi Bali yang mengadakan kegiatan lokakarya penyusunan pedoman organisasi forum relawan pengurangan risiko bencana.

Hasilnya, diantaranya adalah tersusunnya SOP Organisasi dan dirubahnya nama dari FPRB menjadi Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Alasannya kegiatannya menjadi lebih luas, sejak pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana,

Rupanya isue yang aku sodorkan kurang menarik. Sehingga cukup dijawab, ‘Kita gak perlu niru mereka nanti malah rancu’. Sementara Cak Chusairi, dosen Unair bilang, bahwa yang penting organisasi itu sebaiknya jangan luas bidang kegiatannya, tapi luas kegiatannya saja meski mungkin bidangnya nggak terlalu luas.

Sambil ngemil jajan lebaran, aku coba menggiring pernyataannya Cak Chusairi dengan mengangkat isue tentang visi forum yang meliputiFPRB memiliki Visi: 1) Memastikan Pembangunan Daerah Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. 2) Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3) Memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD  dengan OPD, antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga usaha. 4) Memastikan anggaran penanggulangan bencana cukup digunakan dalam penanggulangann bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya. 5) Memastikan pemberdayaan masyarakat  dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana, dan 6) Memastikan 7 Objek Ketangguhan : Rumah/Hunian, Sekolah/Madrasah, Puskesmas/RS, Pasar, Rumah Ibadah, Kantor, dan Prarasana Vital.

Rupanya, postinganku di atas menarik perhatian mas Didik, yang dulu aktif di AIFDR. Konon, dia jadi ingat jaman memfasilitasi Tim 9 yang diberi mandat untuk fasilitasi pelaksanaan mubes FPRB Jatim 1,

Dimana waktu itu FPRB Jatim dibayangkan sebagai rumah besar yang disokong oleh keberadaan forum-forum tematik (CSO, CBO, perguruan tinggi, jurnalis, dunia usaha dll), nampaknya kawan2 perlu "menyapa" lagi forum tematik perguruan tinggi, forum CSR, forum jurnalis agar semakin gayeng ke depan

“Kangen dengar kabar dari temen-teman sampoerna foundation, petrokimia gresik, gas negara dan lainnya yang turut sibuk saat itu,” Katanya.

Aku juga bilang bahwa aku Kangen abah Wazir pasanganku piket mbiyen. Kira-kira uang denda piket dulu disimpan dimana ya?. Tidak ada yang menjawab. Mungkin semua sudah lupa.

Sebagai tombo kangen sekaligus nostalgia, Mas Didik juga memposting hasil laporan mubes pembentukan forum prb tahun 2013. Salah satu nasehat penting yang disampaikan oleh wakil dari BPBD Provinsi Jawa Timur adalah, Para pihak pelaku penanggulangan bencana yang ada di Jawa Timur memiliki beragam ketrampilan dan kapasitas, dimana tentunya hal tersebut memberikan manfaat yang baik ketika para pelaku/pemangku kepentingan melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat.

Namun belum tentu semua kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat dibantu, dilayani, dan dicukupi oleh para pemangku kepentingan secara sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan kerjasama yang diwujudkan dalam suatu kekuatan dan kapasitas yang bersinergi dan memadai. Wujud nyata kerjasama para pihak dalam bentuk kelembagaan untuk penanggulangan bencana adalah forum.

Sementara, dari sisi BPBD, membangun kerja sama dan bermitra dengan berbagai pihak dalam kerangka mewujudkan dan mengimplemantasikan sinergitas dalam tanggungjawab pengelolaan penanggulangan bencana menjadi “kewajiban dan prioritas”.

Dalam postingan selanjutnya, Mas Didik mengingatkan kepada Cak Chusairi, untuk mengajak kembali forum perguruan tinggi Jawa Timur, mendinamisir FPRB Jatim.

“Seperti yang pernah kita diskusikan dulu, paling tidak kawan-kawan FPT bisa mengawal knowledge management dari proses yang telah ada di berbagai tempat di Jatim. Selain itu juga mengenalkan praktek pemanfaatan teknologi informasi agar penyelenggaraan PRB lebih efektif, efisien, terukur,” Katanya.

