PERLU ADA PRA KONGRES AGAR ACARANYA BERJALAN SUKSES

Sesuai ketentuan yang berlaku, tahun 2023, yang juga disebut tahun politik, SRPB Jatim harus menyelenggarakan kongres yang ke 3 dalam rangka pergantian pengurus. Ya, tahun ini masa bakti kepengurusan SRPB Jatim tahun 2020 - 2023 telah paripurna.

Dengan demikian, sebagai organisasi yang dinamis dan taat azas, maka estafet kepengurusan SRPB Jatim merupakan sunatullah. Tidak ada upaya penundaan kongres, sebagai upaya menambah masa jabatan pengurus untuk beberapa periode lagi.

Sungguh itu tidak boleh terjadi, apapun kondisinya, karena menyalahi aturan dan mendzolimi ketentuan yang disepakati bersama, serta tidak layak menjadi panutan komunitas yang menjadi mitranya.

Sebelum kongres SRPB Jatim digelar, ada baiknya pengurus mengadakan rapat pra kongres yang dihadiri oleh seluruh mitranya, sebagai upaya mengkondisikan semua mitra yang terlibat, sekaligus memberi semangat kepada mitra yang selama kepengurusan tidak aktif dalam agenda SRPB Jatim. Bahkan mungkin ada yang sudah lupa karena jarang diajak/dilibatkan dalam kegiatan.

Dalam rapat pra kongres (bisa via zoom), diantaranya dapat diisi dengan menjelaskan kembali tentang visi misi organisasi, serta tujuan didirikannya SRPB Jatim oleh kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Siapa tahu ada gagasan cerdas untuk mereaktualisasi visi misi sesuai jamannya. Sehingga nanti dapat dijadikan bahasan dalam kongres.

Isue yang berseliweran dari berbagai pihak (yang mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan karena mengandung unsur subjektivitas), mengatakan bahwa sejak musim covid-19 di medio awal 2020, banyak agenda yang dijadwal ulang. Seperti kegiatan Arisan Ilmu Nol Rupiah, yang menjadi program “iconic” SRPB Jatim, harus dihentikan karena adanya social distancing sebagai upaya memutus perkembangan covid-19 yang telah memangsa ribuan nyawa.

Begitu juga persoalan komunikasi antar personil yang mengalami hambatan karena kesibukan dan “gesekan” tipis-tipis. Masalah keterlibatan mitra dalam kegiatan, yang mandiri maupun yang tidak mandiri, juga menjadi gosip yang menyesakkan dada. Termasuk isue kedekatan dalam pelibatan personil.

Hal ini terjadi (mungkin) karena belum semua mitra memiliki kapasitas yang memadai untuk dilibatkan dalam sebuah kegiatan, dan hal ini memang harus dilakukan agar kegiatannya bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sesungguhnyalah, isue-isue yang berkembang secara sepihak dan subjektif itu juga terjadi di hampir semua organisasi. Biasanya isue yang berbau “like and dislike” akan mereda dengan sendirinya jika sudah ada komunikasi yang hangat diantara yang berselisih paham.

Isue-isue semacam inilah di dalam rapat pra kongres disampaikan secara transparan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama berbasis win-win solution. Sehingga saat kongres, semua mitra SRPB Jatim akan hadir untuk membahas nasib organisasi yang akan dinahkodai oleh pengurus baru yang dipilih dalam kongres ke-3 tahun 2023.

Siapakah calon pengurus yang potensial duduk di kepengurusan yang baru ?. idealnya sudah muncul dengan segala dinamikanya, untuk kemudian di rapat pra kongres menjadi ajang kontestasi rencana aksi.

Sayangnya semua pihak enggan menampilkan potensinya, namun siap jika ditunjuk. Inilah salah satu bukti kesantunan semua anggota SRPB Jatim, yang tidak pernah gegabah dengan amanah. Bersikap merendah namun siap menerima perintah.

Bismillah, selamat mengadakan rapat pengurus, kemudian dilanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya untuk menyiapkan “ubo rampe” pelaksanaan kongres ke-3 tahun 2023. Ini bisa diselenggarakan secara daring maupun luring. Tergantung ada tidaknya anggaran pendukung, dari yang mendirikan SRPB Jatim. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/SeninWage-17072023]

 

 

 

YANG TERCATAT DARI WEBINAR F-PRB PROVINSI NTT

Kalaksa BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo, dalam  webinar yang mengambil topik harmonisasi data PKD ke dalam data destana, jumat (14/07/2023), yang diadakan oleh F-PRB NTT, mengatakan bahwa banyak program dari kementerian (lembaga) yang masuk ke Desa.

Namun masing-masing masih mengedepankan ego sektoral dalam “membelanjakan” anggarannya untuk selesainya pogram tangguh bencana. Padahal, katanya bencana itu urusan bencana, namun ternyata masing-masing masih punya aturan main sendiri-sendiri.

Sehingga, yang sering terjadi, program destana dari BNPB dan BPBD untuk membangun desa tangguh, kurang berdampak positif. Seperti banyak program yang mengucur ke desa namun setelah itu “hilang” gaungnya seiring selesainya pelaporan program.

“Seandainya semua program dari berbagai lembaga itu dapat disinergikan dengan satu panduan yang sama, pastilah upaya membangun desa tangguh itu akan tercapai,” Kata kalaksa dalam paparannya.

Hal ini sejalan dengan paparannya, yang mengatakan bahwa dalam destana, proses pengelolaan risiko bencana adalah proses aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan.

Untuk itulah, perlu kiranya para pihak duduk bersama memikirkan bagaimana “mengawinkan” berbagai program yang masuk ke desa untuk membangun satu desa tangguh bencana yang benar-benar tangguh, dengan dukungan dana desa. Mengingat, sampai saat ini penggunaan dana desa untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, belum menjadi prioritas.

Sementara itu, petrasa wacana, dari CBDRM policy development advisor, mengatakan bahwa akhir-akhir ini bencana semakin sering datang dengan segala dampak yang ditimbulkan. Sehingga banyak masyarakat yang terganggu kehidupannya, bahkan menjadi korban.

Sehingga, ke depan perlu kiranya melibatkan elemen pentahelix, khususnya dunia usaha dan NGO yang memiliki dana untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat.

Ini penting, agar apa yang dilakukan sejalan dengan visi PRBBK tahun 2024 - 2045, yaitu mewujudkan resiliensi masyarakat indonesia terhadap bencana dan krisis iklim untuk pembangunan berkelanjutan.

Petra juga menampilkan misi PRBBK yang perlu dipahami oleh para pihak, diantaranya, penguatan kebijakan dan program PRBBK yang sinergis, inklusif, berperspektif gender, mandiri dan berkelanjutan. Kemudian, upaya peningkatan kapasitas ketangguhan serta kepemimpinan lokal dalam pengembangan PRBBK, dan Perluasan melalui pelembagaan dan replikasi praktek PRBBK berbasis kawasan dalam konteks sosial ekologi dan risiko bencana.

Harapannya, semua kebijakan yang masuk ke desa harus berbasis PRBBK. Sebuah harapan yang tampaknya jauh panggang dari api. Hal itu karena semua program masih berbasis pada daya serap anggaran sehingga sulit untuk meniadakan ego sektoral.

Kemudian, yang sering terjadi adalah munculnya anggapan bahwa desa/kelurahan yang telah mendapatkan program destana, langsung dianggap sudah tangguh bencana. Begitu juga dengan sekolah yang telah mendapat giliran program SPAB, langsung dilabeli dengan sekolah yang sudah aman bencana.

Untuk itulah, strategi yang diambil dalam rangka harmonisasi data destana untuk bahan penilaian ketangguhan desa, menurut kalaksa BPBD Provinsi NTT adalah, pertama, membuat desa/kelurahan tangguh bencana. Baik tingkat kabupaten/kota, provinsi. Terutama tingkat nasional, guna membangun kolaborasi, menjauhkan ego sektor dan mengintegrasikan semua upaya membangun desa/kelurahan tangguh bencana.

Kedua, kolaborasi dengan semua unsur pentahelix melalui F-PRB. Sedangkan program desa/kelurahan tangguh bencana sebagai media membangun ketangguhan desa/kelurahan.

Kemudian, mengoptimalkan media KKN Tematik di daerah masing-masing untuk pendataan, serta desa dengan otonominya mengintegrasikan PRBBK ke dalam seluruh proses pembangunan desa/kelurahan.