“Siyaap mas, meski belum tahu mulai dari mana hehe, tapi sudah ada yang ngajak,” Jawab Cak Chusairi gamang. Tampaknya, akan banyak menelui kesulitan ketika Cak Chusairi harus mencoba mengundang mereka, karena tidak punya kapasitas dan fasilitas untuk mengundang.

Mas Didik juga bilang bahwa sebaiknya  FPT PRB sebagai forum tematik diajak bergabung kembali ke rumah besar karena person-person kunci yang ada di FPT itu dulu juga menjadi inisiator FPRB Jatim.

Pertanyaannya kemudian, Siapa yg bisa mengajak ?. mungkin, ya siapa saja yang diberi mandat FPRB Jatim untuk melakukan konsolidasi ke berbagai forum tematik. Seperti forum jurnalis, forum CSR dan Koordinator BUMN Peduli.

“Kabar dulur-dulur CBO (Community Based Organization), kayak Panjer manik oro, Laskar Semeru, Kobar bromo Semeru, Jaringan Raung Ijen, dan lainnya pripun mbah, nopo tasih asring sesrawungan kaliyan jenengan?,” Tanya Mas Didik selanjutnya.

Menanggapi komentar Mas Didik, mBah Dharmo bilang bahwa kawan-kawan masih sring kontak, dan beberapa pengurus sudah mencoba bertemu membangun komunikasi dengan forum CSR di bappeda, mereka sangat welcome.

“Bahkan, saat ketemu di bappeda, mereka bilang pernah memberikan bantuan komputer lengkap dengan printernya kepada FPRB JATIm,” Ujarnya.

Apa yang disampaikan mBah Dharmo, cukup menggelitik untuk ditindak lanjuti. Karena cerita itu tidak pernah dibahas di dalam berbagai obrolan daring dan luring. Sehingga menurutku harus segera ditindak lanjuti kebenarannya. Seperti, a) Dimana barangnya saat ini ?. b) Waktu serah terima barang, siapa yang menyerahkan dan siapa pula yang menerima ?. Dimana tempat prosesi serah terima barang dan kapan itu terjadi serta saksinya siapa ?. Ini penting agar tidak ada dusta diantara kita.

Sayangnya masalah hibah komputer dan printernya itu dianggap kurang asik dibahas saat lebaran. Termasuk ajakan kepada pengurus FPRB yang berdomisili di Surabaya, seperti mas Chusairi, mbak Arna, mbak Anis Unair dll, untuk ngadain jagongan di base camp nya Cak Alfin sambil ngopi ?.

Rupanya, Mbah Dharmo saat ini juga sedang berpikir keras bagaimana caranya bisa mengumpulkan ‘Balung pisah’ agar semangat berforum muncul kembali sesuai khittohnya, yaitu terlibat dalam koordinasi dan kerjasama antar pentahelix dan pemangku kepentingan lainnya, dalam penanggulangan bencana.

Sementara, sebentar lagi akan masuk musim kemarau. Tentu ancaman kebakaran dan kekeringan akan menjadi trending topik dimana-mana. Agar kejadian yang memilukan itu bisa diminimalisir, kira-kira bisakah forum menyiapkan sebuah kegiatan untuk mengantisipasinya ?.

Sambil menunggu jawaban, aku sempatkan menikmati nasi goreng pinggir jalan tadi, sambil minum air hujan dari Pakdhe Kopros agar tetap sehat pasca lebaran ini. Konon, air hujan yang telah diolah sedemikian rupa itu baik untuk kesehatan. Hal ini seperti  jargonnya komunitas banyu bening yang mengatakan, “Ngombe Banyu Udan Ben Ora Edan”. Salam Rengginang dihari ke tiga lebaran. [eBas/SabtuLegi-15/5/21]

FPRB JATIM SEMAKIN BERMANFAAT DAN BERMARTABAT

Tidak terlalu salah jika tahun bershio kerbau ini menjadi tahun kebangkitan forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Jawa Timur. Betapa tidak, mbah Dharmo sebagai sekjen terpilih lewat webinar, mampu membangkitkan semangat berforum bagi anggotanya. Sehingga marwah forum sebagai mitra BPBD semakin menampakkan bentuknya.