Dari sekian banyak komentar peserta webinar, komentar Fatoni dari PSKK UB, sangat menarik. Dimana dia mengatakan bahwa program destana itu sampai kiamat pun tidak akan selesai menjangkau seluruh desa/kelurahan di seluruh indonesia. Untuk itu perlu melibatkan kampus dengan KKN Tematiknya tentang upaya pengurangan risiko bencana.

Dia juga merasa, masih ada pihak yang menganggap kehadiran F-PRB sebagai saingan BPBD, sehingga keberadaannya belum termanfaatkan secara optimal. sebuah curhat yang dikemas dalam bentuk usulan yang seolah-olah benar, padahal banyak faktor yang bermain di situ.

 Mungkin maksud Fatoni adalah, program yang disusun F-PRB belum dapat disinergikan dengan programnya BPBD, terkait upaya pengurangan risiko bencana. Termasuk keterlibatan seluruh elemen pentahelix masih sekedar seremonial. Kondisi inilah yang kiranya perlu dipecahkan bersama.

Sementara, keberadaan komunitas relawan sebagai bagian dari pentahelix, juga belum dilibatkan dalam pelaksanaan PRBBK. Karena (mungkin), masih dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dibidangnya.

Padahal, sering kali relawan tampil duluan di fase tanggap darurat dengan SDM yang apa adanya, namun hasil kerjanya cukup membanggakan dalam membantu penanggulangan bencana. Namun masih sering dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak yang kurang paham Perka BNPB nomor 17 tahun 2011.

Hal ini perlu dimaklumi bahwa, yang bisa “bermain” dalam PRBBK untuk membangun desa/kelurahan tangguh, itu adalah para pihak yang memiliki anggaran. Sehingga, dengan anggaran itulah mereka bisa “memerintahkan” mereka yang menjadi sasaran untuk berbuat sesuatu sesuai agendanya.

Sementara, komunitas relawan paling bisanya sekedar sosialisasi upaya pengurangan risiko bencana dengan sasaran terbatas, dan hasilnya pun ya sekedar pengenalan untuk kemudian dilupakan. Kecuali punya anggaran lebih untuk menindak lanjutinya. Atau ada pihak lain yang ikut cawe-cawe mendanai relawan untuk melaksanakan programnya.

Usulan menarik juga muncul dari Norman, ketua F-PRB NTT. Dia mengusulkan agar desa/kelurahan yang tidak mengikuti proses PKD dengan baik, maka diberi sanksi pengurangan anggaran desa/kelurahan.

Apapun gagasan yang muncul dalam webinar kali ini, termasuk upaya tindak lanjutnya, patutlah diacungi jempol kepada F-PRB NTT yang disokong Siap Siaga, dapat menyelenggarakan webinar dengan dinamis.

Semoga  materi webinar dapat direplikasikan di daerah lain. tentunya dengan dukungan Siap Siaga atau, pihak lain yang berkepentingan. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/SabtuPahing-15072023]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PEREMPUAN DIBERDAYAKAN LEWAT BIMTEK SRIKANDI SIAGA BENCANA

Konon, sebuah organisasi dikatakan sehat jika pengurusnya kompak merumuskan program secara bersama-sama. Dimana, program yang akan disepakati itu merupakan hasil menjaring suara dari anggota dan mitranya. Sehingga program yang diagendakan itu benar-benar menjadi kebutuhan bersama dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan, terkait dengan bidang kerja yang digeluti.

Dengan kata lain, organisasi yang sehat tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat bagi anggota dan mitranya saja, namun juga manfaat yang positif bagi khalayak ramai. (dalam hal ini komunitas relawan).

Narasi di atas, tampaknya juga “dimiliki” oleh pengurus sekretariat bersama relawan penanggulangan bencana (SRPB) Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dalam menu program yang dikemasnya. Diantaranya adalah Bimtek Srikandi Siaga Bencana, chapter 3. kegiatan ini dikhususkan untuk kaum perempuan.

Mengapa perempuan perlu “dikenalkan” dengan masalah kebencanaan ?. karena, di beberapa kasus, Perempuan yang tidak dilibatkan  dalam kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, menjadikan dirinya rentan sebagai korban bencana.

Untuk itulah program Bimtek Srikandi Siaga Bencana, dengan sasaran perempuan, merupakan program cerdas yang dimunculkan oleh SRPB Jatim, dalam rangka memberdayakan perempuan dibidang kebencanaan.

 Dalam sebuah diskusi dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimaknai sebagai upaya memampukan perempuan untuk memperoleh akses informasi terkait kebencanaan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya.

Artinya, setelah kaum perempuan mengikuti program, yang kali ini digelar di Pondok SPMAA Pasuruan. Tepatnya di Dusun Tamanan, Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan,, minggu 23 Juli 2023, mereka akan semakin berdaya dalam mengkomunikasikan masalah kebencanaan di komunitasnya serta masyarakat sekitarnya.

Sehingga, saat terjadi bencana, mereka bersama para pihak dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Misalnya, mereka dapat membantu pendataan di posko, menyiapkan konsumsi di dapur umum sekaligus pendistribusiannya.

Mereka juga dapat diperbantukan dalam mengelola pos pengungsian untuk memberikan informasi kepada penyintas, klaster kesehatan serta membantu pemberian dukungan psikososial kepada anak-anak dan emak-emak.

Semoga program Bimtek Srikandi Siaga Bencana, terus menjadi salah satu program unggulan SRPB Jawa Timur, walaupun berganti kepengurusan. Seperti diketahui, tahun 2023 ini sesuai aturan, kepengurusan SRPB Jatim harus “diperbaharui” lewat kongres SRPB Jatim ke 3 tahun 2023.

Ya, program unggulan sebagai bentuk sumbangsih SRPB Jatim dalam upaya memberi bekal pengetahuan yang memadai di bidang kebencanaan sehingga dapat memerankan diri sebagai agen perubahan dalam membantu membangun budaya tangguh dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Dimana,  upaya membangun budaya sadar bencana itu akan lebih efektif jika dimulai dari lingkungan keluarga, dan perempuanlah pemeran utamanya. Wallahu a’lam bishowab. [eBas/RabuWage-12072023]

TRAINING OF FACILITATOR PROGRAM SPAB

"Yang di tunggu-tunggu. Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur menyelenggarakan Training of Facilitator (TOF) SPAB batch 1 pada hari Sabtu - Minggu, 5-6 Agustus 2023. bertempat di News Hotel, Pepelegi, Kab. Sidoarjo,"

Begitulah sebuah postingan di grup whatsapp yang dimunculkan oleh pengurus SRPB Jatim, menjelang Kongres ke-3 dengan agenda pergantian pengurus sesuai ketentuan yang ada.

Sebuah ajakan cerdas yang muncul dari para pengurus SRPB Jatim untuk menyiapkan kader penerus yang akan melanjutan gerak roda organisasi, agar tetap dapat memberi manfaat di bidang kebencanaan, dalam rangka membantu terwujudnya budaya tangguh di masyarakat. Khususnya yang daerahnya memiliki potensi bencana, yang harus diwaspadai secara mandiri.

Upaya mewujudkan budaya tangguh itu diantaranya melalui program satuan pendidikan aman bencana (SPAB). Dimana, secara berkala, Tim Fasilitator SRPB Jatim telah melakukannya. Baik secara mandiri, maupun bersinergi dengan para pihak.

Mengingat keberadaan fasilitator SPAB, masih sangat terbatas, maka inisiatif dari SRPB Jatim ini perlu diacungi jempol. Sesungguhnyalah “pusat” pernah menyelenggarakan seleksi dan pelatihan fasilitator SPAB dengan sertifikat nasional. Namun nyatanya para pemegang sertifikat belum dimanfaatkan secara optimal. (ya, mungkin ini karena tidak tersedianya dana tindak lanjut).

Dalam postingannya, panitia TOF menawarkan investasi yang cukup murah bagi relawan yang berkeinginan menjadi bagian dari Tim Fasilitator SPAB bentukan SRPB Jatim. Dengan investasi  Rp 1.250.000, peserta dijanjikan akan mendapat Seragam SPAB, Sertifikat Pelatihan 36JP, Materi Lengkap dengan Praktiknya, serta Penginapan dan Konsumsi selama 2 hari.