Koordinasi dan komunikasi antar pengurus yang lebih banyak dilakukan secara daring karena pandemi, juga sangat efektif meramu program yang bermanfaat untuk pembelajaran bagi pengurus, anggota dan masyarakat luas tentang arti pentingnya pengurangan risiko bencana agar tumbuh kesadaran akan bencana, dalam rangka membangun budaya tangguh dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang ada.

Apalagi keberadaan Gus Yoyok yang “cak cek wat wet” dengan segala gagasan kreatifnya, menjadikan program forum berjalan tanpa bisa ditahan. Semua lancar berjalan sesuai aturan penganggaran. Misalnya kegiatan diklat santri tangguh bencana (SANGGUB), edukasi konservasi serta program penghijauan, dan penanaman mangrove. Semua berjalan sesuai aturan main.

Selanjutnya program inovatif hasil pemikiran Gus Yoyok tentang ngabuburit, yang dikemas dalam acara safari mosipena ke 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, juga mendapat sambutan yang luar biasa, jauh dari perkiraan semula karena dibayangi pandemi covid-19. Kegiatan safari ini tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sungguh, Tim Mosipena, yang biasa di juluki “Paloma Anti Sambat”, tanpa kenal lelah memberikan edukasi dan sosialisasi pengurangan risiko bencana di setiap daerah yang disinggahi. Masyarakat, pendidik, dan peserta didik serta relawan setempat sangat antusias menyambutnya. Terutama saat mendapat doorprize dan berkesempatan berswafoto dengan Tim Mosipena.

Ini menandakan bahwa keberadaan FPRB Jawa Timur diterima oleh semua kalangan, bisa merangkul semua komunitas relawan dengan tidak membeda-bedakan baju dan bendera. Semua kompak mensukseskan acara.

    Ya, berbagai pihak terlibat. Termasuk pejabat setempat yang berkenan membersamai pejabat BPBD Provinsi Jawa Timur yang hadir di lokasi. Para pejabat itu tidak sekedar hadir, mereka juga bersedia menjadi nara sumber dadakan dan melakukan diskusi bersama relawan sambil ngopi, sehingga tampak akrab bersahabat.

Siapa tahu dari diskusi sambil ngopi, akan muncul inspirasi untuk mengadakan aksi kemanusiaan yang lebih hebat lagi, dikemudian hari. mBah Dharmo dan Gus Yoyok pun bisa terpacu untuk merancang safari mosipena pasca lebaran ke Kabupaten/Kota yang belum sempat disinggahi.

Konon, katanya masih ada sekitar 28 Kabupaten/Kota yang harus disentuh mBah Dharmo dalam rangka menebar viris PRB dan menginisiasi terbentuknya FPRB tingkat Kabupaten/Kota, sesuai target yang diharapkan BNPB untuk mem-FPRB-kan seluruh Jawa Timur.

Sungguh luar biasa pergerakan FPRB Jatim dalam membangun sinergitas pentahelix untuk menebar virus PRB ke berbagai komunitas di daerah yang menjadi sasaran. Apalagi “pasukannya” Gus Yoyok siap mendukung semua program forum. Inilah yang menjadi modal sosial dalam pergerakan forum.

Seperti diketahui, dimasing-masing daerah “pasukannya” Gus Yoyok banyak dan siap digerakkan. Sehingga, tidak salah jika banyak pihak yang percaya dan yakin bahwa keberadaan forum yang disukung SDM yang mumpuni, memang layak didukung dengan fasilitas yang memadai.

Ning Ratna, sebagai bendahara forum, mengatakan bahwa Kota Batu adalah Kota terakhir yang disinggahi Tim Mosipena, untuk kemudian mereka kembali ke “kandangnya”, bersiap-siap riyayan bersama sanak saudaranya menikmati rengginang dan jajanan khas lebaran lainnya.