Peserta juga akan dilatih oleh fasilitator berpengalaman. Akan dibimbing dengan sepenuh hati oleh nara sumber yang memiliki kapasitas di bidangnya. Sehingga peserta akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan siap terlibat menjadi fasilitator di lapangan, dengan model “team teaching” bersama fasilitator senior, yang dimilikik SRPB Jatim.

Namun postingan tentang pelatihan berbayar ini, tampaknya kurang familier di telinga relawan. Sehingga banyak yang tanya kenapa harus berinvestasi, mengapa tidak digratiskan ?.

Ya, memang selama ini relawan sering mengikuti kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas secara gratisan. Bahkan juga ada pelatihan dimana relawannya mendapat “sangu” saat penutupan acara. Sehingga, ketika ada pelatihan yang tidak gratis, langsung menuai tanya, mengapa harus berbayar.

Mungkin, pengurus SRPB Jatim ini sengaja menggelar pelatihan berbayar, ditujukan kepada mereka yang benar-benar berniat  ingin belajar. Sehingga keikut sertaannya nanti akan serius dan bersungguh-sungguh menyimak agar paham, untuk kemudian siap mempraktekkan di masyarakat. (dalam hal ini siap dilibatkan dalam program SPAB).

Dengan kata lain, tawaran postingan ini tidak berlaku bagi relawan yang tidak mempunyai keinginan kuat menjadi fasilitator SPAB. Sementara, untuk relawan yang berkenan berinvestasi untuk mengikuti kegiatan ini pastilah akan muncul rasa “melu handarbeni” terhadap kegiatan ini, dengan indikator disiplin dan rajin mengikuti semua agenda, serius menyimak materi serta melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh nara sumber.

Mungkin juga, panitia TOF ini berpikir, jika kegiatan digelar secara gratis, maka dikhawatirkan pesertanya tidak serius, dan keikut sertaannya juga seenaknya, tidak disiplin. Dampaknya, kualitas personil yang telah mengikuti TOF akan dipertanyakan. Termasuk kredibilitas SRPB Jatim yang memiliki gagasan pelatihan TOF berbayar ini.

Selamat kepada pengurus SRPB Jatim yang dipenghujung kepengurusannya, tetap solid dengan program-programnya yang disepakati melalui rapat pengurus. Bukan rapat yang diikuti oleh beberapa pengurus saja. Salam Tangguh. [eBas/Jum’atWage-07072023]

 

   

KERJA BAKTI DI SONTOH LAUT

Hari ini, minggu pahing (25/06/2023) beberapa relawan dari berbagai komunitas berkumpul di destinasi wisata bahari sontoh laut, Greges, Kelurahan Tambak Sari Oso, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Mereka berdatangan untuk memenuhi ajakan komunitas shankara dan himpunan mahasiswa jurusan sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, bersih-bersih sampah di seputaran sontoh laut serta menanam mangrove.

Kegiatan yang terkesan kurang persiapan dan apa adanya ini juga dihadiri oleh Ibu Lurah beserta jajarannya, serta pengurus kelompok sadar wisata dengan kaosnya yang mbois, sumbangan pelindo.

Dalam kesempatan itu Ibu Lurah mengucapkan rasa terimakasihnya kepada komunitas relawan yang berkenan meluangkan waktunya untuk membersihkan sampah di seputaran lokasi wisata sontoh laut.

Harapan Ibu Lurah ini diamini oleh salah satu pengurus pokdarwis, terkait keberlanjutan kegiatan ini untuk memberi contoh kepada warga tentang pentingnya kebersihan lingkungan wisata agar dapat menarik banyak pelancong mampir menikmati indahnya berwisata di sontoh laut.

Masih menurut Ibu Lurah, warga yang berdiam di seputar sontoh laut harus diberi kesadaran untuk turut serta menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi wisata sontoh laut. Mereka juga harus dilibatkan dalam kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh relawan, yang nota bene bukan warga setempat.

Konon ke depan, lokasi sontoh laut akan dipercantik dengan pembangunan taman yang di dalamnya banyak gazebo dan meja kursi yang terbuat dari kayu bekal perahu rusak untuk tempat santai menikmati rimbunnya mangrove beserta aneka unggas khas pantai sontoh laut, serta kulinernya..

Pesertanya lumayan banyak. Walau pun Ibu Lurah dan jajarannya balik kanan setelah acara sambutan dan foto bersama, peserta tetap bersemangat, penuh suka cita memunguti sampah dan dimasukkan ke trash bag.

Kebanyakan sampahnya terdiri dari tas kresek, aneka bungkus makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Juga ada pembalut, dan pampers, serta  berbagai jenis pakaian.  

Sampah styrofoam dengan berbagai jenis dan ukuran juga banyak berserak. Untuk sampah jenis ini tidak dimasukkan trash bag, tapi langsung dibakar karena memang mudah terbakar karena sulit terurai di dalam tanah dan merusak lingkungan.

Kegiatan ini diakhiri dengan penanaman mangrove yang tempatnya telah ditentukan oleh Zaini, salah seorang relawan yang setiap hari menjaga posko relawan di sontoh laut, dengan penuh dedikasi dan loyalitas.

Sungguh, kegiatan yang pertama ini perlu dievaluasi secara lebih mendalam jika kegiatan ini akan diagendakan secara rutin. Diantaranya adalah tentang keterlibatan warga lokal sebagai penerima manfaat.

Begitu juga pelibatan tokoh masyarakat dan pejabat setempat hendaknya benar-benar terlibat. Bukan hanya datang untuk memberi selamat kemudian cepat cepat meninggalkan tempat karena tidak mau berkeringat.

Jika para pejabat dan tokoh masyarakat setempat tidak mau terlibat dalam kegiatan ini, maka, dapat dipastikan warga setempat juga enggan terlibat, mereka lebih senang duduk melihat tanpa rasa “melu handarbeni” terhadap program bersih-bersih sampah di kawasan wisata sontoh laut.

Jika ini dibiarkan maka sampah akan terus banyak berserakan tanpa upaya penanganan oleh warga. Dampaknya jelas lingkungan akan kumuh dan para pelancong pun enggan mampir. Tentu ini tugas pokdarwis untuk menyadarkan warganya tentang kebersihan daerahnya untuk menunjang wisata.

Dan yang harus mendapat perhatian serius adalah tentang kepanitiaan yang harus siap dengan segala “ubo rampe” pendukung kegiatan. Ke depan, panitia harus dapat mendatangkan mahasiswa sebanyak mungkin, khususnya jurusan sosiologi.

Begitu juga dengan komunitas shankara. Sebagai inisiator, harusnya melibatkan semua anggota untuk mensukseskan acara yang mengambil tema “manifestasi kesadaran hidup dimulai dari hal kecil dan lingkungan sekitar”.

Semoga kegiatan ini menjadi pembelajaran bagi semua komunitas peduli lingkungan akan pentingnya melibatkan warga lokal untuk berpartisipasi mendukung kegiatannya, sekaligus proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasar prinsip keadilan sosial dan kerja sama yang setara, sehingga akan muncul rasa “melu handarbeni” terhadap upaya kebersihan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan definisi pemberdayaan masyarakat dari Sumodiningrat (1999), ialah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat. Wallahu a’lam bishowab. Salam Lestari. [eBas/mingguPahing-25062023]

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESK RELAWAN MENGATUR PERGERAKAN RELAWAN DI LAPANGAN

Beberapa waktu yang lalu, saya ditugaskan oleh sekjen Forum PRB Jawa Timur untuk mengikuti lokakarya penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) Provinsi Jatim. Kegiatannya diselenggarakan dua hari, selasa - rabu, 13 - 14 Juni 2023, dan diikuti oleh OPD terkait dan beberapa komunitas relawan.

Salah satu materi yang menarik menurut saya, adalah saat nara sumber dan panitia dari Siap Siaga, mengajak peserta untuk berdiskusi mencoba menyusun alur pergerakan relawan saat di lokasi bencana. Ini penting agar keberadaan relawan di lapangan mudah dipantau, serta menghindari penumpukan relawan di satu titik, sedang di titik lainnya sepi relawan.

Sebelum diskusi dimulai, komentar pun bermunculan. Seperti, apakah semua relawan yang akan turun kelapangan harus menyerahkan datanya ?. kepada siapa data itu diserahkan dan dimana tempat penyerahan data ?. 