Acara safari mosipena di bulan romadhon ini, dipungkasi dengan gelaran kirab budaya, seni Reog dan Barongan, partisipasi dari organisasi masyarakat setempat yang cukup ternama. Konon, semua gelaran untuk memeriahkan safari mosipena di Kota Batu, terselenggara berkat semangat “bantingan” dari semua pihak yang terlibat. Sekali lagi, inilah bukti bahwa forum diterima kehadirannya.  

Tak lupa, perempuan berkacamata ini juga berharap, agar lelah Tim Mosipena menjadi lillah. Terus bersemangat menjaga kekompakan dan kesehatan untuk menyiapkan diri melanjutkan agenda mosipena keliling Kabupaten/Kota menebar virus PRB, sehingga forum benar-benar bermanfaat dan bermartabat sesuai misi yang diembannya. Wallahu a’lam bishowab. Salam tangguh, salam literasi, terus menginspirasi. [eBas/JumatPon-07052021]

 

 

 

 

DARI SENTUL BERBAGI PENGALAMAN

“Mohon diperbanyak lagi relawan yang direkrut menjadi fasilitator Destana maupun fasilitator SPAB, agar tidak diborong oleh orang yang itu-itu saja. Sehingga seolah menjadi matapencaharian saja. Bagaimana jika dari lembaga/komunitas relawan melakukan fasilitasi Destana maupun SPAB secara gratis sesuai standar BNPB, apakah hasilnya juga bisa diakui oleh BNPB?.”.

Pertanyaan sekaligus harapan itu muncul dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PB BNPB, selasa (04/05/2021), dengan topik, Dari Sentul Kita Sharing. Program baru ini digelar BNPB dalam rangka berbagi pengalaman penanganan bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Kali ini yang diceritakan adalah penanganan bencana gempa di Malang Selatan beberapa waktu yang lalu. Dimana, saat terjadi gempa, daerah yang terdampak selain Kabupaten Malang adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Sementara daerah lain hanya merasakan goyangannya saja.

Saat pemateri memaparkan presentasinya, di kolon chat sudah penuh dengan aneka pertanyaan. Termasuk tanya daftar hadir, materi dan sertifikat webinar. Ya, maklum dimasa pandemi ini semua lagi demam webinar untuk mengkoleksi sertifikatnya.

Juga muncul pengakuan dari pejabat BPBD Kabupaten Malang, tentang Konsep SKPBD yang belum berjalan karena kendala SDM, serta dokumen renkon yang diaktivasi menjadi renop itu malah memunculkan kesan ketidak siapan dalam menangani bencana.

Sementara itu, relawan masih banyak yang datang belum daftar dan laporan ke desh relawan. Mereka berfikir, yang penting langsung bekerja di lokasi membantu sesama. Mungkin selama ini relawan belum tahu manfaat data keberadaannya. Sedangkan pengelola desk relawan pun, konon juga masih sibuk melakukan pendataan relawan di lokasi, dan belum memberi info setiap pergerakan relawan di lokasi.

Di sisi lain, banyaknya rombongan tamu pejabat ke lokasi melihat kerusakan dan korban bencana sambil membagikan bingkisan, yang dilanjutkan dengan saling berfoto untuk bukti fisik, ternyata menjadi masalah sendiri bagi BPBD setempat.

Bahkan sering kali terjadi, masing-masing OPD datang sendiri membagikan bantuan, kemudian balik kanan setelah foto bersama tanpa memberitahu BPBD sebagai penguasa Pos Komando. Ini menandakan bahwa ego sektoral itu masih ada diantara OPD. Belum ada sinergitas seperti yang sering diomongkan dalam rapat.

Sungguh, webinar ini sangat bermanfaat untuk kawan-kawan di Pusdiklat Penanggulangan Bencana, sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan dan program yang bersentuhan langsung dengan permasalahan di atas. Termasuk pertanyaan di awal tulisan ini.

Begitu juga dengan pengurus forum, hendaknya bisa segera melaksanakan (mensosialisasikan) ke lembaga terkait, tentang misi forum yang berbunyi, memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD dengan OPD, antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga usaha. Ini penting untuk membongkar ego sektoral dalam penanganan bencana.