Jika seseorang atas nama pribadi datang seorang diri ingin menolong korban bencana sesuai kemampuannya, apakah diperbolehkan atau disuruh balik kanan ?. begitu juga jika ada relawan yang membawa bantuan untuk diberikan kepada korban, apakah boleh dibagikan sendiri sesuai amanah dari donaturnya, atau bantuan tersebut harus ditumpuk di posko induk, untuk didistribusikan sendiri oleh petugas posko ?.

Ya, banyak sekali pertanyaan sesuai dengan yang sering terjadi di lapangan dan dialami relawan. Termasuk cerita tentang posko induk yang dibiarkan kosong tanpa petugas, tanpa aktivitas. Hanya ramai saat ada acara seremonial. Sehingga banyak relawan yang langsung ke lokasi mendirikan tenda sendiri atau bergabung dengan relawan yang sudah di lokasi, tanpa mampir ke posko induk untuk lapor diri.

Memang, dalam “kitab suci” SKPDB tidak tersurat secara gamblang tentang penanganan keberadaan relawan di lokasi. Namun secara implisit, sesuai di pasal 9, ayat 1, Perka BNPB nomor 03 tahun 2016, tentang sistem penanganan darurat bencana (SKPDB), mengatakan bahwa pos komando mempunyai tugas, diantaranya menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana, mengoordinasikan instansi/lembaga terkait; e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana; f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

Sedangkan ayat 2, mengatakan bahwa fungsi pos komando diantaranya adalah, pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

Baru di pasal-pasal berikutnya, tentang keberadaan pos lapangan penanggulangan darurat bencana, dan pos pendamping. Dijelaskan bahwa tugasnya antara lain, Melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementerian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana; Mengelola bantuan yang diterima dari komunitas internasional; Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan; serta Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB atau Pos Pendamping PDB wilayah.

Walaupun tidak tersurat, pastinya keberadaan relawan sudah termasuk di dalamnya. Masalahnya adalah siapakah petugas posko yang ditunjuk untuk “menangani” relawan, sejak kedatangannya sampai kepulangannya ?. Sementara keberadaan Desk Relawan yang dilakukan secara online itu masih hanya sekedar mendata siapa saja yang datang di lokasi tanpa tindak lanjut. No more than that.

Mungkin inilah yang membuat panitia dan nara sumber, bernafsu menyusun alur pergerakan relawan saat di lokasi bencana agar tertib administrasi dan upaya penanggulangan bencana dapat semakin efektif, efisien dan tidak tumpang tindih.

Yang jelas, peserta lokakarya sudah berusaha menyusun alur pergerakan relawan. Tinggal bagaimana kelanjutannya. Semua terserah kepada Siap Siaga yang memiliki program dan anggaran, untuk menindaklanjutinya dengan berkonsultasi ke para pihak. Khususnya BPBD.

Maukah mereka menerima dan mengamalkan alur pergerakan relawan hasil lokakarya di Hotel Kampi, Surabaya, yang menu makanannya sangat istimewa bagi saya yang berkesmpatan mewakili F-PRB Jawa Timur. 

Karena, beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah ingat, BPBD Provinsi Jawa Timur pernah menyelenggarakan kegiatan semacam ini dengan nama penyusunan SOP Pengerahan Relawan, namun tidak pernah di sosialisasikan sehingga tidak pernah digunakan di lapangan. Salam Waras. [eBas/SeninLegi-19062023]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMAAH LC MEMILIKI BENDERA

 Jum’at wage (02/06/2023) di grup whatsapp Jamaah Lorong eduCation (LC) diramaikan oleh postingan usulan tentang perlunya memiliki bendera. Walaupun bukan organisasi yang memiliki struktur kelembagaan dan kepengurusan formal, namun bolehlah memiliki bendera sebagai simbol identitas

 Ya, sekedar identitas untuk penanda bahwa Jamaah LC itu memang ada, dengan segala kegiatannya sebagai hasil kesepakatan yang diambil saat jagongan sambil ngopi. Beberapa kegiatan yang telah dieksekusi dalam sebuah aksi, diantaranya, Bersih-bersih pantai, Sodakoh nasi bungkus, Kopdar relawan Surabaya, Pelatihan PPGD dan sharing session.