Tidak ada salahnya jika forum segera mensikapi pertanyaan di atas dalam rapat pengurus sebagai upaya mencari solusi. Paling tidak,  bisa dijadikan agenda bimbingan teknis kepada “helix-helix” dari pentahelix yang tergabung dalam forum. Dengan demikian, semua anggota forum akan merasa diperhatikan. Agar tidak muncul dugaan yang bukan bukan.

Jika memungkinkan, kata anggota forum yang lebih banyak diam, sambil nyimak grup, sebenarnya forum bisa membagi tugas kepada anggotanya, di wilayah masing-masing untuk menggarap program yang disepakati. Caranya, kumpulkan semua, bikin konsepnya, standarkan biar satu bahasa, tentukan target, kerjakan, monitoring, dan lakukan evaluasi.

Apa yang dikatakan oleh anggota forum yang malas berkomentar di grup itu, tampaknya sederhana. Tapi ternyata tidaklah mudah. banyak faktor yang menjadai kendala. “Waktu dan sangu” merupakan kendala laten yang sulit diajak kompromi.

Ketika seseorang diberi kesempatan untuk tampil, namun ternyata terkendala “waktu atau sangu”, maka kesempatan itu otomatis diambil mereka yang punya waktu (dan tentunya sangu). Jadi, kalau kemudian yang muncul hanya orang-orang itu saja, ya harus dimaklumi, karena memang dialah yang mampu berkompromi dengan “waktu dan sangu”.

Semoga acara ‘Dari Sentul Kita Sharing” yang diadakan oleh Pusdiklat PB BNPB akan membawa perubahan dalam penanganan bencana dikemudian hari. Semoga masukan dan komentar yang banyak berseliweran itu menjadi pembelajaran bagi semuanya untuk kemudian ditindak lanjuti dengan upaya nyata. Salam tangguh, salam kemanusiaan. [eBas/JumatPon-07052021]

 

 

 

SALING BELAJAR SALING KOMENTAR SECARA VIRTUAL

“Pakdhe kok gak pernah kelihatan ya saat forum berkegiatan di lapangan ?. padahal partisipasi aktif Pakdhe sangat diharapkan oleh anggota lainnya.” Kata Denmas lewat komentarnya di grup WhatsApp, saat si Pakdhe memberi apresiasi terhadap anggota forum yang memiliki kelonggaran waktu (dan sangu) membersamai pelaksanaan program yang telah disepakati oleh pengurus forum.

Seperti program spektakuler yang saat ini sedang berjalan, yaitu Safari Ngabuburit bersama mosipena ke 10 Kabupaten/Kota. Sebuah program yang digagas oleh Gus Yoyok dalam rangka ‘nganyari’, sekaligus mengenalkan kepada khalayak ramai tentang keberadaan mosipena yang baru dimiliki oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Bahkan mungkin, mosipena adalah satu-satunya mobil edukasi yang ada di Indonesia.

Mosipena sebagai barang baru, tentu tidak boleh dipegang oleh sembarang orang. Harus dipegang oleh orang yang punya rasa tanggung jawab, jujur, teliti, kreatif, dan paham tentang apa saja yang ada di dalam mobil, serta bisa menjalankannya sesuai prosedur. Ini penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maklum ini barang pengadaan baru yang harus dijaga agar awet dan bermanfaat.

Tugas forum adalah memilah dan memilih personil dari berbagai unsur pentahelix yang akan diberi amanah mengawal mosipena menjalankan program edukasi kebencanaan yang diembannya ke berbagai tempat. Untungnya, mbah Dharmo, sebagai Sekjen forum mampu mengarahkan, memengaruhi, dan mengawasi anggotanya untuk melaksanakan program yang telah disepakati bersama, dalam hal ini safari mosipena.

Alhamdulillah forum memiliki orang-orang hebat. Orang-orang pilihan yang mau dan mampu diberi amanah mengawal perjalanan mosipena ke 10 Kabupaten/Kota, menyebar virus pengurangan risiko bencana kepada masyarakat. Harapannya, akan tumbuh budaya sadar bencana. Dimana jika sewaktu-waktu terjadi bencana masyarakat bisa berbuat sesuatu sebelum pihak luar datang membantu.

Sungguh, dari dalam lubuk hati yang dalam, pastilah semua anggota dan pengurus forum yang terdiri dari berbagai elemen pentahelix, punya keinginan sama untuk selalu bisa tampil prima dalam segala kegiatan forum yang telah disepakati bersama.  Namun nyatanya ‘jauh panggang dari api’. Belum semua mampu menjalankan harapan forum. 

Apalagi Safari Ngabuburit ini semua dilakukan secara mandiri, mulai dari pengadaan konsumsi, dana operasional mosipena, termasuk honorarium serta pengadaan takjil, masker dan doorprize yang dibagi ke masyarakat.

Tentu dana yang diperlukan di setiap Kabupaten/Kota tidak sama dan tidak sedikit. Konon, semua itu karena belum ada anggarannya. Tinggal pandai-pandainya mereka mencari sumber dana mandiri untuk mendukung program yang baru pertama ini.

Sayangnya, kemampuan mencari sendiri dana pendukung kegiatan itu tidak dimiliki oleh semua anggota forum. Sementara, kendala lain yang mengganggu adalah banyak anggota dan pengurus yang masih kerepotan membagi waktu dan sangu. Hanya orang hebatlah yang bisa berbuat seperti itu.

Kehebatan tim relawan mosipena inilah yang oleh Pakdhe diacungi jempol dan dikomentari, untuk memotivasi mereka. Sementara, Denmas pun nyeletuk karena merasa heran tiba-tiba Pakdhe berkomentar, padahal biasanya hanya ngintip grup dalam diam. Bahkan kirim jempol tanda setuju pun tidak. Inilah barangkali yang menggelitik Dhenmas berkomentar saat Pakdhe muncul dengan komentarnya.

Permintaan Dhenmas agar seluruh anggota, khususnya pengurus, untuk selalu membersamai jalannya program, sangatlah wajar dan manusiawi sekali. Hal ini sesuai dengan aturan main organisasi. Diantaranya, anggota wajib mentaati keputusan rapat, melaksanakan dan mengembangkan program organisasi yang telah disepakati oleh seluruh pengurus, dan memperluas jejaring kemitraan melalui kegiatan promotif.

Sekali lagi, harapan Dhenmas itu perlu didukung agar keberadaan forum bisa berjalan sesuai khittohnya. Yaitu, sebagai tempat pertemuan ide/gagasan dari berbagai komunitas (pentahelix) yang memiliki kesamaan minat dan tujuan (dibidang kebencanaan).

Sementara (masih katanya entah siapa), fungsi forum PRB Sebagai sarana berdiskusi, tanya jawab, tukar menukar informasi, berbagi pengetahuan/pengalaman, untuk memecahkan masalah tentang bagaimana mengarusutamakan PRB dalam kebijakan pembangunan.

Melalui fungsinya itulah diharapkan forum bisa memberi masukan kepada BPBD tentang bagaimana mengarusutamakan PRB ke dalam kebijakan pembangunan yang menjadi wewenangnya, termasuk (mungkin) menganggarkan kegiatan forum sebagai pemegang mandat dari UU nomor 24 tahun 2007.

“Pakdhe kok gak pernah kelihatan ya saat forum berkegiatan di lapangan ?. padahal partisipasi aktif Pakdhe sangat diharapkan oleh anggota lainnya.”. Terngiang komentar Dhenmas yang penuh makna. Mungkin juga ditujukan kepada semua anggota forum (jumlahnya ada sekitar dua ratusan), yang selama ini belum bisa seaktif Dhenmas dan dalam membersamai pelaksanaan program forum dengan berbagai alasan.

Alasan klasih adalah ketidak berdayaan mensiasati waktu dan sangu karena kesibukan hidup keseharian yang menjadi tanggungjawabnya. Apalagi saat ini pandemi covid-19 masih menjadi ancaman bagi mereka yang teledor. Hanya mereka yang sehatlah yang berani beraktivitas dengan penuh semangat secara offline.