 Sebagai motor penggerak LC, Alfin dan Erick lah yang memiliki gagasan awal untuk membuat bendera. Mereka mencoba memberi makna dari logo LC. Menurut Alfin, makna logo LC adalah, Gambar orang menandakan bentuk kerjasama, saling support dan saling mengisi. Siapapun bisa belajar dan berbagi ilmu atau pengalaman, serta tidak ada perbedaan dan juga batasan, baik senior ataupun junior, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda.

 Gambar buku terbuka menandakan sebagai sumber ilmu yang memiliki makna bahwa setiap anggota memiliki komitmen untuk senantiasa belajar (menuntut ilmu dan menambah wawasan) serta saling berbagi pengalaman maupun pengetahuan.

 Tulisan Lorong eduCation memiliki arti sebagai tempat/wadah untuk saling berbagi. Sedngkan eduCation terjemahan dari kata Edukasi yang berarti suatu upaya atau proses pembelajaran yang dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta mengembangkan potensi diri yang ada, baik pada individu maupun kelompok.

 Terkait dengan pilihan warna, disesuaikan dengan arah gerakan LC. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, kekuatan, dan cinta. Warna Hijau melambangkan perdamaian, alam, lingkungan, kesuburan, dan harapan. Untuk warna orange melambangkan energi, inovasi, kehangatan, keseimbangan, semangat, riang dan keyakinan.

  Sedangkan Erick, yang aktif di kepramukaan dan fasilitator SPAB, mengatakan bahwa Logo LC ini mengandung, Garis maya yang membentuk sudut 5, mengadung arti pergerakan LC tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, warna dasarr Hitam melambangkan keabadian, Merah lambang semangat, Hijau itu harapan, gambar buka sebagai lambang pengetahuan. Sedangkan Siluet Circle Orang menggambarkan dinamika kemanusiaan, dan tulisan Lorong eduCation, diartikan sebagai jalan untuk Belajar bersama.

 “Bendera tidak perlu ada garis pinggir nya, karena  itu simbol pembatasan. Sementara LC itu Universal, Berawasan, Bernurani Luas, Berpola Merdeka, namun tetap harmoni dan bermartabat,” Tambah pria berkacamata, yang juga berprofesi sebagai pendidik.

 Apa yang dikemukakan oleh ke dua orang penggerak Jamaah LC, diamini oleh anggotanya. Sehingga tidak perlu lama bahas masalah desain, bahan, warna, bentuk tulisan, dan ukuran. Tinggal pesan ke percetakan secara online.

 Kini bendera yang diidamkan itu telah berada di basecamp LC. Sudah disimpan rapi oleh Alfin, yang baru saja dilantik menjadi ketua badan perwakilan desa (BPD), di Desa Mlaka, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Pulau Garam, Madura.

 Tentunya, sebagai pemegang amanah masyarakat Desa Mlaka, Alfin akan jarang berada di basecamp LC, Keputih. Alfin akan sibuk “bergandeng tangan” dengan pejabat setempat dalam upaya mensejahterakan daerahnya dalam arti luas.

 “Nanti pas jambore FPRB Jawa Timur, yang direncanakan bulan agustus, di daerah Batu, bendera LC akan ikut dikibarkan di lokasi jambore,” Kata Alfin, dengan senyumnya. Itu artinya anggota Jamaah LC harus datang berombongan untuk “mengenalkan” benderanya.

 Ya, anggota Jamaah LC kini patut berbangga sudah memiliki identitas berupa bendera. Hal ini tentu akan menambah semangat anggotanya untuk jagongan menghimpun gagasan, yang akan disepakati menjadi program aksi yang berdampak bagi orang banyak. Sehingga keberadaan turut serta mewarnai dunia kerelawanan. baik itu sebagai wadah memperertat tali silaturahmi, memperluas wawasan dan jejaring kemitraan, serta sebagai upaya peningkatan kapasitas relawan sesuai klasternya. 

 Bendera terbuat dari kain satin yang lembut, dan ringan, sehingga mudah dikibarkan dimana-mana dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Ya, Jamaah LC mempunyai tugas baru untuk mengibarkannya, agar semakin dikenal khalayak ramai, sebagai salah satu komunitas relawan yang turut serta dalam upaya sosialisasi pengurangan risiko bencana untuk membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Semoga. [eBas/SeninWage-12062023]