Sementara, yang lain, apalagi yang memiliki komorbit, hanya bisa membantu doa, gagasan dan saran secara online memanfaatkan grup WhatsApp. Itupun kalau berani dan tidak ‘dipaido’.  karena berkomunikasi secara tidak langsung itu sering menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai pesan.

Sesungguhnyalah, pesan yang disampaikan oleh Pakdhe lewat komentarnya, maupun Dhenmas yang merespon itu merupakan bagian dari gerakan literasi relawan terkait masalah kebencanaan, yang memanfaatkan grup WhatsApp.

Jika kebiasaan dialog virtual ini semakin sering dilakukan, maka akan menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa kesepahaman diantara anggota grup WhatsApp, sehingga tidak ada dusta diantara anggota. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/RabuLegi-05052021]

 

 

 

  

 

 

 

RATNA, SANG REMBULAN DARI PASURUAN.

“Di awal tahun 2020, Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang Hebat di tingkat Jawa timur untuk urusan Kemanusiaan. Mereka meminta saya bergabung mewakili perempuan, sekaligus dari unsur dunia Usaha. Awalnya sempat Ragu karna merasa itu bukan dunia saya, sekalipun masa sekolah dulu saya aktif di berbagai organisasi sekolah hingga di Senat ketika kuliah,”

Itulah sebagian postingan panjang dari Ratna Ningsih, tentang awal keterlibatannya dalam forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Jawa Timur, memperkuat kepengurusannya mBah Dharmo, yang diamanati menjadi Sekjen Forum menggantikan mas Rurid.

“Tapi entah seperti ada dorongan di hati saya untuk menerima pinangan ini,  karna ini urusan kemanusiaan non politik dan non kepentingan golongan, justru disanalah Bersatu semua Golongan untuk urusan Kemanusiaan,” Lanjut alumni STIE Jakarta, yang kini diamanahi menjadi salah seorang Pengurus Harian di FPRB Jatim masa bakti 2020 – 2023.

Itulah cerita singkat bagaimana perempuan berkaca mata ini bergabung di kepengurusan Forum, dari unsur dunia usaha. Dengan pengalaman yang dimiliki, tentulah akan membantu mBah Dharmo menggerakkaan roda organisasi sesuai khittohnya, sebagai mitra BPBD dalam pelaksanaan program kebencanaan untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana.

Diantaranya, bersama-sama unsur pentahelix lainnya, terlibat dalam penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko becana dibawah koordinasi BPBD. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Lilik Kurniawan, yang kala itu menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, saat mengukuhkan pengurus FPRB Provinsi Riau.

“Tugas FPRB Riau untuk memastikan pembangunan di Riau berbasis pengurangan resiko bencana. FPRB harus bisa memberikan masukan ke DPRD dan Pemprov Riau terkait masalah kebijakan, termasuk soal tata ruang," Katanya di Hotel Grand Zuri, Rabu, (14/11/2018).

Apa yang dikatakan Lilik Kurniawan itu mengandung arti bahwa Forum harus bisa ‘memengaruhi, memberi saran, dan mambantu’ Pemda dan DPRD untuk pembuatan kebijakan yang konkret, misalnya: rencana tata ruang, rencana penanggulangan bencana berbasis komunitas, Kampanye pencegahan pandemi covid-19 di tingkat Desa/Kampung, Penegakan protokol kesehatan, Membuat kanal informasi Pemerintah Daerah yang dipercaya, dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Tentu harapan di atas, oleh mbah Dharmo sudah ada dalam perencanaannya. Diantaranya dengan terus bergerak menebar virus tangguh bencana yang bermanfaat bagi masyarakat. Semua kegiatan melibatkan pengurus yang mempunyai kelonggaran waktu. Termasuk mengajak Ratna, yang saat ini menjabat sebagai bendahara Forum.

Wanita karir yang bersahaja ini juga bersemangat saat berkesempatan membersamai agenda Safari Ngabuburit 10 Kota/Kabupaten di Jawa timur, dengan memanfaatkan kendaraan mosipena milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan satu-satunya mobil edukasi bencana di Indonesia.

Tentu, kehadiran Ratna membawa Susana lain yang meriah dan menyejukkan. seluruh prosesi berjalan sesuai rencana. Mulai membagikan masker kepada masyarakat umum, berbagi takjil, sosialisasi dan edukasi bencana. Hal ini akan semakin memperkuat pergerakan forum yang bermanfaat dan bermartabat.

Bahkan, saking bersemangatnya, pengurus Kadin Kabupaten Pasuruan ini bersedia rumahnya ditempati untuk rapat pengurus membahas pembentukan panitia Jambore Relawan Jawa Timur tahun 2021, sambil berbuka puasa. Walaupun pengurusnya belum bisa hadir semua, tapi hasilnya nyata.

Seperti diketahui, Safari Ngabuburit yang digagas oleh LPBI NU, FPRB dan BPBD Provinsi Jawa Timur ini merupakan Gerakan Literasi Pengurangan Risiko Bencana melalui Sosialisasi dan Edukasi, dengan Tema “Bersama Mosipena menuju Masyarakat Tangguh dan Sadar Bencana”.

Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh relawan forum saja, tapi juga melibatkan berbagai komunitas relawan setempat, sehingga tampak keguyubannya, mencerminkan kebersamaan dalam keragaman. Saling merangkul bukan memukul, saling mengajak bukan menginjak, dan saling menguatkan bukan melemahkan.

“Alhamdulillah, kini, tinggal pengurus forum yang harus rajin berkegiatan, supaya forum dirasakan kehadiran dan perannya bagi anggota forum dan masyarakat, pada semua fase bencana,” Begitu ajakan Khusairi, sesepuh forum yang juga dosen Unair Surabaya.

Sungguh, kehadiran Ratna dan emak-emak dalam kepengurusan kali ini, akan mampu menjawab ajakan Khusairi dengan karya nyata. Kehadiran wanita penyuka travelling ini benar-benar bagai bulan menyinari relawan forum yang sangat luar biasa menjalankan misi kemanusiaan membangun budaya sadar bencana. sehingga tidak disalah pahami oleh mereka yang tidak paham.

Selain Ratna, ada Anin, ada Retno, ada sumi dan lainya. Merekalah (disamping Gus Yoyok), bagai suluh yang menerangi relawan FPRB dalam menjalankan misi mosipena di bulan ramadhan, melakukan edukasi bencana ke 10 Kota/Kabupaten terpilih.

Tidak ketinggalan, beberapa unsur pimpinan BPBD Provinsi Jawa Timur juga turut mendorong dan mendukung tim mosipena untuk selalu tampil kreatif, atraktif dan menarik dalam menggelar kegiatan yang diliput berbagai media online, dengan tetap mentaati protokol Kesehatan, agar tidak muncul klater ngabuburit.

Sementara itu, Gus Yoyok, berpantun jenaka. “Burung elang berkelana, jauh keliling dunia. Makan sahur sangat sederhana, makan sahur seadanya.”. Itulah cara relawan LPBI NU Kota Bangil, sekaligus inspirator forum, dalam menjaga loyalitas dan dedikasi tim mosipena, yang dijuluki paloma (pasukan lali omah), agar tidak jenuh dan lelah menjalankan amanah di bulan penuh berkah.

Dengan demikian, tidak salah jika ucapan terimakasih disampaikan kepada Ratna, bersama emak-emak lainnya, yang telah memberi warna tersendiri dalam kepengurusan FPRB Jawa Timur besutan mbah Dharmo. Sedangkan kehadiran Gus Yoyok beserta ‘pasukannya’ menjadi garda terdepan forum dalam menjalankan semua misinya.  

Pelan tapi pasti, forum telah menemukan gayanya sesuai mandat UU nomor 20 tahun 2007, dan misi yang dimiliki. Diantaranya, memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD dengan OPD, antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan lembaga usaha. Serta memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Untuk membumikan misi di atas, forum memanfaatkan keberadaan mosipena sebagai medianya. Wallahu a’lam bishowab. Salam Tangguh, Salam Literasi. Tetap menginspirasi. [eBas/MingguPon-02052021].Bertepatan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang mengambil tema  “Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar”

 

 

 

.